Tarik Ulur Akusisi Nahkoda Ragam Class

3 Kapal Nahkoda Ragam Class on sale

Berikut Kisah Nahkoda Ragam Class yang ramai dibahas, akankah 3 kapal 'light fregat' ini mengisi armada kapal perang TNI AL ? Bukankah lebih baik beli yang lebih pasti dan bergigi, seperti 'real frigate', toh akhirnya ramai juga ... Mungkin kapal ini di ambil untuk menutup "stopgap" karena proyek PKR yang tak kunjung tuntas.

 TNI AL Berencana Akuisisi Kapal Perang Nahkoda Ragam Class Dari Kelas Corvette

itoday - Besarnya wilayah laut Indonesia membuat TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berbenah diri dengan menambah armada tempurnya. Salah satunya adalah dengan membeli kapal perang dari negara lain. Tersiar kabar bahwasanya TNI AL sedang mengincar kapal perang Nakhoda Ragam Class, sebuah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris, yang tidak jadi dibeli AL Brunei Darussalam karena suatu masalah.

Menanggapi kabar tersebut, kepada itoday, pengamat pertahanan Muradi mengatakan, jika memang kapal yang akan dibeli adalah kapal kelas patroli, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika yang dibeli adalah kapal perang yang berukuran besar, maka itu menjadi masalah. Sebab kebutuhannya berbeda dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.

Pembelian alat utama sistem senjata memang bukan seperti membeli kacang goreng, setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun kapal yang dibelui sama kelasnya, tetapi masalah “jeroan” kapal bisa berbeda. Karena setiap negara memiliki spesifikasi dan kebutuhan menghadapi tantangan yang berbeda.

“Perairan Brunei itu sangat sempit. saking sempitnya, perairan Brunei mungkin bisa dikelilingi dengan kapal patroli kecil dalam waktu tiga jam saja. Bandingkan dengan perairan Indonesia,” jelas Muradi.

Melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan itu, Muradi menganggap, rencana pembelian kapal perang buatan Inggris yang tidak jadi dibeli Brunei, adalah solusi instan untuk jangka pendek saja, karena untuk mengakali anggaran pertahanan Indonesia yang terbilang kecil.

Dari informasi yang diterima itoday, rencana pembelian kapal perang Nakhoda Ragam Class ini sudah mencapai 70 persen, sudah mencapai tahapan MoU. Namun TNI AL tetap membuka kemungkinan untuk membeli kapal perang lainnya untuk memperkuat armada tempurnya.

Nakhoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.*(itoday)

 TNI AL Ingin Beli Kapal Perang yang Batal Dipesan Brunei

Senayan - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi roll fight freegard yang dibangun oleh galangan kapal BHA pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir, pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunai bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunai sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."(Jurnal parlemen)

 Rencana TNI AL Beli Kapal Perang Corvette Inggris Menuai Penolakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW), mendesak Komisi I DPR RI menolak rencana TNI AL membeli tiga kapal perang jenis korvet buatan Inggris.

Selain Komisi I, IPW juga meminta KPK mencermati proyek alutista TNI AL. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, akhir Februari lalu TNI AL meminta dukungan Komisi I, agar bisa membeli tiga kapal perang tersebut.

"Padahal, kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) itu bermasalah. Sistem stabilizer senjatanya bermasalah, sehingga daya tembaknya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi, posisi kapal kerap agak miring," ujar Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (21/3/2012).

Semula, lanjutnya, kapal perang dipesan Brunei Darussalam pada 2002. Namun, setelah tiga kali diuji coba, Brunei menolak membelinya. Kapal ini lantas ditawarkan ke Vietnam, yang juga menolak membelinya. Ironisnya, papar Neta, TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini.

IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsista-nya, dan harus konsisten dengan Renstra-nya. Sehingga, kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi, serta terhindar dari mark up dan korupsi.

"Alutsista TNI jangan sampai dipecundangi mafia-mafia proyek, yang membuat TNI hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara barat." tutur Neta.(*)(tribunnews)

 Menakar ambisi TNI AL membeli light frigate dari Inggris

RENCANA pembelian 3 kapal light multi role light frigate ragam class oleh TNI AL dari Inggris senilai US$ 380 juta sepintas sangat masuk akal.

Harga tersebut jelas lebih murah dibandingkan harga korvet sigma class yang dibeli oleh TNI AL dari galangan kapal Naval Schelde, Vlissingen, Belanda dengan nilai mencapai total US$ 680 juta untuk empat kapal.

Meski dimensi persenjataan kapal korvet sigma class jelas lebih lengkap dengan 2×4 rudal anti serangan udara Mistral Tetral, meriam Oto Melara 76 mm dek depan dan samping kanan kiri 20 mm, 4 peluncur rudal permukaan Exocet MM40 Block II, 2 seluncur torpedo, komputerisasi persenjataan Thales Tacticos, radar 3 dimensi, radar pelacak Lirod Mk2, Sonar Thales Kinglip aktif pasif, sistem penghindar serangan Thales DR3000, dan Therma SKWS.

Maklumlah, kapal light frigat jenis ragam class ini sebenarnya bekas dan semula dipesan oleh Brunei Darussalam yang dibangun di galangan kapal BAE Systems Naval Ships, Scotland pada 2001. Namun, setelah muncul masalah legal (versi lain menyebutkan terbatasnya jumlah personel Tentera Laut Diraja Brunei untuk mengoperasikan mesin perang ini), negara yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah tersebut memutuskan batal menggunakan kapal itu dan menjual kembali kapal perang tersebut.

Kapal light frigate ragam class merupakan kapal yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot yang dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, Prancis. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, Rudal permukaan ke udara Sea Wolf, rudal Exocet MM40 Block II yang berjangkauan 180 km, dan hanggar yang mampu menampung satu helikopter anti kapal selam jenis Sikorsy S-70 Seahawk.

Kemampuan persenjataan yang sebenarnya standar apalagi dibandingkan sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) lama seperti Frigate Kelas Van Speijk yang dilengkapi dengan rudal Yakhont buatan Rusia.

Maklumlah rudal tersebut sempat membuat gempar kekuatan militer di kawasan Asean setelah TNI AL sukses mengintegrasikan sistem rudal tersebut dengan sejumlah KRI yang dimilikinya dan sukses menggelar uji coba pada April tahun lalu.

Ada sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembelian kapal frigate jenis ragam class.

Pertama, pastikan Inggris tidak melakukan campur tangan dalam penggunaan kapal perang ini. Jangan sampai kejadian penggunan Tank Scorpion dan Panser Alvis Stormer buatan Alvis Vickers, Inggris oleh TNI ketika terjadi konflik di Aceh dipertanyakan dan bahkan dilarang oleh produsennya. Selain itu, penggunaan pesawat Hawk MK-109 dan Hawk MK-209 buatan British Aerospace System (BAe) juga sempat mendapat hambatan dari Inggris ketika TNI menggelar operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka. Pengiriman pesawat Hawk ke Indonesia juga sempat mengalami masalah ketika terjadi konflik di Timtim yang saat itu masih tergabung dengan Indonesia.

Kedua, memastikan TNI AL harus memastikan berhak melakukan perubahan terhadap kapal ini termasuk menginstalasi sistem persenjataan baru ke kapal perang tersebut. Sistem persenjataan rudal yang ada di frigate ragam class didesain untuk jenis Exocet MM40 Block II. Tentu TNI AL berhak untuk misalnya menginstalasi sistem rudal Yakhont yang mempunyai daya ledak yang kuat maupun jangkauan yang lebih jauh.

Ketiga, harus dimaklumi apabila pembelian ini direalisasikan hanya bersifat solusi praktis terhadap keperluan pengadaan kapal tempur milik TNI AL. Sehingga jangan berharap ada proses alih teknologi mengingat barangnya sudah ada. Artinya, terlepas dari proses pembelian frigate ragam class, rencana pembuatan korvet nasional tentunya harus segera direalisasikan di PT PAL yang dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan perusahaan galangan kapal Naval Schelde, Belanda.

Pembelian frigate ragam class jangan sampai mengganggu perencanaan TNI AL untuk membeli 4 kapal perusak kawal rudal dari PT PAL, 16 kapal cepat rudal jenis Trimaran dari galangan kapal lokal. Selain itu terdapat rencana pembelian 2 kapal survei, 1 kapal latih pengganti KRI Dewaruci, 2 unit kapal survei hidro oseanografi maupun 12 kapal pendarat tank (landing ship tank).

TNI AL dan Kementerian Pertahanan tentu harus menyiapkan sumber pendanaan untuk pembelian kapal yang di luar rencana ini. Terakhir, pembelian dilakukan secara goverment to goverment dan jangan melibatkan pihak ketiga yang menimbulkan biaya tambahan yang tidak diperlukan. Jales Veva Jaya Mahe.(jibi/bisnis/yri)

 Inggris Kembali Memasok Alutsista ke Indonesia

5 April 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan berencana mengakuisisi tiga korvet kelas Nakhoda Ragam pesanan Brunei Darussalam buatan galangan kapal BAE System, Inggris. Korvet ditolak oleh Brunei Darussalam dengan alasan masalah teknis. Brunei dan BAE System telah mencapai kesepakatan pada Juni 2007 tetapi korvet tetap tidak dioperasikan oleh Angkatan Laut Brunei. Ditenggarai faktor ketidaktersedian sumber daya manusia untuk mengoperasikan kapal perang berukuran besar di AL Brunei, alasan mendasar dari kekisruhan ini.

Ketiga korvet ditambatkan di James Fisher, Barrow, Inggris dan BAE Systems mendapatkan kontrak merawat kapal. Lurssen ditunjuk pemerintah Brunei sebagai agen menjual ketiga korvet tersebut.

Korvet telah ditawarkan ke pemerintah Aljazair, tetapi kesepakatan pembelian tidak terjadi. Aljazair lebih memilih mengakuisisi “real frigate” kelas FREMM dari Perancis.

Kemhan berdalih pembelian ketiga korvet ini sebagai jembatan dari keterlambatan pembuatan kapal PKR dan beroperasinya kapal selam baru dari Korea Selatan. Direncanakan kapal PKR dan kapal selam baru dioperasikan setelah 2014. Hasil observasi di TNI, TNI AL dan Kemhan kapal layak operasional dan kondisi baru.

”Komisi I DPR-RI berencana meninjau ketiga korvet tersebut saat kunjungan kerja ke Eropa”, diungkapkan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq pada Berita Hankam.

Pembelian korvet ini lebih ditujukan mengejar target pencapaian MEF pada 2014, dibandingkan membangun TNI AL “Besar dan Kuat”. Kemampuan korvet masih dibawah kemampuan tempur frigate milik negara sahabat di kawasan. Meskipun belum dioperasikan, usia korvet mencapai 10 tahun, lebih berumur dibandingkan korvet SIGMA.

Meningkatnya anggaran belanja alutsista tidak dibarengi keputusan politis belanja alutsista modern dan gahar. Rencana pembelian helikopter anti-kapal selam SH-2 Sea-Sprite perlu dikaji, helikopter jenis ini tidak digunakan lagi oleh Amerika Serikat dan ditolak oleh Australia karena masalah teknis. Pembelian tiga kapal selam kelas Chang Bogo, sebelumnya ditolak keras oleh pihak TNI AL, lebih memilih kelas Kilo. Rencana pembelian 12 kelas Kilo menimbulkan kepanikan di kawasan Asia Tenggara dan Oceania. Hadirnya tiga kapal selam Chang Bogo baru ditanggapi dingin oleh kawasan, dipandang tidak mempengaruhi konstelasi kekuatan militer di kawasan.

Rencana pembelian korvet kelas Nakhoda Ragam, membuka pintu kembali bagi Inggris menjadi pemasok alutsista ke Indonesia. Lebih satu dasawarsa, Inggris terpental menjadi pemasok alutsista.(beritahankam)

 Komisi I DPR Gugat Rencana Pembelian 3 Fregat dari Brunei

Jakarta - Komisi I DPR mempertanyakan rencana TNI AL membeli tiga unit kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam. Meski tergolong kapal baru dan murah, namun proyek pengadaannya oleh Brunei dari Inggris sudah bermasalah sebab tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

"Komisi 1 akan meminta tim ahli untuk menganalisa tiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan perkuatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Sepengetahuannya, tiga kapal perang light fregat yang dijual seharga 300 juta Euro itu pesanan AL Kesultanan Brunei Darusalam ke Inggris pada 7 tahun silam. Tapi dalam perjalanannya, Brunei membatalkan pesanannya sebab spesifikasi kapal bersangkutan ternyata tidak sesuai yang mereka butuhkan.

Sedemikian ngotot Brunei membatalkan pesanannya, mereka bahkan sampai membawa kasusnya arbitrase internasional. Namun putusan mengalahkan Brunei sehingga tetap harus membeli kapal tersebut yang kemudian dibarter dengan kapal patroli samudra buatan galangan di Lursen, Jerman.

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tak memenuhi standard spesifikasi teknisnya harus kita beli? Memang murah, tapi ini jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai," gugat politisi PDIP ini.(van/lh) (detik)

 Komisi I DPR Ingin Harga 3 Fregat Brunei Ditekan Lagi

Jakarta - Harga tiga unit kapal perang jenis fregat yang akan dibeli dari Brunei Darussalam sebenarnya sudah murah. Namun dengan alasan barang lungsuran dan ada isu spesifikasinya kurang sesuai, Komisi I DPR menilai seharusnya harganya lebih murah.

"Menurut saya itu harganya murah sekali. Tapi pada intinya kita akan upayakan harganya lebih murah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2012).

Sepengetahuannya, kapal-kapal buatan Inggris terkenal handal. Mengingat tiga kapal light fregat itu sedianya akan digunakan oleh AL Kesultanan Brunei, tentunya di dalam kapal tersebut telah disediakan mushollah dan lain sebagainya.

"Tapi apakah kapal itu cocok dengan persyaratan teknis TNI AL? Perlu diteliti apakah kapal itu masih baik atau tidak karena ada isu tidak sesuai dengan kondisi laut di Indonesia," imbuh politisi PD tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR mempertanyakan rencana pembelian tiga kapal perang dari Brunei Darussalam. Kapal tersebut batal digunakan Brunei dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dan akhirnya menukarnya dengan kapal patroli samudera dari Jerman.

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal memenuhi standar spesifikasi harus kita beli? Jangan sampai sudah dibeli malah tak bisa dipakai," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin.(van/lh)(detik)

 Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Nahkoda Ragam

[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun, tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8] (Suarapembaruan)

 Menhan: DPR dan TNI AL Tinjau Ulang Kapal Perang yang Ditolak Brunei

Surabaya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melirik kapal perang jenis Corvette yang sebelumnya tidak jadi dibeli oleh Brunei Darussalam. Saat ini Komisi I DPR dan TNI AL sedang meninjau kembali rencana pembelian kapal perang tersebut.

"Sekarang lagi ditinjau dari DPR dan TNI AL, dan sekarang sudah ada tim yang ke sana untuk meninjau kembali," kata Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan usai meresmikan Gedung Techno Park Laboratorium Teknologi Tepat Guna Universitas Pembangunan Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5/2012).

Purnomo mengatakan kapal perang kelas Nahkoda Ragam tersebut sudah memenuhi kualifikasi. TNI AL meminta agar pemerintah untuk membeli kapal perang tersebut.

"Itu sesuai dengan kualifikasi dan itu memang TNI AL minta untuk dibeli karena jenisnya line freeguard yang sangat modern yang mampu melakukan serangan bawah air, serangan permukaan air serta melakukan serangan udara," jelasnya.

Namun Purnomo enggan menjelaskan alasan pemerintah Brunei yang tidak jadi membeli kapal tersebut.

"Kan ada alasan Brunei tidak jadi beli. Tapi suatu negara tidak jadi belum tentu negara lain juga tidak membeli. Mesti ada alasan yang mendasari, itu mungkin berbeda alasannya. Dan sekarang sedang ditinjau serta dievaluasi," ujar Purnomo.

Selain sedang melakukan penjajakan kembali pembelian kapal perang, saat ini Indonesia masih membutuhkan banyak alutsista yang direncanakan untuk dibeli. Namun semua pembelian dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat.

"Banyak untuk dilakukan pembelian tapi harus melalui pengendalian dan pengawasan yang ketat. Di satu sisi kita lakukan pembelian, di satu sisi kita juga lakukan pengendalian dan pengawasan," tutupnya.(ze/mpr)(detik)

 Update: Kapal Perang dari Brunei tiba 2013

Nahkoda Ragam Class (Audrey)

Program pengadaan kapal perang jenis fregate dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna. Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014.

KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Sebab, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah. "Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit. Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta," katanya, Selasa (4/9/2012).

Menurut dia, Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. "Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung. Akhirnya mereka pesan yang kecil. Sedangkan kapal fregat yang terlanjur dipesan, diminta untuk dijual," terangnya.

Di satu sisi, Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya.

Apalagi kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi. "Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya," lanjutnya.

Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, maka tidak akan cukup anggarannya. "Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu," cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunai tak jadi membelinya.

Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE, perusahaan pembuat kapal tersebut. "Bahkan ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya," tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memperkarakan Brunei ke Arbitase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli. Walhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam.

Pada awalnya Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal. Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan.

Protes juga dilayangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga. Menurutnya, mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.(Sindo)

<♆>