Indonesia Menurunkan Kualitas Hubungan dengan Australia

 Kedepannya kerjasama Indonesia-Australia tak akan seperti biasanya. 

Indonesia terus menurunkan kualitas hubungan bilateral dengan Australia paska isu penyadapan yang belakangan kencang diberitakan. Menteri Luar Negeri, Marti Natalegawa menegaskan, persoalan penyadapan tersebut bukanlah hal sepele.

Dia pun menyatakan, kerjasama dengan Australia kedepannya tidak akan seperti biasanya, karena evaluasi akan terus dilakukan.

"Kami terus mendowngrade hubungan Australia dengan kita," ujar Marty di Istana Merdeka, Selasa 19 November 2013.

"Bukan kita yang bawa masalah ini, melainkan pihak Australia. Sehingga pihak Australia yang harus cari jalan penyelesaian ini dengan baik," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di depan parlemennya hari ini, menurut Marty, pernyataan itu hanyalah pengulangan dari penyataan sebelumnya.

"Fokus kita adalah penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, sesuatu yang melanggar HAM, hak privat seorang individu, melanggar, menciderai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia," tegas dia.

Saat ini pemerintah sedang menunggu kehadiran duta besar Indonesia di Australia yang dipulangkan hari ini. Konsultasi akan segera dilakukan guna menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Insya Allah hari ini, saya belum tahu jam berapa, cuma tahu tadi sudah berangkat," tuturnya.

Kemarahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Australia diungkapkannya melalui akun Twitter @SBYudhoyono tadi malam. Namun rupanya kemarahan SBY belum reda. Pagi ini, SBY kembali melontarkan kekecewaannya lewat kicauannya di Twitter.

Meski pernyataan yang ia keluarkan sama persis dengan semalam, namun kali ini SBY menuliskannya dalam Bahasa Inggris agar publik internasional mengetahui sikap Indonesia.

SBY terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan antara negara itu dengan Indonesia. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi,” kata SBY.

Presiden RI itu juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang terkesan meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia itu muncul, Indonesia telah menyatakan protes keras.

Oleh sebab itu, kata SBY, pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik dengan menarik duta besarnya dari Australia. “Pada 18 November, saya menginstruksikan Menteri Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI untuk Australia. Itu adalah langkah diplomatik yang keras,” ujar SBY.(adi)

 Australia Rusak Kemitraan Strategis dengan Indonesia

"Penarikan Dubes RI dari Australia adalah langkah diplomatik keras."

Kemarahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Australia belum reda. Pagi ini, Selasa 19 November 2013, SBY kembali melontarkan kekecewaannya lewat kicauannya di Twitter. Meski pernyataan yang ia keluarkan sama persis dengan semalam, namun kali ini SBY menuliskannya dalam Bahasa Inggris agar publik internasional mengetahui sikap Indonesia.

SBY terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan antara negara itu dengan Indonesia. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi,” kata SBY.

Presiden RI itu juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang terkesan meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia itu muncul, Indonesia telah menyatakan protes keras.

Oleh sebab itu, kata SBY, pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik dengan menarik duta besarnya dari Australia. “Pada 18 November, saya menginstruksikan Menteri Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI untuk Australia. Itu adalah langkah diplomatik yang keras,” ujar SBY.

Dubes RI dipanggil pulang ke Indonesia sembari pemerintah RI menuntut klarifikasi dari Australia dan Amerika Serikat. “Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.

Indonesia juga akan meninjau ulang sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia sebagai konsekuensi atas tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh Australia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yang terus kami pelihara – sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia.

Abbott menyatakan pemerintahan manapun di dunia pasti mengumpulkan informasi. “Pemerintahan negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi,” kata dia.

Menurut Abbott, informasi yang diperoleh Australia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri Australia, tapi juga bagi negara sahabat, sekutu, dan mitra Australia. “Tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu,” ujar Abbott.(umi)

 Kapolri Siap Hentikan Kerjasama Anti-Terorisme dengan Australia 

Sutarman menunggu perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menyatakan siap menghentikan semua program kerjasama dengan Australia bila diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Sutarman menanggapi terkuaknya penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

"Polri punya kerjasama dengan Australia, tapi kalau Presiden memerintahkan dihentikan, akan laksanakan," kata Sutarman usai pertemuan Kapolri dengan Insan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 19 November 2013.

Ia menuturkan, kerjasama Polri dengan Australia saat ini adalah berupa peralatan dan perlengkapan milik Polri. Barang-barang tersebut adalah Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) yang terletak di Semarang. Program penanggulangan trans national crime, people smuggling, trafficking in person, dan terorisme, semua itu dibantu oleh Australia.

Polri dan Australian Federal Police (AFP) juga memiliki program pelatihan dan dukungan laboratorium cyber crime Bareskrim dan laboratorium DNA di Cipinang guna pengungkapan kasus.

"Kerjasama ini police to police cooperation. Kalau diminta berhenti, kami siap berhenti," katanya.

Para pejabat Indonesia yang disadap Australia adalah Presiden SBY, Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Presiden RI telah melontarkan kemurkaannya pada Australia. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi,” kata SBY. Itu pula yang membuatnya memerintahkan Menlu RI Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI dari Australia.

Indonesia juga akan meninjau ulang sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia sebagai konsekuensi atas tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh Australia. “Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.(umi)

 Presiden Disadap, TNI Tak Akan Tinggal Diam 

TNI akan membuat alat antisadap secara mandiri.

TNI tak tinggal diam menyikapi isu penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia kepada Presiden dan sejumlah pejabat penting lainnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menegaskan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mencegah penyadapan.

"Saat ini kami sedang melakukan riset bekerjasama dengan salah satu universitas untuk membuat peralatan antisadap dan mengembangkan IT Teknologi. Kita sudah menandatangani MoU berisi 12 jenis riset," kata Budiman usai memberi pengarahan di hadapan ratusan prajurit TNI yang akan bertolak ke Lebanon, di Markas Kostrad TNI AD, Cilodong, Depok, Selasa 19 November 2013.

Menurut Budiman, TNI telah melakukan persiapan internal dan melengkapi diri sebagai upaya mencegah penyadapan. Ke depannya, dengan riset yang dilakukan tersebut, TNI akan memiliki peralatan yang jauh lebih modern sehingga dapat diperhitungkan.

"Kita juga telah mempersiapkan diri untuk bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dan kita sudah lakukan itu. Selain melakukan riset, nantinya diharapkan kita dapat membuat alat itu sendiri agar lebih mandiri," ungkap dia.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan di hadapan Parlemen pada Senin kemarin, 18 November 2013, pemerintahannya tidak akan meminta maaf atas aksi spionase yang telah mereka lakukan kepada Indonesia.

Abbott membela diri, bahwa langkah itu dilakukan untuk melindungi Australia saat ini dan di masa lampau, sehingga jauh lebih penting untuk dilakukan ketimbang meminta maaf.

Presiden SBY secara terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan bilateral dengan Indonesia.

"Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi," kata SBY.

Dia makin kecewa karena pernyataan Abbott dianggap meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa sedikit pun menunjukkan sikap penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia muncul ke permukaan, Indonesia telah memprotes keras.

Oleh sebab itu, kata SBY, Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik tegas dengan menarik Duta Besarnya dari Australia.

  ● Vivanews