Sabtu, 05 Juli 2014

Penerbangan Uji Fungsi F-16 Peace Bima Sena II Berhasil

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjgYRqv6aYe6Dsb3R_l2ABI3OBuTFr6_nJs0KS5nU_yY9weEjB3rbZTg7uc8NOgATJ0H8ar6kSwDij4k9ZjoBwtu2nlSu4A1x7nm-cuAfrOSAjkK527IrmxoLX5K3e6XhbGFakXjhl6HU/s1600/Anoa+RCWS+Garuda+Militer.gifPelaksanaan Functional Check Flight atau Uji Fungsi pesawat F16C-52ID ber nomor ekor TS 1625 telah sukses dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014.

Pesawat berkursi tunggal ini merupakan pesawat pertama yang telah selesai melaksanakan program regenerisasi di Depo Regenerisasi Hill AFB.

Proyek yang dinamakan Peace Bima sena II yang memakan waktu hampir 14 bulan ini dimulai sejak bulan April 2013. Penerbangan Uji Fungsi dilaksanakan untuk memastikan semua sistem yang terintregrasi bisa beroperasi dengan baik.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI I.B Putu Dunia didampingi Atase Udara RI di Washington DC, Kol Pnb Benedictus B Koessetianto dan Technical Liaison Officer Mayor Tek. Subagyo telah melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari di Depo Regenerasi Hill AFB, Utah pada tanggal 4-5 April 2014.

Dalam kunjungan tersebut Kasau menerima laporan dari Maj Gen Brent Baker, Komandan Kompleks Logistik tentang pelaksanaan regenerasi F-16 C/D-52ID dalam Proyek Peace Bima Sena II di Hill AFB.

Dalam kesempatan tersebut Kasau melaksanakan inspeksi ke hangar tempat regenerasi pesawat dilaksanakan.

Kasau juga melihat langsung pesawat pertama (TS 1625) yang telah selesai melaksanakan upgrade dan modifikasi. Kasau menyampaikan harapan agar regenerasi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pengadaan 24 pesawat F16 C/D-52ID merupakan kerjasama antara Pemerintah AS dan Indonesia berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2012. Pelaksanaan regenerasi meliputi structural/airframe upgrade 24 pesawat Block 25 agar mempunyai usia pakai lebih lama, serta modernisasi sistem avionic dan engine.

Diharapkan program regenerasi akan meningkatkan kemampuan struktur pesawat sehingga dapat dioperasikan hingga mencapai masa usia pakai (service life) optimal. Disisi lain modernisasi avionic dan engine pesawat akan memiliki kemampuan tempur yang setara dengan F-16 block 52.

Selain pengadaan 24 pesawat F-16, kontrak kerjasama juga meliputi pengadaan spare parts, support equipment, training, JMPS (Joint Mission Planning System), RIAIS (Rackmont Improve Aivonic Intermediate System), AME (Alternate Mission Equipment) dan PMEL (Precision Measurment Equipment Laboratory).

Dua puluh pesawat F-16 C/D-52ID yang terdiri dari lima pesawat F-16 D berkursi ganda dan 19 pesawat F-16 C berkursi tunggal akan dikirimkan secara bertahap ke Indonesia.

Enam orang penerbang Skadron Udara 3 sudah mulai melaksanakan pelatihan “Differential Training” di Tucson Arizona mulai tanggal 30 Juni-14 Juli 2014.

Selanjutnya dua penerbang akan ikut ferry flight tiga pesawat pertama dari Utah-Alaska–Guam–Madiun dengan air refueling sepanjang perjalanan yang direncanakan berangkat tanggal 15 Juli hingga tanggal 20 Juli 2014 tiba di Lanud Iswahjudi, Madiun Jawa Timur.

Pengadaan 24 F-16 C/D-52ID tersebut akan melengkapi Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Skadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin untuk menambah kekuatan tempur TNI Angkatan Udara sebagai tulang punggung kekuatan dirgantara (Air Power) kita demi menjaga Keamanan Nasional Indonesia.

TS1625 [Wolverine/Kaskus]

  ★ TNI AU  

TNI AL dan Tim SAR Selamatkan Kapal Yatch Perancis

saigon1Jajaran TNI Angkatan Laut beserta Tim SAR berhasil menyelamatkan kapal Yatch berbendera Perancis MISS Saigon yang mengalami kecelakaan di perairan Timur Indonesia, tepatnya 30 nautical mile dari Barat Papua, kemarin.

MISS Saigon yang sedang melaksanakan perjalanan dari Vietnam ke Papua New Guinea ditemukan mengapung dengan kondisi kapal dipenuhi air dan nyaris tenggelam.

Jajaran TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura mendapatkan laporan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yang betugas di Information Fusion Center (IFC) Singapura tentang kejadian tersebut.

Jajaran Lantamal X Jayapura segera mengeluarkan telegram kepada Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Danguskamlatim) TNI AL, untuk melaksanakan operasi SAR dan berkoordinasi dengan Basarnas wilayah Manokwari dan Biak. Akhirnya kapal tersebut berhasil diselamatkan.(tiyo)

  ★ Poskota  

Pindad Eyes Commercial Success

Targeted Rp 2 trillion this year https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjgYRqv6aYe6Dsb3R_l2ABI3OBuTFr6_nJs0KS5nU_yY9weEjB3rbZTg7uc8NOgATJ0H8ar6kSwDij4k9ZjoBwtu2nlSu4A1x7nm-cuAfrOSAjkK527IrmxoLX5K3e6XhbGFakXjhl6HU/s1600/Anoa+RCWS+Garuda+Militer.gifPindad has been producing firearms and armored vehicles for Indonesia Armed Forces (TNI) since the country independence

S
udirman Said, the newly-installed president director of state weapons manufacturer Pindad, is planning to expand the company’s commercial activities to prevent over-reliance on military contracts.

In an interview with the Jakarta Globe, Sudirman said that around 15 percent to 20 percent of Pindad’s revenue comes from sales of commercial, or non-military, products. However, he explained, “if commercial products can contribute around 30 percent to our revenue then our cash flow will be more balanced.”

Sudirman said that the biggest challenge for Pindad was capital. Most of its orders are paid through the state budget, which means bills would be paid only after the budget was approved. In the mean time, the company must incur debts to cover its expenses.

Pindad secured contracts worth Rp 1.8 trillion ($150 million) in 2013. It has secured Rp 1.2 trillion worth of contracts so far this year, out of the targeted Rp 2 trillion.

Aside from producing military equipment and vehicles like the Anoa armored personnel carrier and the SS2 assault rifle, Pindad also sells commercial equipment like power generators, commercial explosives, and other products used for railway systems and ship manufacturing.

“We just signed a memorandum of understanding with [state utility firm] Perusahaan Listrik Negara for revitalization and maintenance of power generators,” Sudirman said.

The room for growth in commercial products looks to be quite substantial, driven mostly by the nation’s strong emphasis on infrastructure development, said Sudirman.

Producing and marketing commercial products would have the added advantage of instilling “confidence” in Pindad’s engineers, according to Sudirman. “But, our core business and competence will remain producing weapons for the military,” he added.

An accountant by education, the director spent most of his professional live as an executive with Indika Group, an energy-focused conglomerate.

He also worked for state energy firm Pertamina for two years and was involved in several programs of the Indonesian Armed Forces (TNI).

He has been Pindad CEO for a month.

Sudirman stressed his belief that Pindad is strong enough in terms of production and engineering capabilities.

“What I can bring is a touch of corporate management — commercial aspects of an enterprise,” he said. “While in terms of production, engineering and research and development, I trust the people at Pindad,” he added. “Pindad has never failed the TNI."

Still, the company is lacking specific budget allocation for research and development, another area that Sudirman looks to improve.

“We used to develop new products by taking an old machine and upgrading it. While this proves the expertise of our engineers, things must change,” he said.

Pindad and the government must also think about the company’s future, Sudirman said.

"Financially, Pindad is very healthy. But we don’t want to be merely surviving, we have to improve and expand.”

  ★ the jakarta globe  

Marinir Latihan Mout dan Huet di Marine Corps Base Hawaii

RIMPAC 2014
Prajurit Marinir TNI-AL melaksanakan latihan penyelamatan diri saat helly jatuh di air/Helicopter Underwater Egrees Training (HUET) serta latihan perang kota/Military operation of urban terrain (MOUT), di Markas Marinir MCHB Kaneohe, OAHU-Hawaii, Kamis (03/07/2014). Latihan penyelamatan diri saat helly jatuh di air/HUET yang dilaksanakan oleh Peleton-1 dibawah pimpinan Kapten Marinir Agus Mutaqim di Scuba Lesson markas MCBH ini merupakan salah satu materi latihan Bersama Multilateral Rim Of Pacific (Latma Multilateral RIMPAC) 2014, juga diikuti oleh marinir Amerika, Kanada dan Korea. Latihan tersebut terbagi dalam beberapa tahap seperti pengenalan UET, pengenalan mouth face, cara pemakaian mouth face di air, cara menggunakan regulator di bawah air dengan posisi kepala di bawah, serta praktek menggunakan simulator helly dengan posisi di bawah air. Sementara itu, Peleton-2 yang dipimpin Lettu Marinir Willian David Halley melaksanakan latihan taktik perang kota/MOUT seperti pemantapan latihan tanda-tanda visual dalam patroli, teknik melintasi bangunan, serta tehnik penyerangan pemukiman maupun kota. Latihan tersebut melibatkan Satuan Setingkat Regu hingga Peleton yang dilaksanakan oleh mariner Indonesia, Amerika dan Tonga di Facility LZ Boondocker MCBH. Satgas Marinir yang dipimpin Mayor Marinir Briand Iwan Prang akan mengikuti latihan Latma Multilateral RIMPAC 2014 yang berlangsung mulai 2 Juni sampai dengan 1 Agustus 2014 mendatang, dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

  ★ Marinir  

Batalyon Komando 463 Paskhas, Sambut Pasukan Purna Tugas Satgas Pamrahwan Papua

Komandan Batalyon Komando 463 Paskhas Letkol Psk Suratno, menyambut kedatangan pasukan purna tugas Satgas Pamrahwan Papua BKO Kodam XVII/Cendrawasih, di lapangan Batalyon Komando 463 Paskhas, Rabu (2/7).

Bertempat di lapangan Apel Batalyon Komando 463 Paskhas, seluruh prajurit Yonko 463 Paskhas mengikuti pelaksanaan Upacara Penyambutan Pasukan Purna Tugas Satgas Pamrahwan Papua BKO Kodam XVII/Cendrawasih, setelah selama 8 bulan, sebanyak 1 SSK prajurit Yonko 463 Paskhas melaksanakan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Papua, yang dipimpin Mayor Psk Sony Widiarso.

Pada kesempatan ini Danyonko 463 Paskhas Letkol Psk Suratno, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas pelaksanaan tugas selama 8 bulan yang berjalan dengan baik, aman dan tidak ada tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan satuan.

Bagi seluruh personel yang purna tugas Danyonko 463 Paskhas, menekankan untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi Batalyon saat ini, diantaranya kegiatan standby Pam Pilpres tanggal 9 Juli 2014 dan kegiatan Parade/Defile dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-69 TNI yang dilaksanakan di Koarmatim, Surabaya.

  ★ TNI  

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama TNI dengan Basarnas

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Badan Search And Rescue (SAR) Nasional (Basarnas) yang diwakili oleh Marsekal Madya TNI F. Henry Bambang Soelistyo, S.Sos Kepala Basarnas di Ruang Hening Gedung Soedirman Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (04/07/2014).

Dalam sambutannya Panglima TNI, mengatakan bahwa dalam konteks interoperabilitas TNI - Basarnas memiliki kepentingan untuk menyusun nota kesepahaman, sebagai bagian pengembangan pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI di bidang pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (SAR) sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal ini didasari oleh semangat jiwa kita untuk ingin bersatu padu menyelesaikan persoalan kesulitan manusia dalam memberikan perlindungan, pertolongan dan penyelamatan warga bangsa, khususnya para korban kecelakaan pelayaran, penerbangan dan di lokasi-lokasi ekstrim lainnya.

Untuk itu, kiranya perlu dipedomani empat faktor kunci dalam mencapai efektivitas dan efisiensi tugas SAR, yaitu keahlian atau expertise, proses strategis operasi SAR, sumber daya atau resources, networking atau partnership dan investigasi menyeluruh.

Lebih lanjut Panglima TNI berharap nota kesepahaman ini harus dikembangkan ke arah penguatan beberapa substansi penting, antara lain:

● Pertama, penggunaan dan pembinaan sarana serta prasarana, dengan memperkecil keterbatasan dan ketergantungan.

● Kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas satuan serta personel dalam tugas SAR di semua kemungkinan kondisi yang dihadapi.

● Ketiga, formalisasi information sharing, terkait manajemen, operasional, teknologi dan perkembangan pengetahuan SAR.

● Keempat
, menyelenggarakan operasi SAR nasional, terhadap kecelakaan penerbangan, pelayaran, bencana alam dan musibah lainnya.

Hadir dalam acara tersebut Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, S.E., Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Wakasal Laksdya TNI Didit Herdiawan, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hardiono Saroso, Para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan beberapa pejabat teras Basarnas.

  ★ TNI  

[World News] Amerika Hentikan Operasi Armada Jet Tempur F-35


http://gdb.voanews.com/E9B901FB-B3E6-4517-AA27-4407A17EC351_w748_r1_s.jpgSebuah pesawat Jet Tempur F-35A lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida (Foto: dok).

K
ebakaran di Pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida minggu lalu merupakan insiden terbaru dalam serangkaian masalah teknis yang telah melanda program jet tempur Pentagon yang bernilai $ 396 milyar.

Militer Amerika Serikat menghentikan operasi seluruh armada jet tempur F-35 sampai mereka menyelesaikan penyelidikan atas kebakaran di landasan pacu yang melibatkan salah satu jet itu pekan lalu.

Departemen Pertahanan Amerika mengatakan akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap mesin F-35.

Kebakaran minggu lalu di Pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida merupakan insiden terbaru dalam serangkaian masalah teknis dan penundaan yang telah melanda program jet tempur Pentagon yang bernilai $ 396 milyar. Program ini merupakan program senjata paling mahal dalam sejarah militer Amerika. Penundaan tambahan dapat lebih jauh meningkatkan biaya.

Kebocoran minyak dalam penerbangan menyebabkan dilakukannya pemeriksaan seluruh armada jet tempur itu bulan lalu.

  ★ VoA  

[World Article] Kejahatan CIA Lengserkan Nixon

Dokumen Family Jewels CIA (IST)Badan intelijen Amerika Serikat, CIA telah merilis ratusan berkas dokumen yang dulunya berstatus rahasia. Berkas-berkas itu mencakup dokumen yang dikenal sebagai Family Jewels yang memperinci sebagian dari kegiatan ilegal CIA pada 1950-an dan 1970-an.

Dalam Dokumen tersebut menyebutkan adanya upaya pembunuhan Presiden Cuba Fidel Castro dengan memanfaatkan tokoh mafia Cuba Johny Roselli. Pihak CIA menawarkan U$ 150 ribu kepada tokoh mafia tersebut.

Roselli kemudian merekrut Salvatore Giancana kepala mafia Chicago dan penerus Al Capone yang biasa di sebut Sam Gold. Padahal kedua orang ini masuk daftar sepuluh orang yang dicari kejaksaan AS.

Rencana pembunuhan Castro semakin menyakinkan pemerintahan komunis Cuba bahwa AS mengingkan Castro mati dan adanya campur tangan negara Paman Sam itu.

Dokumen Family Jewels terdiri 700 halaman. Isi dokumen tersebut berupa tanggapan dari pejabat CIA terhadap perintah direktur CIA James Schlesinger. Mereka sangat prihatin dengan keterlibatan CIA dalam skandal Watergate.

Skandal ini terjadi sebelum James Schlesinger menjabat Direktur CIA. Para pejabat CIA juga meminta CIA menginformasikan semua kegiatannya yang berada di luar jalur aturan CIA tersebut.

Skandal Watergate sendiri terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, ketika lima orang anggota tim pemenangan pemilu Nixon ditangkap atas tuduhan memasang penyadap suara di markas Partai Demokrat yang terletak di kompleks Watergate, Washington.

Namun demikian, pemerintahan Nixon yang berasal dari Partai Republik menyangkal keterlibatan mereka dalam kasus ini. Senat AS kemudian mengadakan penyelidikan atas kasus ini dan terbukti bahwa penyadapan itu dilakukan dengan sepengetahuan Gedung Putih.

Profesor Archibald Cox yang menjadi penuntut khusus dalam perkara ini bahkan juga menemukan bukti bahwa tim pemenangan pemilu Nixon telah melakukan penyadapan terhadap banyak orang dan mereka juga memberikan sumbangan kepada Partai Republik dengan imbalan konsesi politik.

Dokumen Family Jewels memperinci aksi pembunuhan, kegiatan mata-mata dalam negeri, penyadapan dan penculikan. Selain itu, dokumen ini menyebutkan dikurungnya agen KGB yang membelot, Yuriy Ivanovich Nosenko, pada pertengahan tahun 1960-an.

Dokumen lain juga memuat penyadapan dan pengawasan terhadap wartawan, termasuk kolumnis Jack Anderson yang pada 1972 membeberkan sejumlah skandal.

Dokumen rahasia itu secara rinci pula menyebutkan langkah ilegal pemerintah AS memata-matai warganya yang menentang Perang Vietnam dan tokoh penting jurnalis di era 1970-an serta melakukan uji coba penggunaan obat-obatan.

CIA menyiapkan rencana mengawasi warga AS yang menentang Perang Vietnam dengan membuka surat pribadi mereka yang dikirim ke dan dari Cina dan Uni Soviet, termasuk empat surat kepada aktris Jane Fonda.

Juga terungkap rencana membunuh pemimpin anti-kolonial Kongo Lumumba, yang ditumbangkan melalui kudeta pada 1960 dan diyakini didukung oleh CIA, serta orang kuat Rep Dominika Trujillo yang tewas ditembak lawan politiknya tahun 1996.

Sekitar 1950 di beberapa negara dunia ketiga AS yang dinyatakan berbahaya bagi eksistensi AS, pihak CIA sudah menyiapkan operasi intelijen.

Biasanya CIA memanfaatkan kelompok oposisi. Sering terjadi pembunuhan lawan politik. Semua kejadian ini tidak lain ulah dari CIA.
Muncul persekongkolan antara pejabat CIA dengan intelijen swasta Rapat di Gedung Putih (IST)Rapat di Gedung Putih (Ist)

Terkait Family Jewels, pihak pemerintah AS berupa menutup kasus ini. Akibat kejadian ini bisa terjadi karena pada 1977 Kongres AS tidak melakukan pengawasan yang benar jalannya pemerintahan AS.

Di dalam Kongres AS terjadi koalisi politik yang membenarkan intelijen bertindak di luar prosedur. Walaupun ada kritikan dari media sayap kiri, persekongkolan ini tetap berjalan.

Kemunculan persoalan ini disebabkan adanya pihak swasta yang melakukan operasi rahasia dan mendapat dukungan media sayap kanan. Kedua faktor ini yang menyebabkan tindakan kriminal CIA sangat sulit dibuka.

Dukungan media sangat mudah mempengaruhi warga AS untuk tidak mempercayai adanya tindakan kriminal CIA. Opini yang terbangun, CIA sebagai ujung tombak keamanan negara AS, karena fungsinya hanya memberikan informasi penting untuk keamanan negara AS.

Berdasarkan UU intelijen AS, CIA hanya memberikan informasi. Kalaupun menjalankan operasi intelijen maka itu harus dapat dipertanggungjawabkan di depan Kongres. Bahkan publik AS dapat menilai sepak terjang CIA.

Karena kemahiran media sayap kanan yang mendukung ini, berbagai isu negatif terhadap sepak terjang CIA dapat ditangani secara cepat.

Adanya kasus ini karena pihak swasta mempunyai motif ekonomi, berkeinginan mendapatkan “kue” operasi intelijen yang dijalankan CIA. Dari sinilah muncul persekongkolan antara pejabat CIA dengan intelijen swasta.

Untuk mendapatkan proyek ini, dibuatlah sebuah skenario adanya ancaman dari negara lain, ataupun membuat kedua negara berperang. Tentunya proyek-proyek ini dananya miliaran juta dollar AS.

Selama beberapa dekade di Washington telah terjadi kecurangan. Hal ini bisa dilihat dari dokumen Family Jewels di mana pada 1973 ada tindakan yang aneh dari pejabat CIA yang mengikuti perintah Direktur CIA James Schlesinger.

Adapun tindakan tersebut berupa pengiriman orang-orang CIA di beberapa negara seperti Irak. Mereka ini tidak ada dalam peraturan CIA maupun rencana operasi intelijen. Mereka ini bertindak atas kepentingan kelompok maupun pribadi masing-masing.

Sejak saat itu, terjadi pola hubungan dari CIA ke Gedung Putih secara tertutup dan penuh kebohongan. Sementara itu, media sayap kanan melakukan kebohongan dengan menampilkan pada sampul depan kemarahan seseorang terhadap orang yang menuduh adanya persekongkolan Gedung Putih dan CIA.

Melihat situasi tersebut banyak wartawan yang berupaya membuka skandal ini. Tapi dari kelompok profesi wartawan lainnya upaya ini mendapat ejekan dan dikucilkan karena upaya pembongkaran ini merupakan sesuatu yang berada di luar arus utama pemberitaan media AS.

Dalam lingkungan seperti ini, akan sangat sulit bagi media untuk melakukan penyelidikan Family Jewels. Padahal sampai saat ini ada sebagian dari pejabat pemerintah AS dan jurnalis dengan gigih dan keberaniannya melakukan penyelidikan penyebab munculnya Family Jewels.

Michael Hayden sebagai Direktur CIA yang membuka dokumen ini harus segera mengungkap motif tindakan CIA pada waktu itu. Sebagai seorang yang mempunyai kewenangan ia dapat meminta pertanggungjawaban para mantan pejabat CIA yang terlibat pada peristiwa 1950 dan 1970.

Upaya yang ia lakukan bisa diibaratkan seperti anak kecil yang bermain artinya tidak mempunyai harapan menyelesaikan kasus ini.

Dokumen ini juga menceritakan hubungan CIA dengan jaringan teror sayap kiri Amerika Latin yang terkenal dengan Operasi Condor, yang membawa serangkaian pembunuhan internasional termasuk serangan teroris.

Dalam menjalankan operasi ini terjadi perdebatan di CIA terkait pembunuhan warga Chile Orlando Letelier dan pekerja AS Ronni Moffitt di jalanan Washington pada 1976.

Pihak AS tidak mengungkap pembunuhan ini, bahkan menjadi misteri.

CIA juga merencanakan pembunuhan terhadap para pemimpin pemerintah Cile. Adapun caranya dengan melakukan infiltrasi di negara tersebut. Pihak CIA mengirimkan beberapa agen yang disusupkan di jajaran pemerintahan, aparat keamanan bahkan sampai petugas kebersihan istana.

Belum cukup untuk membunuh Fidel Castro, pihak CIA melakukan aksi teror seperti pengeboman yang dilakukan teroris terhadap Cuba Airline pada Oktober 1978 yang menewaskan 73 termasuk satu tim olah raga anggar.

Aksi teror ini dilakukan sangat rapi. Sebetulnya pihak maskapai penerbangan tidak menyangka akan terjadi peristiwa tersebut. Karena pemerintah Kuba sangat selektif terhadap orang asing.

Ternyata Orlando Bosh dan Posada Luis pelaku teror ini menggunakan paspor dari negara lain.

Mereka pun sudah melakukan kontak dengan warga Kuba yang menjadi agen CIA. Rencana ini sebetulnya mendapat penolakan dari pejabat CIA, tapi karena ada pihak lain yang bermain, aksi ini tetap berjalan.
Banyak informasi yang sengaja ditutupi menjadi misteri Richard Nixon (IST)Richard Nixon (Ist)

Pada 1980 CIA mempunyai konsep yang disebut “perception managemen” yang bertujuan mempengaruhi warga AS mempercayai kebijakan politik luar negeri AS di beberapa negara.

Direktur CIA William Casey mengambil secara langsung kepentingan dalam membangun operasi “perception management” yang bermarkas di Dewan Keamanan Nasional di bawah bimbingan pejabat lama CIA Walter Raymond Jr.

Walaupun Raymond bisa dikatakan orang luar CIA, ini menunjukkan adanya pergeseran di NSC (National Security Council).

Mantan pejabat pemerintahan Reagan, Howard Teicher telah menulis pernyataan yang disertai sumpah bahwa Wakil Presiden George HW Bush, Direktur CIA William Casey dan wakilnya Robert Gates memainkan aturan rahasia dalam memberikan bantuan militer ke pemerintah Saddam Husain.

Apakah CIA menyadari kegiatan pada 1985 yang dilakukan sekretaris pertahanan Casper Weinberger dan pembantunya Jenderal Colin Powel, yang menyusun pengiriman senjata ilegal ke Iran?

Penasehat keamanan nasional Ronald Reagan, Robert McFarlane memberikan kesaksian bahwa operasi intelijen yang dilakukan Weinberger dan Powell pada 1985 dengan memberikan bantuan senjata AS melalui Israel.

Weinberger menolak informasi ini sedangkan Powel mengakui mengalami gangguan ingatan. Presiden George HW Bush juga menutup informasi ini dengan memberikan pengampunan Weinberger pada saat Natal 1992.

Banyak sekali kemungkinan pertanyaan untuk Family Jewels, termasuk perang terhadap teror, penyiksaan, menghilangkan seseorang, penjara rahasia, dan pembunuhan.

Gates dan kelompok Republik termasuk Colin Powell dan Ronald Reagan seharusnya dipertanyakan di depan Kongres AS terkait kegiatan CIA pada 1970 dan 1980.

Kendala yang dihadapi untuk membuka persoalan ini karena melibatkan Presiden George HW Bush, ayah dari Presiden Bush. Selain itu melibatkan sekretaris pertahanan Robert Gates dan beberapa tokoh Republik, Colin Powel serta Ronald Reagan.

  ★ Intelijen  

[World News] US to Sell India Submarine-Launched Missiles

http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2013/12/thediplomat_2013-12-27_11-46-53-386x257.jpgOn Tuesday, the U.S. announced its intention to sell India submarine-launched missiles.

The announcement was made in a press release by the Defense Security Cooperation Agency (DSCA). “The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to India for UGM-84L Harpoon missiles and associated equipment, parts, training and logistical support for an estimated cost of $200 million,” the press release said. It noted that it sent a certification of delivery to Congress on July 1, 2014.

DSCA elaborated on the sale: “The Government of India has requested a possible sale of 12 UGM-84L Harpoon Block II Encapsulated Missiles, 10 UTM-84L Harpoon Encapsulated Training missiles, 2 Encapsulated Harpoon certification training vehicles, containers, spare and repair parts, support and test equipment, personnel training and training equipment, publications and technical data, U.S. Government and contractor engineering and logistics support services, and other related elements of logistics support.”

The press release went on to say that India’s Navy would use the new missiles on its Shishumar class submarine (Type-209). It also noted that India’s Navy already employs Harpoon missiles on its P-8I maritime patrol aircraft and its Air Force uses the same missiles on its Jaguar aircraft. DCSA said that selling India the submarine-launched Harpoon missiles would enhance India’s ability to defend critical sea lines of communication without altering the basic balance of power in the region.

The U.S. has made a concerted push to enhance its arms sales to India in recent years. In early 2013, Andrew Shapiro, the former assistant secretary of state for political-military affairs, said that U.S. military sales to India had jumped from near zero in 2008 to roughly $8 billion. Similarly, according to IHS Jane’s, India was the largest purchaser of U.S. military equipment in 2013 buying up $1.9 billion in arms from the U.S. including Boeing’s C-17A strategic transport aircraft and P-8I Maritime Patrol Aircraft. Similarly, America displaced Russia as India’s largest arms supplier last year.

In the past, U.S. arms sales to India have been stymied by America’s reluctance to transfer sensitive technologies to India as well as concerns in Delhi about the reliability of the U.S. in approving sales of spare parts to maintain weapon systems. The Obama administration has tried to overcome these obstacles. For example, former Deputy Secretary of Defense Ash Carter assured industry insiders last year that while “there will always be some technologies we will keep to ourselves, we changed our culture regarding transfer to India in the Department of Defense from a culture of a presumptive ‘no’ to a culture of a presumptive ‘yes.’”

Still, U.S. defense firms have repeatedly complained about the opaque nature of India’s bureaucracy and the agencies charged of overseeing arms purchases. This has led the U.S. Department of Defense to play a more active role in serving as a liaison between U.S. defense firms and the Indian government. Indeed, in June 2012 the Pentagon even created an initiative to spur arm sales to India. This initiative was initially spearheaded by Ash Carter. Since Carter returned to private life in December, acquisition chief Frank Kendall has stepped into that role.

  The Diplomat  

RI Belum Menjadi Negara Maritim

MESKI secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, namun Indonesia belum (bukan) negara maritim. Sebab Indonesia belum optimal memanfaatkan potensi laut, dan belum memberikan manfaat besar bagi potensi kelautan dan perikanan.

“Hal yang sangat ironi dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah Indonesia masih mengimport ikan dan garam. Padahal secara geografis, Indonesia sudah sepatutnya bisa swasembada garam dan ikan,” kata Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun saat diskusi bertajuk “Posisi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan oleh Archipelago Solidarity Foundation, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).

Pembicara lain dalam diskusi yang dipandu Peneliti Senior CSIS J Kristiadi adalah Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida dan Pendiri Archipelago Solidarity Foundation, Oek Engelina Pattiasina.

Alex yang juga pengajar di Universitas Pattimura, Ambon, membantah jika Indonesia disebut sebagai negara agraris. Sebab wilayah laut jauh lebih luas daripada luas daratan.

Meski begitu, Alex mengakui bahwa selama ini produksi di daratan jauh lebih tinggi ketimbang produksi hasil di lautan, misalnya Indonesia saat ini negara dengan produksi karet dan kakao terbesar kedua di dunia. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan produsen CPO nomor satu di dunia.

Alex menilai gagasan Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya nasional.

“Saya percaya, jika Jokowi sudah membumikan dalam visi dan misinya, maka perlu sumber daya manusia yang mendukung visi dan misi tersebut,” kata Alex Retraubun.

Pendiri Archipelago Solidarity Foundation, Oek Engelina Pattiasina mengungkapkan, tema diskusi ini sangat relevan, tidak saja untuk memberikan dukungan kepada capres Joko Widodo, tetapi yang lebih penting adalah mencari solusi atas masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pattiasina menyayangkan terhadap kebijakan politik anggaran. Sebab penetapan dana alokasi umum (DAU) hanya didasarkan pada luas daratan dan jumlah penduduk. “Hal ini membuat propinsi kepulauan akan tetap miskin,” kata Pattiasina.

Pattiasina menambahkan, setelah didirikan beberapa tahun lalu, Archipelago Solidarity Foundation, memilih untuk fokus kepada isu negara kepulauan. Sebab, dirinya melihat tidak adanya keseriusan untuk mengurusi negara kepulauan ini. Padahal, negara Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari 80 persen laut dan 20 persen adalah darat.

Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida mengingatkan, negara maritim harus menjadi mainstream yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berpijakan pada kondisi Indonesia sebagai negara maritim.

  Jurnas  

Jumat, 04 Juli 2014

TNI AL Bangun Dua Armada Wilayah Tempur Baru

Direncanakan  menjadi 4 Armada https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxEpF7map3ySH1tdF3-CTgMzjw76RJimM6OGYIOVkKqYvBvnPMozMXSDyPMSNB24_Jqg_Si0twBIPFW7XQx_iTDOQEmb_sHf03vopmtVsDl0IFNavDUHZ0Wc32UPA6ZtvQZPQDKsXRTKc/s1600/02+koarmatim+siap+amankan+wilayah+perbatasan.jpgTentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) segera membentuk armada wilayah baru. Sesuai dengan rencana, armada wilayah baru yang akan dibentuk berada di Makasar dan Sorong, Papua.

Saat ini kekuatan tempur TNI Angkatan Laut baru bertumpu pada dua armada wilayah, yakni Barat atau Armabar yang berada di Jakarta, dan Timur atau Armatim berada di Surabaya.

"Nanti Armabar tetap di Jakarta, dan Armatim kita ubah menjadi Armada Besar, sedangkan untuk Armada Tengah kita bentuk di Makassar dan Armada Timur kita tempatkan di Sorong," kata Laksamana Pertama Suyitno, Asisten Logistik KASAL, di sela-sela peluncuran Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter di Dermaga Ujung PT PAL, Jumat (4/7/2014).

Menurut Suyitno, lokasi Makassar dan Sorong dipilih karena memiliki geopolitik yang tepat dan strategis. Tujuan lain, untuk mempertegas kedaulatan Indonesia di kawasan, terutama wilayah tengah dan timur yang dirasa masih kurang pengamanannya.

Dengan pembangunan dua armada wilayah baru ini, TNI AL nantinya akan menggunakan pembagian sistem alih bina atau pembagian kekuatan tempur yang dimiliki. Dengan kata lain, sejumlah kapal perang calon penghuni armada baru akan didatangkan dari armada Surabaya dan Jakarta.

Saat ini jumlah kapal perang milik TNI AL ada 150-160 unit. Namun, Untung menegaskan, jumlah kapal perang tersebut tidak akan dibagi rata untuk mengisi tiga armada wilayah. Penambahan armada baru juga akan diikuti dengan penambahan divisi pasukan marinir.

Sementara itu, terkait alutsista, TNI AL saat ini juga terus melakukan modernisasi dengan membangun di galangan-galangan dalam negeri. Di PT PAL misalnya, saat ini sedang merampungkan pesanan 16 KCR 60 meter dan 16 KCR 40 meter.

Tak hanya itu, sebuah kapal besar penghancur kapal rudal berukuran 105 meter saat ini juga sedang di bangun bekerjasama antara PT PAL dengan galangan asal Belanda.

TNI AL juga sedang memesan beberapa kapal selam dari Korea dengan cara transfer teknologi. "Dua kapal selam dibangun di korea, nanti satunya dibangun di PT PAL," kata dia.

  ★ Suara Surabaya  

★ PT PAL Rampungkan Pembangunan Kapal Cepat Rudal

TNI AL Memesan 32 unit KCR 40 & KCR 60 PT PAL Indonesia kembali rampungkan sebuah kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter. Kapal ini melengkapi dua kapal sebelumnya yang juga telah rampung dibangun. Bahkan satu KCR 60 meter juga telah diserah terimakan ke TNI Angkatan Laut pada 28 Juni 2014 dan diberi nama KRI Sampari.

Untuk Kapal kedua, saat ini dalam tahap uji coba dan diberinama KRI Tombak, sementara kapal ke-tiga yang bernama KRI Halasan, Jumat (4/7/2014) secara resmi diluncurkan menandai rampungnya pembuatan. Peluncuran ditandai dengan memasukkan kapal untuk pertama kalinya ke lautan yang berada di Dermaga Ujung, PT PAL Surabaya.

Peluncuran kapal ke-tiga kali ini dilakukan oleh jajaran Dewan Komisaris PT PAL dan jajaran petinggi TNI AL. "Setelah hari ini peluncuran, mungkin bulan depan KCR ini juga kami serah terimakan," kata Syaiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi PT PAL.

KCR 60 meter produksi PT PAL ini memiliki spesifikasi :
● Panjang keseluruhan (LOA) : 60 M
● Panjang garis air (LWL) : 54.82 M
● Lebar (B) : 8.10 M
● Tinggi pada tengah kapal (T) : 4.85 M
● Berat muatan penuh (Displacement) : 460 Ton
● Kecepatan : berlayar 15 Knot, Jelajah 20 Knot dan max 28 Knot.
● Dilengkapi persenjataan canggih, berupa Meriam dan Peluncur Rudal seri C705 dan 802
● Jumlah penumpang 55 Orang
● Ketahanan berlayar 9 Hari
● Mesin pendorong 2 x 2880 kw

Selain produksi KCR, PT PAL sebenarnya juga telah berhasil memproduksi 43 kapal patroli, baik berukuran 28 meter hingga 57 meter pesanan Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Laksamana Muda TNI Suyitno, Aslog KASAL mengatakan tiga kapal KCR 60 ini bukanlah yang terakhir di pesan di PT PAL. "Kami saat ini masih pesan lagi dengan total nanti ada 16 KCR 60 meter pesan di PT PAL serta 16 KCR 40 meter," kata Suyitno.

Pembangunan KCR ini, kata dia, merupakan langkah awal untuk kemandirian alutsista khususnya bagi TNI AL. Harapannya pada tahun 2024 mendatang, TNI benar-benar sudah mandiri dalam membangun seluruh persenjataannya.


  ★ Suara surabaya