Sabtu, 09 Desember 2023

TNI AL Resmi Terima Kapal Tunda TD Ranai Buatan Dalam Negeri

 Untuk Koarmada I Kapal tunda ketiga buatan Noahtu Shipyard TD Ranai (Pelopor Wiratama)

TNI Angkatan Laut menerima unit ketiga dari total delapan kapal tunda yang dipesan dari galangan kapal dalam negeri PT Noahtu Shipyard untuk memperkuat Komando Armada I.

Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, mewakili Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, menerima unit ketiga kapal tunda (harbour tug) yang diberi nama TD Ranai.

"Harbour tug TD Ranai ini nantinya memperkuat jajaran Lantamal (Pangkalan Utama TNI AL) IV Batam sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dukungan operasi di jajaran Koarmada (Komando Armada) I,” kata Erwin saat membacakan sambutan Laksamana Ali pada upacara serah terima kapal TD Ranai di Galangan Kapal Noahtu Shipyard di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan keberhasilan membangun kapal tunda dalam negeri itu juga mencerminkan tekad pemerintah Indonesia memperkuat industri pertahanan, terutama galangan-galangan kapal dalam negeri.

Kapal tunda TD Ranai (Tempo)
"Pembangunan harbour tug TD Ranai oleh Noahtu Shipyard bukan hanya pencapaian teknologi dan kapasitas, serta kapabilitas industri dalam negeri, tetapi juga merupakan bukti nyata dari kemandirian sektor pertahanan Indonesia," kata Erwin.

TD Ranai di galangan kapal Noahtu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/12/2023) merupakan unit ketiga kapal tunda pesanan TNI AL yang rampung pada tahun 2023 setelah TD Irau dan TD Umsini pada 21 Agustus 2023.

Wakasal menjelaskan tiga kapal tunda itu merupakan sistership yang artinya desainnya mirip, serta punya spesifikasi dan kemampuan yang sama.

"Desainnya sama semua dan memang semuanya baik dimensi dan kemampuan sama. Jadi, bisa dikatakan seperti sistership, semuanya ini akan dimiliki jajaran TNI AL," kata Laksdya Erwin menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas acara.

  ★ antara  

Jumat, 08 Desember 2023

TNI AU Ungkap Rencana Pengadaan 25 Radar

 Demi Perkuat Wilayah Udara RI Radar GCI (LEN) 🛰

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menjawab pertanyaan terkait radar yang masih belum menutupi seluruh ruang udara Indonesia. Fadjar mengatakan nantinya akan ada 25 radar baru yang siap ditempatkan di berbagai titik.

"Ke depan ada rencana pengadaan sebanyak 13, ditambah 12, jadi 25 radar baru," ucap Fadjar dalam acara sambung rasa bersama para pemimpin redaksi di Auditorium IG Dewanto Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Radar-radar itu nantinya akan didatangkan dari Eropa Barat. Sebagian radar itu untuk menggantikan radar yang sudah tua, dan sisanya ditempatkan di titik-titik baru.

"Salah satunya dari Eropa Barat, satunya belum ditentukan. Radar-radar itu akan sebagian mengganti radar yang udah tua, sebagian diletakkan di titik-titik yang baru," ujarnya.

Pengadaan 25 radar baru ini ditujukan untuk menutup seluruh wilayah udara di Indonesia.

"Semua ini upaya untuk meng-cover seluruh udara Indonesia," katanya.

Meski begitu, Fadjar mengaku 25 radar baru dirasa masih kurang untuk dapat menutup keseluruhan wilayah udara di Indonesia. Namun ia akan memprioritaskan radar-radar yang telah ada ini pada wilayah yang memang krusial.

"Meskipun dari 25 radar dirasa masih kurang. Akan tetapi kita prioritaskan wilayah-wilayah yang perlu diberi dan diperkuat lingkungan udaranya," ujarnya.

"Kedua, wilayah-wilayah yang sering terjadi pelanggaran udara dan wilayah yang sering dilewati lalu lintas udara. Itu prioritas dari kita," tambahnya.

Ia pun menjelaskan pentingnya radar bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Fadjar menyebut peperangan yang terjadi di Ukraina menjadi contoh nyata pentingnya radar.

"Sebagai contoh, Ukraina bertahan dari serangan Rusia karena negara sebesar itu punya radarnya 200. Dan mereka memang punya memiliki sistem pertahanan udara yang cukup kuat buktinya sampai sekarang masih cukup kuat," katanya.

Terakhir, Fadjar mengatakan akan terus mengajukan radar-radar lainnya agar wilayah udara di Indonesia memiliki pengamanan yang kuat.

"Ke depan akan diajukan beberapa radar-radar lain untuk redundant-nya untuk membackup yang akan tergelar nanti semua," tutupnya. (lir/lir)

  📡 detik  

Thales Alenia Space Signs a Multi-Satellite Contract with PT Len Industri to Provide Radar and Optical Imagery

 A state-of-the-art constellation of innovative and flexible Earth observation satellites under a unique common ground platform for defense use in Indonesia
Thales Alenia Space, the joint venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), has signed a multi-mission contract with PT Len Industri to provide a state-of-the-art Earth observation constellation combining both radar and optical sensors and dedicated to the Indonesian Ministry of Defence (MoD).

Both companies will join forces to deploy an end-to-end system including space and ground segment in Indonesia. This Earth Observation constellation includes optical and radar satellites seamlessly integrated and operated through a multi-mission ground segment in which Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33 %) is contributing. Thales Alenia Space operationally proven solutions are powered by Artificial Intelligence to guarantee fast system responsiveness and enhanced Intelligence, Surveillance and Reconnaissance capability. The constellation will be operated by PT Len to satisfy the MoD’s requirements regarding Indonesia’s safety and sovereignty.

In conjunction with Thales Alenia Space, PT Len will develop a multimission ground segment system to provide control, maintenance, data processing, and analytic functions for the Defense Satellite System. Additionally, PT Len will grant the MoD access to the existing high revisit Earth observation satellite constellation through a partnership with BlackSky. This service will provide early ISR satellite capability for the MoD and Indonesian National Armed Forces prior to the Defense Satellite System operation.

(© Thales Alenia Space)
The Indonesian Earth Observation constellation will be built on Thales Alenia Space's all-in-one radar and optical offer leveraging its strong expertise in delivering complex end-to-end systems that also embrace Telespazio key building blocks for ground segment. The Indonesian Earth Observation constellation builds on the long standing optical sensors capabilities of Thales Alenia Space in France and on the SAR satellites expertise of Thales Alenia Space in Italy.

Through this partnership, PT Len is expected to strengthen its capabilities for managing and operating satellite systems and projects. Furthermore, by handling the satellite imagery processing and analysis for this project, PT Len will strengthen its position as critical defense system provider in Indonesia.

  📡 Thales Alenia Space  

KRI Diponegoro-365 Siap Emban Misi Perdamaian di Lebanon

☆🛡☆KRI DPN 365 [sindonews] 🛡

Panglima Koarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyan didampingi para Pejabat Utama Koarmada II melepas para prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang akan terlibat dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-O UNIFIL/Lebanon bertempat di Dermaga Madura, Koarmada II, Ujung Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12) kemarin.

Saat pelepasan keberangkatan Satgas yang menggunakan KRI Diponegoro-365 ini, turut hadir para keluarga prajurit yang terlibat, hingga suasana penuh rasa haru, disertai doa dan restu agar tugas negara dapat terlaksana dengan sukses.

KRI Diponegoro-365 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu selaku Dansatgas ini membawa 120 personel terdiri dari 105 personel kapal, 9 crew helly serta 6 personel pendukung yang terdiri dari Perwira Intelijen, Psikologi, Dokter, Penerangan, Bintara Kopaska dan Bintara Penyelam ini, akan melaksanakan tugas untuk menjalankan misi diplomasi militer dan perdamaian dibawah komando The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O nantinya akan melaksanakan kegiatan seperti Maritime Interdiction Operation (MIO) dengan melaksanakan pengawasan maritim di Area of Maritime Operation (AMO), melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan Lebanese Armed Force Navy (LAF-Navy).

Sehingga mampu menjaga wilayah laut teritorial secara mandiri, melaksanakan hailing seluruh kapal yang akan masuk/keluar perairan teritorial, melaksanakan boarding and inspection bila ada kapal asing yang dicurigai, dan bertugas melaporkan kontak udara dari luar/dalam wilayah AMO.

Dalam sambutannya, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa Satgas ini merupakan bagian kontribusi TNI AL kepada dunia untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus merupakan ajang untuk menunjukkan bahwa TNI AL mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Nantinya satgas ini akan melaksanakan patroli rutin, latihan bersama Lebanese Armed Forces (LAF)-Navy maupun dengan unsur-unsur MTF dari negara lain seperti Bangladesh, Jerman, Turki, dan Yunani di Area of Maritime Operation (AMO),” ujar Pangkoarmada II dalam keterangannya kepada media, Kamis (7/12).

KRI Diponegoro-365 selanjutnya akan berlayar menuju Dermaga Kolinlamil dalam rangka penyiapan akhir dan direncanakan pada tanggal 11 Desember 2023 akan dilaksanakan upacara Pemberangkatan Satgas menuju daerah operasi yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan sesuai rencana setibanya di Lebanon pada tanggal 7 Januari 2024 dan akan melaksanakan serah terima atau Hand Over Take Over dengan KRI Frans Kaisiepo-368.

Di tempat terpisah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang sedang menjalankan misi perdamaian dan diplomasi TNI AL untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan.

Tidak semua prajurit berkesempatan untuk bertugas di misi internasional. Teruslah berikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diemban, serta senantiasa menjaga nama baik TNI AL, TNI, bangsa, dan negara,” pesan Kasal.
 

  🛡  RMOL  

Kamis, 07 Desember 2023

Kemhan dan PT DI Tanda-tangani Kontrak Pengadaan Helikopter S-70M Black Hawk

 Kontrak Pengadaan antara Kemhan dan PT DI Penanda-tanganan kontrak Kemhan-PT DI (Kemhan) ⍟

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Dirut PTDI dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky, Lockheed Martin di AS, untuk pengadaan sampai dengan 24 Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk.

Perjanjian itu kini ditindaklanjuti, dengan penandatanganan kontrak pengadaan Sikorsky S-70M Black Hawk, oleh Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI, Moh. Arif Faisal dan Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Baranahan Kemhan, Marsma TNI Yusran Lubis, di Kemhan, Jakarta, Jumat (1/12), yang disaksikan Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari serta Dirut PTDI, Gita Amperiawan.

Komitmen kerja sama diperkuat dengan hasil negosiasi antara PTDI dan Lockheed Martin, yang dituangkan dalam dokumen New Sales Helicopter Agreement (NHSA), dan kontrak PTDI bersama Baranahan Kemhan tentang kesepakatan pengadaaan Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk tipe GFA.

PTDI dan Sikorsky-Lockheed Martin juga menandatangani dokumen Industrial Collaboration Agreement (ICA), yang menyatakan pihak Sikorsky akan memberikan Transfer of Technology (ToT) kepada PTDI, untuk melakukan Completion Center Helikopter S-70M Black Hawk.

 Transfer of Technology (ToT) 
Perjanjian Kerja sama antara PTDI dan Sikorsky-Lockheed Martin yang dituangkan dalam kontrak pengadaan Helikopter S-70M Black Hawk belum lama ini, merupakan bagian dari upaya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperkuat dan memodernisasi alustsista TNI.

Dalam hal Transfer of Technology (ToT) sebagai prasyarat yang dicanangkan Presiden Jokowi melalui Menhan Prabowo di setiap pengadaan alutsista dari luar negeri, pihak Sikorsky-Lockheed Martin akan memberikan Completion Center, yang artinya membuat PTDI memiliki kemampuan dalam melengkapi basic helikopter dengan equipment yang sesuai kontrak atau kebutuhan pengguna.

 ⍟
Kemhan  

[Global] Putin Dikawal 4 Jet Tempur Rusia dalam Lawatan ke Timur Tengah

(Kremlin)

Presiden Vladimir Putin ke Timur Tengah dengan dikawal empat jet tempur Rusia pada Rabu (6/12/2023) untuk perjalanan yang jarang terjadi ke luar negeri.

Dia akan membahas minyak, Gaza dan Ukraina dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS), menurut laporan Reuters.

Pertemuan Putin dengan Pangeran Saudi yang dikenal sebagai MBS, terjadi setelah harga minyak turun meskipun ada janji dari OPEC+, yang merupakan kelompok Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin Rusia, untuk mengurangi produksi lebih lanjut.

Pesawat Putin dikawal jet tempur Sukhoi-35S yang ditunjukkan Kementerian Pertahanan Rusia terbang di samping pesawat Ilyushin-96 yang dinaikinya dari Rusia ke Uni Emirat Arab.

Di Abu Dhabi, Presiden Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan menyambut “sahabatnya” itu. Jet UEA menyambut pemimpin Rusia tersebut dengan terbang melintas dengan menaburkan warna bendera Rusia di langit.

Hubungan kami, sebagian besar berkat posisi Anda, telah mencapai tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Putin kepadanya. “UEA adalah mitra dagang utama Rusia di dunia Arab.

Delegasi Rusia terdiri dari para pejabat tinggi bidang minyak, ekonomi, urusan luar negeri, ruang angkasa, dan energi nuklir.

Putin mengatakan Rusia dan UEA bekerja sama sebagai bagian dari OPEC+, yang anggotanya memproduksi lebih dari 40% minyak dunia, dan mereka akan membahas konflik Israel-Palestina dan Ukraina.

Setelah UEA, Putin dijadwalkan melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk pertemuan tatap muka pertamanya dengan MBS sejak Oktober 2019.

  ★ sindonews  

TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

https://www.airspace-review.com/wp-content/uploads/2020/06/RK-360MC-Neptune.jpgRudal pantai RK-30MC Neptune dari Ukraina, Indonesia pernah tertarik untuk mengakuisisi rudal tersebut untuk Natuna (Ist) 🚀

K
epala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI AL sedang membangun coastal defence atau pertahanan pantai.

Hal itu diungkapkan KSAL Ali dalam acara peringatan Hari Armada ke-78 RI di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

Ali mengatakan, coastal defence itu didesain untuk menghalau serangan amfibi dari pihak musuh.

Coastal defence yang kita harapkan tentu saja bisa menghalau kekuatan laut lawan. Jadi seperti operasi anti-amfibi. Apabila unsur-unsur asing ingin menyerang ke wilayah kita, kita bisa menghalau di perairan kita. Jadi tidak sampai masuk ke darat,” kata Ali kepada awak media.

Ali menambahkan, desain coastal defence itu sudah ada petunjuk operasi gabungannya. Saat ini, desain itu sedang disusun Markas Besar TNI.

Sudah disusun di Mabes TNI dan kami akan menyiapkan pangkalan-pangkalan yang bisa menahan serangan amfibi lawan,” ucap KSAL.

 Drone anti-kapal 

Dalam pertahanan pantai itu, lanjut Ali, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan digelar adalah rudal anti-kapal.

Termasuk juga nanti drone anti-kapal,” kata Ali.

Adapun pembangunan coastal defence itu akan menganggarkan pinjaman luar negeri (PLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN).

Sebenarnya (pembangunan coastal defence) masuk ke dalam Renstra yang lalu (2020-2024), tapi kalau memng ini belum masuk, kami ajukan di Renstra (2024-2029) berikutnya,” ujar Ali.

Sebelumnya, pembangunan coastal defence itu telah dibahas dalam sidang Undangan Sidang Dewan Penentu dan Pengadaan (Wantuada) alutsista TNI AL di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 13 November 2023.

  🚀 Kompas  

Rabu, 06 Desember 2023

Armada Rafale Akan Ditempatkan di Pekanbaru & Pontianak

Rafale pertama akan ditempatkan di Skadron Udara 12, berikutnya di Skadron Udara 1 dan Skadron Udara 16 (Dassault Aviation)

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, kelompok pertama jet tempur Rafale yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI untuk TNI Angkatan Udara akan ditempatkan di Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Setelah terpenuhi satu skadron, kelompok Rafale berikutnya akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Seperti diketahui, Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 1 saat ini masih mengoperasikan pesawat tempur Hawk 100/200.

Dengan masuknya armada Rafale ke Skadron Udara 12, maka Hawk 100/200 yang ada di skadron tersebut akan digabung ke Skadron Udara 1 yang saat ini juga masih mengoperasikan Hawk 100/200.

Setelah jet tempur Rafale dioperasikan, secara otomatis armada Hawk 100/200 TNI AU akan dipensiunkan.

Pertimbangannya, Hawk 100/200 ini sulit untuk dipertahankan karena suku cadang mesinnya sudah sangat langka dan mahal. Maka dari itu kita ganti dengan Rafale,” ujar Kasau di Markas Besar TNI AU (Mabesau) Cilangkap, Jakarta Timur kepada Airspace Review.

Kasau menambahkan, kedatangan armada Rafale nantinya akan disertai dengan simulatornya untuk pelatihan para penerbang pesawat tempur buatan Dassault, Prancis tersebut.

Demikian juga dengan pusat perawatannya akan dibangun di Lanud Roesmin Nurjadin.

Kasau menambahkan, pembelian Rafale juga dilengkapi dengan persenjataannya.

Untuk Skadron Udara 16 yang saat ini mengoperasikan F-16, nantinya juga akan diisi dengan Rafale. Sedangkan F-16 yang ada di skadron tersebut akan ditarik ke Lanud Iswahjudi untuk menambah kekuatan Skadron Udara 14 dan Skadron Udara 3.

Ya nanti tiga skadron ini, yaitu Skadron Udara 12, Skadron Udara 1, dan Skadron Udara 16 akan diisi dengan jet tempur Rafale. Sehingga kita punya tiga skadron Rafale,” lanjut Kasau.

Dengan perencanaan tersebut, artinya TNI AU akan menempatkan armada Rafale di skadron udara yang sudah ada di TNI AU saat ini, tidak membuat skadron baru untuk Rafale.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan RI pada 10 Februari 2022 telah menandatangani kontrak untuk pembelian 42 jet tempur Rafale dengan Dassault Aviation di Jakarta.

Kontrak tahap pertama sebanyak enam unit Rafale telah berlaku efektif pada bulan September 2022. Sementara kontrak tahap kedua sebanyak 18 unit Rafale telah berlaku efektif pada 10 Agustus 2023, mengacu pada pengumuman Dassault Aviation di lamannya.

Sehingga saat ini total Rafale pesanan Indonesia sebanyak 24 unit dari 42 yang direncanakan. Tersisa 18 unit lagi akan dilaksanakan dalam pembelian berikutnya.

Kasau menekankan, pengadaan jet tempur baru Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI bukan untuk menimbulkan ancaman bagi negara lain, namun untuk ikut menjaga kestabilan di kawasan.

Pengadaan pesawat ini bukan untuk gagah-gagahan atau menimbulkan ancaman bagi negara lain di kawasan, akan tetapi justru untuk ikut menjaga kestabilan,” tandas Kasau. -RNS-

 
Airspace Review  

KSAL Berharap TNI AL Bisa Miliki OPV ITS Morosini

 💂 Ditawarkan dua unit kapal OPV baru kelas Thaon di RevelOPV ITS Francesco Morosini (P431) ketika bersama KRI Cut Nyak Dien (375) & KRI Wiratno (379) di teluk Jakarta (TNI AL)

TNI AL berharap rencana pembelian kapal Multipurpose Offshore Patrol Vessel (OPV) ITS Morosini dapat terealisasikan untuk pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista.

Tetap jadi, rencananya diharapkan kita akan membeli OPV,” ungkap Ali usai upacara Hari Armada RI ke-78 di Pondok Dayung, Jakarta, Selasa (5/12).

OPV kelas Thaon di Revel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan Fincantieri, Italia itu termasuk dalam penambahan anggaran dari pinjaman luar negeri (PLN) sebesar 25 miliar dolar AS.

OPV yang kita beli suatu saat bisa berubah menjadi fregat sewaktu-waktu dan itu yang kita harapkan,” kata Ali.

Ia melanjutkan, pengajuan pembelian kapal OPV kelas Thaon di Revel tersebut bakal dimasukan dalam belanja alutsista prioritas untuk rencana strategis (Renstra) 2024-2029.

Sekarang ini kita sedang menyusun untuk PLN dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Renstra ke depan 2024-2029, itu sedang kita siapkan apa saja yang prioritas, termasuk drone dan anti-drone, kita juga harus punya itu,” ujar Ali.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 77,3 triliun. Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dolar AS. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

 Upaya jemput bola ke Kemhan

Deputy Secretary General of Defence of Italy Vice Admiral (VADM) Pier Federico Bisconti bersama delegasi Italia lainnya, mengunjungi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kemudian, dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Donny Ermawan Taufanto bersama delegasi Italia tersebut membahas peluang penjualan dua unit kapal OPV kelas Thaon di Revel.

Pada Juni lalu, kapal itu sempat sandar di Jakarta dalam rangka kunjungan balasan pascasebelumnya Ali melaksanakan lawatan kerja ke Italia.

 Alasan Italia Tawarkan Penjualan OPV

Dilansir dari Defense News, Menteri Pertahanan Italia Matteo Perego menyebut Indonesia sangat perlu kapal patroli baru untuk keamanan dan pertahanan dari ketegangan dengan Cina di kawasan.

Italia menawarkan penjualan kapal OPV kelas Thaon di Revel yang sudah dibangun untuk Angkatan Laut Italia untuk mempercepat pengiriman kepada Indonesia.

Saat ini, anda tidak bisa lagi berpikir untuk mengirimkan kapal dalam waktu tiga tahun, kita perlu mempercepat programnya,” kata Perego.

Italia sendiri memesan tujuh unit kapal patroli multiguna PPA dari Fincantieri, dan kapal keenam dari pesananan itu baru saja diluncurkan, yakni Ruggiero di Lauria pada 6 Oktober lalu.

Sedangkan rencananya dua kapal patroli multiguna PPA yang akan dijual ke Indonesia adalah yang sudah diluncurkan tetapi belum beroperasi, atau mungkin termasuk kapal ketujuh yang belum diluncurkan.

Belum jelas kapal mana yang akan masuk ke Indonesia, itu tergantung kapan kontrak ditandatangani,” ujar Perego. (at)

  💂 IDM  

Selasa, 05 Desember 2023

Kita Butuh Kapal Selam yang Senyap dan Tahan Lama

⚓️ KSAL berharap kontrak pembelian kapal selam bisa diteken pada 2024 Naval Group telah menawarkan untuk membangun dua varian kapal selam untuk Indonesia. [Naval Group]

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bicara soal kapal selam yang dibutuhkan oleh TNI AL. Dia mengatakan kapal selam tersebut harus senyap dan tahan lama.

"Kapal selam kita butuh yang kemampuannya tentunya yang senyap, kemudian yang tahan lama," ucap Ali di Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

"Artinya, endurance-nya ketahanan lama menyelamnya lebih lama. Nah itu yang kita inginkan," tambahnya.

Dia mengatakan ada beberapa pilihan kapal yang sesuai dengan kriteria itu. Menurutnya, TNI AL telah mengajukan kepada Kemhan untuk pengadaan kapal selam tersebut.

"Ada beberapa pilihan kapal selam dan itu semua masuk dalam kriteria spec-spec yang kita ajukan ke Kemhan. Kapal selam ini masih menjadi beberapa pilihan yang akan dibeli oleh Kemhan tentunya, tapi kita memberikan beberapa masukan terkait kapal selam ini," ujarnya.

Ali mengatakan kapal selam itu berasal dari Eropa. Namun, kata Ali, belum ada keputusan resmi terkait kapal selam apa yang akan dibeli.

"Rata-rata sih dari Eropa yang cukup bagus ini masih menjadi perbincangan dan pembahasan di Kemhan," ujarnya.

Dia berharap kontrak pembelian kapal selam bisa diteken pada 2024. Dia juga berharap kapal selam itu bisa segera digunakan.

"Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat minimal 2024 sudah bisa kontrak. Itu harapan kita untuk kapal selam," ujarnya. (haf/haf)

 Harus Punya Drone UAV untuk Persiapan Perang Masa Depan 
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap drone atau unmanned aerial vehicle (UAV) menjadi alutsista prioritas matranya. Ali menuturkan drone UAV dibutuhkan oleh TNI AL sebagai persiapan dalam menghadapi perang pada masa depan.

"Dan kita harus memiliki drone atau UAV yang kita siapkan untuk menghadapi peperangan di masa depan," ucapnya di acara HUT Armada RI 2023 di Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

Ali menegaskan pihaknya kini sedang terus mempersiapkan anggaran untuk pembelian alutsista drone ini. Anggaran bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.

"Anggaran sedang disiapkan dan itu masuk di PLN (pinjaman luar negeri) dan PDN (pinjaman dalam negeri), dan juga anggaran rutin juga kita siapkan," ujarnya.

Ali menjelaskan pengadaan drone dilakukan secara bertahap. "Dan ini sedang kita laksanakan bertahap dan juga kita melengkapi armada kita dengan drone juga," tambahnya.

Prioritas pembelian drone ini untuk bersiap ketika suatu saat ada ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Ali menerangkan kini perang semakin canggih, seperti di Timur Tengah.

"Pertama, untuk apa yang tadi didemokan adalah ancaman drone, karena ini melihat dari situasi perkembangan lingkungan strategis saat ini," ujarnya.

"Di mana peperangan-peperangan yang kita lihat bersama di Ukraina maupun di Timur Tengah, drone itu sangat efektif digunakan untuk peperangan," tambahnya.

Dengan segala potensi dan ancaman yang ada, Ali pun akan terus meningkatkan dan memperbarui alutsista yang dimiliki TNI AL.

"Untuk itu, kita harus memperbarui dan memodernisasi beberapa peralatan senjata yang ada di kapal," tutupnya. (aud/aud)

 ⚓️   detik  

PTDI Rilis NC212i dengan Propeller Baru

 Membuat Pesawat Lebih Senyap ✈ Pesawat NC212i produksi PT Dirgantara Indonesia pesanan Kementerian Pertahanan dengan tail number AX-2132 menggunakan baling-baling MTV-27. Pesawat dengna konfigurasi Rain Making berisap diterbangkan dari Bandung menuju Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, hari ini, Senin, 4 Desember 2023 dari Banding. (Dokumentasi PT Dirgantara Indonesia

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengirim pesawat ke-5 dari 9 pesawat NC212i pesanan Kementerian Pertahanan untuk penggunaan TNI Angkatan Udara. Pesawat dengan tail number AX-2132 tersebut memiliki konfigurasi Rain Making. Yang membedakannya, pesawat tersebut menggunakan propeller baru buatan MT Propeller Jerman yakni MTV-27 yang telah disertifikasi EASA.

Baling-baling MTV-27 tersebut dilengkapi start pitch lock yang dapat mencegah baling-baling bergerak di bawah kecepatan ideal. Baling-baling tersebut telah teruji compatible dengan mesin Honeywell TPE331 serta dapat menghasilkan noise dan vibrasi yang rendah pada pengoperasian pesawat NC212i tersebut.

Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI, Moh. Arif Faisal mengatakan, pengembangan propeller pada pesawat NC212i telah dimulai sejak Agustus 2023. “Ini merupakan pesawat kelima dari sembilan pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan RI, pesawat pertama yang dikirimkan menggunakan MT Propeller,” kata dia, dalam keterangannya, Senin, 4 Desember 2023.

Arif mengklaim, pihak pemesan puas dengan performa pesawat NC212i dengan baling-baling tipe baru tersebut. “Dari pihak user sangat puas terhadap performance NC212i menggunakan MT Propeller, karena dinilai lebih senyap dan jauh lebih baik,” kata dia.

Ia mengatakan, pesawat NC212i pesanan Kementerian Pertahanan seluruhnya akan menggunakan baling-baling tipe baru. Empat pesawat yang sudah lebih dulu dikirimkan misalnya akan dilakukan pergantian baling-baling menggunakan baling-baling MTV-27.

Rencananya untuk pesawat keenam akan delivery pada April 2024, di mana untuk pesawat pertama hingga keempat yang sudah di-delivery sebelumnya juga akan dilakukan penggantian dengan MT Propeller,” kata Arif.

Pesawat ke-5 pesanan Kementerian Pertahanan tersebut diterbangkan Mayor Pnb Syamsu Alam sebagai Pilot In Command Ferry dan Lettu Pnb Luky Napitulu sebagai Copilot menuju Lanud Abdulrachman Saleh di Malang hari ini, Senin, 4 Desember 2023. Pesawat tersebut selanjutnya akan dioperasikan oleh Skadron Udara 4 TNI Angkatan Udara. Kementerian Pertahanan seluruhnya memesan 9 pesawat NC212i, empat pesawat sebelumnya telah dikirimkan sejak tahun lalu.

Pesawat NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpit serta sistem autopilot. Pesawat tersebut dilengkapi winglet, ramp door, serta ukuran kabin lebih luas dibanding pesawat sekelasnya. Pesawat tersebut juga bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasi militer dengan fitur pendukung seperti radar dan sistem navigasi yang canggih.

PTDI sebagai bagian dari Holding Defend ID merupakan satu-satunya pabrikan pesawat yang memproduksi pesawat NC212i. Hingga saat ini terdapat 123 unit pesawat NC212i serries yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI baik untuk kebutuhan dalam dan luar negeri.

 
Tempo  

Peningkatan Belanja untuk Kejar Target Modernisasi Pertahanan

 Kenaikan anggaran dinilai masih wajar karena Indonesia dikejar tenggat waktu untuk mencapai kekuatan esensial minimal. (Dassault Aviation)

Indonesia telah meningkatkan belanja pertahanannya sebesar 20 persen pada tahun depan, sebuah langkah yang menurut beberapa analis mencerminkan ambisi strategis di tengah ketegangan geopolitik regional.

Kenaikan anggaran akan memberi pemerintah lebih banyak fleksibilitas untuk mewujudkan rencana pembangunan pertahanannya, termasuk beberapa komitmen untuk membeli peralatan pertahanan yang telah ditandatangani sebelumnya dan rencana belanja lainnya, kata para analis.

Indonesia telah menerapkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan angkatan bersenjatanya, yang dikenal sebagai Minimum Essential Force (MEF).

Khairul Fahmi, analis dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengatakan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan sebenarnya masih wajar karena Indonesia dikejar tenggat waktu pencapaian target MEF 2024.

Kita juga sedang dihadapkan pada masalah kesenjangan antara kondisi kekuatan faktual dengan kebutuhan penambahan dan peremajaan alat utama sistem senjata termasuk untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan senjata yang sudah ada,” jelas Fahmi.

Dalam keterangan Kementerian Pertahanan kepada BenarNews pada Oktober lalu, realisasi MEF tercapai sebesar 63,36 persen dengan perincian Angkatan Darat sebesar 77,09 persen, Angkatan Laut 61,75 persen dan Angkatan Udara 51,23 persen.

Artinya, kata dia, pemerintah ingin mengejar target capaian, sekaligus menghindari potensi kegagalan operasional dan risiko insiden sistem senjata.

Apalagi kondisi geopolitik sedang sangat dinamis dan fluktuatif sehingga membutuhkan postur pertahanan yang kokoh untuk mengantisipasi adanya eskalasi ancaman,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, prioritas utama dalam anggaran Kementerian adalah mengejar ketertinggalan kekuatan udara dan laut.

Capaian MEF untuk dua matra ini relatif tertinggal dibanding Angkatan Darat. Tentu ini harus dikejar dengan tetap memperhatikan proporsionalitas,” jelas Fahmi.

Fahmi mengakui jika sejumlah rencana belanja bisa direalisasikan pada awal 2024, hal itu sangat potensial menambah kredibilitas dan popularitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden dalam pemilihan bulan Februari.

Namun, Fahmi mengatakan Indonesia juga tidak mungkin menunda rencana pembelian sistem senjata.

Ada risiko melemahnya kapabilitas pertahanan yang harus dipertimbangkan jika penundaan terus dilakukan hanya karena kekhawatiran bahwa realisasi belanja alat utama sistem senjata akan menguntungkan Prabowo sebagai calon presiden,” katanya.

Pada Rabu (29/11), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah telah sepakat untuk menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan untuk periode 2020-2024 dari $ 20,75 miliar menjadi $ 25 miliar.

Kesepakatan itu diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat internal.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran tersebut terjadi karena mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi sistem senjata yang ada.

"Kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," ujarnya.

Meski periode rencana strategis 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034 sesungguhnya tidak berubah. Secara keseluruhan, alokasi belanja sistem senjata dari pinjaman luar negeri di periode 2020-2034 akan tetap seperti yang pernah diputuskan Presiden Jokowi, yakni $ 55 miliar, kata Sri Mulyani.

  Upaya melunasi kontrak  Pengamat militer dari Marapi Consulting, Beni Sukadis Beni menerangkan peningkatan alokasi anggaran yang bersumber dari utang luar negeri akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang telah memiliki kontrak, seperti pembelian pesawat tempur Rafale, Mirage, dan proyek-proyek lainnya.

Utang luar negeri yang umumnya memiliki jangka waktu panjang dapat digunakan untuk membayar sejumlah sistem senjata lainnya yang telah memiliki kontrak,” jelas Beni kepada BenarNews.

Ini penting untuk menjaga reputasi dan integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek yang telah dijanjikan kepada pihak kontraktor atau produsen,” jelasnya.

Hal ini mencakup pelunasan utang pendanaan untuk jet tempur KF21, yang merupakan proyek kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

Utang luar negeri memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam jangka panjang,” jelas Beni.

Kedua negara pada 2016 sepakat bahwa Indonesia akan membayar 20 persen dari biaya pengembangan jet tempur KF-21, tetapi Jakarta menunggak pembayaran sejak 2019 dan berusaha menegosiasi ulang perjanjian.

Indonesia kemudian melanjutkan kembali pembayaran proyek itu pada November 2022 setelah sempat ditangguhkan.

Menurut Beni, kebutuhan persenjataan yang menjadi prioritas adalah memenuhi berbagai sistem senjata seperti jet tempur, kapal patroli, transportasi udara, kapal selam dan persenjataan pendukung lainnya.

Terutama dalam aspek pengawasan dan penjagaan wilyah teritorial seperti radar, drone, alat deteksi lainnya,” jelasnya.

Juni lalu, Kementerian Pertahanan mengungkapkan pihaknya telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales, perusahaan asal Prancis, untuk meningkatkan upaya pengawasan udara di seluruh kepulauan di Tanah Air.

Pada bulan yang sama, Kementerian Pertahanan juga mengumumkan pembelian 12 jet tempur Mirage bekas dari Qatar, senilai $ 734,5 juta untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara di tengah kekurangan Indonesia atas pesawat siap tempur.

Selanjutnya pada September lalu, Indonesia menandatangani kontrak senilai $ 100 juta untuk memperoleh sistem penyelamatan kapal selam (Submarine Rescue Vehicle System/SRVS) dari Inggris guna meningkatkan keselamatan dan kesiapan armada kapal selam, menyusul kecelakaan dua tahun lalu.

Beni menambahkan waktu sisa satu tahun tentu tidak memadai untuk belanja persenjataan baru.

Namun yang penting bagaimana melanjutkan perencanaan yang sudah ada, terutama yang sudah ada kontrak dengan produsen sistem senjata,” jelasnya.

Beni juga mengatakan keputusan menggunakan utang luar negeri sebagai sumber dana seharusnya dipertimbangkan secara cermat dengan memberikan alasan yang logis di balik keputusan tersebut.

Tanpa memberikan alasan-alasan tersebut, maka kecurigaan masyarakat bahwa kenaikan dana ini akan selalu dikaitkan dengan tahun politik bisa berkembang sebagai opini masyarakat yang benar,” ujarnya.

BenarNews telah menanyakan soal kenaikan anggaran dan capaian MEF mutakhir kepada Humas Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, tapi tidak memperoleh balasan.

Namun kepada BenarNews pada Oktober lalu, Edwin mengatakan belum ada kenaikan secara signifikan anggaran Kementerian Pertahanan yaitu setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,8% PDB.

Apabila dukungan anggaran tidak terpenuhi dan terealisasi sesuai kebutuhan maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan,” jelasnya.

  🚀
Benar News