Ketegangan memuncak saat Ukraina katakan hancurkan persenjataan Rusia 
Presiden Ukraina Petro Poroshenko (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/ox/14.)
Ukraina Jumat mengatakan pihaknya telah menghancurkan bagian dari konvoi militer Rusia yang menyeberang ke wilayahnya dalam serangan yang telah mengirimkan ketegangan lintas perbatasan meroket.
NATO menuduh Rusia terlibat aktif dalam "destabilisasi" Ukraina timur, di mana separatis pro-Kremlin telah berjuang melawan Kiev selama empat bulan.
Kedua negara juga terlibat perdebatan selama berhari-hari saat Moskow mengatakan konvoi Rusia yang membawa bantuan untuk kota terkepung yang dikuasai pemberontak namun Kiev mencurigai bisa menjadi "Kuda Troya" untuk memberikan bantuan militer kepada pemberontak.
Kekhawatiran bahwa bentrokan perbatasan bisa tumpah menjadi perang habis-habisan antara Kiev dan Moskow mengirim pasar saham utama jatuh di seluruh Eropa dan Amerika Serikat.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron bahwa artileri pemerintah telah menghancurkan "bagian besar" dari konvoi kecil militer yang memasuki negara itu, kata presiden dalam satu pernyataan.
Uni Eropa menuntut agar Rusia "segera menghentikan segala bentuk permusuhan perbatasan, khususnya untuk aliran senjata, penasihat militer dan personil bersenjata ke wilayah konflik, dan untuk menarik pasukannya dari perbatasan."
Presiden Prancis Francois Hollande menyerukan Rusia untuk menghormati integritas teritorial Ukraina dan agar kedua pihak berupaya untuk meredakan ketegangan "yang sangat tinggi", sementara Inggris memanggil duta besar Moskow untuk "mengklarifikasi" situasi dan juru bicara Cameron mengatakan Rusia perlu menunjukkan "kemauan untuk menemukan solusi damai bagi konflik".
Moskow telah menolak tuduhan bahwa pihaknya mengirim perangkat keras militer, dan ini adalah penolakan terbaru dari tuduhan Barat bahwa pihaknya menyalurkan senjata kepada separatis pro-Rusia yang meluncurkan pemberontakan terhadap Kiev pada April.
Tetapi Kepala NATO Anders Fogh Rasmussen mendukung laporan-laporan serangan Rusia "setelah media Inggris mengatakan telah melihat konvoi sekitar 20 kendaraan menyeberangi perbatasan."
"Itu hanya menegaskan fakta bahwa kita melihat aliran lanjutan senjata dan pejuang dari Rusia ke Ukraina timur," katanya.
"Ini adalah jelas menunjukkan terus keterlibatan Rusia dalam destabilisasi timur Ukraina."
Seperti kejatuhan bola salju, menteri luar negeri Ukraina mengumumkan ia akan bertemu dengan timpalannya dari Rusia Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di Berlin pada Minggu untuk pembicaraan bersama diplomat dari Prancis dan Jerman.
"Baik itu perundingan meja persegi atau mejadi bundar, kita perlu bicara," kata Menlu Pavlo Klimkin menulis di Twitter.(Uu.H-AK)Rusia `jamin` tak ada tentara dalam konvoi ke Ukraina 
Menhan AS, Chuck Hagel (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel melakukan pembicaraan telepon dengan timpalannya Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Jumat, dan dijanjikan bahwa tidak ada pasukan Rusia yang ditugaskan untuk "konvoi kemanusiaan" menuju ke Ukraina.
"Menteri Shoigu menjamin bahwa tidak ada personil militer Rusia yang terlibat dalam konvoi kemanusiaan, juga bukan konvoi digunakan sebagai dalih untuk campur tangan di Ukraina," kata Pentagon.
Moskow mengirim satu konvoi truk bercat putih membawa apa yang dikatakannya bantuan kemanusiaan untuk penduduk sipil terkepung di timur Ukraina, di mana pasukan pemerintah memerangi pemberontak pro-Rusia.
Tetapi kendaraan mirip model yang digunakan oleh tentara Rusia dan terdapat tuduhan-tuduhan bahwa para pengemudi, terlihat dalam foto-foto yang identik mengenakan "seragam" khaki tentara.
Kiev khawatir bahwa pengiriman itu bisa menjadi upaya untuk menyelundupkan pasokan lebih banyak kepada pemberontak separatis atau memprovokasi insiden bersenjata yang mau digunakan untuk membenarkan intervensi Rusia lebih kuat.
Namun pernyataan Pentagon mengatakan, Shoigu telah bersikeras terhadap Hagel bahwa konvoi bukan iring-iringan militer terselubung dan bersumpah bahwa bantuan itu akan didistribusikan dengan baik oleh pihak ketiga yang netral.
"Menteri Shoigu meyakinkan Menteri Hagel bahwa Rusia bertemu Ukraina dengan beberapa syarat," katanya.
"Dia mengakui bahwa barang yang akan dikirim dan didistribusikan di bawah Komite Palang Merah Internasional," tambahnya.
"Kedua menteri membahas perlunya untuk mengadakan pertemuan tindak lanjut Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah. Dan mereka juga sepakat untuk mempertahankan pembukaan jalur komunikasi." Demikian laporan AFP.(Uu.H-AK)Rusia bantah tuduhan Ukraina "penghancuran rombongan militer" Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (15/8) membantah tuduhan "penghancuran rombongan militer Rusia" oleh militer Ukraina.
"Tak ada rombongan militer Rusia yang diduga menyeberangi perbatasan Rusia-Ukraina pada malam hari atau pada siang hari," kata kantor berita Itar-Tass, yang mengutip keterangan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konsashenkov.
Disesalkan bahwa laporan "palsu" media di jejaring sosial, bukan fakta, telah menjadi dasar pernyataan yang dikeluarkan di tingkat yang lebih tinggi di beberapa negara Eropa dan "mereka telah memilih jalur Eropa", kata Konashenkov.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan selama percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron bahwa satuan artileri Ukraina menghancurkan sebagian rombongan kendaraan militer berat yang menyeberang ke dalam wilayah Ukraina dan Rusia pada Jumat dini hari, kata kantor berita Interfax.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat memperingatkan mengenai upaya baru untuk menyabot pengiriman barang ke daerah konflik di Ukraina Timur.
"Upaya untuk menghambat pengiriman bantuan Rusia ke wilayah yang memerlukan pertolongan adalah sumber keprihatinan kami yang mendalam. Aksi kemanusiaan tersebut telah memasuki tahap akhirnya," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Sabtu pagi. Ditambahkannya, Kiev telah mengkoordinasikan hampir semua masalah penting misi bantuan kemanusiaan tersebut.
Kementerian itu menambahkan militer Ukraina telah meningkatkan aksi permusuhan militer dengan tujuan jelas memotong jalur yang disetujui Kiev bagi rombongan bantuan Rusia tersebut dari perbatasan Rusia-Ukraina ke Lugansk.
"Menurut laporan yang masuk, satu batalion penghukum berencana memasang ranjau di beberapa bagian terpisah jalan raya di Wilayah Lugansk untuk menghancurkan barang bantuan dan personel yang menyertainya lalu menuduh milisi melakukan kegiatan teror," kata kementerian tersebut, yang dikutip Itar-Tass.(Uu.C003)
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A/MINUSCA (United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) atau Indoengcoy (Indonesian Engineering Company) dibawah pimpin Letkol Czi Alfius Navirinda K. selaku Komandan Satgas (Dansatgas) Konga XXXVII-A/Minusca melaksanakan pembangunan Super Camp berlokasi di bandara Mpoko Bangui-Afrika, berjarak 4 km dari Camp sementara Indoengcoy saat ini berada di Tobacco Land km 4.
Pembangunan Super Camp ini direncanakan untuk kantor Pusat Minusca di Central Africa Republic (CAR) dimana didalamnya terdapat bagian-bagian dan sub bagian dari perwakilan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk di dalamnya adalah Camp Indoengcoy dengan luas kurang lebih 3 hektar. Untuk pembangunan Camp Indonesia sendiri akan memakan waktu selama kurang lebih empat bulan sampai dapat ditempati yang nantinya akan berbatasan dengan Camp tentara Prancis dan berbatasan dengan pemukiman masyarakat.
Dalam pelaksanaan awal pembangunan Super Camp dilakukan pembukaan lahan yang dilaksanakan Tim Horizontal dipimpin oleh Lettu Czi Dipo Hijrah bersama dengan Lettu Czi Roy A.P Limbong selaku Perwira Konstruksi Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca, Kamis (14/8/2014). Pada awal pekerjaannya terdapat sedikit hambatan dimana adanya protes demo dari masyarakat sekitar karena pada lahan tanah tersebut terdapat kebun, ladang dan tempat industri perumahan pembuatan batu bata milik masyarakat.
Namun kendala itu dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang dilakukan oleh Satgas, perwakilan UN di Minusca serta tokoh masyarakat setempat sehingga akhirnya didapat kesepakatan pada tanah yang terdapat tanaman penduduk, mereka masih dapat menggunakan lahan tersebut sampai panen tiba sekitar 1 bulan lagi. Bahkan setelah protes tersebut, tercipta suasana persahabatan yang baik karena pasukan Indonesia dapat mencairkan suasana yang semula tegang dengan saling berkomunikasi bercengkerama dan penduduk yang datang untuk sekedar melihat alat berat zeni Indonesia beraksi membuka lahan.
Misi Multidimensional di Bangui CAR dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB pada 10 April 2014 untuk Republik Afrika Tengah yang dilanda konflik sejak 2013 dengan menggunakan isu agama sebagai sumber perselisihan dan telah mengambil ratusan korban jiwa serta 1 juta lebih penduduk terpaksa mengungsi ke negara tetangga seperti Kamerun dan Kong.
Perwira Penerangan Konga XXXVII-A/MINUSCA
Mayor Kav Eddy Wijaya, S.Sos.
Pasukan Yonif Linud 433/JS saat ditinjau Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ridwan. (Ist)
Sebanyak 350 personil Yonif Linud 433/Julu Siri Brigif 3 Kostrad dikirim ke perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur guna pengamanan.
Secara simbolis, pasukan Kostrad ini dilepas oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar di Dermaga Lantamal VI, Makassar, sekira pukul 09.00, Wita, Jumat, (15/8/2014).
Pasukan pemukul Kostrad yang dipimpin Danyon Letkol Inf Agustatius Sitepu ini selanjutnya akan dibawa oleh KRI Nusa Nive untuk bertugas sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur.
Dalam acara upacara pelepasan tersebut Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanudin Andi yang bertindak selaku Irup membacakan Amanat Pangdam VII/Wirabuana mengatakan, selaku pribadi dan atas nama Pangdam VII/Wirabuana, dengan penuh rasa bangga dengan diiringi rasa tanggung jawab serta kecintaan kepada Bangsa dan Negara dalam mempertahankan sejengkalpun tanah pekarangan NKRI serta memberikan rasa aman kepada Masyarakat perbatasan khususnya RI – Malaysia wilayah Kalimantan Timur.
"Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi seorang prajurit, penugasan ke daerah operasi seperti ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kehormatan kepada negara dan bangsa," kata Burhanuddin Andi.
Sementara menurut Pangdam Mayjen TNI Bachtiar, walaupun saat ini kondisi perbatasan RI-Malaysia masih terkendali, namun tidak boleh terlena dengan kondisi tersebut karena apabila tidak dicegah melalui upaya-upaya yang konkret, maka tidak tertutup kemungkinan kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kegiatan ilegal serta terjadinya pelintas batas yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.(sms)
Klewang class
The chief of the Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia - Angkatan Laut, or TNI-AL) has confirmed that the Klewang-class stealth patrol ship programme has resumed and that the service will operate a class of at least four vessels.
Admiral Marsetio, chief of staff of the TNI-AL, confirmed the plans in an interview with IHS Jane's at the Indonesian Armed Forces headquarters in Cilangkap, East Jakarta, on 14 August.
The stealth trimaran programme was suspended after first-of-class KRI Klewang was gutted by fire and damaged beyond repair at a naval port in Banyuwangi, East Java, weeks after its official launch on 31 August 2012. The vessel was still undergoing sea trials. There were no casualties in that incident but Indonesia's defence ministry suspended the programme indefinitely pending further investigations into the cause of the fire.
The Indonesian government has not released the results of the investigation into the fire but IHS Jane's understands that a new hull material, described by Saab as a "nanocomposite compound" that is stronger and stealthier, was chosen partly to mitigate the effects of similar calamities in the future.
Besides the four confirmed boats, Adm Marsetio also indicated that the navy might consider more vessels in the near future if options presented by the shipbuilders are attractive enough. "We could be looking at a class of between 6 to 20 vessels by 2024", he said. "The final number will depend on factors such as acquisition costs and offset conditions presented by shipbuilders, but for now we are looking at a class of four ships."
Peter Carlqvist, head of Saab Indonesia, confirmed to IHS Jane's on 15 August the number of vessels to be built but indicated that a contract has only been established for one ship. "We are hopeful that the contract for the other three ships will materialise very soon", said Carlqvist, who added that Saab is now the prime contractor for the programme and has received full financing from the Swedish government to fulfil the order for the four vessels. However the current vessel being built is produced in collaboration with Indonesian shipbuilder PT Lundin at its facility in Banyuwangi, East Java.
The 63 m Klewang-class features a wave-piercing trimaran design that allows the vessel to cut through waves and incorporates stealth features such as reduced acoustic, infrared, and magnetic signatures. The patrol craft is propelled by four MJP 550 water jets and can reach cruise and sprint speeds of 16 kt and 35 kt respectively.
The boats will be armed with four RBS15 Mk3 surface-to-surface missiles with active radar homing of up to 200 km and feature Saab's new Sea Giraffe 1X 3D compact radar, which will be mounted higher on the vessel's mast to increase coverage. The vessel's weapons and radar will be managed via Saab's 9LV Mk4 series combat management system (CMS), which incorporates the company's CEROS 200 air defence fire-control director.
Carlqvist also provided design updates, which include the integration of a Bofors 40 Mk4 (BAE Systems 40 mm Mk4) naval gun under a stealth cupola and a Saab electronic support measure (ESM) system that can intercept and identify the positions of mobile phone signals and radio calls.
"These will be very useful in counter piracy and illegal fishing missions where phone signals can be used as a target locator", said Carlqvist.
When asked of his opinion on the TNI-AL's consideration of operating up to 20 such vessels, Carlqvist said that the figure seems reasonable given that the Indonesian Navy has plans to increase its fleet by up to 200 ships by 2024. "Some of these might include the Klewang-class given its suitability for the archipelagic nature of Indonesia's maritime territories", he said.
The first Klewang-class vessel is expected to enter service by 2016.
Pesawat Siluman Jepang 
ATD-X (mod.go.jp)
Pesawat tempur siluman pertama Jepang akan memulai penerbangan perdananya pada awal tahun depan, menurut surat kabar Mainichi Shimbun yang melaporkan pada 12 Agustus 2014.
Menurut Mainichi Shimbun, pesawat tempur siluman Jepang yang dikembangkan oleh Konsorsium Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ini dilengkapi beberapa teknologi yang sebanding dengan F-35 JSF yang digunakan AS. Surat kabar Mainichi Shimbun juga melaporkan bahwa pesawat siluman yang disebut dengan Mitsubishi ATD-X (Advanced Technology Demonstrator-X) ini akan memulai uji coba penerbangan perdananya pada bulan Januari 2015, dan menambahkan bahwa hingga saat ini pengembangan ATD-X telah menelan biaya sebesar 39,2 miliar yen (sekitar 4,5 trilun rupiah). Rencananya program pengujian ATD-X akan dilakukan selama satu tahun penuh, atau sampai otoritas pertahanan Jepang memutuskan pesawat ini siap masuk layanan.
Kementerian Pertahanan Jepang dan pihak MHI sendiri membantah laporan surat kabar Mainichi Shimbun yang menyatakan bahwa ATD-X akan terbang pada Januari 2015. Surat kabar Mainichi Shimbun hanya mengutip pernyataan seorang pejabat anonim pemerintah Jepang. Pihak MHI sendiri mengatakan bahwa untuk penerbangan perdana ATD-X, pihaknya masih harus mendiskusikannya lebih lanjut dengan Kementerian Pertahanan Jepang.
Namun, pada April lalu Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pernah mengatakan bahwa Jepang berencana melakukan penerbangan perdana ATD-X pada tahun ini.
Salah satu alasan Jepang mengembangkan ATD-X adalah akibat penolakan penjualan F-22 Raptor kepada Jepang. Setelah penelitian awal, pengembangan penuh dimulai pada tahun 2007. Hingga saat ini, belum banyak yang diketahui soal fitur ATD-X, namun dari data prototipe ATD-X pertama (mungkin lebih tepat disebut mock-up karena ukurannya jauh lebih kecil dari ATD-X yang akan diproduksi) yang beredar, menunjukkan bahwa pesawat ini berkursi tunggal dan bermesin ganda yang seukuran dengan mesin Raptor.
Meninjau Proyek Komodo Mistral 
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budiman mengunjungi fasilitas produksi PT Pindad (Persero) pada Jumat, 18 Juli 2014. Beliau diterima oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sudirman Said di Gedung Departemen Produksi I Divisi Kendaraan Khusus. Turut hadir dalam acara ini adalah jajaran Direksi dan Kepala Divisi yang terkait.
Dalam kunjungannya kali ini, KASAD bertindak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero) dan melakukan pemeriksaan lapangan mengenai progress beberapa proyek yang tengah dikerjakan oleh Divisi Kendaraan Khusus. Selain itu, secara khusus KASAD memberikan beberapa usulan mengenai poin-poin perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat berimbas positif bagi perkembangan industri pertahanan dan PT Pindad (Persero).
Beberapa hal yang menjadi pokok bahasan kunjungan KASAD kali ini adalah progress proyek Komodo Mistral (ATLAS Firing Station) dan proyek Komodo Mistral (Artillery Howitzer Kaliber 155 mm), arahan KASAD mengenai rencana distribusi kendaraan tempur dan taktis ke berbagai satuan di seluruh Indonesia, dan juga arahan untuk meningkatkan local content pada produk kendaraan tempur PT Pindad (Persero).
Arahan yang diberikan KASAD semoga dapat memberikan suntikan semangat dan pengetahuan baru untuk PT Pindad (Persero) dalam mengerjakan semua proyek agar perusahaan selalu dalam koridor mewujudkan visi perusahaan : Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategik.(Anggia).
★ Pindad
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan saat ini memiliki sarana atau tempat pengolahan data dan penempatan hasil litbang yang memadai. Sarana tersebut diresmikan Menhan, Purnomo Yusgiantoro, Jumat (8/8) usai olah raga bersama anggota Kemhan, di kantor Balitbang Kemhan.
Sarana yang dinamakan gedung Prof. dr. Abdul Rahman Saleh atau Gedung Pengolahan Data dan Peraga dibangun sejak tahun 2011 lalu dan menelan dana sebesar Rp. 13.934.262.000.
Pembangunan gedung melalui dua tahap. Tahap pertama tahun 2011 dilakukan pembangunan pondasi, struktur baja dan dak beton lantai I. Sedangkan tahap II tahun 2013 mengerjakan instalasi listrik air, dan hydran, arsitektur seluruh bangunan, pemasangan lift, serta penyelesaian dak beton semua lantai dan atap.
Sarana pengolahan data dan peraga yang dibangun di atas lahan Balitbang seluas 18 x 20,25 meter. Bangunan berlantai 5 ini untuk menunjang tugas Balitbang sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan digunakan untuk penempatan diorama, dan hasil Litbang, sebagai ruang pengolahan data bagi para peneliti, dan tempat peraga hasil Litbang.
Pemilihan gedung dengan nama gedung Prof. dr. Abdul Rahman Saleh dengan pertimbangan bahwa beliau adalah Pahlawan Nasional Indonesia dan mempunyai sumbangsuh terhadap negara dalam memajukan teknologi penerbangan.
Pada kesempatan tersebut usai meresmikan, Menhan dan para pejabat eselon dilingkungan Kemhan meninjau fasilitas-fasilitas yang ada di gedung tersebut.
UK to suspend sale of military equipment to Israel
Israeli soldiers on top of their tanks as other Armoured Personnel Carriers (APCs), pull back from the Gaza Strip at an unspecified location next to the Israeli Gaza Strip border on 04 August 2014, during a temporary - 7 hour - humanitarian ceasefire announced by Israeli Defence Force.( EPA Photo)
Britain has finally decided to suspend sale of all military equipment to Israel and also revoke the licenses for arms if the cease fire is broken.
The government has identified 12 licences for components which could be part of equipment used by Israel in its attacks on Gaza.
Vince Cable, UK's business secretary, said "We welcome the current ceasefire in Gaza and hope that it will lead to a peaceful resolution. However, the UK government has not been able to clarify if the export licence criteria are being met. We have however taken the decision to suspend these existing export licences in the event of a resumption of significant hostilities. No new licences for military equipment have been issued for use by the Israel Defence Force during the review period and as a precautionary measure this approach will continue until hostilities cease."
The suspensions, however, will not include the single licence granted in February 2013 for the export of up to £7.7 billion of cryptographic equipment. Cable said this licence covers equipment that could be used to build mobile phone networks in residential areas and for small businesses.
"None of this equipment meets military specifications and would not suitable for building military communications equipment," he said.
The licences covered by the latest announcement relate to export licences for military equipment that could be used by the Israel Defence Force in Gaza.
They include components for military radar systems, combat aircraft and tanks.
Suspensions, however, would not include components of Israel's Iron Dome missile shield which helps to protect Israelis from Hamas rocket attacks, commercial exports or components for manufacture of equipment to be supplied to countries outside Israel.
Cable said "Currently there is a ceasefire in place and UK continues to urge both sides to respect this and to secure a lasting end to hostilities through the negotiations taking place in Cairo. However, in the event of a resumption of significant hostilities, the government is concerned that it would not be able to clarify if the export licence criteria are being met. It would therefore suspend these licences as a precautionary step".
UK said it continues to monitor closely the situation in Israel and Gaza, and if existing licences are found to be no longer consistent with the criteria, those licences will be revoked.
Britain's deputy prime minister Nick Clegg strongly supported an arms embargo with Israel last week.
Clegg said "We must respect the strict criteria laid down in law. We must look at what's happened in Gaza to see if those criteria were breached. If it's shown those criteria were breached, then never mind suspending those licences, they would have to be revoked".
Documents obtained by the Campaign Against Arms Trade (CAAT) under the Freedom of Information Act reveal that since 2010 there have been £42 million worth of licences to export military-only equipment to Israel. Licences granted include for naval guns and drones to ammunition, submarines and combat aircraft parts. CAAT says Israeli equipment used in Gaza in the 2008-9 conflict "almost certainly" contained UK-supplied components.
CAAT had called on the UK government to stop promoting arms sales to oppressive regimes and end its policy of "arms control by embarrassment".
It said "the government's arms export policy is essentially one of reacting to events and not taking sufficient account of the nature of the regimes concerned at the point when the decision is made to approve the export licence or not".Obama Reportedly Blocks Israel Missile Shipment 
Hellfire missile (Wikimedia)
US administration officials stop missile transfer, order all future transfers to be scrutinized in sign of further cooling ties.
A new report reveals that US President Barack Obama's administration stopped a shipment of missiles to Israel late last month and tightened weapons shipment procedures to Israel, as tensions between the two nations grow amid Operation Protective Edge.
The report in the Wall Street Journal, released Wednesday night, cites US officials in Obama's administration, who say they discovered Israel had requested a large number of Hellfire missiles directly through military-to-military channels. An initial batch of the missiles was about to be shipped, according to sources in Israel and the US Congress.
At that point, the Pentagon stepped in and put the transfer on hold. Further, top White House officials instructed various US military agencies to consult with the US State Department before approving any additional requests from Israel.
A senior Obama administration official was quoted in the report as saying the transfer shouldn't have been a routine "check-the-box approval," given Israel's defensive operation in Gaza against Hamas, which is recognized as a terrorist organization by the US.
The decision to clamp down on future transfers was the equivalent of "the United States saying 'the buck stops here. Wait a second…It's not OK anymore,'" said the official.
A Israeli defense official confirmed the reports to Walla! on Thursday, saying "the US delayed a shipment of Hellfire missiles to the Israeli airforce." He added "apparently it was (done) on the background of national tension" with Israel.
Obama has been at odds with Israel over the defensive operation in Gaza, making various attempts to press Israel into accepting a truce with the adamant terrorist organization of Hamas. Prime Minister Binyamin Netanyahu reportedly responded to the pressure by telling the administration "not to ever second guess me again," after Hamas committed one of its many ceasefire violations.
Currently a new five-day ceasefire has come into effect as of Wednesday at midnight, with Obama calling Netanyahu shortly ahead of when it came into effect to push for a "sustainable" ceasefire.
According to US officials cited in the Wall Street Journal report, the Wednesday night phone call between Obama and Netanyahu was "particularly combative."
"Discovering" military-to-military arms transfers
The report noted that on July 20, ahead of the Hellfire missile cancellation, the IDF asked the US military for various munitions such as 120-mm mortar shells and 40-mm illuminating rounds, without the knowledge of Obama's administration.
Three days later the request was approved by the military, without Obama or US Secretary of State John Kerry being approached for approval, given that their approval was not required for such a transfer.
A US defense official added that the standard review process in such requests was properly followed.
The transfer without Obama's unnecessary approval was followed by a similar incident ahead of the Hellfire cancellation, which occurred the same day as the July 30 IDF strike on terrorists adjacent to a UN school, which the US slammed as "disgraceful."
In response, the IDF confirmed it targeted Islamic Jihad terrorists in the vicinity of the school. Previously the IDF provided video evidence that Hamas fires rockets from inside schools; further, UNRWA schools have been used in at least three cases to store Hamas rockets, after which UNRWA repeatedly returned the rockets to Hamas.
On the same day as the UN school strike, US reports said the 120-mm and 40-mm rounds had been released by the US army to the IDF, with one Obama administration official saying "we were blindsided."
A US defense official responded, saying "there was no intent to blindside anyone. The process for this transfer was followed precisely along the lines that it should have."
Demonstrating the tense ties between Obama's administration and Israel, a senior official of the administration told the Wall Street Journal "we have many, many friends around the world. The United States is their (Israel's) strongest friend."
"The notion that they are playing the United States, or that they're manipulating us publicly, completely miscalculates their place in the world," added the official.
The US decision to tighten down on arms transfers to Israel comes as the UK is threatening similar actions. On Tuesday, the British government threatened to suspend 12 arms export licenses to Israel if fighting resumed in Gaza.
Sea Platforms 
Poyek AWD yang terlambat dan bertambah biaya [Australian Department of Defence]
Proyek militer terbesar Australia Air Warfare Destroyer (AWD) Project senilai 8,5 Milyar Dollar AUD atau 8,25 Milyar Dollar AS sedang mengalami masalah besar, menurut Menteri Pertahanan Australia David Jonston.
Dalam laporan koran The Australian dan sudah dikonfirmasi oleh kementrian pertahanan, David Jonston menyebut proyek tersebut sebagai suatu hal yang memalukan.
"Proyek AWD akan terlambat satu atau dua tahun dan akan over budget sekitar ratusan juta dollar " kata Sang Mentri.
Proyek AWD dimasukkan dalam Project of Concern (POC) nya pemerintah Australia pada tanggal 04 Juni setelah dilakukan audit oleh pihak ketiga yang dikepalai oleh mantan US Navy Secretary, Don Winter. Audit menemukan kesalahan pemerintah dalam memperkirakan besarnya dana yang diperlukan dan juga mempertanyakan kemampuan manejemen AWD Alliance, yang merupakan gabungan dari shipbuilder ASC, the Defence Materiel Organisation (DMO), and systems integrator Raytheon.
Menurut laporan pendahuluan Australian National Audit Office (ANAO) yang dikeluarkan tahun 2007 over budget proyek tersebut diperkirakan akan lebih besar dari 302 Juta Dollar AUD pada tahun 2013.
Berdasarkan artikel The Australian perkiraan dana tambahan adalah 150 jura Dollar AUD, tetapi hal ini belum dikonfirmasi oleh Kementrian Pertahanan dan AWD Allience tidak bisa dihubungi tentang hal ini.
Pemerintah mengatakan tindakan darurat akan dilakukan, termasuk penempatan manajemen yang berpengalaman ke dalam shipbuilder ASC dan IHS Jane's yakin akan didatangkan dari BAE System. Kementrian Pertahanan akan mengeluarkan keputusan secepatnya.
Dengan jadwal yang sekarang kapal pertama dari tiga kapal Hobart-class AWDs yang berbobot 7000 Ton tidak akan bisa diserah terimakan ke Royal Australian Navy (RAN) pada Maret 2016, kapal kedua September 2017 dan kapal ketiga pada Maret 2019.
Masih belum jelas apakah Jonston menyebutkan tanggal di atas sebagai tanggal pengunduran atau keterlambatan 15, 18 dan 21 bulan dari jadwal awal, yang ditetapkan pada September 2012.[balokg]
KCR 40 Clurit
Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Kolat Koarmabar) mengadakan pelatihan Calon Pengawak (Cawak) Kapal Cepat Rudal (KCR) yang diikuti 140 orang dan 9 orang Base Maintenance Team (BMT), di Markas Komando (Mako) Kolatarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014).
Pelatihan Cawak Kapal Cepat Rudal (KCR) dibuka Komandan Kolatarmabar (Dankolatarmabar) Kolonel Laut (P) Gregorius Agung WD., dalam suatu upacara yang dilaksanakan di Gedung Nanggala, Mako Koarmabar.
Dankolatarmabar dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelatihan ini diadakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ABK serta untuk meningkatkan profesionalisme para peserta baik secara individu maupun kelompok. Sasaran pelatihan ini adalah tersedianya SDM yang handal dan berkualitas, agar mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin rumit, berat dan kompleks.
Lebih lanjut Dankolatarmabar menyatakan, saat ini meningkatkan profesionalisme prajurit bukan lagi menjadi tuntutan tetapi sudah menjadi suatu keharusan. Untuk mengahadapi tantangan tugas ke depan diperlukan kesiapan satuan yang didukung oleh prajurit yang berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sehingga pembinaan satuan dapat terlaksana secara benar, ideal dan baik.
Di samping itu Dankolatarmabar mengharapkan kepada peserta pelatihan agar setelah pelatihan ini dapat menambah kemampuan penguasaan di bidang tugasnya masing-masing. Dengan harapan hal ini akan tetap menjaga kondisi kesiapan dan kesiagaan operasional secara optimal dalam rangka menghadapi tugas ke depan yang semakin kompleks.
Mengakhiri amanatnya Dankolatarmabar memberikan beberapa penekanan antara lain, agar para peserta pelatihan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan. Patuhi dan taati peraturan agar proses belajar dapat berjalan tertib dan lancer. Tanamkan tekad, semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan berlatih. Jalin kebersamaan, kekompakan dan keakraban antar sesama peserta, instruktur maupun pelatih serta memanfaatkan waktu pendidikan seoptimal mungkin untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan karakter.
(Dispenarmabar)
Ilustrsi Drone
Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelar rapat soal pertahanan, Jumat (15/8/2014), di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu hal yang dibahas adalah soal pembelian pesawat tanpa awak atau drone.
Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, yang memimpin pembahasan pertahanan tersebut, kepada wartawan di Kantor Transisi menyebutkan, sesuai visi-misi Jokowi-JK, Indonesia membutuhkan drone tidak hanya untuk pertahanan.
"(Drone) juga bisa mendeteksi illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal), bisa mendeteksi hot spot (titik api) kalau terjadi kebakaran, illegal logging (pembalakan liar)," katanya.
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, karena fungsinya tidak hanya sekedar untuk pertahanan, pengendaliannya pun tidak harus dari pihak TNI Angkatan Udara (AU). Soal siapa yang akan diberi tanggung jawab atas drone tersebut, tim masih membahasnya.
"Kalau administrasi dan pembinaan di TNI AU bisa, tapi penggunaannya bisa macam-macam instansi. Kodal (Komando dan Pengendalian) masih kita diskusikan tadi," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menambahkan, dari kajian tim transisi, Indonesia setidaknya butuh 28 unit drone, yang beroperasi 24 jam penuh. Harga satu unitnya, menurut Andi, bisa berkisar antara 7-10 juta dollar AS.
"Jika diubah jadi combat drone, angkanya bisa naik," ujar dia.
Saat ditanya apakah anggaran yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sinergi dengan visi Jokowi-JK, Andi mengaku belum bisa menilai. Dia mengatakan, tim transisi masih harus mengkaji lebih detail anggaran yang disusun SBY.
(Samuel Tirta)
Deputi tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal keberadaan main battle tank (MBT) Leopard dalam postur pertahanan Indonesia. PAndi Menyebut pihaknya belum mengambil keputusan apapun terhadap tank itu.
"Harus dilihat dulu kontraknya seperti apa, kesiapan infrastruktur pertahanan terutama Angkatan Darat seperti apa," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Mantan Dosen Universitas Indonesia itu mengaku belum tahu kontrak pengadaan MBT yang didatangkan dari Jerman tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa pada awal Oktober, sekitar 25 unit tank tersebut akan datang dari total 120.
"Harus dilihat konsekuensi-konsekuensi dari pengadaan tersebut, termasuk anggaran kedatangan tank leopard," kata Andi.
Andi juga belum bisa berkomentar soal kemungkinan menghentikan MBT tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan terbuka kemungkinan program pengadaan tank Leopard direvisi pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau Pak Jokowi meminta itu direvisi dari program pengadaan tank Leopard, kita cari opsi-opsinya," kata Andi.
Sebelumnya, Jokowi mengangkat isu soal pembelian tank Leopard dalam debat capres pada Minggu (22/6/2014) malam. Jokowi mengaku tidak setuju dengan pengadaan tank itu karena berat tank bisa merusak jalan dan jembatan.
"Tank Leopard terlalu berat, 62 ton. Lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan beban 62 ton," ujar Jokowi.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi salah satu dari tujuh kementerian yang mendapatkan bujet terbesar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015. Kemhan, yang saat ini dipimpin Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, pada tahun depan bakal menerima anggaran sampai Rp 95 triliun.
“Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 95 triliun, alokasi antara lain digunakan melanjutkan kekuatan dasar atau MEF,” kata Presiden SBY di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Selain itu, anggaran diperuntukkan khususnya untuk meningkatkan upaya pemeliharaan dan peningkatan industri pertahanan dalam negeri serta peningkatan alutsista (alat utama sistem persenjataan).
Sementera itu, Kepolisian juga mendapatkan anggaran yang cukup signifikan. Dengan mendapat anggaran sampai Rp 47,2 triliun, polisi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Presiden juga mengatakan bahwa institusi itu akan bisa menjaga rasionya dengan masyarakat yaitu satu (1) banding 582. Oleh karena itu dibutuhkan pertambahan personil. “Sehingga Polri bisa melaksanakan pemeiliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar SBY.
