Kementerian Pertahanan Beli Alat Sadap untuk TNI

Ilustrasi

Kementerian Pertahanan saat ini menunggu kedatangan perangkat alat sadap yang dibeli dari pabrikan peralatan mata-mata kondang asal Inggris, Gamma TSE Ltd. Kementerian menyatakan alat sadap ini akan diberikan ke TNI, khususnya Badan Intelijen Strategis.

"Pengadaannya tahun lalu, dan alatnya akan datang akhir tahun ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.

Sisriadi melanjutkan, perlengkapan intelijen itu dibeli seharga empat juta Euro, atau sekitar Rp 70 miliar. Sayang, Sisriadi tak mau menerangkan detil peralatan intelijen yang dibeli itu.

"Maaf ini sifatnya rahasia, kalau saya kasih tahu malah melanggar konstitusi," kata dia.

Pembelian alat sadap baru, Sisriadi melanjutkan, merupakan upaya modernisasi peralatan intelijen yang dimiliki BAIS. Pengadaan alat sadap ini masuk dalam rancangan modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia, atau Minimum Essential Force.

Mengenai kegunaan alat sadap itu, Sisriadi juga tak mau menyebutkan detil. Menurut dia, informasi mengenai alat intelijen yang dibeli pemerintah bersifat rahasia. "Yang jelas untuk memperkuat dan melindungi negara."

DPR Awasi Penggunaan Alat Sadap TNI

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin membenarkan kabar pembelian seperangkat alat sadap intelijen baru oleh Kementerian Pertahanan untuk Badan Intelijen Strategis. Hasanuddin juga menyebut Komisi I DPR telah menyetujui pembelian alat seharga Rp 70 miliar tersebut.

Sayangnya, Hasanuddin tak mau menjelaskan detil merek dan peralatan apa saja yang dibeli Kementerian Pertahanan. "Komisi I tak pernah bahas merek dagang dan asal negaranya, itu ranah 'user'," kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 19 September 2013. Hasanuddin juga merahasiakan kapan dan bagaimana rincian pembahasan antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan tentang pembelian alat sadap ini.

Hasanuddin mengingatkan ada kemungkinan TNI menyalahgunakan peralatan intelijen mereka. Kekhawatiran paling besar adalah penyalahgunaan alat sadap untuk urusan pemilihan umum 2014. Karena itu, Komisi Pertahanan perlu mengawasi betul penggunaan alat sadap baru milik BAIS ini.

Hasanuddin mengklaim Komisi I sedang membentuk tim khusus untuk mengawasi kemungkinan penyalahgunaan peralatan intelijen baru ini pada Pemilu 2014. Sayang, lagi-lagi Hasanuddin merahasiakan struktur dan cara kerja tim khusus Komisi I itu.

Sebelumnya, penggiat hak asasi manusia dari Imparsial, Poengky Indarti, menentang keras pembelian seperangkat alat sadap intelijen dari pabrikan Gamma TSE Ltd oleh Kementerian Pertahanan. Menurut Poengky alat sadap yang diperuntukkan BAIS TNI senilai Rp 70 miliar ini rawan disalahgunakan. Terlebih untuk memata-matai pelaksanaan pemilihan umum 2014.

  ● Tempo