Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).
"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz.
"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.
"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini.
Jika kita lihat pidato kenegaraan tadi pagi (Sidang Bersama DPR dan DPD RI), kata Mahfudz, point keempat yang ditekankan SBY adalah memastikan keutuhan kedaulatan NKRI dari potensi ancaman-ancaman yang sekarang ini menguat.
Dan salah satu fungsi menjaga kedaulatan NKRI sebenarnya fungsi pertahanan. “Saya berharap nanti saat pembahasan antara pemerintah dengan DPR masih diexercise lagi peluang-peluang untuk penambahan alokasi anggaran TNI terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan,” tegasnya.
Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan proporsi belanja alut sista dan kesejahteraan yang mana sudah disuarakan DPR sejak dua tahun lalu, tetapi memang alokasi anggaran yang belum memadai yang membuat proporsi kesejahteraan ini masih jauh dari modernisasi alut sista, tapi ini yang masih akan terus dikaji, kita cari peluang-peluangnya, papar Mahfudz.
Lanjutkan Modernisasi Alutsista TNI
WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan pada RAPBN 2014 sebesar Rp 83,4 triliun, diarahkan untuk melanjutkan proses modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Menurut Agus, pada dasarnya setiap mitra kerja Komisi I belum memiliki alokasi anggaran yang ideal. "Upaya pemerintah melakukan peningkatan anggaran di Kemhan termasuk di dalamnya untuk TNI itu dilakukan secara bertahap dalam rangka peningkatan pertahanan negara dan modernisasi alutsista TNI," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).
Agus mengatakan, meski anggaran TNI belum bisa dikatakan besar, hal ini tidak akan menganggu pencapaian Minimum Esensial Forces (MEF). "Sepanjang proses pembahasan anggaran berlangsung baik dengan Komisi I, kita optimis program MEF yang bertujuan memodernisasi TNI sejak tahun 2009 akan tetap lancar," ujarnya.
Menurut Agus, meski meskipun anggaran Kemhan paling besar di antara Kementerian/Lembaga lain, belum dapat menutupi dari kebutuhan ideal. "Terlebih anggaran Kemhan itu terbagi untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan itu sendiri, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sementara porsi untuk alat utama sistem persenjataan (alusista) tidak terlalu besar," pungkasnya.
saya setuju dengan komentar dari Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq yang mempermasalahkan tentang tidak adanya keseimbangan anggaran Polri dengan TNI, dengan pokok pertimbangan POLRI adalah 1 unit sedangkan anggaran di bidang pertahanan dibagi 5 unit yaitu kemenhan, MABES TNI, Kesatuan : TNI AL, TNI AU, TNI AD, ada 5 unit, seharusnya dng adanya meningkatnya gejolak konflik di papua, dan di aceh, serta adanya isu sengketa perbatasan dng malaysia, australia, papua nugini, timor leste, dan filipina, serta adanya ketegangan isu laut cina selatan, anggaran TNI seharusnya 3-4 kali lipat dari anggaran bidang tahun lalu dan anggaran Polri
BalasHapusseharusnya tdk sampai 1/2 dari anggaran bidang pertahanan meskipun dng dalil utk keamanan, mengingat kemajuan apa yg dilakukan oleh Polri dng sekarang ini ? banyak masalah yg dilakukan oleh oknum perwira dan anggota Polri, seperti salah tembak, tembak salah sasaran, tindakan main hakim sendiri, dugaan terhadap bakingan dalam permainan judi, permainan bbm ilegal, prostitusi, korupsi, dsbnya spt terdakwa joko susilo meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tapi tdk dapat dijelaskan secara rinci latar belakang kepemilikan harta yang dimiliki
kalau bisa anggaran Polri dikurangi paling tdk 1/2 dari anggaran yang disampaikan oleh presiden, lalu sisanya khan bisa dialokasikan utk buat tambahan utk anggaran di bidang pertahanan, selain di tambah lagi sekitar 100 - 240 trlyun lagi.
BalasHapusKeuntungan polri skg adlh dia dibwh langsung presiden sm dgn menhan sdgkan angkatan lain di bwh menhan.jelas sgt timpang polri bisa mdpt setengah dari menhan sedangkan menhan ada 5 unsur ditambah lg pembelian alutsista modern yg harganya pasti sgt mahal termasuk didlmnya. Bandingkan harga simulator sim dgn harga pesawat tempur atau kapal perang pasti sgt jauh bedanya.
BalasHapus