✈️ Lengkapi Pertahanan Udara
✈️ Skadron Udara F-16 TNI AU [TNI AU]
Mabes TNI-AU memprogramkan pembangunan skuadron F-16 di Ambon, Maluku, pada tahun anggaran 2018.
Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Pattimura Kolonel (Pnb) Antariksa Anondo mengatakan keberadaan skuadron strategis dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas operasi udara yang dilaksanakan TNI-AU.
Apalagi, kata Antariksa, Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota dengan 1.340 buah pulau.
Begitu pula dengan 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.479,69 kilometer persegi adalah laut.
Strategisnya karena pembangunan skuadron Udara F-16 di Lanud Pattimura sebagai salah satu upaya untuk pengamanan mengingat batas wilayah berdekatan dengan wilayah selatan dekat yang secara geografis dekat Austalia.
"Kami saat ini melakukan tahapan survei maupun kesiapan lainnya untuk membangun skuadron sebagai unsur operasional yang diprogramkan berkapasitas 12 pesawat tempur F-16," ujar Antariksa, Jumat (29/12/2017).
Disinggung pemeliharaan pesawat tempur F-16, dia menjelaskan di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki fasilitas tersebut.
"Pemeliharaan tingkat ringan bisa ditangani di Ambon bila telah dioperasikan," tandas Antariksa.
TNI AU saat ini memiliki dua skuadron udara yang mengawaki pesawat F-16, yakni skuadron udara di Lanud Iswahjudi, Madiun, dan Skuadron Udara Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Balitbang Kemhan dalam hal ini yang terkait dengan Litbang alat peralatan pertahanan yaitu Puslitbang Alpalhan telah melaksanakan uji fungsi pengembangan prototipe rudal petir di Lanud Gorda Desa Lamaran Serang, Banten.
Uji fungsi pengembangan prototipe rudal petir disaksikan oleh Kabid Matra Laut Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Laut (KH) Ir. Indra Usmansyah, MM., Peneliti Madya Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Kav. Anthonius Ady W.W., Perekayasa Madya Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Inf Yan Namora, para pejabat di lingkungan TNI dan Kemhan, Dislitbangal, Dislitbangau, dan tim uji fungsi dari PT. Sari Bahari.
Kegiatan diawali sambutan oleh Kabid Matra Laut Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Laut (KH) Ir. Indra Usmansyah, MM., pembacaan doa, dilanjutkan uji fungsi rudal petir dari tim PT. Sari Bahari dan terakhir evaluasi hasil pelaksanaan uji fungsi rudal petir. Pelaksanaan uji fungsi pengembangan prototipe rudal petir ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. Sari Bahari yang telah melaksanakan uji fungsi prototipe rudal petir yang ke-2. Dalam pelaksanaannya, uji fungsi rudal petir akan dilontarkan dengan platform peluncur dan mendarat dengan menggunakan jaring. Rudal petir ini adalah buatan dan dikembangkan di dalam negeri yang merupakan inovasi dan kemandirian industri pertahanan nasional.
Perlu diketahui bahwa untuk meningkatkan performance rudal petir tersebut telah dilakukan pengembangan diantaranya meningkatkan kecepatan yang diharapkan bisa mencapai 350 km/jam, jarak jangkauan sekitar 80 km, pengembangan sistem kontrol auto pilot dan seeker, pembuatan peluncur rudal serta pengembangan warhead. Scope of work dari pengembangan rudal petir ini dititikberatkan pada peningkatan kecepatan, jarak jangkau, sistem kontrol, dan uji fungsi. Dengan adanya target pengembangan tersebut maka terjadi perubahan air frame.
✈ N219 [PTDI]
Menindaklanjuti gagasan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie untuk membeli pesawat jenis N-219 (Nurtanio), belum lama ini atasnama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur melayangkan surat ke PT Dirgantara Indonesia (DI), menanyakan tata cara pembelian pesawat dan pengelolaannya.
Seperti diketahui, pesawat Nurtanio yang diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu itu, merupakan buatan PT DI yang bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
“Kita sudah mengirim surat ke PT DI. Nanti rencananya PT DI akan mengundang kita melakukan paparan. Dijadwalkan Januari minggu kedua 2018, tetapi kita lihat dulu mana tahu ada perubahan jadwal lagi. Nanti PT DI akan memberikan informasi tata cara pembelian pesawat,” kata Irianto.
Gubernur menjelaskan, aturan pembelian pesawat tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter. Di mana, pengadaan pesawat udara dan helikopter untuk kegiatan angkutan udara harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara. “Selain ke PT DI, atasnama pemerintah provinsi, saya selaku Gubernur juga sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan pembelian pesawat. Karena ada aturan dan tata caranya. Harus ada izin juga dari Menteri Perhubungan (Menhub) dan dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltara tahun 2018, dipastikan telah memasukkan anggaran rencana pembelian pesawat N-219. Untuk tahap I, anggaran yang dialokasikan untuk membeli pesawat tersebut senilai Rp 40 miliar.
“Kita akan terus koordinasikan untuk proses pengadaan pembelian pesawat ini. Karena anggarannya cukup besar, harga pesawat sekitar Rp 80 miliar. Tahap pertama Rp 40 miliar. Berlanjut tahun berikutnya Rp 40 miliar. Targetnya 2019 sudah bisa terwujud,” ujarnya.
Selain mengirimkan surat, tindak lanjut lain, PT DI juga telah meminta Pemprov untuk menguraikan kebutuhan pesawat yang akan dibeli. “Jadi kita akan siapkan kajiannya, karena ini sesuai dengan peraturan menteri tentang tata cara pengadaan pesawat, kita disuruh menguraikan kebutuhan pesawat itu. Nanti rutenya ke mana saja, siapa yang mengadakan dan kesiapan pemerintah daerah seperti apa, kita harus jelaskan di sana,” urainya.
Sebelumnya, Gubernur menegaskan, rencana pembelian pesawat N-219 Nurtanio, selain untuk menyediakan transportasi murah, tujuan pembelian pesawat tersebut karena dengan pesawat berstatus aset pemerintah akan mengurangi beban anggaran daerah yang selama ini digunakan sebagai subsidi ongkos angkut (SOA) orang dan barang.
Di samping itu, juga menjaga kontinuitas arus transportasi orang dan barang di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Pengoperasian pesawat ini nantinya akan bekerjasama dengan maskapai penerbangan. Yang pasti, jika Kaltara benar-benar membeli pesawat N-219, banyak keunggulan yang diperoleh. Baik dari sisi finansial, teknis maupun operasional,” ujar Irianto.
Gubernur juga menegaskan bahwa pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatan pembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kaltara.
“Yang terpenting itu adalah cita-cita besar kita untuk membantu masyarakat di perbatasan,” jelas Gubernur.
Kostrad ●
Batalyon Mandala Yudha adalah Batalyon baru yang diresmikan oleh Pangkostrad pada tanggal 6 Desember 2017. Lokasi Batalyon tersebut terletak di desa Mekarsari, Jasira, Lebak, Banten. Batalyon ini merupakan Batalyon pertama yang mencakup semua kecabangan TNI-AD yang ada. Selain itu juga dipimpin oleh Komandan Batalyon berpangkat Kolonel.
Doa syukur bersama Batalyon Mandala Yudha Kostrad dihadiri oleh Danrem 064/MY beserta jajaran, ketua DPRD Lebak beserta jajaran dan kapolres Lebak di Mako Yon Mandala Yudha Kostrad, Kamis (28 Desember 2017).
Komandan Batalyon pertama adalah Letkol Inf M. Asmi. Pada usia Batalyon yang baru 22 hari Danyon mengadakan acara syukuran di satuan dengan mengundang pejabat setempat di Kabupaten Lebak. Para tamu undangan yang hadir antara lain Danrem 064/MY, Kepala DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Dandim jajaran Korem 064/MY, Ketua Gapensi Lebak, Asda 1 Lebak, Dan Grup 1 Kopassus, Camat Jasira, Kapolsek Jasira, Danramil Jasira, Mitra usaha Lebak, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
Rangkaian kegiatan diawali sambutan dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, dilanjutkan sambutan Danrem 064/MY yang menyampaikan kondisi situasi wilayah lebak saat ini, dan sambutan ketua DPRD tentang TNI Polri harus bersinergi dengan instansi pemerintah daerah, serta doa syukur bersama yang ditujukan untuk memperkenalkan Batalyon Mandala Yudha Kostrad kepada para pejabat sekitar Provinsi Banten umumnya dan khususnya di Kecamatan Sajira, letak dimana Batalyon Mandala Yudha Kostrad didirikan.
Dalam sambutannya Danrem 064/MY Kolonel Czi Ito Herdiato menyampaikan bahwa, Batalyon Mandala Yudha Kostrad merupakan satuan elite Kostrad yang akan menampung kurang lebih 1200 personel dan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Darat yang siap digerakkan dan ditugaskan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, sebelum mengakhiri kegiatan dilaksanakan penanaman pohon yang dilakukan oleh para pejabat yang hadir dalam acara tersebut.
Simulator Integrated Combat Management System ●
Komando Latihan (Kolat) Koarmabar melaksanakan uji fungsi Integrated Combat Management System (ICMS) yang disaksikan oleh Irum Itjen TNI Marsekal Pertama TNI Sri Pulung di Puslat Kaprang Gedung Bambang Soesilo Kolat Koarmabar, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Dalam kegiatan tersebut Irum Itjen TNI Marsekal Pertama TNI Sri Pulung didampingi Irarmabar Kolonel Laut (P) Hargianto, S.E., M.M., Irut Intel Itjen TNI Kolonel INF Fauzi, dan para Komandan Satuan jajaran Koarmabar.
Irum Itjen TNI dalam kesempatan tersebut menyaksikan pengoperasian dua simulator yakni Vehicular And Gunnery Trainer berupa simulator rantis yang dilengkapi senjata M240 Kaliber 7,62 mm dan Boat Crew And Gunnery Trainer berupa simulator combat boat yang dilengkapi 4 senjata perorangan masing-masing senjata M2 Kaliber 12,7 mm dan M240 Kaliber 7,62 mm.
Vehicular And Gunnery Trainer merupakan sistem pelatihan yang cukup intensif karena menempatkan para peserta seperti pada kondisi yang sebenarnya sehingga dapat berlatih secara efektif dalam berbagai penugasan diantaranya penjinakan bom, penembakan di atas kendaraan yang bergerak dan penembakan tanpa kendaraan. Simulator ini bermanfaat untuk menyiapkan para prajurit baik perorangan maupun tim dalam menghadapi medan tugas tempur yang sesungguhnya, meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit dalam menembak.
Boat Crew And Naval Gunnery Trainer merupakan sistem pelatihan yang menempatkan para prajurit yang bertugas di kapal seperti berada pada kondisi yang sebenarnya sehingga dapat berlatih secara efektif dalam menghadapi penugasan dan ancaman yang mungkin dihadapi di laut. Simulator ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit penembak dalam kondisi gerak seolah-olah sedang berada di atas boat. Simulator ini juga dilengkapi radar dan alat komunikasi serta dapat disimulasikan kondisi siang dan malam.
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji fungsi prototipe Mobile Hyperbaric Chamber di Bogor, Jawa Barat hasil kerja sama litbang dengan PT Samodra Wewaca Kusuma pada tanggal 21 Desember 2017.
Acara dihadiri oleh Kapuslitbang Alpalhan Brigadir Jendral TNI Abdullah Sani, Kalakesla Kolonel Laut (K) dr. Herjunianto, Sp.PD, MMRS, Kabid Matra Laut Puslitbang Alpalhan Kolonel Laut (KH) Ir. Indra Usmansyah, Perekayasa Madya Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Inf Yan Namora, Tim OJT dan Tim PPHP serta PT Samodra Wewaca Kusuma.
Prototipe Mobile Hyperbaric Chamber adalah sistem terapi medis dengan memasukan pasien ke dalam suatu ruangan khusus untuk menghisap oksigen tekanan tinggi (100%) atau pada tekanan barometer tinggi (hyperbaric chamber) yang diangkut dalam kendaraan yang dirancang khusus. Mobile Hyperbaric Chamber digunakan untuk terapi di lapangan sehingga dapat bergerak dinamis kemana diperlukan, selain itu dilengkapi dengan kendaraan pendukung berupa kendaraan Hyperbaric Supporting untuk mengangkut pasien.
Uji fungsi prototipe Mobile Hyperbaric Chamber meliputi uji Sistem Hyperbaric Chamber, uji kendaraan dan uji kekedapan. Namun setelah dilakukan uji fungsi tersebut masih ditemukan beberapa titik kebocoran pada Sistem Hyperbaric Chamber dan masih ada sistem mekanik yang belum berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga perlu dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan agar mencapai standar kelaikan operasional Mobile Hyperbaric Chamber.
Sigma class TNI AL ●
Indonesia sebagai negara maritim harus memperkuat aspek pertahanan. Namun, hal tersebut masih sulit diwujudkan bila alokasi anggaran di bidang pertahanan belum ideal.
Anggota Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, hingga 2004, anggaran pertahanan Indonesia relatif sederhana. Kemudian, di 2005, disusunlah sebuah rencana strategis (renstra) TNI yang terbagi dalam 4 tahap selama 20 tahun.
Tujuan penyusunan renstra untuk membentuk postur ideal TNI sebagai bagian dari pembentukan TNI yang profesional dan modern yang diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.
Peningkatan profesionalisme prajurit TNI itu harus diimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan melalui kecukupan penghasilan prajurit, penyediaan dan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan dan penyiapan skema asuransi masa tugas.
“Tentunya, untuk mencapai postur ideal tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. Karena itu pula, anggaran pertahanan sejak 2005 mulai meningkat. Signifikansi lonjakan anggaran dapat dilihat mulai tahun 2010 (renstra tahap II) di mana pada masa itu, program Minimum Essential Forces (MEF) mulai diterapkan,” ujarnya, Rabu (27/12/2017).
Menurut Riefky, kebijakan pembangunan MEF terdiri dari 3 tahap selama 15 tahun atau mulai 2010 hingga 2024. Kebutuhan anggaran MEF seluruhnya adalah sebesar Rp 471,28 triliun di mana kebutuhan anggaran masing-masing tahap adalah sebesar Rp 157,1 triliun.
Selama 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praktis anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 400%. Kebutuhan Renstra TNI pada tahap II yang bertepatan dengan akhir periode kepemimpinan SBY terpenuhi hingga 97,38% dari kebutuhan yang ada, yakni Rp 255,7 triliun dari Rp 262,57 triliun.
Beralih ke kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertepatan dengan dimulainya renstra TNI tahap III atau 2015-2019. Kebutuhan anggarannya sebesar Rp 907,20 triliun. Apabila ditambahkan dengan kekurangan anggaran renstra tahap I dan II, secara keseluruhan kebutuhan anggara renstra tahap III, Rp 1.379,23 triliun.
Pihaknya mengaku gembira ketika Presiden Jokowi mewacanakan peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,5% dari GDP. Hal tersebut menandakan adanya kelanjutan dari program tersebut kendati masih belum sepenuhnya terealisasi. Namun dapat dipahami karena pembangunan nasional bukan hanya sektor pertahanan atau TNI saja melainkan banyak hal. Kendati janji adalah janji dan pemerintah harus bekerja ekstra keras bagaimana caranya dapat mewujudkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari GDP.
“Penagihan terhadap pemenuhan anggaran pertahanan bukan semata pemenuhan janji tapi memang sebuah kebutuhan bagi bangsa ini. Sebagai negara dengan luas daratan hampir 2 juta km2 dan luas laut hampir 8 juta km2, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau-pulaunya yang mencapai lebih dari 17.000 pulau,” katanya.
Besarnya bangsa Indonesia memerlukan kontrol dan perhatian yang besar karena alih-alih menjadi khazanah yang menguntungkan, khawatir malah dimanfaatkan oknum atau sekelompok orang untuk merongrong Indonesia.
Menurut Riefky, sebuah negara idealnya memiliki anggaran pertahanan sebesar 2 hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Tidak ada negara yang kekuatan pertahanannya mampu menjaga kepentingan nasional bila anggaran pertahanannya di bawah 1,5% dari PDB.
“Peta kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan masing-masing negara terhadap PDB pada umumnya berada di atas 1 hingga 2% dengan alutsista yang sangat modern. Singapura, Brunei dan bahkan Myanmar memiliki anggaran di atas 3% dari PDB-nya,” tuturnya.
Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Bila melihat statistik pengeluaran anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, pengeluaran Indonesia nomor dua, USD 8,2 miliar di bawah Singapura USD 10 miliar. Namun, apabila dilihat berdasarkan rasio perbandingan persentase terhadap PDB, anggaran pertahanan Indonesia di negara-negara di kawasan Asia Tenggara hanya lebih tinggi dari Laos.
“Penagihan terhadap pemenuhan anggaran pertahanan bukan semata pemenuhan janji tapi memang sebuah kebutuhan bagi bangsa ini. Sebagai negara dengan luas daratan hampir 2 juta Km2 dan luas laut hampir 8 juta Km2, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau-pulaunya yang mencapai lebih dari 17.000 pulau,” katanya.
Besarnya bangsa Indonesia memerlukan kontrol dan perhatian yang besar karena alih-alih menjadi khazanah yang menguntungkan, khawatir malah dimanfaatkan oknum atau sekelompok orang untuk merongrong Indonesia.
Menurut Riefky, sebuah negara idealnya memiliki anggaran pertahanan sebesar 2 hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Tidak ada negara yang kekuatan pertahanannya mampu menjaga kepentingan nasional bila anggaran pertahanannya di bawah 1,5% dari PDB.
“Peta kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan masing-masing negara terhadap PDB pada umumnya berada di atas 1 hingga 2% dengan alutsista yang sangat modern. Singapura, Bruinei dan bahkan Myanmar memiliki anggaran di atas 3% dari PDB-nya,” tuturnya.
Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Bila melihat statistik pengeluaran anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, pengeluaran Indonesia nomor dua, USD 8,2 miliar di bawah Singapura USD 10 miliar. Namun, apabila dilihat berdasarkan rasio perbandingan persentase terhadap PDB, anggaran pertahanan Indonesia di negara-negara di kawasan Asia Tenggara hanya lebih tinggi dari Laos.
Riefky menjelaskan, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan sekira 22% dari pengeluaran total pemerintah tahunan atau sekira 3,3 % dari PDB. Pendekatan jangka panjang negara untuk anggaran pertahanan diarahkan mempertahankan level kemampuan tinggi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan mengejar SAF sebagai generasi lanjut angkatan bersenjata yang modern.
Persentase anggaran pertahanan dari PDB Singapura capai 3.3%, lebih tinggi dari rata-rata global yang ada di kisaran 2% PDB, namun angka tersebut masih jauh di bawah batas maskimal anggaran pertahanan Singapura yang punya batas hingga 6% PDB.
Persoalannya, “Paman Sam” adalah sebuah negara yang memang secara fisik besar sehingga harus dilindungi oleh militer yang besar juga. Sementara Singapura luasnya hanya 710 km2, tidak lebih luas dari Jakarta yang mencapai 740 km2. Jika Singapura mengeluarkan dana yang besar untuk melindungi negaranya yang kecil, maka sangat masuk nalar apabila Indonesia mengeluarkan dana yang jauh lebih besar untuk militer atau pertahanannya.
“Sementara anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,9% dari PDB. Atau diibanding rasio APBN, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,82%. Berdasarkan persentase terhadap PDB, maka idealnya anggaran pertahanan Indonesia minimum berkisar antara Rp150 – 200 triliun (1,5 – 2% dari PDB),” ujarnya.
Perhitungan tersebut, kata Riefky, sesuai dengan pembangunan MEF. Apabila Indonesia menginginkan agar postur pertahanan lebih berwibawa di mata internasional, maka dapat mencapai Rp 400 hingga maksimal Rp 600 triliun (4-6% dari PDB). Anggaran tersebut sangat wajar apabila melihat luasnya geografi Indonesia.
Hal tersebut selaras dengan agenda besar pemerintahan Jokowi JK adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim. Negara berkekuatan maritim memang tidak identik dengan kekuatan pertahanan maritim. Tetapi untuk mencapai kondisi ideal, maka pemerintahan Jokowi JK harus tetap melanjutkan agenda pembangunan pertahanan sebagai upaya menjaga kedaulatan Indonesia yang sebagian besar berdimensi laut.
“Saat ini, laut Indonesia masih banyak memiliki lubang-lubang yang sangat mudah ditembus baik oleh militer asing maupun kegiatan kriminal. Luas perbatasan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 5 juta kilo persegi. Di situ perlu ditempatkan kapal-kapal militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut sebagai upaya pengamanan aset strategis dan sumber daya yang ada di laut,” katanya.
Menurut Riefky, untuk menjaga keamanan dan kedaulatan tersebut, biayanya sangat mahal. Contohnya, empat Kapal Freegat yang baru dibeli dari Belanda harganya mencapai USD 800 juta atau sekira Rp 9,3 triliun, belum termasuk aksesorisnya. Bila ditambah aksesoris harganya mencapai USD 900 juta atau setara Rp 10,5 triliun. Sementara untuk memastikan keamanan laut, dibutuhkan lebih banyak kapal sejenis itu.
“Masalah-masalah yang dihadapi dalam pertahanan nasional adalah pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mengatasi peningkatan kekuatan militer dari negara lain, fasilitas yang belum memadai seperti kapal selam dan pesawat Sukhoi. Indonesia akan diperhitungkan oleh negara lain jika kekuatan dan pertahanan maritimnya bagus. Namun, melihat dari perkembangan alat-alat tempur dan fasilitas yang dimiliki masih jauh dari negara lain,” katanya.
Untuk mendukung visi maritim dalam rangka mewujudkan negara maritim, maka salah satu yang harus diprioritaskan adalah membangun armada pertahanan maritim dana yang akan dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan di bidang maritim sangat banyak. Berdasarkan studi yang ada, sambung Riefky, khusus untuk pembangunan armada maritim yang kuat diperlukan anggaran sebesar USD 10 miliar atau sekira Rp 118 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pertahanan nasional secara umum adalah sekira Rp 800 triliun untuk 20 tahun ke depan.
✈ Pesawat N-219 Nurtanio [tandaseru]
Pemerintah Aceh berencana membeli pesawat terbang jenis N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dengan opsi untuk mengembangkan fasilitas produksi N219, kedirgantaraan serta antariksa di Aceh.
Untuk itu, Pemerintah Aceh akan memfasilitasi lokasi area untuk keperluan beridirinya fasilitas kedirgantaraan tersebut.
Sebagaimana dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, 19 Desember 2017 lalu.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa dalam kesempatan itu turut ditandatangani kesepakatan untuk melakukan kerjasama strategis antara Pemerintah Aceh dan PT Dirgantara Indonesia.
Dari Pemerintah Aceh ditandatangani oleh Penasehat khusus Gubernur Aceh, Capt. Muchammad Nasrun Natsir, sedangkan dari pihak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) oleh Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Ade Yuyu Wahyuna.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa pada kesempatan itu, pemeritah Aceh juga menyampaikan rencana untuk mengembangkan fasilitas dirgantara dan antariksa, antara lain, Aero City dengan fasilitasnya, termasuk kawasan industri dan MRO (Maintenance Repair Overhaul).
“Pemerintah Aceh akan membangun tiga Kawasan Ekonomi Khusus yang akan didukung oleh transportasi yang terintegrasi,” ujar Mulyadi Nurdin mengutip kesepakatan tersebut.
Merespon rencana tersebut, PTDI akan memberikan proposal terkait dengan pembentukan fasilitas final assembly lines N219, termasuk program pengembangan SDM putra daerah Aceh dalam bidang industri kedirgantaraan.
Proposal tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Aceh pada akhir Januari 2018 mendatang.
Terkait dengan rencana Aceh membentuk Aero city, PTDI akan mempelajari kemungkinan untuk pendirian fasilitas ISH (Indonesia Service Hub) di Aceh, untuk menangkap costumer dari Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Adapun N219 merupakan pesawat penumpang berkapasitas 19 orang yang digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi pratt and whitney aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP.
Pesawat ini mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil. PTDI sukses melakukan uji terbang perdana pesawat N219 pada 16 Agustus 2017 lalu.
Tambah KAL 28M dan Combat Boat 
KAL Pulau Siantan II-4-52 [defence.pk]
TNI Angkatan Laut resmi diperkuat armada baru, yakni satu unit Kapal Angkatan Laut (KAL) 28 M dan dua unit Combat Boat AL D-18 produksi PT Tesco Indomaritim melalui upacara serah terima tiga kapal yang dipimpin Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Rabu.
KAL 28 M tersebut diberi nama KAL Pulau Siantan II-4-52, sedangkan ke dua unit Combat Boat masing-masing diberi nama Patkamla Pulau Pagerungan dan Patkamla Pulau Semau.
Ketiga Kapal ini akan menambah kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya sebagai sarana patroli terbatas di wilayah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya, Lantamal VII Kupang dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarempa.
Dalam amanatnya Aslog Kasal, mengatakan, pengadaan tersebut dibangun telah melalui mekanisme dan kriteria pembangunan kapal secara komprehensif mulai dari tahap design, uji laboratorium hidrodinamika, sampai dengan pembangunan serta di awasi oleh Satgas dan biroklasifikasi RINA (Registro Italiano Navale), sehingga dapat memenuhi tingkat readness dan sustainability.
Pengadaan KAL dan Combat Boat tersebut, kata Laksamana Muda TNI Mulyadi, merupakan bagian dari Renstra TNI Angkatan Laut, dalam upaya mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI Angkatan Laut tahun 2010-2024.
"Saya berharap kepada satuan penerima dan Bintek terkait agar terus memonitor kondisi teknis KAL dan Combat Boat tersebut, berkaitan dengan jaminan pemeliharaan yang diberikan oleh PT Tesco Indomaritim sebagai perusahaan pembuat dan kapa-kapal tersebut dapat dioperasikan secara maksimal," katanya.
Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peresmian dan pelantikan Komandan KAL Pulau Siantan 11-4-52 yang dijabat oleh Kapten Laut (P) Adi Putra Parlindungan lulusan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan Ke-55.
Saat pelantikan Komandan KAL Aslog Kasal mengatakan bahwa, penugasan pada jabatan-jabatan strategis ini merupakan wujud kepercayaan pemimpin TNI Angkatan Laut kepada para Perwira terbaik untuk mengembangkan kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan konsepsional dalam membangun TNI Angkatan Laut handal dan disegani serta berkelas dunia.
"Atas nama Kepala Staf Angkatan Laut, saya berpesan, pelajari dan explore kemampuan dan performance kapal secara maksimal guna mengatasi medan tugas yang akan dihadapi," tegas Aslog Kasal.
KAL 28 M merupakan Kapal Angkatan Laut yang memiliki tanda-tanda khusus dengan persyaratan teknis dan operasional tertentu yang dibagi berdasarkan proyeksi penugasan dan disesuaikan dengan satuan kerja yang mengoperasionalkannya.
Sedangkan Combat Boat Aluminium D-18 merupakan Kapal cepat yang dilengkapi dengan senjata sedang jenis mitraliur 12,7 mm, yang memiliki fungsi asasi untuk melaksanakan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan, peperangan khusus anti teror aspek laut dan kegiatan infiltrasi melalui laut serta didisain juga untuk mampu melaksanakan Search and Rescue (SAR).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI Mintoro Yulianto, Inspektur Pembinaan (Irbin) Itjenal Laksamana Pertama TNI Sunaryo, Kepala Dinas Material senjata dan elektronika Angkatan Laut (Kadissenlekal) Laksma TNI Gunawan, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, Danlantamal VII Kupang Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang, Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut (T) Arie Cahyo Nugroho, Direktur PT Tesco Indomaritim DR. Jamin Basuki serta para pejabat terkait lainnya.
✈ N219 terparkir di di Bandara Halim Perdana Kusuma saat acara Pemberian Nama Pesawat N219 oleh Presiden RI, Jakarta, Jumat (10/11).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaero mengingatkan, bahwa proyek pesawat perintis N219 Nurtanio memerlukan dukungan anggaran guna menjalani uji terbang tahun 2018 agar mendapatkan sertifikat laik terbang untuk siap dipasarkan.
“Kami sepakat kekurangan anggaran ini akan dibahas di APBN Perubahan, dan jika masih bisa dengan anggaran-anggaran lain maka kami berterima kasih kepada pihak eksekutif, sehingga penyelesaian Project N219 tidak lagi terkendala oleh ketersediaan anggaran,” catatnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa pesawat N219 merupakan karya anak bangsa yang harus mendapatkan semua pihak dan jangan hanya terhenti sebatas proyek riset.
Untuk itu, menurut dia, proyek tersebut harus sampai kepada produksi komersialnya dan yang akan bertanggung jawab akan komersialisasi pesawat anak negeri tersebut adalah PT Dirgantara Indonesia (DI).
Ia menyatakan, Indonesia wajib memiliki industri kedirgantaraan karena sebagai negara kepulauan yang banyak jumlahnya, angkutan udara dapat menghubungkan antarpulau dengan cara yang lebih cepat, efisien dan efektif. “Kalau tidak memiliki pabriknya maka kita hanya akan menjadi pasar bagi negara lain,” ucapnya.
Herman juga meyakini kemampuan PT Dirgantara Indonesia saat ini dapat berinovasi dan melahirkan karya-karya yang lebih baik dan lebih hebat.
Untuk itu, ia mengemukakan, tidak hanya Komisi VII, tetapi DPR bersama-sama pemerintah harus memulai kesepakatan ke depan agar industri strategis ini dapat terus didorong dan didukung oleh kapablitas fiskal yang memadai agar bisa melakukan akselerasi di bidang kedirgantaraan.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mendorong penjualan pesawat buatan dalam negeri N219 dengan meminta instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia tersebut.
“Kita dukung industri dalam negeri, ini penting sekali untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung penuh ini, apakah itu TNI AD, AL, AU, Polisi, pesan ke sini (PT DI),” kata Zulkifli dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Senin (11/12).
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pesawat N219 bisa digunakan untuk penerbangan komersial jarak dekat seperti Bandung-Jakarta atau Bandung-Semarang. Biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan Pesawat N219 (jenis turboprop) akan lebih murah dibandingkan menggunakan pesawat jet.
N219 merupakan pesawat buatan PT DI bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). Pesawat tersebut diberi nama sesuai dengan pahlawan Indonesia, yakni Laksamana Muda Udara (Anumerta) Nurtanio Pringgoadisuryo.
Pesawat Nurtanio dirancang untuk terbang ke daerah terpencil dengan landasan udara pendek sekitar 500 meter. Berkapasitas angkut 19 penumpang dengan total muatan 2,3 ton, pesawat itu digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi Pratt and Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP.
✈️ Tahun 2019
✈️ FIR Singapore adapted from gis icao int [global indonesian voice]
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) memastikan Flight Information Region (FIR) sektor A yang mencakup Batam, Natuna akan diambil alih Indonesia dari Singapura pada 2019 mendatang.
“Menurut UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan itu 15 tahun harus sudah diambil alih atau sekitar 2024, tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta FIR wilayah A sudah diambil 2019 mendatang,” kata Pangkohanudnas Marsekal Madya Yuyu Sutisna di Makohanudnas, Jakarta Timur, Sabtu 23 Desember 2017.
Saat ini, pemerintah melalui Menko Kemaritiman telah membentuk tiga tim, terdiri dari Tim Teknis yang mencakup airnav, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kohanudnas yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengambilalihan ini. Kemudian, Tim Regulasi yang menyiapkan peraturan dan Tim Diplomasi untuk berunding dengan Singapura dan Malaysia.
“Kalau tidak ada masalah yang sangat krusial, FIR untuk sektor B dan C dengan ketinggian 20.000 feet (dikontrol Malaysia) sudah diambil alih pada Maret 2018,” ujarnya.
Mantan Pangkoopsau I ini menjelaskan, FIR merupakan pelayanan untuk keselamatan penerbangan sehingga tidak ada kaitannya secara langsung dengan wilayah kedaulatan.
“Jadi melayani pesawat yang terbang demi keselamatan. Artinya, wilayah udara bisa saja dikontrol orang lain, kita juga bisa mengontrol wilayah udara punya negara lain,” ujarnya.
Meski begitu, kaitannya dengan operasi yang paling menderita adalah Kohanudnas, sebab untuk melakukan tugas dan latihan harus izin dengan Singapura selaku pengontrol ruang udara Indonesia.
“Contoh kita mau latihan di Natuna, karena Natuna FIR di bawah Singapura. Itu izinnya ke Singapura. Saya mau latihan di sini dengan ketinggian sekian, kalau enggak dikasih ya enggak bisa,” katanya.
Pada pelaksanaan Angkasa Yuda 2016 lalu, kata Yuyu, TNI AU sempat melakukan gladi dengan meluncurkan rudal kiwi disaksikan Presiden Jokowi.
“Saat itu cuaca terang, ketika melepas rudal kiwi ada pesawat melintas. Memang tidak akan sampai (beda ketinggian) tapi namanya senjata kan bisa saja error. Sebelumnya saya minta ditutup tapi enggak dikasih (Singapura). Dua hari kita minta enggak dikasih,” katanya.
Menanggapi penolakan itu, dirinya kemudian menelpon langsung pihak Singapura menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan latihan dan meluncurkan rudal. “Setelah itu baru dikasih. Itu pengalaman 2016 lalu,” ucapnya.
Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) ini menambahkan, karena ruang udara dikontrol oleh negara tersebut maka tidak jarang terjadi pelanggaran.
“Jadi kalau ada pesawat dari Singapura mau ke Filiphina, karena izin melintasnya untuk keselamatan penerbangan ke Singapura. Mereka minta izinnya ke negara tersebut, sementara izin melintas teritorial kita enggak ada dan tidak dilaksanakan. Akibatnya, pelanggaran tinggi,” ucapnya.
✈️ Di NTB
✈️ Pesawat AS-202 Bravo diangkut ke bundaran Bandara Selaparang, Rembiga. Pesawat latih TNI AU itu akan berdiri sebagai monumen dirgantara. [Suara NTB]
Pesawat TNI AU jenis AS-202 Bravo menghiasi Pulau Lombok dan Sumbawa. Dua pesawat yang purna tugas dari Skuadron Pendidikan 101 Lanud Adisutjipto Yogyakarta tahun 2015 lalu itu dijadikan monumen kedirgantaraan.
Pesawat latih yang mencetak prajurit penerbang andalan TNI AU tersebut berdiri sebagai monumen dua tempat. Yakni di bundaran Bandara Selaparang, Rembiga, Mataram dan di kawasan Kemutar Telu Center, Taliwang, Sumbawa Barat.
Pendirian monumen kedirgantaraan bertepatan dengan rangkaian ulang tahun NTB yang ke-59.
Monumen dirgantara tersebut berdiri atas prakarsa Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando; Walikota Mataram, H Ahyar Abduh; serta Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM.
“Ini bisa menjadi ikon untuk memotivasi generasi muda NTB agar menjadi kesatria pengawal dirgantara,” kata Dodi dalam keterangan tertulis yang diterima suarantb.com, Sabtu, 23 Desember 2017.
Danlanud juga berharap, monumen pesawat TNI AU tersebut akan menambah kecintaan dan kebanggaan masyarakat NTB terhadap TNI AU dan kedirgantaraan nasional.
AS-202 Bravo merupakan pesawat latih pilot tunggal bikinan gabungan perusahaan Swiss Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (FFA) dan Italia, Savoia-Marchetti. Pesawat latih dasar itu dioperasikan Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU sejak dekade 1980-an dan telah melahirkan para ksatria pengawal dirgantara para pilot militer kebanggaan Indonesia.
Paskhas AU dengan rudal QW3 [Indonesian Military] ●
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tengah mengembangkan pertahanan anti pesawat nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi munculnya ancaman dari pesatnya teknologi.
Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal Madya Yuyu Sutisna mengaku, selama ini tidak ada pesawat nirawak milik negara-negara lain yang melintas masuk ke wilayah udara Indonesia secara ilegal.
"Selama saya jadi Panglima, tidak ada UAV yang melintas ke wilayah kita," ujarnya di Makohanudnas, Jakarta Timur, Sabtu 23 Desember 2017.
Meski begitu, sebagai penjaga kedaulatan wilayah udara Kohanudnas tengah mempersiapkan pertahanan menghadapi ancaman tersebut.
"Kita mau mengadakan anti drone. Ada pertahanan burupa buble, sehingga dia (UAV) tidak bisa masuk karena frekuensinya diganggu. Ada juga dibelokkan ke tempat pesawat mengontrol," ujarnya.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) ini menambahkan, saat ini pertahanan yang dimiliki masih bersifat taktis. "Kalau yang taktis sudah ada di Paspampres. Yang besar sedang dalam proses," tegasnya.
Yuyu menjelaskan, pesawat UAV biasanya menggunakan transponder atau perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu.
"Biasanya menggunakan transponder. Kita tahu dia kemana, Yang beroperasi ini pesawat nirawak yang hanya sampai 200 kilo dengan radio frekuensi. Sehingga tidak masuk wilayah kita," kata Yuyu.
✈️ Skadron Udara F-16 TNI AU [TNI AU] 
