[World News] Kapal perang Jepang diperintahkan serang rudal baru Korea Utara

Tokyo ★ Jepang telah memerintahkan kapal perusaknya di Laut Jepang untuk menyerang setiap rudal balistik yang mungkin diluncurkan Korea Utara dalam beberapa pekan mendatang setelah Pyongyang menembakkan rudal jarak menengah, Rodong, ke laut tersebut, kata sumber pemerintah Jepang, Sabtu.

Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera, Kamis, mengeluarkan perintah itu, tetapi tidak diumumkan untuk menghindari sikap dingin pada pembicaraan baru antara Tokyo dan Pyongyang, yang pertama dalam lebih dari satu tahun, kata media lokal memberitakan sebelumnya.

"Menteri pertahanan mengeluarkan perintah pada 3 April dan berlaku sampai 25 April untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan peluncuran rudal tambahan," kata sumber.

Onodera, kata sumber itu, tidak menyebarkan baterei rudal Patriot yang akan menjadi baris terakhir pertahanan terhadap masuknya hulu ledak.

Laporan-laporan media mengatakan, pembicaraan Korea Utara-Jepang di Beijing pekan ini tidak melanggar landasan baru, tetapi berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan pertemuan selanjutnya.

Penembakan Rodong bertepatan dengan pertemuan di Den Haag antara Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan para pemimpin Korea Selatan serta Jepang dan diikuti serangkaian peluncuran roket jarak pendek.

Peluncuran tersebut menunjukkan sikap pembangkangan oleh Korea Utara.

Rudal-rudal itu jatuh ke laut setelah terbang 650 km (400 mil laut), jarak terpendek dari rudal jarak menengah yang berjangkauan maksimum sekitar 1.300 km.

Kapal perusak Aegis Jepang di Laut Jepang dilengkapi peralatan radar canggih yang dapat melacak beberapa target dan membawa rudal yang dirancang untuk mengambil target di tepi ruang.

  ★ Antara  

[World News] Wedgetail Perseveres

(Flightglobal)

After nearly two decades of effort Australia has still not got its Wedgetail AWACS (aerial early warning and control) aircraft completely operational. Work on Wedgetail began in 1997 and the first ones were to be delivered in 2006. But that did not happen until 2009, when the first two arrived. Now all six are available but none are expected to be “fully operational” until 2015. Limited capability was achieved in 2012 but several of the electronic systems were still having some problems, causing more delays. So far the Wedgetail program has cost Australia over $3 billion and the suppliers have absorbed nearly a billion dollars in additional costs to fix most of the technical problems with the aircraft and electronics. There have been a lot of technical problems, many of them unexpected.

Australia was the first customer for Wedgetail and that’s why the Australian program has had so many problems. Australia is using militarized Boeing 737 transports, modified by Boeing, as the basis for the Wedgetail. The cruise speed for the 737 is 910 kilometers an hour and the Wedgetail version has a crew of 8-12 pilots and equipment operators, who use the search radar and various other sensors. The 78 ton Wedgetail can stay in the air for more than ten hours per sortie. It costs some $28 million a year to maintain each Wedgetail, even if it is not flying.

When fully operational the Wedgetail radar can spot fighter size aircraft 370 kilometers away and frigate size ships up to 240 kilometers away. This dual sea and air search radar capability is essential because Australia is surrounded by water and has no land borders with anyone. The radar can also detect other electronic transmissions up to 850 kilometers away and has software and databases that can identify a large number of different transmissions. Acting as a pure AWACS Wedgetail can track up to 180 aircraft and guide friendly warplanes to 24 intercepts at a time.

In 2009 the trainer version of a Wedgetail was used to develop and test the use of Wedgetail to control three ScanEagle UAVs. This enables the Wedgetail to expand its recon capabilities, using its own AESA radar and the video on the UAVs to quickly identify land or sea traffic. This capability allows any UAV with suitable communications equipment can be controlled by the Wedgetail. This technique has also been tested with fighter-bombers controlling UAVs.

The Wedgetail design is by no means a failure and despite the problems with the Australian aircraft Turkey and South Korea have also ordered and received some. Japan and Italy are evaluating Wedgetail.

  ★ Strategypage  

Pengadaan Senjata Harus Menggerakkan Ekonomi

Jakarta ☆ Mulai 2014, pengadaan senjata untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bisa menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan, 85 persen dari nilai pengadaan harus kembali ke dalam negeri.

Demikian kata Said Didu dari Bagian Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Rabu (2/4), di Jakarta, usai Lokakarya Perencanaan KKIP. Menurut dia, 85 persen dari nilai pengadaan yang kembali ke dalam negeri terdiri dari penggunaan content lokal untuk pengembangan industri pertahanan dan industri manufaktur serta imbal dagang untuk perkembangan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang," kata Said. Ia mengatakan selama ini komponen yang menggerakkan ekonomi nasional tidak bisa dihitung. Namun, dengan kebijakan tersebut, pembelian senjata diharapkan bisa menggerakkan ekonomi nasional.

Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono mengakui, ada jurang antara kemampuan industri pertahanan dan kebutuhan TNI dan Polri. Menjadi tugas KKIP untuk mensinkronkan kedua entitas tersebut. "Kami tidak akan menurunkan kualitas. Jika industri pertahanan dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, akan dibeli dari luar negeri," kata Sumardjono.

Sumadjono yang mantan Kepala Staf TNI AL ini mengatakan, persyaratan pembelian senjata dari luar negeri adalah adanya transfer teknologi. Namun transfer teknologi membutuhkan persiapan panjang. Ini, misalnya, terjadi dalam pengadaan kapal selam Indonesia dari Korea. Dari tiga kapal selam yang dipesan, kapal ketiga dibangun di PT PAL. "Üntuk itu, kita melakukan inventarisasi persiapan yang perlu dilakukan PT PAL mulai dari alat sampai sumber daya manusia (SDM)," ujar dia.

Sementara itu, juru bicara KKIP, Silmy Karim, mengatakan, dalam pengembangan industri pertahanan, perencanaan menjadi hal yang sangat penting. Dalam lokakarya KKIP tersebut, pengguna yaitu TNI, dipertemukan dengan industri pertahanan.

Perencanaan yang baik, lanjut Simly akan berujung pada pengadaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu memang dibutuhkan waktu. Ia mencontohkan, saat TNI Angkatan Darat membutuhkan peluru, PT Pindad tidak serta-merta menyediakan. "Butuh bertahun-tahun sebelumnya untuk mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia," katanya.

Dalam pemaparannya, PT Dirgantara Indonesia menyajikan potensinya dalam pengadaan senjata bagi TNI/Polri pada tahun 2014-2019. Perusahaan itu bisa bekerjasama menyediakan pesawat angkut CN-295, pesawat tanker multiperan A-330 untuk pengisian bahan bakar di udara, dan A-400M untuk pesawat angkut berat.

PT Dirgantara Indonesia juga telah bekerja sama dengan Airbus untuk membuat helikopter EC-725 guna keperluan SAR dan helikopter anti kapal selam.

Pengembangan strategis lain yang sedang dilakukan PT Dirgantara Indonesia adalah pembuatan pesawa tempur generasi 4.5 yang bekerja sama dengan Korea Selatan.

Sementara itu, PT LEN Industri mengatakan, produk canggih, seperti sistem tempur udara, sistem tempur laut, dan sistem tempur terintegrasi, memiliki teknologi yang multidisiplin, dinamis, dan membutuhkan investasi yang besar. Untuk itu perencanaan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.(Defense Studies)

  ★ Kompas  

Sudah Mulai Berdatangan

Jakarta ☆ Di tengah suasana hiruk pikuk menjelang Pileg tanggal 9 April 2014, KSAD mengumumkan di Makassar Jumat 4 April 2014 bahwa “kloter” 18 meriam artileri kaliber 155m sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Kloter ini melengkapi jumlah pesanan yang terdiri dari 38 unit meriam artileri 105mm bermerk KH178 untuk 2 batalyon dan 18 unit kaliber 155m untuk 1 batalyon dikenal dengan sebutan KH179 semuanya made in Korsel.

Tahun ini adalah tahun akhir pemerintahan SBY setelah selama 10 tahun memberikan warna bangkitnya perekonomian negeri ini. Hasilnya saat ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia berada di 15 besar dunia, nomor 1 di ASEAN, pendapatan per kapita mencapai US $ 4.000,- pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5-6 % per tahun. Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ini fakta tak terbantahkan dan yang merilis laporan ini adalah berbagai lembaga keuangan internasional.

Di bidang pertahanan selama 5 tahun terakhir telah diupayakan memperkuat militer negeri kepulauan ini dengan berbagai asupan gizi alutsista. Karena ternyata selama ini dibanding negara sekitar ternyata kita kurang gizi alutsista alias ketinggalan jauh. Maka sebuah perencanaan dan strategi besar diungkap oleh Pangti SBY di awal masa jabatan keduanya tahun 2009. Dengan memprediksi kondisi kawasan yang dinamis dan tak terduga di hadapan petinggi Kemhan, TNI dan DPR dicanangkan belanja alutsista secara besar-besaran dengan anggaran 150 trilyun untuk masa lima tahun (2010-2014). Ternyata kemudian prediksi itu benar, kondisi Laut Cina Selatan bergolak, tetangga selatan bertingkah. Darwin, Christmas, dan Cocos jadi basis militer frekuensi tinggi.

Program belanja alutsista ini kemudian dikenal dengan sebutan MEF (Minimum Essential Force) yaitu program pemenuhan alutsista untuk standar minimal yang dipersyaratkan. Meski semua belanja alutsista yang direncanakan itu di rekapitulasi selama lima tahun ini sesungguhnya kekuatan alutsista kita belumlah memenuhi standar berkecukupan apalagi ideal. Artinya meski belanja alutsista bernuansa revolusioner selama lima tahun ini ternyata belum mencapai standar kecukupan karena memang selama 15 tahun terakhir atau sejak reformasi 1998 belanja alutsista TNI dinomorsekiankan.

Meski saat ini kita sudah diperkuat 16 Sukhoi dengan persenjataan rudal lengkap tapi dibanding Singapura dan Australia kita masih kalah kelas jumlah dan kalah kelas. Atau kepemilikan jumlah kapal selam kita yang hanya dua itu, bandingkan dengan Singapura yang punya 5 unit dan Australia 6 unit. Kondisi idealnya mestinya karena kita negara kepulauan harus punya minimal 12 kapal selam. Tapi jangan pesimis dulu, ini kan kondisi MEF I yang tentu akan berlanjut di MEF II (2015-2019).

Kita nikmati saja dulu hari-hari dimulai berdatangannya sejumlah alutsista yang sudah dipesan beberapa waktu lalu. Setelah 18 unit KH179 itu akan tiba pada tahun ini 12 Pesawat coin Super Tucano, 8 Jet tempur F16 blok 52, 4 UAV Heron, 2 Pesawat angkut berat Hercules, 5 Pesawat angkut sedang CN295, 6 Helikopter serbu Cougar, 20 Helikopter serbu 412EP, 4 Radar, 11 Heli Anti Kapal Selam, 3 Kapal Korvet Bung Tomo Class, 3 Kapal Cepat Rudal 60m PAL, 3 LST, 2 BCM, 40 Tank Leopard, 40 Tank Marder, 50 Panser Anoa, 36 MLRS Astross II, 37 Artileri Caesar, sejumlah peluru kendali SAM, sejumlah peluru kendali anti kapal, Simulator Sukhoi dan lain-lain.

Kedatangan alutsista paket MEF I tentu tidak berakhir di tahun 2014. Tahun-tahun berikutnya masih akan terus berdatangan sesuai kuantitas pesanan. Misalnya pesanan Tank Leopard, Jet tempur F16. Bahkan ada pesanan MEF I yang belum datang yaitu 3 kapal selam Changbogo Korsel yang diprediksi datang mulai tahun 2016. Yang jelas kedatangan alutsista sepanjang tahun 2014 akan dipergelarkan dalam upacara militer besar-besaran tepat pada HUT TNI 5 Oktober 2014 di Naval Base Surabaya.

Nah di MEF II (2015-2019) nanti diprediksi pemenuhan kebutuhan alutsista sudah bisa memenuhi standar berkecukupan. Tetapi syarat utamanya tentu ada anggaran belanja yang mampu memenuhi standar berkecukupan itu. Kita berharap pagu anggaran belanja senjata dan rawat senjata untuk MEF II nanti bisa mencapai 200 trilyun. Angka ini bukan angka impian karena prediksi kekuatan PDB dan kekuatan daya beli Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sekedar catatan prediksi beberapa lembaga keuangan internasional pada tahun 2020, kekuatan ekonomi Indonesia mampu menembus 12 besar dunia dengan pendapatan per kapita US $ 8.000,-

Kunci utama dalam kelanjutan MEF II adalah political will dari pemerintahan yang baru. Siapa pun yang menjadi RI 1 nantinya diharapkan dapat melanjutkan program MEF ini agar kebutuhan alutsista kita memenuhi standar kecukupan. Lebih penting dari itu dengan kekuatan militer yang kuat, maka posisi diplomatik Indonesia akan semakin kinclong dan diperhitungkan. Lebih utama dari semua itu jika ada yang mau mengusik teritori NKRI akan berpikir ulang atau mengukur diri. Maknanya memiliki kekuatan militer yang gahar diniscayakan mampu meminimalisir terjadinya pelecehan teritori, konflik bersenjata atau perang terbuka antar negara. Dan alangkah baiknya pula pada hari-hari ke depan ini kita menikmati sajian kedatangan beragam alutsista sembari berucap Alhamdulillah.

Jagvane

  ★ Analisis Alutsista  

TNI/Polri Baku Tembak di Perbatasan

Kelompok Sipil dan Aparat Baku Tembak di Perbatasan Papua-PNG Jayapura ☆ Baku tembak terjadi di perbatasan Papua dan Papua Nugini sekitar pukul 05.30 WIT, Sabtu (5/4/2014). Baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata itu hingga saat ini masih terjadi.

Informasi yang diterima Liputan6.com menyebutkan, jumlah kelompok sipil tersebut sekitar 40 orang. Mereka dikabarkan dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Kapendam Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Arh Rikas Hidayatullah menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan data lengkap terkait peristiwa ini. Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan keterangan untuk saat ini.

"Korban penembakan anggota TNI yang kabarnya tertembak masih terus kami cari informasinya," jelasnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu pagi.

Sementara itu, sejumlah petinggi Kodam XVII/Cenderawasih, seperti Kasdam Brigjen TNI Hinsa Siburian, Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf Wahyu Handoyo, Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dan Kapolres Jayapura AKBP Alfred Papare saat ini sudah berada di lokasi kejadian. (Muhammad Ali/Liputan 6)
Terlibat Baku Tembak, Kapolres Jayapura Kena Serpihan Kaca Kapolres Jayapura AKBP Alfred Papare terkena serpihan kaca saat sedang memantau baku tembak di perbatasan Papua dan Papua Nugini, Sabtu (5/4/2014) pagi. Saat itu, dia bersama dengan anggota Kodim 1701 sedang berada di atas sebuah menara setinggi sekitar 50 meter.

"Saat ini dia sedang dievakuasi menuju rumah sakit terdekat," jelas salah seorang petugas keamanan di perbatasan.

Baku tembak terjadi pagi tadi antara sekitar 40 orang kelompok sipil bersenjata laras panjang dan berpakaian loreng. Sampai saat ini, aksi blokade jalan menuju perbatasan serta pembakaran masih berlangsung.

Warga setempat bernama Amir yang kesehariannya berdagang di Pasar Marketing Point di wilayah perbatasan menyebutkan aktivitas di pasar terhenti dan warga lebih memilih berdiam di dalam rumah.

"Aktivitas lumpuh dan baku tembak masih terjadi. Saya melihat tadi sudah ada 2 truk anggota TNI yang ditambah ke daerah perbatasan," jelasnya.

Sementara itu, Kasdam Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian membenarkan penembakan menara di perbatasan dengan PNG hingga menyebabkan Kapolres Jayapura dan salah satu anggota Kodim setempat kena serpihan kaca.

"Kapolresta Jayapura Alfred Papare dan anggota Kodim atas nama Tukino memang kena serpihan kaca saat berada di satu tempat. Mereka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara," katanya. (Muhammad Ali/Liputan 6).
Pemilu RI di Papua New Guinea DikacaukanAksi provokasi untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga negara RI di Papua New Guinea (PNG) yang hari ini, Sabtu (5/4/2014), melakukan penclobosan.

OPM melakukan aksi penembakan, pembakaran ban bekas, dan pengibaran bendera bintang kejora di titik Zero batas Tugu Perbatasan kedua negara di Wutung. Aksi tersebut terjadi pada pukul 06.00 WIT oleh sekitar 30 orang kelompok Mathias Wenda yang berujung pada kontak tembak.

Saat itu beberapa orang wartawan dari Jayapura akan melakukan perjalanan ke Vanimo (ibu kota Provinsi Sandoun, PNG) untuk meliput pelaksanaan Pemilu RI di negara tetangga tersebut.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol ARH. Rikas Hidayatullah kepada Detikcom, Sabtu (5/4/2014), membenarkan terjadinya aksi tersebut yang disebutnya merupakan provokasi.

"Kelompok GSP/B OPM berumlah 30 orang menurunkan Bendera Merah Putih di Pos Sekow Lintas Batas RI-PNG, kemudian mereka menaikkan bendera bintang kejora, membakar papan reklame," kata Rikas.

Kemudian pada pukul 09.30 WIT terjadi penembakan ke arah mercusuar atau tower perbatasan yang mengenai kaca tower tersebut.

"Serpihan kaca melukai Serma Tugino, anggota unit intel Kodim 1701/JYP di bagian kepala, Kapolres kena serpihan kaca, anggota polisi tertembak di kaki," ungkap dia.

Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak antara TNI/Polri dan kelompok tersebut. Kelompok GSP/B OPM tersebut diperkirakan membawa 6 pucuk senjata campuran. "Mereka mengeluarkan tembakan yang mengenai kaca tower dan selanjutnya melarikan diri ke wilayah PNG," Rikas menjelaskan.(detik)
Dua Aparat Terluka dalam Baku tembak Dekat Perbatasan PNGKontak tembak antara aparat keamanan dan anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) di perbatasan RI-Papua Nugini, Sabtu pagi, menyebabkan dua anggota terluka.

Wartawan Antara dari perbatasan RI-PNG melaporkan kontak senjata yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIT itu menyebabkan Kapolres Kota Jayapura AKBP Alfred Papare dan seorang anggota TNI-AD Tugino mengalami luka akibat serpihan kaca gedung yang terkena peluru.

Insiden terlukanya kedua aparat keamanan itu berawal saat mereka memantau situasi di sekitar perbatasan sesaat setelah kelompok sipil bersenjata mengibarkan bendera 'Bintang kejora" pada menara suar di perbatasan kedua negara.

Kemudian terjadi baku tembak dan peluru mengenai kaca gedung menara suar. Kaca-kaca itulah yang melukai kedua aparat tersebut.

''Mereka kemudian segera dievakuasi untuk mendapat perawatan di Jayapura,'' sebut laporan Antara..
Bendera Bintang Kejora Berhasil DiturunkanBendera bintang kejora yang dikibarkan sejak Sabtu (5/4) pukul 06.30 WIT di perbatasan Papua-PNG akhirnya berhasil diturunkan pada pukul 15.50 WIT.

Pantauan Antara di Papua, Sabtu, menunjukkan bendera itu berhasil diturunkan setelah dua kendaraan tempur dari Kodam XVII Cenderawasih datang memperkuat aparat keamanan yang sudah terlebih dahulu berada di wilayah itu..

  ★ Liputan 6 | detik | Republika  

Jam Malam dalam Bahaya dan Perang

Pengumuman jam malam (avondklok) (Foto: KITLV)

Biasanya jam malam diberlakukan dalam keadaan bahaya dan perang.

OLEH: HENDRI F. ISNAENI

JAM malam (avondklok), larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya –seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan– dan perang.

Dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi.

Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.

“Mereka harus tinggal di dalam rumah dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik. Pemberlakuan jam malam disertai dengan larangan menyalakan penerangan.

Jam malam intens diberlakukan di masa perang. Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu.

“Berlakulah jam malam, dan aksi pemadaman lampu penerangan,” kata Saifuddin Zuhri dalam Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Istilahnya LDB (Lucht Beschermen Dienst) atau dinas penjagaan dari bahaya serangan udara. Tetapi, rakyat mengartikannya: Lampu pejah Bom Dawah (lampu mati dan bom pun jatuh). Rapat-rapat dan pertemuan harus meminta izin penguasa.

Segera setelah Jepang mendarat di Jawa, Jepang mengumumkan jam malam masih tetap berlaku. Baru pada 5 Juni 1942 ketentuan jam malam dihapuskan. Menjelang kekalahannya, Jepang memberlakukan jam malam karena berperang dengan Sekutu.

“Begitu matahari tak terlihat di ufuk barat, semua lampu di seluruh kota dimatikan. Kompleks-kompleks yang dipandang strategis seperti tempat tinggal dan perkantoran tidak boleh membiaskan cahaya ke langit. Oleh Jepang, ini bahkan diwajibkan,” kata Kris Biantoro dalam otobiografinya, Manisnya Ditolak. Larangan menyalakan lampu itu karena akan menjadi sinyal bagi pesawat pengebom Sekutu.

Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?, karena aturan jam malam dan pemadaman lampu selama perang tidak dicabut sampai 23 Agustus 1945, seminggu sesudah 17 Agustus 1945, Proklamasi tidak langsung memicu gelora semangat rakyat di kota Surabaya.

“Baru setelah beberapa lama pasar malam buka kembali dan orang-orang mulai melakukan kegiatan sosial dan jual-beli yang secara tradisional dilakukan pada malam hari,” tulis Gouda dan Zaalberg.

Tidak lama kemudian Sekutu datang. Sejak 11 November 1945, Sekutu memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai 06.00. Ketika mengambil-alih pendudukan Indonesia dari Sekutu, Belanda memberlakukan jam malam terutama ketika melancarkan agresi militer. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib.

Pergolakan di beberapa daerah, seperti gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, dan DI/TII SM Kartosuwiryo, mendorong pemerintah daerah memberlakukan jam malam. Begitu pula pascaperistiwa Gerakan 30 september 1965, di berbagai daerah diberlakukan jam malam, dan pada saat itulah tentara melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait PKI –dituduh sebagai dalang G30S.

Jam malam juga diberlakukan di Jakarta pascaperistiwa Malari (15 Januari 1974). Pergolakan daerah terakhir yang diberlakukan jam malam adalah Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004.

Setelah reformasi, beberapa daerah memberlakukan jam malam, bahkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan alasan lain –bukan karena bahaya apalagi perang. Masyarakat keberatan karena dianggap mendiskreditkan, terutama perempuan, seperti aturan jam malam di Kota Tangerang dan Kabupaten Bulukumba. Aturan jam malam bagi tempat hiburan malam di Jawa Barat malah menimbulkan masalah baru. Tampaknya, jam malam harus ditinjau kembali.

  ♞ Historia  

Titik Jenuh Kerjasama Dengan Cina

Kesepakatan Belum Tercapai All hands,
Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada kemajuan berarti dalam kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Beijing. Cina tak mengajukan proposal kerjasama pertahanan baru, sementara proposal lama yang telah disepakati hingga kini kemajuannya tersendat. Misalnya soal produksi rudal C-705 di Indonesia yang sampai sekarang belum mencapai kata sepakat karena terdapat sejumlah hal teknis yang mengganjal. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Cina ke Jakarta pada Desember 2013, tidak dicapai kesepakatan baru tentang kerjasama pertahanan kedua negara.

Sementara itu, Indonesia kian terusik dengan tingkah laku Cina di Laut Cina Selatan. Termasuk pula kecongkakan Cina di Laut Natuna dan ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan. Sikap Jakarta untuk merespon hal demikian adalah mulai meningkatkan kehadiran militer di wilayah Natuna, khususnya kekuatan laut dan udara. Bahkan Angkatan Udara Indonesia berencana menempatkan pesawat tempur secara permanen di wilayah paling utara Indonesia tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah kini adalah masa titik jenuh kerjasama pertahanan Indonesia-Cina?

  ★ Damn The Torpedo  

Satelit Buatan Asing Ancam Data Indonesia

Kebutuhan Satelit itu penting Jakarta ☆ Keamanan data yang dihasilkan oleh satelit merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan asing. Hal ini untuk mencegah kebocoran data-data sensitif ke pihak tak berwenang.

"Satelit Indonesia atau satelit nasional, harus kita yang kuasai sendiri dan kita yang memiliki. Karena ini menyangkut berbagai isu sensitif, termasuk pertahanan negara," tutur Deputi TPSA - BPPT, Ridwan Jamaluddin di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Diungkapkan Ridwan, Indonesia harus menguasai teknologi satelit, kalau tidak ingin suatu saat merasakan kerugian yang fatal. Saat ini, sejumlah satelit Indonesia masih disuplai dari pihak luar. Sehingga muncul kekhawatiran dari segi keamanan komunikasi jika satelit dibuat oleh negara lain.

Untuk itu, Indonesia dirasa harus memiliki pijakan yang kuat di industri satelit. "Secara spesifik, BPPT sudah siap dengan SDM (Sumber Daya Manusia), infrastruktur, dan program-program pembangunan satelit," sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang luas juga membutuhkan satelit sendiri, salah satunya satelit penginderaan jauh (inderaja). Untuk pembangunan satelit ini, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendukung konsorsium nasional, yang melibatkan komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit inderaja.

Teknologi inderaja (remote sensing technology) merupakan teknologi yang bisa mendeteksi suatu obyek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut. Melainkan melalui sensor yang dipasang di wahana pesawat (airborne) atau satelit (spaceborne).

Tiga dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Kemenristek sendiri yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi penyedia dan pengguna teknologi inderaja.(amr)

  ★ Okezone  

[World News] Korsel uji tembak rudal balistik

Seoul ☆ Korea Selatan (Korsel) telah melakukan uji tembak rudal balistik terbaru dengan jangkauan mencapai 500 km. Seoul bahkan bersiap melakukan uji tembak rudal dengan jangkauan hingga 800 km atau mampu menembus wilayah Korea Utara (Korut).

Kementerian Pertahanan Korsel pada Jumat (4/4/2014), mengatakan, uji tembak rudal balistik itu dilakukan setelah beberapa hari lalu Korut melakukan uji tembak rudal balistik mereka. Juru bicara kementerian itu, Kim Min-seok, menegaskan, uji tembak rudal Seoul sebagai bentuk perlawanan atas ancaman rudal dan program nuklir dari negara pimpinan Kim Jong-un itu.

Kim Min-seok mengatakan, langkah Korut yang mengancam menguji coba senjata nuklir telah mendapat peringatan keras dari PBB. Sedangkan uji tembak rudal Korsel, lanjut dia, dilakukan di bawah perjanjian dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian yang dibuat tahun 2012 itu, Korsel didukung Amerika Serikat untuk mengembangkan rudal dengan jangkauan 800 km.

”Kami melakukan uji tembak itu, dan kami berhasil,” kata Kim, ketika ditanya hasil uji tembak rudal berdaya jangkau 500 km itu.”Dan kita akan membuat rudal dengan jangkauan 800 km,” katanya lagi, seperti dikutip Reuters.

Ketegangan di Semenanjung Korea terus memanas. Beberapa hari lalu, kedua militer Korea saling melakukan tembakan, di mana militer Korut menembakkan sekitar 100 peluru ke perairan Korsel. Aksi itu lantas dibalas dengan ratusan tembakan militer Korsel ke perairan Korut. Saat baku tembak terjadi, warga di wilayah perbatasan dievakuasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.(mas)

  ★ Sindo  

Presiden Terpilih 2014 Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Jakarta ☆ Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kian buruknya kinerja kerjasama ekonomi Indonesia pada level regional dan internasional.

Lalu, belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Bahkan masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan 3 negara. Sedang melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti mengkritik pemerintah.

Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yang menangani penegakkan hukum dan keamanan di laut, yaitu, Luas Wilayah (5.800.000 km2) dibagi Jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.

Artinya, rata-rata setiap 1 kapal patroli harus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka 90 trayek laut perintis hingga 2014, belum juga tercapai berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2013.

Menurut Iman, upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim Nusantara di masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri, Yayasan Suluh Nusantara Bakti akan menggelar diskusi publik, pada Sabtu 5 April 2014, tema “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi Kelautan Indonesia.”

Acara di Hotel Sultan Jakarta akan menghadirkan para pembicara, Irawan Djoko Nugroho, Dr.Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof.Dr.Hasjim Djalal.

Iman mengatakan, pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.

Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik untuk kepentingan pertahanan dan kemanan, memfasilitasi perdagangan antar pulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. "Dengan kekuatan domestik seperti itu, Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.

  ★ Tempo  

Thailand arrests fishermen suspected of killing Indonesian naval personnel who boarded boat

Hat Yai ☆ Police in Thailand said Friday that they have arrested four more Thai fishermen allegedly involved in the killings of two Indonesian naval personnel aboard a fishing boat in Indonesian waters last month.

News reports have said the Indonesians were killed March 9 after boarding the Thai fishing boat as part of checks of vessels in Indonesian waters. Their bodies have not been found.

The case has strained relations between Thailand and Indonesia and put pressure on Thailand's fishing industry, which fishes heavily in Indonesian waters. Thai newspapers have reported that Indonesia has kracked down on Thai trawlers by more rigorously enforcing regulations on fishing in its waters.

Thai Police Lt. Gen. Chakthip Chaijinda said four fishermen suspected in the killings were found Thursday on a boat in waters near Thailand's southern Narathiwat province. Three other suspects out of 12 for whom arrest warrants have been issued were arrested last month.

Chakthip said the newly arrested men confessed but insisted they were ordered to act by the ship's captain, who remains at large. He said police found hammers and knives believed to be used in the killings.

  ★ Canada  

[World News] China launches third Dongdiao-class intelligence vessel

China's People's Liberation Army Navy (PLAN) launched its third Dongdiao-class (Type 815) intelligence collection/missile range instrumentation ship at the Hudong Zhonghua Shipbuilding Group's yard in Shanghai on 29 March.

The 130 m vessel was photographed without the complete set of three radomes found on the superstructures of the first two ships. Little information is available on the radome capabilities, but material supplied to IHS Jane's by the shipyard described them as "high-technology radio signal gathering and processing equipment".

According to IHS Jane's Fighting Ships, the 6,000 tonne vessel is armed with one manually operated 37 mm and two dual 14.5 mm cannons. It is powered by two SEMT-Pielstick diesel engines and can attain a top speed of 20 kt.

The other two Dongdiao-class vessels, Beijixing (pennant number 851) and Tianwangxing (853), are deployed with the East Sea and South Sea fleets, respectively.

  ★ Janes  

[World Nerws] AS Peringatkan China Jangan Tiru Rusia di Krimea

Pemerintah AS meminta China untuk tidak meniru cara Rusia di Krimea terkait sengketa wilayah di Asia karena Washington tak akan ragu membela sekutunya dan bisa melakukan pembalasan secara ekonomi.

Daniel Russel asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Timur mengatakan sulit untuk mengetahui niat China, tetapi aneksasi Rusia terhadap Krimea telah meningkatkan kekhawatiran di antara sekutu AS di kawasan itu tentang kemungkinan Beijing menggunakan kekuatan militer untuk mengklaim wilayah yang disengketakan.

"Kami akan memberi lebih banyak tekanan pada China untuk menunjukkan bahwa Beijing tetap berkomitmen untuk mencari resolusi damai terkait permasalahan sengketa wilayah," kata Russel kepada Komite Senat Hubungan Luar Negeri.

Russel mengatakan sanksi yang dikenakan terhadap Rusia oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara lain harus memiliki efek kepada pemerintah China yang mungkin tengah mempertimbangkan aneksasi Krimea sebagai model.

Hal ini terutama terjadi mengingat tingkat saling ketergantungan di sektor ekonomi antara China dengan Amerika Serikat dan negara-negara tetangga di Asia, kata Russel.

Russel mengatakan bahwa untuk sementara Amerika Serikat tidak akan mengambil posisi terkait klaim teritorial di Asia Timur, namun China harus tahu bahwa tidak ada keraguan bagi Washington untuk membela sekutu-sekutunya jika diperlukan.

"Presiden Amerika Serikat dan pemerintahan Obama secara tegas berkomitmen untuk menghormati komitmen pertahanan kami dengan sekutu kami," kata dia .

Saat ini Washington memiliki sejumlah kerja sama yang meliputi perjanjian pertahanan dengan Jepang, Filipina dan Korea Selatan. Namun Russel mengatakan tidak ada alasan sengketa wilayah tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

Di Asia, China juga saling bersengketa soal wilayah teritorial dengan Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan terutama di daerah perairan yang kaya energi.(*)

  ★ Teraspos  

Panglima TNI Minta Maaf Serdadunya Terlibat Penyerbuan Posko Partai

Jakarta ☆ Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, meminta maaf atas perbuatan seorang anak buahnya di Aceh.

Pasalnya, oknum serdadu TNI itu diduga terlibat dalam kasus penyerangan posko pemenangan caleg Partai Nasdem di Aceh, beberapa waktu lalu.

Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan menindak tegas setiap anggota yang diduga terlibat dalam kasus hukum.

"Jujur, saya akui, saya memohon maaf atas perbuatan Praka Heri," kata Moeldoko saat acara Coffe Morning Bersama Panglima TNI dan Media di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (4/4/2014).

Praka Heri, merupakan anggota Batalyon 111/Raider Kodam Iskandar Muda Aceh. Ia diduga meminjamkan senjata api laras panjang organik jenis SS-2 V1 miliknya kepada salah seorang pelaku bernama Rasyidin alias Mario. Diduga, Heri meminjamkan senjata itu dalam kondisi di bawah pengaruh obat-obatan.

Moeldoko mengatakan, pihaknya menaruh curiga terhadap Heri, setelah mendengar kabar adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan tersebut.

"Saya sudah curiga, pasti teman dugem, teman ngobat. Ternyata benar setelah didalami," ujarnya.

Ia menyesalkan tindakan yang dilakukan anak buahnya itu. Sebagai seorang prajurit, seharusnya anggota dapat memikirkan efek jangka panjang atas setiap perbuatan yang dilakukan.

"Si praka ini memang sontoloyo. Tidak memikirkan dampak yang diperoleh atas perbuatannya. Sekarang (Heri) sedang diproses," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri JenderalSutarman mengatakan, Polda Aceh menangkap AU dan RI yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap posko pemenangan caleg Nasdem di Aceh Utara. Menurut pengakuan keterangan pelaku, senjata yang digunakan disewa dari seorang oknum anggota TNI.

Sutarman menambahkan, penyerangan tersebut bermotif politik. AU dan RI diduga berasal dari salah satu parpol peserta Pemilu 2014.

"Motifnya politik, ada bendera partai tertentu. Kemudian ada sesuatu, bendera itu akhirnya diturunkan. Sehingga di situlah terjadi penyerangan," kata Sutarman.

  ★ Tribunnews