Selasa, 10 September 2013

Manuver Kompolnas bisa picu keretakan di tubuh Polri

Indonesian Police Watch (IPW) menyayangkan manuver politik yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pasalnya, dalam dua bulan terakhir sedikitnya ada tiga manuver politik yang dilakukan Kompolnas dan bisa membuat internal Polri terpecah-belah.

Pertama, Kompolnas merekrut sejumlah pejabat tinggi (pati) menjadi bakal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Padahal belum ada surat permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama ke internal Polri agar mempersiapkan proses pergantian Kapolri.

"Kedua, mewawancarai para bakal calon Kapolri dan meminta mereka melaporkan kekayaannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini para pati cenderung dijadikan kelinci percobaan," kata Ketua IPW Neta S Pane, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (9/9/2013).

Selain itu, Kompolnas mengumumkan ada tiga pati bakal calon Kapolri punya rekening gendut, padahal sejauh ini belum ada proses hukum terhadap kasus rekening gendut di Polri. Bahkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD) waktu itu sudah mengatakan, kasus rekening gendut Polri sudah selesai.

"KPK pun tidak pernah mau menyidik kasus tersebut. Dari ketiga manuver politik ini, IPW menilai Kompolnas sudah melakukan pembunuhan karakter, baik terhadap Kapolri Timur Pradopo maupun terhadap para bakal calon Kapolri, terutama yang disebut-sebut terlibat rekening gendut," pungkasnya.

Saya pesan ke junior, jangan rebutan jabatan

Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno menampik jika rotasi sejumlah Kapolda sebagai upaya menyelamatkan orang-orang tertentu. Isu itu berhembus karena Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebentar lagi bakal pensiun.

"Enggaklah, siapapun yang memimpin, organisasi tetap jalan," ujar Oegroseno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Oegroseno menambahkan, ada sejumlah petinggi Polda yang saat ini memasuki masa pensiun. "Ada yang pensiun kemarin Pak Nanan, kemudian pergantian, ada yang memang waktunya dia harus ganti. Jadi begitu ada 1 atau 2 yang ganti, ini seperti efek domino," jelas Oegroseno.

"Jadi siapa yang gantikan Kapolda Bali sudah ada, dari bintang 1 naik jadi bintang 2, dari Kapolda Gorontalo sudah ada yang gantikan juga. Jadi ini tour of area pembinaan karier menurut saya biasa," tambahnya.

Oegroseno menegaskan, tidak ada upaya saling jegal terkait pergantian kursi Kapolri. "Saya sering sampaikan kepada junior saya, mari kita jangan banyak rebutan jabatan lah. Kita kerja saja apa yang diberikan amanah," ujarnya.

Mabes Polri kembali merotasi sejumlah jenderal bintang satu dan dua. Pergantian banyak terjadi di posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Sesuai dengan SK Kapolri No: Kep/623/IX/2013 tanggal 9-9-2013, ada 7 Kapolda yang diganti.

1. Brigjen Pol Benny Mokalu, Kapolda Bengkulu diangkat jadi Kapolda Bali.
2. Brigjen Tatang Somantri, Karo Binopsnal Baharkam Polri diangkat jadi Kapolda Bengkulu.
3. Brigjen M. Zulkarnain, Karo Kurlum Lemdikpol diangkat jadi Kapolda Banten.
4. Brigjen Andjaja, Karo Srena Polri diangkat jadi Kapolda Gorontalo.
5. Brigjen Arie Sulistyo, Waka Korbrimob Polri diangkat jadi Kapolda Kalbar.
6. Brigjen Machfud Arifin, Kapolda Maluku Utara diangkat jadi Kapolda Kalimantan Selatan.
7. Brigjen Sobri Effendi Surya, Kasespimma Lemdikpol diangkat jadi Kapolda Maluku. (mdk/has)

   Sindo | Merdeka  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.