Gembar-gembor Isu Kudeta?

 Asal-Usul Isu Kudeta Yang Menakutkan Pemerintah 

 Ratna Sarumpaet

Isu kudeta yang belakangan ini muncul membingungkan rakyat, tetapi menakutkan bagi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Hari ini, Jumat (22/3), Presiden SBY mengumpulkan delapan pimpinan tinggi negara di Istana, tepat sehari setelah insiden kebakaran Gedung Setneg di Istana. 

Pejabat negara yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua MPR RI Taufiq Kiemas, Ketua DPR Ri Marzuki Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman.

 Dari mana asal isu kudeta itu muncul ? 

Menurut Menko Ekonomi, Hatta Rajasa, isu kudeta itu muncul di siang bolong. Tidak ada sebab dan masalah, tiba-tiba saja isu itu muncul. 

Tentu seorang pejabat dan politisi sekelas Hatta Rajasa tidak bohong untuk mengatakan belum mengetahui asal-usul isu kudeta. 

Hatta pasti tahu, awal muasal munculnya isu kudeta adalah pertemuan sejumlah tokoh yang bergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), pimpinan Ratna Sarumpaet.

Tetapi sebagai pejabat negara, beliau tidak boleh berburuk sangka terhadap warga negara lainnya. 

Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet dalam keterangan pers menyampaikan lima tuntutan ke pemerintah. 

Pertama, nasionalisasi tambang dan migas. 

Kedua, turunkan tingkat impor. 

Ketiga, selesaikan kasus korupsi besar terutama yang melibatkan lingkaran Istana seperti skandal BLBI, Century, IT KPU, Hambalang dan pajak Cikeas. 

Keempat, hentikan konflik agama dan antar golongan yang masih sering terjadi. 

Kelima, adili pelaku pelanggaran HAM berat. 

 Tidak Berburuk Sangka 

Presiden SBY dan para menteri memberikan beragam reaksi atas tuntutan MKRI itu. 

Ratna kemudian meminta Presiden SBY  tidak berburuk sangka dengan organisasi yang didirikannya dengan menuding MKRI sebagai gerakan bawah tanah untuk menggulingkannya.   

Menurut Ratna, yang diperjuangkan MKRI adalah terbentuknya pemerintahan transisi untuk selanjutnya membangun pemerintahan yang baru.   

"Jangan Istana terlalu sensitif. Ini (yang diperjuangkan) bukan tentang SBY tetapi tentang Republik Indonesia," kata Ratna dalam acara diskusi di daerah Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3).   

Oleh karena itu, Ratna menantang SBY untuk mengajak diskusi dengan MKRI dibandingkan mengundang sejumlah tokoh dan kelompok beberapa hari terakhir ini, seperti Prabowo Subianto, tujuh purnawirawan Jenderal TNI, ormas-ormas Islam, hingga forum pemimpin redaksi.  

Sementara itu, sumber SP di Jakarta, Jumat, mengatakan, isu kudeta memang sudah direncanakan, dan draf pemerintahan transisi sudah ada di MKRI. 

“Ada yang menyodorkan draf pemerintahan transisi. MKRI berkumpul untuk membahas draf itu. Sejumlah jenderal pun ikut nimbrung, ingin mengetahui apa isi draf tersebut,” kata sumber itu. 

Belum selesai dibahas, kata sumber, intelijen melaporkan ke SBY bahwa MKRI tengah menggodok rencana kudeta yang didukung para jenderal.  

Entah tersistematis atau hanya kebetulan saja, setelah itu Presiden SBY menerima kunjungan Prabowo Subianto di Istana, disusul kunjungan tujuh jenderal, lalu ormas-ormas, dan terakhir dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta.[SP/Gusti Lesek](Suara Pembaruan)

 Menhan: Jangan Main-Main Dengan Isu Kudeta 

Menhankam 

Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro menegaskan, agar semua pihak tidak main-main dengan isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang akan terjadi saat demonstrasi pada 25 Maret 2013.

"Yang mau kudeta itu siapa? Yang punya senjata itu kan TNI. TNI tidak akan berbuat demikian," kata Menhan usai melepas Tim Aerobatik Jupiter ke Malaysia di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3).

Menurut dia, tidak akan terjadi kudeta terhadap pemerintahan Presiden SBY. "Tak akan sampai ke sana. Kalau terjadi keinginan menggoyahkan pemerintah, maka kita akan serbu. Jangan main-main dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Menhan.

Purnomo mengatakan, kedaulatan Indonesia harus tetap dijaga. Aksi menyatakan pendapat boleh saja, namun jangan sampai berujung anarkhis yang merugikan semua pihak.

"Boleh menyatakan pendapat. Tapi, ada batasnya. Tak boleh melanggar batas-batas keutuhan NKRI," ucap Purnomo.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyayangkan beredarnya isu tentang kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dia yakini tidak akan terjadi.

"Saya jamin tidak ada kudeta. Memang biasanya kudeta dianggap disponsori oleh militer. Namun, dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata Pramono di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (21/3).

Ia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh juniornya di militer bahwa kudeta merupakan jalan pengambilalihan kekuasaan yang tidak baik dan bahwa pergantian kekuasaan harus dijalankan melalui demokrasi.

"Saya minta adik-adik saya junior untuk menjauhkan hal-hal seperti itu, tidak melakukan kudeta. Itu tidak baik, jangan. Ganti dengan cara yang 'smooth'. Saya mengidamkan pergantian presiden seperti tentara, dihadiri semua, diucapkan anak buahnya. Itu kan indah," paparnya.

"Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita dengan berita yang tidak baik," tambah dia.

Ketika ditanya tentang manuver para purnawirawan jenderal soal kudeta, Pramono mengatakan seorang Kasad dengan empat bintang yang punya jaring komando saja tak boleh melakukannya.

"Apalagi bagi yang sudah tak aktif. Saya bukan hendak mengecilkan para purnawirawan, yang saya hormati," ujarnya.

Sebelumnya Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan para purnawirawan jenderal TNI menolak pemberhentian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan karena dinilai tidak konstitusional.

Kasad mengatakan, isu kudeta bisa berdampak hingga ke perekonomian, karena berpotensi membuat penanam modal tahun melakukan investasi di Indonesia.

"Bayangkan yang mau investasi ke Indonesia juga mulai takut. Sekitar 15.000 pegawai dan buruh di Jakarta bisa tak dapat gaji karena beberapa perusahaan akan hengkang," tuturnya.[Ant/L-8](Suara Pembaruan)

 Heran...Siapa Sih yang Gembar-gembor Bilang Soal Kudeta ? 

 Taufiq Kiemas

Isu kudeta atau penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono terus bergulir. Dikabarkan, Senin (25/3) pekan depan, akan ada demonstrasi besar-besaran dari Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Gerakan itu akan terus terjadi hingga pemerintahan SBY dan Boediono benar-benar lenggser dari jabatannya.

Menanggapi isu itu, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengemukakan tidak akan terjadi kudeta. Negara akan aman-aman saja dan pemerintahan SBY-Boediono sampai pada akhir masa jabatannya yaitu Oktober 2014.

"Tidak akan terjadi. Itu tidak punya dasar," kata Taufiq usai mengikuti rapat konsultasi delapan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/3).

Pertemuan dipimpin Presiden SBY, dihadir Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Ketua KY Eman Suparman.

Hadir pula pada pertemuan itu, Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Menko Kesra Agung Laksono.

Taufiq yang juga tokoh senior PDIP ini menjelaskan pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme lima tahunan. Pergantian pimpinan di tengah jalan tidak sesuai dengan mekanisme tersebut. Di sisi lain, model itu bertentangan dengan UUD 1945.

"Ikuti saja mekanisme lima tahunan yang sesuai konstitusi," tegasnya.

Sementara itu, Hatta Radjasa mengemukakan isu kudeta itu muncul di siang bolong. Tidak ada sebab dan masalah, tiba-tiba saja isu itu muncul.

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat baik. Keamanan dan situasi politik juga dalam kondisi baik. 

Di sisi lain, tidak ada gejolak apa-apa dalam masyarakat. Masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.

Dalam kondisi itu maka tidak mungkin terjadi kudeta.

"Kalau mau ganti kepemimpinan, ikuti mekanisme lima tahun. Itu sesuai konstitusi kita. Jika ingin menjadi pemimpin, jangan potong di tengah jalan. Gabung saja dalam 12 partai politik yang ada sekarang. Setelah itu ikut pemilu. Kalau dipercaya rakyat pasti terpilih," tutur Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).[R-14](Suara Pembaruan)

  ● Suara Pembaruan