Jakarta - Koordinator Riset Imparsial, Ghufron
Mabruri menegaskan kesibukan Menhan Purnomo memforsir RUU Kamnas di DPR
semakin melencengkan arah reformasi sektor keamanan.
Sekaligus, tidak terwujudnya kontrol sipil terhadap militer, institusi Kemenhan di bawah Purnomo.
"Yang ada, Menhan justru terlihat seperti membuka ruang bagi TNI untuk kembali seperti zaman Orde Baru. Makanya kami imbau Presiden mencopot Menhan yang kinerjanya sangat mengecewakan ini," papar Ghufron, kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Ia juga menyayangkan, sibuknya Menhan Purnomo memperjuangkan RUU Inteilijen dan Rahasia negara, RUU Ormas, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan terakhir RUU Kamnas.
Bentuk kesibukan Menhan dicontohkan Ghufron, saat wakilnya melobi berbagai fraksi untuk menggolkan RUU Kamnas ini.
"Semua RUU yang diurus Menhan itu justru semakin memperkuat militer dan membatasi hak sipil. Padahal, tugas Menhan mereformasi militer kan. Kemenhan di bawah Purnomo tidak pernah membuat tranparansi dan akuntabilitas mengenai alutsista," tegasnya.
"Menhan gagal. Sangat wajar kalau presiden mencopotnya dari jabatannya," tambah Gufron.
Menhan Bantah RUU Kamnas Mengembalikan TNI ke Zaman Orba
Menhan, Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat untuk tidak khawatir
mengenai rumor draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamnas berisi ajakan
mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba).
Dalam penjelasannya Menhan menegaskan RUU ini bukan RUU yang bersifat
mengatur tekhnis melainkan berupa sistem yang memberikan arahan
strategis untuk merespon ancaman dan permasalahan keamanan nasional.
Sekaligus, tidak terwujudnya kontrol sipil terhadap militer, institusi Kemenhan di bawah Purnomo.
"Yang ada, Menhan justru terlihat seperti membuka ruang bagi TNI untuk kembali seperti zaman Orde Baru. Makanya kami imbau Presiden mencopot Menhan yang kinerjanya sangat mengecewakan ini," papar Ghufron, kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Ia juga menyayangkan, sibuknya Menhan Purnomo memperjuangkan RUU Inteilijen dan Rahasia negara, RUU Ormas, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan terakhir RUU Kamnas.
Bentuk kesibukan Menhan dicontohkan Ghufron, saat wakilnya melobi berbagai fraksi untuk menggolkan RUU Kamnas ini.
"Semua RUU yang diurus Menhan itu justru semakin memperkuat militer dan membatasi hak sipil. Padahal, tugas Menhan mereformasi militer kan. Kemenhan di bawah Purnomo tidak pernah membuat tranparansi dan akuntabilitas mengenai alutsista," tegasnya.
"Menhan gagal. Sangat wajar kalau presiden mencopotnya dari jabatannya," tambah Gufron.
Menhan Bantah RUU Kamnas Mengembalikan TNI ke Zaman Orba
 |
| Menhan (Antara) |
Menhan menegaskan, draft RUU Kamnas yang diajukan pemerintah bisa
berubah. "Pembahasan RUU itu adalah pembahasan yang sifatnya di forum
politik. Jadi apa saja bisa saja berubah," kata Purnomo di Gedung DPR
RI, Jakarta, Selasa, 23 Oktober..
Dia membantah dalam draft RUU Kamnas itu akan mengembalikan supremasi
TNI mirip Orde Baru dulu saat kekuasaan tentara begitu dominan. "Nanti
teman-teman TNI ikut keputusan politik pemerintah," kata Purnomo.
Purnomo menegaskan kembali, perlunya RUU Kamnas dijadikan UU mengingat
saat ini ancaman terhadap keamanan nasional begitu luas."Ancaman
sekarang itu lebih non-militer, dan kompleks, risikonya tinggi, dan
tidak menentu," ujar Purnomo.
Dia mengakui dalam draft RUU Kamnas itu disebutkan soal keberadaan dan
eksistensi Dewan Keamanan Nasional (DKN) kelak. "Itu memang ada tapi
bukan lembaga operasional. Tapi, menyangkut kebijakan dan strategi.
Unsur masyarakat umum masuk di dalamnya," kata dia.
aduh gufron tu goblok apa dongo sich ,wonk negara tambah kuat kog ngak mau ,emang'nya loe mau negara kita lemah terus di infasi negara lain,pikir gufron goblok,imparsial goblok ja komentar,dasar antek asing
BalasHapusRUU Kamnas sah-sah saja Bung Yudha. Tapi ada beberapa pasal yang frasanya masih multi tafsir. Hal itu sangat berbahaya. Ditakutkan pemangku, jabatan ada yang lalim dan memanfaatkan itu.
HapusSeharusnya, pemerintah mengikuti apa yang dikatakan Komisi III waktu pengajuan sebelumnya, supaya frasa yang multi tafsir diperbaiki dengan mempertegas frasanya supaya tidak multi tafsir.
RUU Kamnas yang sebelumnya ditolak Komisi III, di ajukan kembali tanpa adanya perubahan draft sedikitpun. Dalam hal ini, pemerintah blunder. Publik menilai RUU Kamnas terkesan dipaksakan oleh pemerintah.
Kebetulan saya juga mengawal proses ini, meski saya bukanlah anggota DPR ataupun LSM. Draft RUU Kamnas yang pertama hingga yang terakhir saya juga mempunyai datanya. Terlihat disitu tidak ada perubahan draft sama sekali. Blunder kan pemerintah.
Saya pun mempelajari draft tersebut. Menurut saya benar yang mereka katakan bahwa frasa dalam pasal di RUU Kamnas sangat multi tafsir. Sangat berbahaya.
Saya setuju negara kita semakin kuat Bung. Tapi apakah harus memaksakan sesuatu yang tidak jelas dan berbahaya.
Karenanya, pemerintah harus segera mempertegas frasa-frasa yang multi tafsir tersebut, baru diajukan kembali ke komisi III.
Terima kasih Bung..
Salam Merdeka!! dari pecinta sejati Indonesia
Pak Gufron, ente dibayar berapa pak untuk melemahkan TNI?
BalasHapus