Amunisi dan Senjata Beli dari Pindad 
Ilustrasi kendaraan Komodo ✬
Menyusul data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa impor senjata dan amunisi melonjak lebih dari 7.000 persen, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan. Dalam laporan BPS yang dipublikasikan pada Rabu 15 April 2020, kenaikan impor senjata itu terjadi pada Maret 2020.
"Maret 2020, laporan yang saya terima, amunisi dan senjata kami beli dari Pindad," kata Dahnil kepada Tempo, Jumat 17 April 2020.
Karena itu, Dahnil meminta data impor senjata dan amunisi Maret 2020 ini dicek lebih jauh. Sebab, selain Kementerian Pertahanan, masih ada institusi lain yang juga memiliki kewenangan untuk pembelian senjata. “Karena yang belanja senjata ada beberapa institusi, selain TNI dan Kementerian Pertahanan,” kata juru bicara Prabowo ini.
Rabu lalu, BPS mencatat bahwa di tengah pandemi Covid-19, impor produk senjata dan amunisi serta bagiannya meningkat tajam. Sepanjang Maret 2020, nilai impor senjata mencapai US$ 187,1 juta, meroket hingga 7.384 persen jika dibandingkan Februari 2020 yang hanya US$ 2,5 juta.
Angka US$ 187,1 juta ini juga naik 8.809 persen dibandingkan Maret 2019 yang hanya US$ 2,1 juta. “Ini rutin dilakukan setiap tahun untuk pertahanan dan keamanan. Kebetulan 2020 jatuhnya Maret 2020,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers online di Jakarta Rabu 15 April 2020.
Senjata dan amunisi pun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan impor tertinggi secara persentase. Tapi secara nilai, kenaikan impor tertinggi terjadi pada produk mesin dan perlengkapan elektronik. Impor produk mesin naik US$ 422,8 juta (month-to-month/mtm) pada Maret 2020, menjadi US$ 1,6 miliar.
Setelah mesin dan senjata, data BPS menunjukkan, tiga produk lain yang mengalami kenaikan impor tertinggi yaitu plastik dan barang dan plastik, naik US$ 161 juta (mtm) menjadi US$ 733 juta. Lalu besi dan baja, naik US$ 159,7 juta menjadi US$ 787,7 juta. Terakhir, logam mulia, perhiasan dan permata naik US$ 146,1 juta menjadi US$ 246 juta.
Sementara itu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan Ani Mulyani meminta impor senjata dan amunisi ini ditanyakan ke Kementerian Pertahanan saja. “Impor senjata tidak diatur oleh Kemendag,” kata dia.
Di tengah lonjakan impor senjata ini, anggaran Kementerian Pertahanan termasuk yang dipangkas paling besar untuk penanganan Covid-19. Lewat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Presiden Jokowi memangkas anggaran di kementerian Prabowo tersebut hingga Rp 8,7 triliun.
Kemenhan menjadi instansi tertinggi ketiga yang dipangkas anggarannya, setelah Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga, anggaran di Kemenhan saat ini tersisa Rp 122 triliun saja.
686 Awak Kapal Induk Nuklir Prancis Terinfeksi COVID-19
Kapal induk bertenaga nuklir Prancis, Charles de Gaulle. [Foto/REUTERS/Jean-Paul Pelissier] ☆
Sebanyak 668 tentara awak kapal induk bertenaga nuklir Prancis, Charles de Gaulle, telah dites positif terinfeksi virus corona baru (COVID-19). Data ini disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.
Charles de Gaulle adalah satu-satunya kapal induk negara itu. Gara-gara dilanda wabah virus corona baru, kapal tersebut terpaksa kembali ke pelabuhan.
"Pada malam 14 April, 1.767 pelaut dari kapal induk telah dites," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Rabu. "Sekitar 668 personel positif," lanjut kementerian tersebut, seperti dikutip Russia Today, Kamis (16/4/2020).
Militer Prancis menambahkan, lebih dari 30 pelaut telah dirawat di rumah sakit militer di Toulon karena terinfeksi COVID-19. Salah satunya dirawat di unit perawatan intensif.
Virus corona baru diketahui menjangkiti para awak kapal Charles de Gaulle minggu lalu. Awalnya, puluhan pelaut dinyatakan positif COVID-19. Hal itu memaksa kapal menghentikan misi di Laut Mediterania dan kembali ke pelabuhan asalnya di Toulon pada hari Minggu.
Militer Prancis mengatakan bahwa sebagian besar dari tes virus corona baru telah dilakukan terhadap awak kapal Charles de Gaulle, dan dikhawatirkan kapal-kapal lain dalam kelompok tempur kapal induk tersebut juga terpapar virus.
Prancis bukan negara pertama yang kapal induknya dilanda wabah COVID-19. Bulan lalu, kapal induk Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt, terpaksa kembali ke pelabuhan dan lebih dari 4.000 pelaut diisolasi setelah COVID-19 menjangkiti hampir 600 pelaut.
Prancis sendiri menjadi negara keempat terparah di dunia yang dilanda wabah COVID-19. Data worldometers pagi ini (16/4/2020) menunjukkan sebanyak 147.863 orang di Prancis positif terinfeksi virus corona baru. Dari jumlah itu, 17.167 orang di antaranya telah meninggal dan 30.955 pasien berhasil disembuhkan. Sisanya masih dalam perawatan.
(min)
Prancis Lakukan Investigasi
Angkatan Laut Prancis telah membuka penyelidikan terhadap penyebaran virus Corona di kapal induk andalannya Charles de Gaulle. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Prancis.
"Kepala staf angkatan laut (Christophe Prazuck) telah memerintahkan penyelidikan kepada komandan kapal untuk menetapkan bagaimana epidemi itu dikelola dalam kelompok tempur," kata Kementerian Pertahanan Prancis seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (16/4/2020).
Sepertiga dari 1.767 pelaut yang bertugas dengan kelompok tempur kapal induk Charles de Gaulle telah dites positif terkena virus COVID-19. Kapal induk itu telah melakukan misi sejak 21 Januari dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar setelah berhenti sebentar di pelabuhan Brest barat laut Perancis pada 15 Maret.
Kapal induk bertenaga nuklir dan fregat Chevalier Paul kembali ke pangkalan mereka di Toulon pada hari Minggu, 14 hari lebih awal dari yang direncanakan. Mayoritas dari 668 pelaut yang terinfeksi bertugas di Charles de Gaulle. Tiga puluh satu telah dirawat di rumah sakit, termasuk satu dalam perawatan intensif.
(ber)
Erick Thohir coba sinergikan penemu ventilator dan industri pertahanan
Ilustrasi Portable Ventilator karya BPPT [BPPT] ☆
Menteri BUMN Erick Thohir akan mensinergikan para penemu ventilator lokal dengan BUMN-BUMN industri pertahanan dalam rangka menanggulangi pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
"Saya berharap, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dengan segala Kementerian, kita tidak punya ego sektoral. Dan hari ini mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh para penemu ventilator lokal juga akan kita sinergikan dengan industri pertahanan kita," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis.
Erick Thohir sudah mencoba kontak pihak-pihak yang berada di industri pertahanan untuk coba mensinergikan hal tersebut.
"Saya kemarin sudah coba kontak yang ada di industri pertahanan untuk coba mensinergikan," ujar Menteri BUMN itu.
Menurut Erick Thohir, tidak mudah membangun industri nasional tapi mestinya bisa. Kalau hari ini bisa 10 persen, tahun depan 30 persen, kemudian tahun depannya lagi 50 persen.
Namun dia meminta bahwa upaya membangun industri nasional tersebut jangan diartikan bahwa bangsa Indonesia anti impor.
"Kita juga tidak anti impor. Memang beberapa tidak ada yang bisa dilakukan tetapi untuk yang bisa kita lakukan harus bisa," ujar Erick Thohir.
Erick juga meminta bahwa sekarang bukan eranya saling menyalahkan namun eranya saling bergotong royong.
Sebelumnya tiga perusahaan domestik milik pemerintah siap untuk memproduksi ribuan ventilator, atau alat bantu pernapasan, yang kerap dibutuhkan oleh pasien terpapar COVID-19.
Siap produksi ribuan ventilator
Tiga perusahaan domestik milik pemerintah siap untuk memproduksi ribuan ventilator, atau alat bantu pernapasan, yang kerap dibutuhkan oleh pasien terpapar virus corona jenis baru atau COVID-19.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan tiga perusahaan yang merupakan industri strategis itu adalah PT Len Industri (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia/PTDI (Persero).
Hal itu juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan sumber daya domestik dalam penanganan COVID-19. Presiden juga memerintahkan untuk mengoptimalkan penggunaan komponen bahan baku dari dalam negeri.
"Peluang memproduksi ventilator dalam negeri ini untuk mencukupi kebutuhan alat bantu pernapasan bagi pasien COVID-19,” ujar Moeldoko dari rapat koordinasi rencana produksi ventilator dalam negeri itu yang digelar melalui konferensi video.
Moeldoko juga mengajak seluruh industri untuk mengaplikasikan pesan dari Presiden agar industri dalam negeri lebih optimal untuk menangani COVID-19.
“Saya bangga karena sejumlah pihak baik perusahaan dan universitas sudah maju dan memiliki inisiatif memikirkan produksi ventilator,” ujarnya.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro mengatakan pihaknya mampu memproduksi 1000 ventilator dalam satu pekan. Dalam produksi ventilator, PTDI bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS) sebagai pihak inovator untuk membuat ventilator.
“Kami memastikan agar prototype (purwarupa) lulus uji BPFK, proses produksi, set up' lini produksi di PTDI agar lulus uji Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Dirut PT Len Zakky Gamal menargetkan bisa memproduksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei 2020.
“Kami mengharapkan dukungan KSP (Kantor Staf Presiden) untuk percepatan pengembangan dalam penerbitan izin produksi dan izin edar ventilator ini," ujar Zakky.
Saat ini, PT Len sedang menyiapkan produksi massal ventilator yang lolos uji Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK). Selain itu, PT Len juga menyiapkan desain industri purwarupa yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Dirut Pindad Abraham Mose menargetkan bisa produksi 40 unit ventilator per hari. Semua komponen ventilator menggunakan produk lokal.
“Dirancang untuk menjadi alternatif solusi terhadap kekurangan alat ventilator di rumah sakit. Vendor komponen sementara dari Pindad sendiri." ujar Abraham.
Sementara itu, Direktur Pengawas Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Sodikin Sadek mengatakan saat ini sudah terdapat 18 tim riset khusus untuk ventilator yang berasal dari ITS, ITB dan UGM. Kemudian, terdapat juga dari LIPI dan perusahaan-perusahaan produsen alat kesehatan.
Saat ini, BPFK yang bertugas memberikan lisensi terhadap alat kesehatan sedang mendampingi beberapa universitas dan perusahaan dalam proses produksi ventilator.
“Rata-rata daya tahan ventilator yang diajukan tidak hanya 1 x 24 jam, namun 3 x 24 jam. BPFK tidak mempersulit izin tetapi memastikan keamanan alat tersebut tetap menjadi prioritas,” kata Kepala BPFK Prastowo Nugroho.
Akhir April RI miliki 200 ventilator produksi lokal
Jadi diharapkan pada 25 April 2020 kita bisa, mudah-mudahan, mendapatkan 200 unit pertama ventilator buatan Indonesia.
Indonesia akan mendapat tambahan pasokan 200 alat bantu pernafasan ventilator portabel produksi dalam negeri yang ditujukan untuk pasien terjangkit COVID-19, selambat-lambatnya pada akhir April 2020.
Hal itu ditegaskan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Ventilator portabel itu didesain oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknonologi (BPPT) dan diproduksi dua perusahaan dalam negeri. Masing-masing perusahaan itu memiliki kapasitas produksi 100 unit ventilator portabel.
“Jadi diharapkan pada 25 April 2020 kita bisa, mudah-mudahan, mendapatkan 200 unit pertama ventilator buatan Indonesia,” ujar dia.
Saat ini purwarupa (prototipe) dari ventilator buatan lokal itu sedang diuji di Kementerian Kesehatan. Pengujian itu akan rampung pada pekan ini, sehingga pekan depan sudah memasuki tahapan produksi.
BPPT berencana menambahkan dua lagi mitra perusahaan domestik, sehingga pembuat ventilator portabel dalam negeri ini menjadi empat perusahaan. Dengan begitu kapasitas produksinya pun menjadi 400 ventilator portabel.
"Dua lagi sudah menyatakan siap, salah satunya BUMN, yakni Indofarma, sehingga kita harapkan nanti bisa 400 unit per minggu. Kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,“ tambahnya.
Selain ventilator domestik yang dikembangkan BPPT, saat ini ujar Bambang, terdapat 15 usulan lainnya terkait ventilator dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, pihak swasta, maupun kelompok masyarakat.
“Saat ini tentu mereka harus melakukan penggujian terlebih dahulu di Kementerian Kesehatan. Kami minta dukungan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN agar ada mitra atau mitra industri yang bisa memproduksi prototipe yang sudah diuji,” ujarnya.
Bulan Oktober 2021
KRI 594 Semarang merupakan kapal perang TNI AL yang difungsikan sebagai Kapal BRS, berada di Singapura mengangkut peralatan medis. [TNI AL] ☆
PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diandalkan untuk memproduksi kapal selam juga kapal perang. BUMN tersebut, kini juga diminta oleh TNI Angkatan Laut (AL) untuk memproduksi kapal yang akan beroperasi sebagai Rumah Sakit Terapung.
Pelaksana Tugas Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia, Utario Esna Putra, mengatakan pengerjaan kapal tersebut hingga kini masih terus berjalan. Sesuai rencana, kapal ditargetkan bisa beroperasi efektif pada Oktober 2021.
"Yang sekarang sedang dibangun dari awal rancangan memang diperuntukkan berperan sebagai rumah sakit terapung. Pemesannya dari TNI AL," ujar Utario kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (14/4).
Utario mengatakan, desain dan fungsi kapal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kapal pada umumnya yang diproduksi oleh PT Pal Indonesia. Perusahaan juga akan menerapkan protokol khusus jika kapal ini nantinya sudah selesai dibangun.
"Nanti beroperasi di daerah yang dibutuhkan. Betul (menerapkan protokol khusus). Kapal ini direncanakan selesai di Oktober 2021," paparnya.
Adapun desain kapal ini sebagian besar mirip dengan KRI Banjarmasin. Namun nantinya, akan ada modifikasi desain agar kapal mampu menampung peralatan rumah sakit.
"Saat ini sedang dibangun dan sedang dalam tahap erection di graving dock. Sebelumnya di awal tahun 2019 PAL pernah menyelesaikan LPD Semarang, di mana merupakan kapal sekelas dengan KRI Banjarmasin, namun dimodifikasi untuk menampung perlatan rumah sakit," tandasnya.
Tiba di Palu
Kedua buron MIT berupaya merebut senjata milik polisi di Poso. (Screenshot Video) ★
Jenazah dua pelaku penembakan polisi di halaman Bank Mandiri Syariah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tiba di Palu. Kedua jenazah akan diautopsi di RS Bhayangkara.
Dari pantauan dilokasi, jenazah tiba di RS Bhayangkara pada Rabu (15/4/2020) sekitar pukul 19.25 Wita. Jenazah dibawa ke Palu menggunakan mobil ambulans Polri.
Terlihat juga sejumlah aparat kepolisian dari Satbrimob Polda Sulteng mengawal perjalanan jenazah dari Palu ke Poso. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan kedua jenazah akan diautopsi, sambil mengumpulkan barang bukti lainnya untuk keterlibatan dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
"Kedua jenazah baru tiba malam tadi, selama perjalanan dikawal oleh aparat kepolisian. Rencananya akan dilakukan otopsi," kata Didik di RS. Bhayangkara Palu.
Dari hasil identifikasi sementara, Didik menyebutkan, pelaku bernama Ali alias Darwin Gobel tertembak di bagian kaki dan punggung. Sementara Muis Fahron alias Abdullah terkena tembakan di bagian kepala.
"Pelaku nama Ali awalnya tertembak di bagian kaki saat melarikan diri di TKP pertama di halaman Bank Mandiri Syariah dan di TKP kedua di Desa Moengko kena bagian punggung. Kalau Muis Fahron terluka kena tembak bagian kepala," ucap Didik.
Sebelumnya, aparat kepolisian menemukan bom di jaket yang digunakan salah satu pelaku penembakan polisi. Bom tersebut ditemukan setelah kedua pelaku ditembak mati di Desa Moengko, Kabupaten Poso.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Sulteng Irjen Syafril Nursal saat dimintai konfirmasi pada Rabu (15/4/2020) sekitar pukul 18.00 Wita.
"Kedua pelaku ditembak mati oleh aparat saat melakukan pengejaran di wilayah lingkar Desa Moengko, Poso. Satu unit bom kami temukan di dalam jaket pelaku," Kata Syafril Nursal kepada detikcom.
(maa/maa)
Ilustrasi PKR 10514 KRI GNR [Damen] ⚓️
PT PAL Indonesia (Persero) sebagai perusahaan galangan kapal nasional yang sahamnya 100% milik BUMN mengaku siap memenuhi kebutuhan kapal perang TNI AL jenis Fregat untuk memperkuat sistem alutsista Tentara Nasional Indonesia. Namun mereka saat ini masih hanya sebagai penonton saja. Sebab semuanya sangat tergantung pada pemilik dan kuasa pemegang anggaran, dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan RI, yang masih setia membeli Fregat produk negara asing.
Ketika harus membeli alutsista dari luar negeri, transfer pengetahuan dan teknologi harus dijalankan sehingga kedepannya PT PAL mampu memproduksi sendiri peralatan tempur TNI AL. Sekretaris Perusahaan PT PAL, Rariya Budi Harta memastikan, perkembangan industri Alutsista Dalam Negeri saat ini sedang berkembang dengan sangat baik. Industri Alutsista Dalam Negeri memasuki fase lanjutan dalam penguasaan teknologi. PT PAL adalah lead integrator untuk menguasai teknologi Alutsista Matra Laut secara bertahap, baik untuk jenis kapal permukaan maupun kapal selam.
"Menurut amanat UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan BUMN ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lead integrator-Tier 1 yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen dan bahan baku menjadi alat utama," ujar Rariya saat dihubungi Law-Justice.co, Jumat (3/4/2020).
Sebagai Lead Integrator, PT PAL berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dalam negeri dan turut membina/memberdayakan industri-industri yang berada pada Tier di bawah PT PAL. "Sebagai contoh, dalam pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) PT PAL bersinergi dengan 3 BUMN dan 94 BUMS, sementara dalam pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) PT PAL bersinergi dengan 4 BUMN dan 62 BUMS," jelasnya.
Sementara itu menyambut perkembangan alusista 10 tahun ke depan, Rariya memastikan PT PAL memiliki road map untuk pengembangan teknologi Alutsista, baik untuk pengembangan produk unggulan yang telah dimiliki sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi militer terkini maupun penguasaan teknologi untuk produk baru. Pihaknya saat ini siap untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi militer dunia. "Dengan demikian PT PAL siap menjadi industri pertahanan matra laut dan memiliki competitiveness," terang Rariya.
Ketika disinggung tentang persaingan dengan industri alusista asing, Rariya mengatakan bahwa saat ini kebanyakan negara telah menerapkan sistem Imbal Dagang, Komponen Lokal, dan Offset (IDKLO). Sistem tersebut mendorong terwujudnya penguasaan teknologi militer di dalam negeri melalui kolaborasi, bukan melalui persaingan frontal. Selain itu, Pemerintah melalui UU 16 tahun 2012 telah menerapkan kebijakan untuk mewujudkan penguasaan teknologi Alutsista secara mandiri dengan skema Transfer of Technology (ToT).
"Melalui skema ToT tersebut, Industri Pertahanan Dalam Negeri akan dilibatkan dalam proses produksi, sehingga pada waktu tertentu industri pertahanan dalam negeri termasuk PT PAL, dapat memproduksi Alutsista terkini secara mandiri," ujar Rariya.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam dilemma untuk mengambil keputusan akhir mengenai pembelian kapal tempur laut jenis Fregat tipe terbaru, menggantikan 6 unit yang saat ini sudah dimakan usia. Pihak Denmark dan Belanda menjadi dua negara yang bertarung untuk menawarkan produk Fregat mereka kepada TNI AL, ujar sumber informasi Law-Justice.co di Kantor Kemhan, yang minta namanya tidak usah disebut.
Fregat Iver Huitfeldt Denmark (istimewa)
Awalnya Indonesia sudah setuju dan terikat kontrak untuk membeli Kapal Fregat baru produksi Belanda di saat era periode pertama Presiden Jokowi, pada tahun 2018. Namun pembelian ini terancam gagal saat ada tawaran masuk ke elit lingkaran dalam Presiden Jokowi untuk lebih baik membeli Fregat buatan Denmark seharga US$ 300 juta. Selain harganya lebih murah dari Fregat Belanda yang mencapai US$ 375 juta, produk Fregat Denmark ini sangat cocok operasi sistem kesenjataan dan jenis rudal meriam tempurnya dengan standar yang dimiliki dan dioperasikan oleh TNI AL, lanjut sumber tersebut.
Belanda yang tidak mau kontrak yang sudah disepakati menjadi batal, langsung bergerak cepat melobby Presiden Jokowi agar komit dan patuh dengan kontrak yang sudah dibuat. Tidak tanggung-tanggung pelobinya adalah Raja Belanda sendiri Willem Alexander. Willem dan Ratu Maxima datang ke Indonesia untuk kunjungan resmi tanggal 10 Maret 2020. Dalam agenda kerja kunjungan resmi Willem tidak disebutkan adanya pembahasan tentang Fregat ini.
Namun sumber Law-Justice.co di Istana Negara menyebutkan dalam pembicaraan empat mata dengan Presiden, Willem memohon agar pemerintah Indonesia tetap mematuhi perjanjian kontrak pembelian kapal perusak Fregat ini. Jadi jangan senang dulu dengan pencitraan bahwa Raja Belanda khusus datang ke Indonesia untuk meminta maaf kepada Indonesia soal kejahatan perang yang dilakukan serdadu Belanda saat menjajah Indonesia dahulu kala.
Sebagai bukti keseriusan Belanda untuk berinvestasi di Indonesia, Willem membawa rombongan sekitar 125 orang pebisnis papan atas. Salah satu yang ikut dalam rombongan itu pastilah Presiden Direktur PT Damen Schelde Indonesia, Gysbert Boersma. Damen adalah perusahaan yang memproduksi pesanan kapal Fregat Indonesia itu.
Boersma berjuang mati-matian agar Indonesia tetap membeli kapal Fregatnya. Jauh sebelum Willem datang ke Indonesia, menurut sumber informasi Law-Justice.co di Kemhan, mengatakan bahwa salah satu Staf Khusus Menhan Prabowo, yang bukan dari unsur militer tapi sangat faham bisnis Alutsista telah bertemu dengan Boersma di Belanda. Masalahnya kontrak pembelian Fregat itu dibuat saat era Menhan yang lama, Ryamizard Ryacudu. Tentu di era Menhan baru bisa saja kontrak itu dikaji ulang dengan alasan klasik ada Fregat produksi negara lain yang lebih murah harganya dengan spek yang jauh cocok untuk TNI AL dan lebih bagus dari produk Belanda.
Sumber informasi Law-Justice.co di Istana Negara mengatakan bahwa Jokowi belum memutuskan akan membeli Fregat buatan Belanda atau Denmark, Yang pasti Menhan Prabowo sudah memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk membeli yang sesuai dan cocok untuk kebutuhan Alutsista TNI AL. Terserah Presiden saja yang memutuskan, lanjut sumber tersebut.
Walau begitu para broker dan pemain anggaran Alutsista terus bergerilya untuk mempengaruhi keputusan Presiden nanti. Mereka mendekati orang dalam atau tangan kanan Presiden. Sumber Law-Justice.co di Istana Negara Jakarta, mengatakan bahwa Presiden sudah mendapat masukan dari orang kepercayaannya yang sering dijuluki media sebagai Menteri segala urusan, Luhut Panjaitan.
Luhut lebih memilih tetap mematuhi kontrak dengan Belanda tapi dengan permintaan agar broker yang menjadi mitra Damen Schelde dalam pembelian Fregat itu diganti dengan orang yang dia rekomendasikan. Tentu dengan adanya broker baru pasti ada resistensi dari dalam dan luar Kemhan yang selama ini sudah menikmati gurita bisnis dan komisi dari pembelian Alutsista. Karena itulah Prabowo bertindak agar pengadaan Alutsista ini dilakukan langsung oleh Negara dengan Negara, bukan jadi bancakan untuk para broker dan mafia anggaran Alutsista.
Ilustrasi Damen Omega Frigate (istimewa)
Mudah-mudahan benar dan bisa dibuktikan bahwa Menhan Prabowo serius mau menertibkan para broker dan mafia anggaran Alutsista, yang sudah nyaman dengan me-markup anggaran Alutsista bisa sampai 300%. Jangan sampai yang terjadi sebenarnya hanya pergantian para broker dan operator pemegang kuasa anggaran alutsista. Artinya modus dan operasi mafia bisnis alutsista terus berjalan dan abadi karena yang berubah dan berganti hanya rejim pelakunya saja.
Terkait hal itu itu anggota Komisi I Dave Laksono menjelaskan Komisi I tentu akan mendukung penuh jika fregat tersebut memenuhi persyaratan pertahanan Indonesia. Menurut Dave, PT PAL atau pun BUMN alustista lainnya harus tetap diikutsertakan dalam pengadaan alat-alat seperti fregat ini, karena tentu dikemudian hari sperpart-sperpart seperti fregat ini harus bisa diciptakan pabrik dalam negeri.
"Jadi kami Komisi I tentu melihat paketnya dari alat tersebut (fregat) kalau memang tidak sesuai dengan Indonesia tentu akan didesak untuk disesuaikan, misalnya radarnya, monitornya harus disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Paket yang dimaksud terkait harganya berapa, sperpart fregat ini dari asalnya seperti apa, hal ini dimaksud supaya PT PAL ke depannya bisa mengembangkan alat tersebut dan tidak bergantung dari pabrik asal," katanya.
Sementara itu terkait rumor gagalnya pembelian Sukhoi SU-35 dari Rusia karena UU CAATSA AS, Dave menekankan dalam melakukan embargo tentu ada syarat-syaratnya jadi menurutnya tidak asal saja suatu negara menerapkan embargo.
"Kan, kita tidak hanya membeli alat-alat alustista ini dari suatu negara, Amerika pun kemarin kita juga membeli dari mereka, ada F-16 dan lainnya, Di sini tentu harus ada keadilan dong, AS tentu tidak asal melarang," jelasnya Dave.
Ketika disinggung penyedian alat-alat oleh pihak ketiga, Dave mengaku memang hal itu ada, namun dia tidak sepakat jika mereka (pihak ketiga) ini dikategorikan sebagai calo. Menurutnya dalam pengadaan industri alustista memang pihak ketiga ini sangat dibutuhkan, karena memang melalui merekalah alat ini bisa dibeli.
"Saya tidak setuju mereka disebut calo, mereka punya peran kok, toh tentu terkait persetujuan kan tetap ada di TNI atau pun Negara," katanya.
Liputan Airspace Review 
Boeing 737 MPA TNI AU [TNI AU]
Menimbang Penerus Boeing 737 Surveiller TNI AU Sejak beberapa tahun belakangan wacana penggantian pesawat intai maritim dan intai strategis TNIAU ini mengemuka.
Seperti kita ketahui, hingga saat ini TNI AU mengoperasikan tiga unit pesawatintai maritim dan intai strategis jenis Boeing 737 Surveiller, yang sudah beroperasi sejak tahun 1982.
Ilustrasi kendaraan Komodo ✬
