Jual Beli Leopard Belanda

 Belanda Jual Tank Leopard 2A6 Pada Indonesia

Mediawatch - Kabinet demisioner Belanda akan menjual tank bekas ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah pada harian De Volkskrant.

Kabinet Belanda sebenarnya tidak mendukung transaksi ini, tapi Menteri Pertahanan Hans Hillen, yang harus melakukan operasi penghematan anggaran di departemennya, sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed.(RNW)

 Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas

Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemen pertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.

 Nyaris tuntas

Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.

Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.

 HAM

Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.

 Kondisi geografi

Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.

Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.(RNW)

 Ketua Fraksi PvdA Tolak Temui Dubes RI

Halaman muka harian dengan oplah terbesar di Belanda, De Telegraaf, Rabu 20 Juni 2012, dengan huruf cukup besar memberitakan penolakan pemimpin partai Buruh, PvdA, Diederik Samsom, untuk menerima kunjungan Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Retno Marsudi.

'Samsom onbeschoft tegen ambassadrice' tulis harian pagi yang terbit di Amsterdam ini. Artinya kira-kira, Samsom bersikap kasar terhadap ibu dubes. Dalam lingkungan diplomatik, penolakan seperti itu dianggap sebagai penghinaan. Demikian De Telegraaf.

 Tidak tersinggung

Dubes Republik Indonesia

Walaupun demikian, menurut koran ini sikap Dubes RI tetap kalem. Pada De Telegraaf Retno Marsudi menjelaskan, saat ini agenda kegiatan Diederik Samsom sangat padat. "Saya bisa menunggu. Dan saya tidak cepat tersinggung," katanya.

De Telegraaf mengaitkan hasrat bertemu sang ibu dubes ini dengan sikap PvdA di parlemen, de Tweede Kamer, mengenai penjualan 80 buah tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Dan Kamis 21 Juni 2012, parlemen akan menggelar debat mengenai keputusan kabinet untuk menjual tank bekas tersebut.

Sejauh ini mayoritas suara di parlemen, termasuk PvdA, menentang rencana penjualan. Dengan alasan buruknya situasi hak azasi manusia.

Menurut Dubes RI alasan tersebut 'ongelooflijk'. Tidak masuk akal. Pelanggaran HAM mana yang mereka maksudkan? Kami saat ini negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Politisi yang menentang rencana jual beli ini harus mencopot kacamata usang mereka. "Lihatlah Indonesia dengan kacamata baru," demikian kutip De Telegraaf.

 Negara besar ?

Beberapa waktu lalu, Dubes RI memang telah sempat bertemu dengan beberapa politisi PvdA. Namun, hasratnya untuk bertemu dengan ketua fraksi, ternyata belum bisa terwujud.

Sementara itu, melalui jejaring Twitter, Diederik Samsom langsung menanggapi pemberitaan De Telegraaf ini. Ia menyatakan, beberapa pekan lalu, Dubes RI telah diterima oleh Frans Timmermans, juru bicara urusan Hubungan Luar Negeri fraksi PvdA di de Tweede Kamer.

Selanjutnya Diederik Samsom menambahkan bahwa dalam partainya sudah menjadi kebiasaan, ketua fraksi hanya menerima dubes negara besar, seperti misalnya dubes negara besar Eropa atau Amerika Serikat. Dubes negara lainnya cukup diterima oleh jubir urusan hubungan luar negeri.

 Tank bekas

Leopard dari Jerman lebih baik

Mengenai rencana penjualan tank bekas ini De Telegraaf menyajikan pemberitaan lebih lanjut di halaman dalam. Antara lain sikap Departemen Pertahanan Belanda yang sangat mengharapkan agar transaksi ini jadi. Karena ini menyangkut penjualan senilai 200 juta euro. Di tengah gelombang penghematan anggaran sekarang ini, nilai penjualan sebesar itu akan sangat berarti bagi departemen ini.

Kalangan bisnis juga gencar melancarkan desakan pada politisi agar transaksi ini jadi. Misalnya galangan kapal Damen Naval Shipbuilding. Beberapa hari lalu, perusahaan ini menanda-tangani kontrak penjualan dua buah kapal fregat bagi Indonesia. Senilai 350 juta euro.

Direktur galangan kapal mengkhawatirkan dampak penolakan bagi kelangsungan hidup bisnis mereka dengan Indonesia. Dengan demikian, perusahaan ini mengirim surat himbauan pada berbagai fraksi di parlemen, agar jangan membuat keputusan yang menyinggung perasaan pihak Indonesia.

 KBRI Den Haag

Radio Nederland Wereldomroep telah menghubungi KBRI Den Haag untuk mengkonfirmasi pemberitaan De Telegraaf dan bagaimana tanggapan perwakilan Indonesia mengenai kasus ini. Namun, hingga saat tulisan ini diterbitkan, tidak ada pejabat yang merasa berwenang untuk memberi tanggapan.(RNW)

 Parlemen Belanda Tetap Menentang Penjualan Tank ke Indonesia

Hamis kemarin kabinet Belanda gagal meyakinkan parlemen de Tweede Kamer untuk menyetujui rencana penjualan 80 tank kepada Indonesia. Mayoritas fraksi tetap menentang penjualan tank tersebut, sehubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Indonesia (HAM) terutama di Papua.

Ini upaya terakhir kabinet demisioner Belanda untuk meyakinkan parlemen. Tiga menteri yaitu Menlu Rosenthal, Menteri Pertahanan Hillen dan Menteri Ekonomi, Bleker khusus mendatangi parlemen untuk mencari dukungan. Mereka hanya berhasil memperoleh dukungan dari partai liberal konservatif VVD dan partai kristen demokrat CDA.

 Menindas rakyat

Partai buru PvdA, partai sosialis SP, partai hijau GroenLinks dan partai kristen konservatif ChristenUnie tidak bergeming. Partai-partai itu memberi contoh, bahwa Mesir dan Bahrein menggunakan alutsista yang dibeli dari Belanda tahun lalu untuk menindas rakyat yang memberontak. "Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jasper dari partai sosialis SP.

Tahun lalu Parlemen mendukung mosi Arjan El Fassed dari GroenLinks untuk membatalkan penjualan tank itu. Makanya El Fassed menyebut debat di parlemen kemarin sebenarnya tidak perlu lagi. Menurut Han Ten Broeke dari VVD, dalam hal ini sikap Belanda bukan menggurui sebagai bekas penjajah. Ia juga menyinggung pemasokan senjata oleh perusahaan Belanda sebelumnya kepada Indonesia.

Menhan Hans Hillen ingin menjual tank Leopard sebagai bagian dari penghematan besar-besaran. Ia harus menghemat sekitar satu miliar euro. Hasil penjualan, yang jumlahnya sekitar 200 juto euro, akan digunakan untuk membeli pesawat tanpa awak.

 HAM Indonesia makin membaik

Kabinet tidak keberatan terhadap penjualan itu, karena memenuhi kriteria ekspor senjata Uni Eropa. Selain itu, kondisi HAM di Indonesia makin membaik. Baik Belanda maupun Indonesia keduanya mau memperbaiki hubungan bilateral. Makanya penjualan tank tersebut, yang tidak akan dikerahkan di Papua, tidak bermasalah.

Menlu Uri Rosenthal mengakui memang masih "banyak yang perlu diprihatinkan" sehubungan dengan HAM di Indonesia "yang demokrasinya mulai stabil". Namun ia juga menambahkan, banyak insiden di Papua tidak terkait dengan HAM. Menolak transaksi penjualan tank, menurut Rosenthal, akan tidak dipahami oleh dunia internasional dan akan menimbulkan "kerepotan".

Rapat parlemen akhirnya diskors untuk memberi kesempatan para menteri kabinet berunding membahas kasus ini lagi. Menlu Rosenthal mengatakan, bahwa kabinet akan sangat mempertimbangkan pendapat parlemen atau De Tweede Kamer, karena kabinet ini statusnya demisioner.(RNW)

 RI Hentikan Pembelian 100 Tank Leopard dari Belanda

Keputusan untuk menghentikan proses pembelian tank tempur utama dari Belanda tidak terkait dengan tuntutan dari sebagian rakyat Papua Barat.

Indonesia memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan 100 unit peralatan militer tank tempur utama Leopard 2A6 dari Belanda karena tidak adanya jawaban yang pasti mengenai waktu dan proses sesuai dengan yang diperlukan oleh Indonesia.

“Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Belanda dan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi Belanda yang telah bekerja sama dengan kami di inter-kementerian Indonesia untuk merealisasikan rencana ini, namun tidak bisa mencapai target yang diharapkan,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam jumpa pers, di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, hari ini (02/07/2012).

Menurut Sjafrie, terhentinya rencana ini tetap membuka kesempatan untuk peluang kerjasama pertahanan di masa yang akan datang.

Ditambahkannya, keputusan untuk menghentikan proses pembelian tank tempur utama dari Belanda tidak terkait dengan tuntutan dari sebagian rakyat Papua Barat yang mengatakan bahwa membeli tank dari Belanda adalah bentuk pengkhianatan.

Mengenai adanya perbedaan pendapat di Belanda untuk memberikan persetujuan penjualan tank Leopard mereka kepada Indonesia, Sjafrie mengatakan bahwa itu adalah proses internal di Belanda.

“Tetapi yang kita selalu pertimbangkan adalah kita tidak ingin memberikan beban kepada pihak Belanda apabila kita memberi atau membeli peralatan militer dari Belanda, tanpa ada soliditas dari Belanda sendiri,” tandas Sjafrie.(BeritaSatu)

Akhirnya Tuntas Juga .. Bye bye Belanda