Pesawat Tua yang Jadi "Baru"

T-50 Golden Eagle

PESAWAT tua tak berarti tak layak pakai. Hal ini dapat kita lihat pada pesawat-pesawat yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yang sebagian besar memang telah berusia tua.

Dengan segala keterbatasan, pemeliharaan dan perawatan pesawat milik TNI AU dilakukan secara maksimal. Pemeliharaan dan perawatan oleh teknisi Indonesia tidak kalah oleh pemeliharaan teknisi luar negeri.

”Pesawat memang boleh tua, namun untuk pemeliharaan bisa disamakan dengan luar negeri,” kata Komandan Skuadron Teknik 022 Lanud Abdurrahman Saleh, Letkol Rudolf Buulolo, di Malang.

Untuk penanganan pesawat Hercules, misalnya, ada yang ditangani pihak luar dan ada yang ditangani oleh putra Indonesia sendiri, baik di Skuadron Udara 10 Bandung maupun di Skuadron Udara 32 Malang.

Pesawat Hercules sudah ada yang ditingkatkan kemampuannya, termasuk diubah mesinnya, dari Hercules tipe B, menjadi setara dengan Hercules tipe H. Kini, empat Hercules sudah ditingkatkan kemampuannya, dan lima lagi menyusul.

Keberadaan pesawat Hercules di jajaran TNI AU terbagi dua, di Skuadron Udara 31 Halim Perdanakusuma untuk tipe H bodi panjang dan di Skuadron Udara 32 Abdulrachman Saleh untuk tipe B dan tipe H bodi pendek serta dua tanker A-1309 dan A-1310.

Ada kebijakan baru, untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan akan ditangani di dalam negeri.  Selain sudah punya lisensi, penanganan di dalam negeri juga tidak kalah dengan penanganan di luar negeri.

 Pesawat Baru

Di jajaran TNI AU ada beberapa depo pemeliharaan dengan spesifikasi dan keahliannya masing-masing, yang meliputi Depo pemeliharaan 10 di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Depohar 20 dan Depohar 60 di Lanud Iswahyudi Madiun, Depohar 30 di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Depohar 40  dan Depohar 70 di Lanud Sulaiman Bandung, Depohar 50 Lanud Adisumarmo, Solo.

Guna memperkuat TNI AU, akan didukung dengan pesawat baru. Sangat membanggakan memang pernyataan KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat, bahwa pesawat tempur yang akan tiba tahun ini, dari Rusia dan Brasil, adalah untuk melengkapi alutsista TNI AU. Yakni dua jet tempur Sukhoi dari Rusia, dan empat EMB-314 Super Tucano dari Brasil.

Untuk pengadaan alutsista tahap berikutnya, hingga 2014 TNI AU akan mendatangkan total enam jet tempur Sukhoi, 16 unit Super Tucano, 16 unit T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan yang akrab disebut miniatur dari F-16, hibah 4 C-130 H dari Australia serta peningkatan kemampuan bagi beberapa pesawat C-130 dan 10 F-16, satu paket dengan hibah 24 F-16 dari Amerika.

Untuk Hawk MK-53 juga akan mengalami modernisasi, diganti dengan empat L-159B dari Ceko, Yak 130 dari Rusia, Aermacchi M346 dari Italia, dan Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China.

Pesawat baru memang benar-benar baru. Tapi pesawat lama yang telah ditingkatkan kemampuannya,  juga tidak bisa dianggap enteng, karena kemampuannya tidak kalah jauh dari pesawat baru.

Dengan pengadaan alutsista tersebut, TNI AU pada 2024 akan memiliki 180 jet tempur. Masih kata Marsekal Imam Sufaat, hal itu sebagai upaya TNI AU membangun kekuatan serta memodernisasi dan meregenerasi alutsista yang dimiliki saat ini. (Wiharjono-24)

(Suara Merdeka)

Senjata Api di PT Pindad Hilang

Pistol jenis Revover buatan PT Pindad (Foto: Iman Herdiana)

Sejumlah senjata api (senpi) buatan pabrik alutsista dalam negeri, PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, hilang. Kasus tersebut masih didalami dan diselidiki petugas Polrestabes Bandung.

Kepala Departemen Humas dan Hukum PT Pindad, Tuning Rudyati, membenarkan kehilangan tersebut. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa senpi yang hilang.

“Kami masih penjajakan dan masih dalam penyelidikan internal,” ucapnya kepada wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/8/2012).

Namun dia memastikan senjata hilang tidak sampai 20 pucuk seperti informasi yang sempat beredar. “Enggak sampai segitu, yang pasti kami masih menyelidikinya,” katanya.

PT Pindad, lanjut Tuning, juga masih berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengungkap kasus tersebut.

“Kami masih dalam tahap penyusunan dan koordinasi. Indikasi kehilangannya ada, tapi kami belum tahu,” tuturnya.

Sementara itu, sumber kepolisian membenarkan PT Pindad telah membuat laporan atas hilangnya tiga pucuk senpi jenis Revolver kaliber 38.

“Awalnya dari laporan masyarakat yang mengetahui ada senpi buatan Pindad di tangan sipil. Ketika ditelusuri, ternyata ada senpi yang hilang. Diduga itu dicuri,” kata sumber tersebut.

Seperti diketahui, PT Pindad memproduksi dua jenis senjata revolver yang diberi nama R1-V1 dan R1-V2. Kedua jenis senjata itu berkaliber 38 milimeter.(ton)

 PT Pindad Curigai Orang Dalam Terlibat Hilangnya Senjata Api

Ilustrasi

PT Pindad mencurigai seorang karyawannya yang berinisial WH terlibat kasus hilangnya sejumlah senjata api (senpi). WH yang bertugas sebagai staf di gudang PT Pindad sejak 1989 ini sudah dimintai keterangannya, dan tengah dalam pengembangan pihak penyidik.

“Ada aktifitasnya yang terekam di CCTV. Untuk WH masih kita kembangkan,” jelas Kepala Departemen Humas dan Hukum PT Pindad, Tuning Rudyati, Jumat (3/8/2012).

Menurutnya, aktifitas WH telah dipantau selama satu hingga bulan terakhir. Namun pihaknya belum bisa memastikan bagaimana kaitan WH dengan hilangnya senpi tersebut.

“Kita baru mencurigai (WH), berapa kali dan berapa banyaknya yang dicuri itu masih kita selidiki,” katanya.

Ditanya apakah WH masih bekerja di perusahaan alutsista berpelat merah itu, Tuning mengungkapkan hari ini WH tidak masuk kerja. Yang jelas, lanjut dia, siapapun orang dalam yang terbukti terlibat hilangnya senpi di PT Pindad akan mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Proses selanjutnya, kami serahkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.

Untuk mencegah ada kehilangan kembali, pihaknya akan melakukan pengamanan lebih dilingkungan PT Pindad. Salah satunya dengan membuat identitas baru bagi seluruh karyawan.

“Kita juga akan pisahkan kartu tanda pengenal, mana yang boleh dimasuki dan tidak. Selain itu kita akan foto ulang semua karyawan, yang pasti ada penambahan penjagaan,” pungkasnya.(ris)

(Okezone)

Komisi I DPR tunda pembahasan RUU Komcad

Jakarta (ANTARA News) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan (Komcad) yang diusulkan pemerintah akan ditunda pembahasannya oleh Komisi I DPR RI.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, dari hasil sosialisasi RUU Komcad itu, banyak pihak-pihak yang menolak RUU tersebut.

"Karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, LSM, maka Komisi I DPR RI belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah," kata Tubagus di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada 3 persoalan utama sehingga RUU Komcad belum dilanjutkan pembahasannya. Pertama, kata politisi PDI Perjuangan itu, banyak yang mempersalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan.

"Karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945 sehingga dibutuhkan dasar hukum yang kuat untuk membuat UU Komcad," jelas dia.

Kedua, ada beberapa pasal yang krusial dalam RUU Komcad tersebut. Misalnya, pasal 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi sehingga dianggap bertentangan dengan HAM.

Sedangkan pasal 8 tentang Wajib mengikuti mobilisasi untuk pegawai negrei, pekerja dan buruh minimal 5 tahun juga dinilai melanggar HAM.

"Masih ada pasal lain seperti soal hukuman/sanksi bagi yang tidak bersedia melaksanakannya serta pasal-pasal krusial lainnya," kata Tubagus.

Ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun kedepan dengan jumlah kekuatan sekitar 400 ribu orang prajurit.

"Ada yang mengusulkan, sebaiknya dana yang tersedia untuk wajib militer itu digunakan untuk perumahan dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan. Mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern," kata dia.

Sebenarnya tak perlu trauma dengan istilah wajib militer karena di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris. Hanya saja RUU Komcad harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM," pungkas Tubagus.(Zul)

(Antara)

Indonesia siap luncurkan roket RX-550

RX 550 LAPAN (Foto Audryliahepburn)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, mengatakan tahun ini Indonesia sudah siap meluncurkan roket RX-550 (Kaliber 550mm) dengan jangkauan 300 km yang akan membawa peralatan pengukur atmosfer.

"Kita sedang mengembangkan roket RX-550 dan siap meluncurkannya tahun ini," kata Menristek dalam jumpa pers tentang peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 di Jakarta, Jumat.

Roket RX-550 yang merupakan roket terbesar yang pernah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi bukti atas kemampuan bangsa Indonesia mengembangkan teknologi tinggi, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapan Bambang Tedjasukmana mengatakan, setelah Idul Fitri atau sekitar akhir Agustus hingga September pihaknya akan melakukan uji statik roket RX-550 untuk yang kedua kalinya.

"Uji statik roket ini merupakan uji di darat untuk mengetahui kinerjanya misalnya daya dorongnya saat akan tinggal landas, atau kemulusannya saat dinyalakan," katanya.

Setelah uji statik bisa dilalui, RX-550 akan diuji terbang, agar tahun depan roket ini bisa diluncurkan, ujarnya.

Untuk peluncuran tersebut, ujar Bambang, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemda Morotai, Maluku Utara, karena RX-550 akan diterbangkan dari Morotai yang lokasinya sangat bagus untuk peluncuran roket.

"Morotai itu langsung menghadap Pasifik, jadinya roket Sonda ini akan langsung dilepas di atas samudra Pasifik untuk keperluan pengukuran atmosfer," katanya.(D009)

(Antara)

Menhan Meninjau Data Center Kemhan RI

Jakarta – Disela-sela hari kerjanya, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, Kamis Pagi (2/8) menyempatkan untuk meninjau salah satu fasilitas sistem informasi data-data kedinasan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Data Center atau Sisfo Hanneg yang berada di Gedung Tendean, Kemhan Jakarta.

Menhan yang didampingi Karo TU Brigjen TNI Drs. Herry Noorwanto, M.A., Kapusdatin Kemhan, Brigjen TNI Akhmad Buldan, M.A, Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, dan Karoum Setjen Kemhan, Marsma, TNI Mochamad Sofiudin meninjau sarana prasarana Data Center yang dikelola oleh Pudatin Kemhan.

Menurut Kapusdatin Kemhan, Data Center atau sisfo hanneg ini adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk penerimaan, penyimpanan dan penyampaian data-data yang penting mencakup data personil, data logistik, data transportasi dan data-data lain untuk mendukung kedinasan Kemhan dan TNI.

Kapusdatin mengungkapkan Data Center yang baru saja di kembangkan tersebut dilengkapi dengan Teknologi Sistem Informasi, Geographic Information System (GIS). dan Bisnis Intelejen (BI).

Dijelaskan Kapusdatin, Teknologi Sistem Informasi, Geogrphic Information System (GIS) merupakan peta digital yang ditumpangi oleh data sebagai informasi pendukung yang dibutuhkan saat terjadi bencana alam dan bahaya lainnya. “ Misalnya saja terjadi bencana di suatu tempat, dan pada saat dilokalisir melalui informasi dari satuan-satuan didaerah maka akan terlihat di sekitar daerah itu apa saja yang bisa diberdayakan untuk mengantisipasi bencana tersebut,” Ungkap Kapusdatin.

Sementara itu terkait teknologi Bisnis Intelejen (BI), bertujuan untuk mengelola arus informasi data yang diterima dari Pusat Pengolahan Data setiap Angkatan yang ada di daerah, sampai kepada pimpinan Kemhan dan TNI untuk mengambil suatu keputusan.“ Disebut Bisnis Intelejen adalah suatu proses kerja atau manajemen sistem informasi pada setiap Satker di internal Kemhan dan TNI yang telah didukung oleh teknologi informasi yang tercanggih,” Jelas Kapusdatin.

Disamping itu Data Center juga sudah di lengkapi dengan beberapa pengamanan baik perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencegah ancaman bahaya kejahatan yang bersifat Cyber Crime ataupun yang ditimbulkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kapusdatin berpendapat selain dari sisi teknologi komputer, kerawanan kejahatan bisa terjadi dari sisi SDM sebagai operator yang bisa dan kapan saja mengeluarkan data-data rahasia kepada publik.

Kapusdatin mengharapkan, dengan adanya fasilitas Data Center saat ini, seluruh Satker yang ada di bawah Kemhan dan TNI khususnya yang ada di daerah bersedia untuk menyampaikan data-data ataupun informasi terkait kepentingan pertahanan dan keamanan. Selain itu diharapkan juga diantara satker-satker antar Kemhan dan TNI dapat berkoordinasi melalui sistem yang dibangun pada Data Center dalam rangka menyajikan data dan informasi kepada pimpinan.

Kapusdatin mengungkapkan rencana kedepannya, juga akan dibangun infrastruktur dan jaringan sistem informasi yang berguna sebagai fasilitas pengelolaan data antara Kemhan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga pemerintah terkait.

(DMC)

Pangkalan AS Tak Intervensi RI

TNI AU-RAAF

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pembangunan pangkalan militer AS di Darwin tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Kedua negara tersebut bahkan menjalin kerjasama erat di bidang kemanusiaan.

"Kami sudah menerima klarifikasi dari Amerika dan Australia bahwa pembangunan pangkalan tersebut tak mengancam kedaulatan Indonesia. Kapuskom (Kepala Pusat Komunikasi) Publik Kemhan sudah memastikannya dengan mengunjungi pangkalan tersebut," kata Purnomo usai bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa dan wartawan di Jakarta, Kamis (2/8).

Tampak hadir, diantaranya, Pemred Kompas Rikard Bagun, Pemred Suara Karya Ricky Rachmadi, Redpel Koran Jakarta Suryadi, Pemred Jurnas Asro Kamal Rokan, Pemred Metro TV Elman Saragih, Dirut TVRI Farhad Syukri, Pemred Arief Suditomo, Kepala Biro Aljazera Jakarta Sohaib Jassim dan lain - lain. Sedangkan, Menhan sendiri didampingi, diantaranya Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin, Sekjen Marsdya TNI Eris Herryanto.

Menhan mengatakan, hubungan kedua negara itu pada prinsipnya telah tertuang dalam kesepakatan Lombok Treaty. Dia menegaskan, hubungan Indonesia dengan Australia selama ini berjalan baik. Kedua negara tersebut bahkan konsen dalam kerjasama kemanusiaan seperti perlindungan terhadap warga negara yang mengalami musibah di laut.

"Seperti illegal migrant yang butuh pertolongan di laut. Ini masalah rescue yang diperlukan. Kalau terjadi di perairan Australia, yang menangkap signal di Indonesia dia yang turun, dan sebaliknya,"ucap Menhan.

Selain itu, tambah Menhan,kedua negara itu juga melakukan joint patrole seperti yang telah dilkaukan di Laut Timor. "Hubungan Indonesia-Australia bagus. Dikatakan, Australia menghormati Indonesia,"ujarnya.

(Suara Karya)

TNI Segera Diperkuat Pesawat Tempur Sukhoi Generasi 4,5

Su-27 SKM TNI AU (Foto RAAF)

Jakarta: Modernisasi militer terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam waktu dekat, dua unit pesawat tempur jenis Sukhoi Generasi 4,5 akan tiba di Tanah Air.

"Sekarang sedang dalam pembuatan di Korea Selatan di mana 27 teknisi dari Indonesia juga ikut di sana. Sudah tujuh bulan ini mereka di sana, ada dari PT Dirgantara Indonesia, ITB, dan TNI-AU. Akhir tahun ini akan tiba dua unit," ujar Kapuskom Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (3/8).

Sukhoi Generasi 4,5 itu, kata dia, merupakan pengembangan teknologi Sukhoi generasi 4 yang sudah dimiliki Indonesia saat ini. "Tentu saja ini ada kemajuan dalam teknologi, baik dari sisi daya jelajah, kecepatan, manuver yang lebih canggih. Setara dengan F-35 yang dimiliki Amerika Serikat saat ini," jelas Asrind.

Ia menambahkan, pabrikan di Korea Selatan secara keseluruhan sedang mengerjakan 50 unit pesawat Sukhoi yang rencananya selesai pada 2050. "Dalam kesepakatan, untuk kita jumlahnya 50 Sukhoi, itu pengerjaannya sampai 2050. Jadi kita tunggu saja," tambahnya.

Asrin menjelaskan, pengadaan pesawat tempur itu sejalan dengan Rencana Strategis Pengembangan Postur Pertahanan Nasional yang mengutamakan modernisasi militer pada alat utama sistem persenjataan (alutsista) bergerak seperti pesawat tempur, main battle tank, dan kapal selam. "Kita tidak bisa main-main dengan pertahanan. Kalau alat-alat pertahanan semakin canggih, kita juga akan makin disegani," tandas Asrin.

(MetroTVNews)

Ini berita salah data apa ketik ya? ko sukhoi di Korea???

Satuan Kapal Ranjau Koarmabar Gelar Geladi Tugas Tempur

KRI Pulau Rangsang j(Foto: den_bgs79)

SATUAN Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Satran Koarmabar) dalam rangka persiapan Latihan Armada Jaya XXXI/2012 melaksanakan persiapan personel dan kesiapan unsur Kapal Perang Satran Koarmabar.

Komandan Satuan Kapal Ranjau Koarmabar (Dansatranarmabar), Kolonel Laut (P) Eko Wahyono mengatakan persiapan personel dan unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) melaksanakan latihan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) serta Geladi Tugas Tempur Tingkat II (L2).

Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letkol Laut Agus Cahyono dalam siaran persnya, Jumat (3/8), mengatakan untuk kegiatan persiapan personel diberikan materi latihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mental Anak Buah Kapal (ABK) KRI Pulau Rangsang (PRG-727) dalam melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) secara bertingkat dan berlanjut.

Hal tersebut untuk menjaga kesiapan dan naluri tempur pengawak alat utama (Alut) secara optimal ABK KRI Pulau Rangsang (PRG-727). Selanjutnya selesai melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) dilanjutkan dengan kegiatan berlayar dalam rangka melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat II (L2) di perairan Kepulauan Riau.

Kegiatan latihan secara bertingkat dan berlanjut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam mengawaki kapalnya dalam kondisi kesiapan tempur yang optimal.

(Jurnas)

Saatnya Industri Pertahanan Indonesia Berkiblat ke India

MUMBAI - India dalam dua dekade ini tidak hanya dipandang sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Kini, India juga dianggap sebagai negara dengan kekuatan bersenjata yang sangat diperhitungkan negara-negara lain.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI (KBRI) di India, Letkol Laut I Putu Arya Angga Suardika mengungkapkan, India banyak bekerjasama dengan Rusia dalam bidang persenjataan, termasuk untuk pengembangan industri pertahanan. "Saat ini India adalah negara dengan anggaran terbesar untuk mengimpor industri pertahanan," kata Putu pada sela-sela acara kunjungan Ketua DPR RI Marzuki Alie di India, Kamis (2/7).

Putu menjelaskan, India terlibat dalam empat kali peperangan melawan Pakistan terkait konflik wilayah di Kashmir. Karenanya pula, kata Putu, India terus berupaya mengembangkan industri pertahanannya agar tidak tergantung pada negara lain.

"India terus memperkuat industri pertahananannya. Kita perlu mencermati hal ini," ucapnya.

Sedangkan Duta Besar RI untuk India, Andhi M Ghalib menyatakan bahwa India telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan pertahanan yang diperhitungkan di dunia. India, kata Ghalib, sudah mampu menciptakan peluru kendali (rudal) antarbenua bernama Agni dengan radius jelajah hingga 5000 mil. "India ini bangsa yang cerdas, termasuk dari segi pertahanan," ucap Ghalib.

Pensiunan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal itu pun menyarankan pemerintah Indonesia agar mulai belajar dari India dalam pengadaan persenjataan. Jika perlu, lanjut Ghalib, Indonesia mengubah mindset tentang persenjataan yang selama ini hanya berkiblat ke Eropa menjadi ke India.  "Komisi I DPR yang membidangi pertahanan bisa mendorong hal ini," sebutnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR, Sidharto Danusubroto mengaku setuju dengan pandangan Ghalib. "Bukan hanya dalam hal senjata, tapi juga segalanya. Jangan kita hanya beralih ke look east, tapi langsung look India!" cetusnya.

Sedangkan Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, Indonesia harus mengembangkan industri-industri strategisnya. "Mindset-nya jangan hanya membeli, tapi bagaimana kita bisa membuat dan memberdayakannya," ucapnya.(ara/jpnn)

(Jpnn)

RI-Australia Tingkatkan Kerja Sama Militer

Empat Sukhoi TNI dikawal dua Hornet RAAF saat tiba di Darwin untuk mengikuti latihan bersama Pitch Black 2012. (Foto: RAAF)

Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pihaknya akan tetap menjalin kerja sama dengan militer Australia. Dalam waktu dekat, lanjut dia, kerja sama akan semakin dikukuhkan dengan pertemuan bilateral.

Menurut dia, kerja sama itu tidak akan mengancam kesatuan Indonesia. "Justru malah semakin menguatkan," ungkapnya saat melakukan temu wartawan usai ucara "Silaturahmi Menhan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa", di kantornya, Kamis (2/8).

Dalam kerja sama itu juga, kata Menhan, guna meningkatkan pengamanan dalam kasus-kasus darurat yang terjadi di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Kegiatan tersebut adalah berupa penanganan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal laut.

Tak hanya itu, kata Purnomo, kerja sama juga akan bergerak pada ranah penduduk ilegal. Menurut dia, Indonesia akan melakukan penanganan apabila ada imigran yang terdampar di laut. "Jika yang imigran terdampar di perairan Australia, tapi yang menangkap signal Indonesia, maka Indonesia akan melakukan penanganan," katanya.

Upaya tersebut, dilaksanakan kedua belah negara melalui patroli gabungan yang telah dilakukan di Laut Timor. Pada upaya tersebut, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto, Indonesia menerjunkan Basarnas.

Menurut dia, kerja sama lebih lanjut akan dilakukan pada pertemuan yang akan dihelat 1 September nanti. "Pertemuan itu juga akan membahas detail kerjasama, termasuk penempatan kapal yang bermasalah. Apakah akan ditempatkan di Indonesia atau tidak," ungkapnya.

(Republika)

Berharap Bisa Lampaui 1 Miliar Dollar AS

Sejak menjadi negara sendiri, 20 tahun silam, Ukraina memang sudah menjalin kerja sama dengan berbagai negara. "Termasuk dengan Indonesia," kata Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil, kemarin, dalam perbincangan dengan Kompas.com di Kedutaan Besar Ukraina, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Volodymyr Pakhil Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia

Ukraina awalnya memang menjadi salah satu negara bagian Uni Soviet. Pascaruntuhnya Uni Soviet pada 1991, Ukraina pun memproklamasikan diri menjadi negara merdeka. "Pada 11 Juni 2012, Ukraina dan Indonesia merayakan 20 tahun hubungan diplomatik," kata Pakhil.

Dalam kerangka hubungan diplomatik itu, lanjut Pakhil, kerja sama perdagangan kedua negara memang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Menurut catatan pria kelahiran 14 Agustus 1960 ini, sampai dengan 2011, transaksi perdagangan kedua negara mencapai angka 1 miliar dollar AS.

Tentunya, imbuh, Pakhil, pada masa mendatang, angka tersebut bisa merangkak naik. Pasalnya, di samping kerja sama perdagangan bidang metalurgi, kimia, penyulingan minyak bumi, hingga pembangunan kapal serta komoditas lainnya, nilai perdagangan antara Ukraina dan Indonesia bisa terdongkrak lewat bisnis perlengkapan militer. "Apalagi, Indonesia tengah berupaya membenahi dan memperbarui angkatan bersenjatanya," kata pakar hukum lulusan Lviv State University pada 1984 yang ditunjuk Presiden Ukraina Viktor Yanukovich menjadi Dubes untuk Indonesia pada Februari 2012 ini.

 Industri militer

Ukraina, terang Pakhil, menjadi salah satu ikon industri militer sejak era Uni Soviet. Adalah Kharkiv, kota terbesar kedua setelah ibu kota Kyiv, yang sampai kini menjadi basis industri militer.

Kota seluas 310 kilometer persegi ini berada di timur laut Ukraina. Menurut catatan sejarah, tokoh Ivan Karkach yang pada 1654 mulai membangun kota ini. Kharkiv yang berada di ketinggian 152 meter di atas permukaan laut itu cuma 45 kilometer dari perbatasan dengan Rusia.

Di Kharkiv, sampai sekarang, ada kompleks industri militer yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Ukraina. Di dalam kompleks itu ada 85 organisasi ilmiah yang fokus pada pengembangan persenjataan dan peralatan militer dengan penggunaan berbeda.

Salah satu bagian dari kompleks itu adalah industri kedirgantaraan. Di situ ada 18 biro desain dan 64 perusahaan.

Lalu, bagian lain adalah industri maritim. Di dalamnya ada 15 lembaga penelitian dan pengembangan, 40 biro desain, dan 67 pabrik. Rancangan yang sudah terwujud di bidang ini adalah kapal penjelajah berat serta kapal ukuran besar dan kecil bersenjata peluru kendali antikapal selam.

Sementara itu, masih menurut Pakhil, pada industri roket di kompleks tersebut, rancangan dibuat oleh 6 biro desain. Kemudian, roket, proyektil, rudal, dan amunisi diproduksi oleh 28 pabrik.

Tak cuma itu, Ukraina, tutur Pakhil, adalah produsen besar peralatan militer tank. Di Kharkiv pula, Ukraina membuat main battle tank (MBT) Bulat. "Kami menawarkan tank jenis ini ke Indonesia," kata Pakhil.

MBT Bulat yang berbobot 45 ton tersebut awalnya adalah tank legendaris Uni Soviet kelas T-64 karya Alexander A. Morozov pada 1960an. Sebelumnya, T-54 adalah generasi pertama kelas tersebut.

MBT Bulat Ukraina

Varian lain dari kelas T adalah T-72 dan T-80. Sampai sekarang, tank-tank kelas T masih menjadi andalan militer negara-negara bekas Uni Soviet seperti Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, dan Uzbekistan.

Bulat yang diproduksi oleh perusahaan negara Ukraina, Ukrspecexport, kini komplet dengan senjata otomatis antipesawat udara. Senjata ini terintegrasi secara digital.

Mengklaim Bulat lebih murah harganya ketimbang tank-tank MBT buatan negara-negara Eropa Barat, Ukraina, lanjut Pakhil, bahkan sudah siap mengirimkan 50 unit Bulat ke Indonesia tahun ini, andai Indonesia menerima penawaran dimaksud. "Dengan bujet 280 juta dollar AS yang dimiliki Indonesia, lebih dari 100 unit MBT Bulat bisa menjadi bagian dari sistem pertahanan militer Indonesia," demikian Volodymyr Pakhil.

(Kompas)

KRI Dewaruchi Enam kali Singgah di Spanyol

KRI Dewaruci untuk yang ke- enam kalinya singgah di negara Spanyol bertepatan dengan awal Agustus (1/8) 2012 tiba di dermaga Pelabuhan Cadiz Spanyol dengan di sambut oleh Atase Pertahanan Darat Kolonel (CAJ) Erry Herman, Protokol Angkatan Laut Spanyol dan staf KBRI.

Ke- enam kali tersebut masing-masing di tahun 2003 singgah di kota Cadiz dan Malaga saat Komandan KRI Dewaruci di jabat oleh Letkol Laut (P) Didin Zaenal.A, kemudian tahun 2005 KRI DWR di bawa oleh Letkol Laut (P) Sutarmono singgah di kota La Coruna, sedangkan tahun 2010 oleh letkol Laut (P) Suharto singgah di Malaga dan Cadiz dan di tahun ini dengan Komandan Letkol Laut (P) Haris Bima Bayuseto singgah di Cadiz.

Dengan seringnya singgah di Spanyol tentunya banyak warga/ masyarakat spanyol yang sudah kenal dengan KRI Dewaruci, sehingga di harapkan selama tiga hari singgah di Cadis KRI DWR akan banyak yang mengunjunginya terutama saat open ship berlangsung.

Sesaat setelah merapat di dermaga Komandan KRI Dewaruci mengadakan kunjungan ke Kantor Perwakilan Pemerintahan Spanyol di kota Cadiz, kunjungan ke Wali Kota Cadiz dan ke Deputi Provinsi. Dalam kewempatan tersebut Komandan KRI DWR menyampaikan missinya sebagai Duta Bangsa untuk lebih mempererat kerja sama ke dua negara yang telah terjalin selama ini, di samping itu juga menyampaikan bahwa KRI DWR kali ini singgah di Cadiz dalam rangka perjalanan keliling dunia yang ke dua.

Menjelang berakhirnya kunjungan ucapan terima kasih juga di sampaikan oleh Komanadan karena KRI DWR telah diterima dengan baik di kota Cadiz, kemudian penyerahan cindera mata berupa plaket dari Dan KRI kepada masing- masing Pejabat/ instansi yang di kunjunginya.

Selama singgah di Cadis telah disusun berbagai kegiatan lainnya antara lain Tour bersama di kota Sevilla dimana seluruh Prajurit KRI Dewaruci bersama-sama dengan Komandan melaksanakan kegiatan tersebut kecuali yang sedang dinas jaga, kesesokan harinya akan diadakan tatap muka dengan Dubes RI Madrit di kapal di lanjutkan dengan buka puasa bersamadi kapal dan pada Jumat akan di adakan coctail party.

(Dispenarmatim)

RI Tingkatkan Kerjasama dengan Timteng

JAKARTA — Perubahan iklim politik pasca transisi pemerintahan di sejumlah negara Timur Tengah menuntut negara tetangga merevisi sekaligus meningkatkan kembali hubungan kerjasama bilateral.

Melihat kondisi itu, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan segera meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

“Mungkin hal ini adalah peluang bagi Indonesia. Kami tetap akan membahas itu ke depan, di mana wakil menteri kami akan kesana,” ujar Purnomo Yusgiantoro, Kamis (2/8) malam.

Purnomo mengakui segala bentuk kerjasama yang akan direvisi diantara pihak terkait sangat bisa berubah dalam berbagai kemungkinan. Namun sangat mungkin kerjasama yang akan terjalin antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah adalah kerjasama di bidang pertahanan. “Di antaranya untuk melihat kemungkinan kerjasama pertahanan,” tuturnya.

(Harian Terbit)

TNI Prioritaskan Pengadaan Pesawat & Kapal Selam

Sukhoi TNI AU di Darwin (Foto RAAF)

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI akan diarahkan pada pengadaan pesawat tempur dan kapal selam.

Hal ini sesuai dengan rencana strategis yang telah dicanangkan Kemhan untuk periode 2010-2024. "Untuk mewujudkan profesionalitas TNI, tentunya Alutsista yang digunakan harus memehuhi standar spesifikasi teknis sesuai kebutuhan TNI sebagai pengguna," ujar Purnomo di sela-sela acara buka puasa bersama wartawan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2012).

Purnomo menjelaskan, Kemhan sesuai tugas dan fungsinya telah menyusun Minimum Essential Force sebagai tahapan pembangunan postur pertahanan negara yang dilaksanakan selama tiga periode rencana strategis (Renstra), yaitu pada 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Dalam kesempatan ini, Purnomo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada insan pers yang telah membantu menyosialisasikan program-program Kemhan ke khalayak luas.

Hadir dalam acara buka puasa bersama, para pejabat Eselon I dan II dan staf Kementerian Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, dan Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono.

(Okezone)

Koarmatim Siap Amankan Perbatasan Wilayah laut

Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), siap mengamankan perbatasan wilayah laut dalam gelar latihan Manuvra Lapangan (Manlap) unsur-unsur laut dan udara, yang tergabung dalam Latihan Pratugas Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut tahun 2012 di Sekitar laut Jawa, Kamis (02/8). Gladi tempur laut itu dilaksanakan selama tiga hari, mulai 31 Juli hingga berakhir hari ini, Kamis (2/8).

Manlap Pratugas Satgas Opspamtas Laut tahun 2012, melibatkan 8 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yaitu KRI Oswald Siahaan-354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, KRI Frans Kaisiepo-368, KRI Diponegoro-365, KRI Untung Surapati-372, KRI Layang-805, KRI Arun-903 dan sebuah kapal selam yaitu KRI Nanggala-402.

Selain unsur laut, dalam latihan tersebut juga melibatkan unsur udara yaitu sebuah Pesawat Udara (Pesud) jenis Cassa dan sebuah Helikopter Bolcow dari Pusat Penerbangan Angakatan Laut (Puspenberbal) Juanda Surabaya.

Selama tiga hari di laut, unsur KRI dan Pesud melaksakan beberapa serial latihan peperangan laut diantaranya melawti medan ranjau Mine Fild Transit (Mft), pertempuran bahaya udara Air Defence Exercise (Adek), Manuvra Taktis (Mantak), komunikasi dengan isyarat bendera (Falg Hoist) dan isyarat menggunakan sinar atau cahaya (Flahsex) dan penembakan senjata artileri Gun Exercise (Gunex).

Gladi tempur laut selanjutnya adalah tindakan unsur laut dan udara dalam menanggulangi aksi kejahatan dan terorisme di laut Maritime Interdiction Operation (MIO) dengan mengerahkan tim Visit Boarding Search and Seizure (VBSS), dalam Bording Exercise (Bordex).

Guna meningkatkan kesiapan personel KRI dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kebocoran kapal, juga telah dilaksanakan Peran Penyelamatan Kapal (PEK) atau Damage Control Exercise (Dcex). Tak kalah pentingnya dalam konvoi kapal perang dalam pertempuran laut tersebut, adalah kemampuan untuk melaksanakan bekal ulang di laut atau Relenisment At Sea Approach (Rasap).

Gladi Manlap itu dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas Laut tahun 2012 Kolonel laut (P) Rahmat Eko Rahardjo yang sehari-hari mejabat sebagai Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Koarmatim.

Latihan Pratugas Satgas Operasi Perbatasan Laut ini, merupakan salah satu upaya TNI AL khususnya Koarmatim untuk selalu memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan, baik personel maupun alutsistanya dalam menjawab tantangan tugas dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berbatasan dengan negara lain

(Dispenarmatim)

Modernisasi Alutsista TNI AD Untuk Mencapai Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum

Oleh Mayjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc, M.PA (Asrena Kasad)

 Pendahuluan.

Pembangunan kekuatan TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (based defence capabilities), kekuatan dan gelar satuan sehingga pembangunan kekuatan TNI AD utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan kekuatan TNI AD maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah guna tercapainya pemantapan satuan yang diharapkan dengan memiliki daya tangkal yang mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu lebih kurang lima sampai dua puluh tahun ke depan.  Adapun modernisasi Alutsista yang diharapkan secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.      

Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.

 Kondisi Alutsista TNI AD Saat Ini.

Alutsista mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Meskipun kita mengenal istilah ”the man behind the gun”, yaitu menempatkan manusia/prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran (perang), namun ke depan seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain unsur manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam memenangkan pertempuran, maka teknologi persenjataan militer yang kita miliki juga sangat mewarnai kemenangan dalam suatu pertempuran.

Para pakar ilmu perang dewasa ini menggolongkan peperangan dalam empat generasi (Generation Warfare/GW), yaitu peperangan generasi pertama (1GW) yang sangat mengandalkan kekuatan manusia, peperangan generasi kedua (2GW) adanya penggunaan senapan dan meriam sebagai respon atas perkembangan teknologi senjata, peperangan generasi ketiga (3GW) yang banyak mengandalkan keunggulan teknologi senjata dan teknologi informatika, serta peperangan generasi keempat (4GW), peperangan asimetris dan non-linier yang menggunakan seluruh sarana prasarana dan sistem senjata, yang ditujukan untuk menghancurkan kemauan bertempur musuh[1].

Dalam peperangan ini menunjukkan adanya eskalasi peningkatan penggunaan kekuatan teknologi persenjataan dari generasi ke generasi. Pengadaan teknologi persenjatan yang semakin modern dan canggih, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi suatu negara, agar dapat memenangkan suatu peperangan. Teknologi persenjataan yang kita kenal dengan Alutsista merupakan peralatan militer yang digunakan untuk pertempuran, yaitu meliputi kendaraan tempur, senjata dan pesawat terbang beserta peralatan pendukungnya.

Kondisi Alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat saat ini, pada umumnya sebagian besar adalah pengadaan lama, yang dibuat antara Tahun 1940 s.d 1986. Sebagian besar Alutsista ini suku cadangnya tidak tersedia dan bahkan pabrik pembuatnya sudah tidak memproduksi lagi.

Sedangkan Alutsista TNI Angkatan Darat yang termasuk kategori pengadaan baru adalah Alutsista TNI Angkatan Darat yang dibuat antara Tahun 1993 s.d 2007.  Alutsista pengadaan baru ini secara umum kondisinya baik dan siap operasional, antara lain yaitu Panser Panhard, Panser VAB-NG, Tank Scorpion-90, Tank Stormer, Panser APR1  V1  dan  Panser  APS2  V1  (untuk  Satuan Kavaleri).

Pesawat Terbang Britten Norman dan Pesawat Terbang Bufallo (untuk Satuan Penerbad). Meriam Kal 155 mm (untuk Satuan Armed),  Meriam Kal 23 Zurr Giant Bow dan Rudal Grom (untuk Satuan Arhanud), Helikopter MI-35 P dan Pesawat Terbang MI-17 V-5 (untuk Satuan Penerbad)[2].

 Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat.    

Sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat diarahkan untuk memelihara seluruh Alutsista pengadaan lama dan melaksanakan pengadaan alutsista baru untuk rematerialisasi dan pengisian satuan baru. Untuk pengadaan alutsista ini, dilaksanakan dengan mengutamakan produksi dalam negeri bekerjasama dengan BUMNIS, yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut sesuai prioritas kebutuhan.

Modernisasi Alutsista melalui pengembangan secara bertahap yang diarahkan pada peremajaan persenjataan, menjadi pusat perhatian Pemerintah. Presiden RI dalam Rapat Kabinet Paripurna pada tanggal 4 Oktober 2010, menyampaikan rencana Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force atau MEF) TNI 2010-2014[3], yang membahas khusus tentang upaya percepatan modernisasi Alutsista yang dimiliki TNI, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Kebijakan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan merealisasikan alokasi anggaran tahun pertama pada Renstra II TNI 2010-2014 sebesar Rp. 50 Trilyun.

Salah satu kebijakan strategis yang saat ini sedang berjalan adalah Pemerintah akan membangun kekuatan pokok minimum TNI (MEF), baik melalui pengadaan dari luar negeri maupun melalui Revitalisasi Industri Pertahanan.  Sejumlah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dilibatkan dan ditingkatkan produktivitasnya, seperti PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Pindad, PT. PAL dan PT. LEN. Pembangunan MEF ini akan menjadi program yang berkelanjutan, menuju terwujudnya Postur Ideal TNI.

Adapun sasaran kegiatan pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan adalah : Pemeliharaan Alutsista, guna meningkatkan kesiapan operasional satuan yang akan melaksanakan tugas operasi maupun untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan. Pengadaan Alutsista baru untuk mengisi satuan yang baru dibentuk, mengisi kekurangan yang ada maupun untuk mengganti Alutsista yang sudah tidak layak operasional. Mempertahankan kekuatan Alutsista yang ada dengan melaksanakan repowering maupun retrofitting Alutsista serta pengadaan suku cadang guna meningkatkan kesiapan operasional.

Mencermati kondisi Alutsista saat ini, dihadapkan dengan sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat, Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat ke depan adalah : Pertama pengadaan Alutsista dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia baik pada PPPA TNI Angkatan Darat maupun dana Kredit Export (KE). Hal ini berpedoman kepada rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat jangka panjang (Postur TNI Angkatan Darat)[4] dan jangka sedang/menengah (Renstra TNI Angkatan Darat) [5]. Kedua prioritas pengadaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satuan yang baru dibentuk dan mengganti materiil yang sudah tidak layak operasi. Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia, maka pengadaan diprioritaskan pada materiil yang sangat dibutuhkan untuk operasional satuan dan memenuhi kebutuhan minimal satuan sehingga masih memungkinkan untuk mendukung tugas pokok satuan. Ketiga Terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi Alutsista yang ada, termasuk Alutsista pengadaan lama, agar tetap dapat dimanfaatkan, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan.        

 Peran Industri Strategis Dalam Pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat.

Pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat melalui industri strategis dalam negeri merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Industri strategis dalam negeri sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat. Ditinjau dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun hasil produksinya tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk itu maka industri dalam negeri ini perlu diberdayakan agar teknologi persenjataan yang kita miliki juga mampu bersaing dengan negara-negara lain, serta mengurangi ketergantungan kita terhadap alususta dari luar negeri.

Beberapa pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat yang dipenuhi melalui kerjasama dengan industri strategis dalam negeri diantaranya adalah pengadaan Pistol (Pistol P1, Pistol P2, Pistol isyarat dan Pistol Mitraliur (PM 1), Senapan (SS1 V1, SS1 V2, SS1 V3, SS1 V3 popor lipat, SS1 V5 Raider, SS2 V1, SS2 V2, SPR) dengan PT. Pindad. Dengan PT. Pindad, TNI Angkatan Darat juga melakukan kerjasama dalam pengadaan Munisi Kaliber Kecil /MKK  (Mu Kal. 9 mm, Kal. 5,56 mm, Kal. 7,62 mm, Kal. 12,7 mm dan Mu Isyarat) dan Kendaraan Tempur Panser (APS 6x6 dan rencananya APS 4x4).

Sementara itu, dengan PT. DI melakukan kerjasama dalam pengadaan Pesawat Terbang (Bell-412, Bolcow-105 dan Cassa-212). Sedangkan dengan PT. LEN dan PT. Dahana, TNI Angkatan Darat melaksanakan kerjasama dalam pengadaan alat komunikasi dan bahan peledak[6]. Dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, TNI Angkatan Darat selalu menuntut disediakannya fasilitas berupa TOT (Transfer of Technology) dengan industri dalam negeri, sehingga kita mampu melaksanakan perbaikan sendiri dan secara bertahap kita mampu untuk memproduksinya di dalam negeri. Disamping itu, dalam beberapa pengadaan alutsista, kita menuntut dilaksanakannya produksi didalam negeri atau penggunaan local content dengan prosentase yang lebih tinggi.  Kebijakan semacam ini merupakan suatu upaya untuk lebih mempercepat kemandirian industri dalam negeri.

Pelaksanaan pemenuhan Alutsista melalui proses pengadaan dalam negeri dan pengadaan luar negeri sampai saat ini telah berhasil meningkatkan kemampuan Alutsista di satuan jajaran TNI Angkatan Darat, namun masih belum memenuhi kebutuhan standar minimal, bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan kekuatan seperti yang tercantum dalam Renstra TNI Angkatan Darat 2010-2014. Dalam Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, maka prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada terwujudnya MEF TNI AD.   Pengertian MEF disini adalah suatu standar kekuatan  pokok dan minimum TNI AD yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI AD dalam menghadapi ancaman aktual[7].

Dengan demikian, maka peran industri dalam pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat menjadi sangat strategis untuk mencapai standar minimal yang ideal, yang harus dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, sesuai Postur TNI. Hal ini  juga sebagai penjabaran dari Visi dan Misi TNI, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, tentang Revisi Kebijakan Strategis TNI Tahun 2010-2014, dimana visi TNI adalah terwujudnya TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh, dengan misi, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa,  mewujudkan pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan menuju MEF secara bertahap[8].

 Upaya Percepatan Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat.

Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dilakukan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris, guna menghemat anggaran pemeliharaan. Untuk mewujudkan modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dibutuhkan adanya kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat.

Modernisasi ini untuk mewujudkan pembangunan postur TNI AD yang meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, menuju  MEF secara bertahap.  Dalam mewujudkan kemampuan, gelar dan kekuatan menuju MEF, TNI Angkatan Darat mengacu pada MEF TNI dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu (capability based planning) termasuk pentahapannya, harus sesuai dengan program pembangunan Kekuatan Pokok Minimum yang telah dicanangkan Pemerintah dan diharapkan terealisasi pada tahun 2024.   Upaya mewujudkan MEF ini terbagi dalam tiga tahap perencanaan strategis (renstra) yaitu Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).

Selanjutnya, dalam upaya menuju postur MEF, pengelolaan Alutsista TNI dilakukan dengan penghapusan, mempertahankan alutsista yang dimiliki, dan pengadaan. Pembangunan MEF TNI tersebut juga diikuti dengan peningkatan SDM TNI, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi Alutsista beserta pengawakannya, serta pengerahan unsur-unsur operasional yang lebih efektif.  Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan sebaik mungkin[9].

Dengan demikian untuk mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Darat yang tangguh dan handal, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah melakukan memodernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana pembangunan Postur Pertahanan dan Postur TNI, serta Postur TNI Angkatan Darat 20 tahun mendatang.  Hal ini disebabkan karena kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat yang modern akan sangat menentukan dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat.

Oleh karenanya, dalam modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat perlu dihitung secara cermat kebutuhan Alutsista yang diperlukan dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Berkaitan dengan masalah dukungan anggaran, untuk pengadaan Alutsista dalam rangka percepatan menuju MEF 2010-2014, TNI AD mendapatkan rencana alokasi anggaran baik yang dari KE, PDN maupun dari ON TOP dengan rincian sebagai berikut :

- Kredit Ekspor : TA 2011 dari jumlah USD 5,5 jt untuk Kemhan/TNI alokasi untuk TNI AD sebesar USD 1,168 jt.

- PDN : TNI AD mendapatkan alokasi anggaran dari pinjaman dalam negeri sebesar 200 M setiap tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

- ON TOP : Dalam rangka percepatan menuju MEF 2010 - 2014  Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran

Kepada Kemhan/TNI sebesar Rp 50 T. Dari alokasi tersebut TNI AD mendapatkan alokasi sebesar Rp 11.5 T yang dibagi dalam empat tahun dengan rincian ; Tahun 2011 sebesar Rp 2.5 T dimana Rp 600 M masuk dalam APBN dan Rp 1,9 T dalam APBNP, Tahun 2012 Rp 2.75 T, Tahun 2013 Rp 3.0 T dan Tahun 2014 Rp 3.25 T dimana selain untuk alutsista, anggaran tersebut juga setiap tahunnya dialokasikan sebesar 15 % untuk pembangunan fasilitas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dalam masalah anggaran ini, selanjutnya dapat dilihat perbandingan alokasi anggaran yang diterima TNI Angkatan Darat dari total sebesar Rp. 21,506 Trilyun pada Tahun Anggaran 2011 dan sebesar Rp. 30,297 Trilyun Tahun Anggaran 2012.

Jenis Belanja
TA. 2011
TA. 2012
Belanja Pegawai
Rp. 16,357 Trilyun
Rp. 24,847 Trilyun
Belanja Barang
Rp.   2,613 Trilyun
Rp.   2,891 Trilyun
Belanja Modal
Rp.      858 Trilyun
Rp.   2,557 Milyar
PHLN/KE
Rp.   1,678 Trilyun
-
Jumlah
Rp.   21,506 Trilyun
Rp.   30,297 Trilyun

Disini jelas bahwa sebagian besar anggaran yang diterima oleh TNI Angkatan Darat digunakan untuk belanja pegawai.

 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Darat ke depan.

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk pengadaan maupun pemeliharaan Alutsista yang ada sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai TOP/DSPP dan rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat  yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Postur TNI Angkatan Darat[10].

Terbatasnya kemampuan BUMNIS/BUMNIP yang dimiliki Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik, sehingga untuk pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat masih ada ketergantungan dari pengadaan luar negeri yang harganya relatif mahal, membutuhkan waktu pengadaan yang relatif lama dan rawan terhadap embargo.

Program KE pelaksanaannya mencapai lebih dari 38 bulan, sehingga akan berjalan lambat bila dikaitkan dengan target waktu, sesuai MEF Tahun 2010-2014[11] dan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk anggaran yang diterima melalui APBN-P diterbitkan setiap bulan September-Oktober,  padahal pelaksanaan kegiatan butuh waktu cukup lama, sehingga akan terjadi keterlambatan. Sementara itu, disisi lain dari segi anggaran kita tidak lagi mengenal Anggaran Pembangunan Lanjutan (APL).

Beberapa upaya dan langkah yang bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Merevisi kebutuhan Alutsista selama 20 tahun kedepan secara cermat sesuai dengan kemampuan anggaran nyata, dikaitkan dengan evaluasi pengadaan materiil yang dapat terealisir selama kurun waktu itu, sehingga secara bertahap pengadaan Alutsista dimasa mendatang dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam tiga tahapan Renstra dan Postur TNI Angkatan Darat[12].  Mendorong kemampuan industri strategis dalam negeri, yang mampu memproduksi peralatan militer guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, sehingga secara bertahap  dapat mengurangi ketergantungan Alutsista produksi luar negeri serta memanfaatkan suku cadang yang dapat diproduksi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan pemeliharaan. Dan Pengadaan Alutsista tidak hanya dilaksanakan melalui Program KE tetapi didukung dari pendanaan lain melalui Program PDN (Pinjaman Dalam Negeri) dan ON TOP dalam rangka percepatan pengadaan, sedangkan untuk mempercepat pengadaan melalui KE dilaksanakan melalui G to G (Government to Government).

 Penutup

Kesimpulan. Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat sedang berjalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan MEF, dalam pelaksanaannya  berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak karena terbatasnya dukungan anggaran.

Saran. Peran pemerintah sebagai Policy Planners dan Investor perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan industri nasional yang berbasis kompentensi yang melibatkan BUMN & Industri swasta lainnya. Kebijakan domestic priority untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan BUMN, disisi lain hal tersebut menimbulkan lambatnya inovasi dan efisiensi dari sistem industri nasional. Perlunya penyelesaian segera hambatan legal, institutional, R&D serta finansial dalam pengembangan industri pertahanan.


[1]  Periksa : J.S. Prabowo, 2009 dalam bukunya yang berjudul “Perang Darat”, hal.13-16.

[2]  Periksa : Ibid2

[3]  Periksa : Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI pada Direktif Panglima TNI tanggal 18 Mei 2009.

[4]  Periksa : Postur TNI AD Tahun 2005-2024 pada Keputusan Kasad Nomor Kep/36/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006.

[5]  Periksa : Revisi Pembangunan MEF Tahun 2010-2024 yang terbagi dalam tiga Renstra, yaitu Renstra I 2010-2014, Renstra II 2015-2019 dan Renstra III 2020-2024 pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/32/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010.

[6]  Periksa : Ibid2

[7] Periksa : Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010.hal.6-7

[8] Periksa : Artikel Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, SE yang berjudul “Mewujudkan TNI Yang Tangguh” Tahun 2010.

[9] Periksa : Ibid9.

[10] Periksa : Ibid5.

[11] Periksa : Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI AD Tahun 2010-2019 pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/39/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

[12] Periksa : Ibid5.

(TNI AD)

Pangkalan Militer di Australia

 US bid for multibillion-dollar nuclear aircraft carrier strike group in Perth

US military report recommends basing carrier strike group in Perth.

A report for the US military, to be formally released tomorrow, contains a recommendation to expand America's defence presence in Australia by massively expanding a base in Perth for a US aircraft carrier and supporting fleet.

The plan is included as part of one of four options set out in a report by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), commissioned by the Department of Defence.

The CSIS was directed to consider how the US military could undertake the "pivot" to the Asia-Pacific region announced by President Barack Obama last year in response to China's increasing influence.

The third option in the report - formally titled US Force Posture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment - details moving a US carrier strike group to the HMAS Stirling base in Perth.

The strike group would include a nuclear powered aircraft carrier, a carrier air wing of up to nine squadrons, one or two guided missile cruisers, two or three guided missile destroyers, one or two nuclear powered submarines and a supply ship.

"Australia's geography, political stability, and existing defence capabilities and infrastructure offer strategic depth and other significant military advantages to the United States in light of the growing range of Chinese weapons systems, US efforts to achieve a more distributed force posture, and the increasing strategic importance of south-east Asia and the Indian Ocean," says the report.

"Enhanced US Navy access to Her Majesty's Australian Ship Stirling (submarines and surface vessels) is a possible next phase of enhanced access arrangements with Australia," it says.

"HMAS Stirling offers advantages including direct blue-water access to the Indian Ocean and to the extensive offshore West Australian Exercise Area and Underwater Tracking Range, submarine facilities including a heavyweight torpedo maintenance centre and the only submarine escape training facility in the southern hemisphere, and space for expanded surface ship facilities, including potentially a dock capable of supporting aircraft carriers."

The report suggests the US could also consider building airport facilities to support "bombers and other aircraft".

It suggests other initiatives could include "increased US support for Australia's ailing Collins class submarine replacement project" and "full Australian participation in US theatre missile defence".

The other options consider how the US military could direct its "force posture" to the region with different levels of military power.

Option one lays out a plan for using existing forces where they are now stationed. Option two describes how the military could operate given the increases already planned for. Option three, which includes the build-up in Australia, presumes an increased force, and option four lays out plans for a decreased force.

The Defence Secretary, Leon Panetta, has already stated he plans to increase the US naval presence in the region from 50 to 60 per cent of the total force.

The report says such a fleet in Perth would be a "force multiplier" and estimated it would provide the equivalent military benefit of having three similar groups based outside the region.

"HMAS Stirling is not nuclear carrier-capable," the report says. "This forward-basing option would require significant construction costs. Comparable cost estimates in the past have ranged from $1 billion to create a nuclear-capable homeport for a carrier at Mayport in Florida to $6.5 billion for similar capability in Guam."

Option three also proposes basing intelligence, surveillance and reconnaissance drones and aircraft in either Australia or Guam.

According to the report the carrier base would "present some operational constraints" because of Perth's southern location, "further from trouble spots in the Western Pacific than Guam, and further from the Middle East than Diego Garcia".

But it says the distant location could also be a benefit by putting it beyond the increasing range of China's defences.

It said the option was "subject to important variables" including how well the new US Marine presence in Darwin was welcomed by the local community and whether bipartisan support for the increasing military ties between Australia and the US could be maintained.

The study notes that Australia's strategic history "is one of a close alignment with a 'great and powerful friend'".

It says public support for the US alliance is at an eight-year high, with "87 per cent of Australians regarding it as important for Australia's security and 74 per cent considering the United States as Australia's most important security partner over the next 10 years.

"While not mainstream, anti-Americanism is prevalent among some elite circles, particularly in academia, parts of the media, and the fringes of the trade union movement and politics," it says.

"Australia is unique among America's allies in having fought alongside the United States in every major conflict since the start of the 20th century," the report notes.

A spokesman for the CSIS said the think tank was unable to comment on the report until after some of the report's authors testified before the Senate Committee on Armed Services tomorrow, Wednesday US time.

The paper criticised the US Department of Defence for failing adequately to articulate the new Asia Pacific strategy, nor detailing how it would manage the change in the face of budget constraints.

In a statement the Armed Services Committee's chairman, Senator Carl Levin, said he agreed with comments made by the US Secretary of Defence, Leon Panetta, that "efforts to strengthen alliances and partnerships in the Asia-Pacific to advance a common security vision for the future is essential to the US strategy to rebalance toward the region".

In a cover letter to the report written by the CSIS president John Hamre to Mr Panetta, Mr Hamre writes: "We found a strong consensus on this overall objective within the Department, in the policy community generally, and especially with allies and partner countries."(TheHerald)

 Australia Bantah Izinkan AS Bangun Pangkalan Militer

Menhan Australia Stephen Smith (Foto: SBS)

CANBERRA - Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dilaporkan menolak proposal yang mengizinkan pesawat  nuklir Amerika Serikat (AS) dan kapal perang dari negara lainnya untuk memiliki pangkalan di wilayah Australia. Sebuah kebijakan yang dinilai akan menyakiti China.

Kabar ini sendiri marak beredar di media Australia setelah lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington menyebutkan dalam laporannya, Kementerian Pertahanan AS telah membawa masalah ini ke Kongres.

Laporan CSIS ini juga menyediakan berbagai pertimbangan, baik untuk meningkatkan, mengurangi atau membangun pangkalan di kawasan itu pada saat ini.

Smith membantah kabar tersebut. Menurut Smith yang ada hanyalah peningkatan akses AS ke HMAS Stirling yang akan berlaku dalam jangka panjang. Namun Smith meyakinkan tidak akan ada pangkalan bagi kapal induk AS di Australia.

"Laporan ini merupakan laporan yang independen kepada Pemerintah AS. Ini bukan dokumen Pemerintah AS," tegas Smith, seperti dikutip AFP, Kamis (2/8/2012).

"Kami tidak memiliki pangkalan militer AS dan kami tidak mengajukan hal tersebut. Apa yang telah kami bicarakan adalah meningkatkan akses bagi angkatan udara (AU) dan angkatan laut (AL), justru akses tersebut lebih besar bagi fasilitas kami," beber Smith.

Menurut Smith dasar pertimbangan bagi peningkatan akses udara dan laut tersebut karena semakin pentingnya peran Samudera Hindia, dalam keamanan laut internasional. "Dasar pemikiran strategis adalah mengingat pentingnya India dan semakin dan Samudera Hindia terutama bagi AL dan AU," tutur Smith.

Pada Juni lalu Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengumumkan AS akan menggeser sebagian besar armada AL ke kawasan Asia Pasifik pada 2020 mendatang. Hal ini dilakukan seiring dengan berubahnya fokus strategis kebijakan luar negeri AS ke wilayah Asia.

Smith juga membantah laporan yang menyebutkan Australia akan menerima transfer sejumlah besar pasukan AS dari Okinawa, Jepang atau dari Guam. "Tidak ada permintaan kepada Australia yang mengharuskan kita untuk menerima transfer AL dalam jumlah besar, baik dari Okinawa ataupun dari Guam," tegas Smith.

Gagasan untuk menggunakan pangkalan Angkatan Laut Australia, HMAS Stirling di dekat Perth untuk menjadi basis pangkalan kapal induk dan beberapa jet tempur AS, terus bergulir menyusul dengan penambahan postur militer AS di Asia Pasifik. (rhs)(Okezone)

 Australia Tolak Penempatan Kapal Induk Nuklir AS

Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith telah menolak proposal Amerika Serikat untuk menempatkan kapal induk nuklir dan kapal-kapal perang AS lainnya di Australia.

Ide menggunakan pangkalan barat Angkatan Laut Australia, HMAS Stirling dekat Perth untuk menampung kapal induk AS dan kapal-kapal perang lainnya tersebut dibahas dalam laporan studi mengenai sikap militer AS di Asia Pasifik.

Media Australia memberitakan, laporan badan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, AS itu telah dimasukkan ke Kongres AS.

Dikatakan Smith dalam pidatonya, Rabu (1/8) malam waktu setempat, meski akses AS ke HMAS Stirling dimungkinkan dalam jangka panjang namun kapal-kapal induk AS tak akan ditempatkan di Australia.

"Laporan tersebut merupakan laporan independen untuk pemerintah AS. Itu bukan dokumen pemerintah AS," cetus Smith seperti dilansir AFP, Kamis (2/8/2012).

"Kita tidak memiliki pangkalan militer AS di Australia dan kita tidak mengusulkan demikian. Yang telah kita bicarakan adalah persis mengenai peningkatan akses udara atau akses kelautan -- akses yang lebih besar ke fasilitas-fasilitas kita," tegas Smith.

Pada Juni lalu, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengumumkan dalam lawatannya di Singapura, bahwa AS akan memindahkan sejumlah armada Angkatan Lautnya ke Pasifik pada tahun 2020 sebagian bagian dari fokus strategis baru di Asia.

Kemudian dalam kunjungan ke Australia pada 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama mengumumkan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Canberra. Di antaranya mengenai 2.500 Marinir AS yang akan ditempatkan di Australia.(Detik)

Fabulous Flankers in Australia

By Craig Hoyle

The six-nation exercise 'Pitch Black 2012' kicked off in Darwin, Australia on 27 July, with the Royal Australian Air Force hosting visiting aircraft and personnel from Indonesia, New Zealand, Singapore, Thailand and the USA.

Among the equipment on show are four of the Indonesian air force's great-looking Sukhoi Su-27 and Su-30 fighters, which are making a rare overseas appearance. We ran one picture of the formation arriving on our Image of the Day blog today (with two Boeing F/A-18As from the RAAF's 77 Sqn), but here are a couple more for your enjoyment (images courtesy of the Commonwealth of Australia).

The single-seat Su-27s deployed are aircraft TS-2703 and -2705, with the twin-seat Su-30s being TS-3004 and -3005, if you like to know that kind of thing. Indonesia flies five of each type.

(Flightglobal)

 Bird of the week: the Indonesian Air Force Sukhoi SU-30 Flankers

by Bob Gosford

Indonesian Sukhoi SU-30 coming in to land at Darwin RAAF base

Close up of the double-cockpit.

Tail-end

Side-on view

Sukhoi Makassar Menari di Langit Aborigin

Su 27 SKM TNI AU (weapon technology)

Sukhoi Su-27 dan Su-30 milik Skadron 11 Lanud Hasanuddin Makassar ikut latihan udara sebagai even terbesar Australia 2012 Bertajuk "Pitch Black".

MAKASSAR, FAJAR -- Pesawat tempur terbaik Indonesia kini sedang tampil setiap hari di atas langit Australia. Ya, sebuah Sukhoi Su-27 dan Su-30 teranyar milik Skadron 11 Lanud Hasanuddin Makassar ikut terlibat dalam latihan udara terbesar Australia 2012 bertajuk "Pitch Black".

Kepala Penerangan Koopsau II, Letkol Sus. Andi Arman mengatakan, keiikutsertaan  empat Sukhoi milik Lanud Hasanuddin ini karena mendapat kehormatan diundang untuk mengirimkan pesawatnya dalam berbagai manuver di negara tersebut.

Ikut serta dalam rombongan itu sebagai peninjau Panglima Koopsau II Marsekal Muda TNI Agus Supriatna. Direncanakan pesawat sukhoi itu akan kembali hingga 13 Agustus mendatang. “Sebab, Pitch Black ini merupakan even bergengsi di Australia,” terang Andi Arman yang dihubungi malam tadi.

Terpisah, Kadispen AU Marsma Azman Yunus di Jakarta kemarin mengatakan, Pitch Black juga diikuti oleh armada udara Negara sahabat Australia lainnya misalnya, Amertika Serikat, Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Prancis.

Pemberangkatan satu pesawat tempur Sukhoi didukung 55 kru dan teknisi. Kru diangkut dengan dua pesawat angkut Hercules C-130 dari Skuadron Udara 31 Halim Perdanakusuma dan satu Hercules C-130 dari Skuadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Dalam latihan Pitch Black, masing-masing peserta akan dibagi menjadi dua armada. Mereka berlatih offensive counter air combat atau peperangan udara tangkal cepat.

Dua tim akan dibagi menjadi kelompok merah dan kelompok biru. Merah akan menyerang dan biru berusaha melakukan kontra serangan di atas udara dengan kecepatan super . "Sukhoi kita baru pertama ini ikut latihan skala internasional dengan pesawat-pesawat tempur lain," katanya.

Selain mengikuti latihan bersama dengan negara lain, TNI AU kini sedang bersiap menerima enam Sukhoi baru dari Rusia. "Secara bertahap idealnya akan ada 16 pesawat, kita sudah punya 10 di Makassar," kata Azman.

Pilot-pilot Indonesia juga segera memiliki flight simulator Sukhoi yang akan menghemat biaya latihan hingga ratusan juta. "Kita juga diundang angkatan Udara Republik Rakyat China untuk mengirim pilot Sukhoi berlatih di sana," katanya. (sil/jpnn)

(Fajar)