Belum ada perintah dari Presiden SBY untuk menghentikan kerjasama.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu 20 November 2013 menyatakan, ketegangan Indonesia dengan Pemerintah Australia terkait kasus penyadapan belum mengganggu kerjasama militer kedua negara. Hingga saat ini belum ada perintah langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk menghentikan kerjasama tersebut.
"Kerjasama militer kita dengan Australia belum terganggu. Sampai saat ini kerjasama militer kita dengan mereka (Australia) masih berjalan," kata Moeldoko.
Kendati demikian, kata Moeldoko, pihaknya siap mengkaji kembali kerjasama TNI dengan militer Australia pada semua bidang. TNI juga akan meninjau ulang pertukaran informasi di bidang intelijen dengan Australia.
"Semua kerjasama akan ditinjau ulang. Yakni kerjasama di bidang pendidikan, pertukaran pelajar baru, latihan operasi, logistik dan lainnya," katanya.
Moeldoko mengaku, hingga saat ini, prajurit militer Australia masih ada yang berlajar di Indonesia, begitu juga sebaliknya. "Militer Australia ada di Indonesia dan sebaliknya, militer Indonesia juga ada yang Australia," ungkapnya.
Moeldoko menambahkan, menyikapi kasus penyadapan tersebut, TNI masih menunggu perintah dari Presiden SBY.
"Apapun perintah Pemerintah akan kami laksanakan," katanya.
Terkait penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan sejumlah pejabat Pemerintah Indonesia oleh badan intelijen Australia, Jenderal Moeldoko membantah bahwa TNI telah kecolongan. Ia berdalih, pemimpin kepala negara yang menjadi korban aksi spionase negeri Kangguru dan Paman Sam tidak hanya Indonesia, tetapi juga beberapa negara maju.
"Kita tidak kecolongan, penyadapan ini berkaitan dengan tekhnologi. Jerman yang sudah maju teknologinya juga kecolongan," kata Moeldoko.
Oleh karena itu, lanjut Moeldoko, TNI bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akan menguatkan enkripsi negara agar tidak bisa dibaca oleh pihak asing.
"Kita harus memperkuat diri sebagai pertahanan dengan enkripsi," katanya.
Moeldoko mengaku, pagi tadi ia telah memberikan pengarahan kepada para intelijen TNI AD, AL, AU beserta atase-atase pertahan Indonesia guna mengantisipasi penyadapan dari pihak asing.
"Tadi saya sudah kumpulkan para intelijen dari berbagai angkatan TNI dan atase-atase pertahanan," katanya.(eh)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu 20 November 2013 menyatakan, ketegangan Indonesia dengan Pemerintah Australia terkait kasus penyadapan belum mengganggu kerjasama militer kedua negara. Hingga saat ini belum ada perintah langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk menghentikan kerjasama tersebut."Kerjasama militer kita dengan Australia belum terganggu. Sampai saat ini kerjasama militer kita dengan mereka (Australia) masih berjalan," kata Moeldoko.
Kendati demikian, kata Moeldoko, pihaknya siap mengkaji kembali kerjasama TNI dengan militer Australia pada semua bidang. TNI juga akan meninjau ulang pertukaran informasi di bidang intelijen dengan Australia.
"Semua kerjasama akan ditinjau ulang. Yakni kerjasama di bidang pendidikan, pertukaran pelajar baru, latihan operasi, logistik dan lainnya," katanya.
Moeldoko mengaku, hingga saat ini, prajurit militer Australia masih ada yang berlajar di Indonesia, begitu juga sebaliknya. "Militer Australia ada di Indonesia dan sebaliknya, militer Indonesia juga ada yang Australia," ungkapnya.
Moeldoko menambahkan, menyikapi kasus penyadapan tersebut, TNI masih menunggu perintah dari Presiden SBY.
"Apapun perintah Pemerintah akan kami laksanakan," katanya.
Terkait penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan sejumlah pejabat Pemerintah Indonesia oleh badan intelijen Australia, Jenderal Moeldoko membantah bahwa TNI telah kecolongan. Ia berdalih, pemimpin kepala negara yang menjadi korban aksi spionase negeri Kangguru dan Paman Sam tidak hanya Indonesia, tetapi juga beberapa negara maju.
"Kita tidak kecolongan, penyadapan ini berkaitan dengan tekhnologi. Jerman yang sudah maju teknologinya juga kecolongan," kata Moeldoko.
Oleh karena itu, lanjut Moeldoko, TNI bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akan menguatkan enkripsi negara agar tidak bisa dibaca oleh pihak asing.
"Kita harus memperkuat diri sebagai pertahanan dengan enkripsi," katanya.
Moeldoko mengaku, pagi tadi ia telah memberikan pengarahan kepada para intelijen TNI AD, AL, AU beserta atase-atase pertahan Indonesia guna mengantisipasi penyadapan dari pihak asing.
"Tadi saya sudah kumpulkan para intelijen dari berbagai angkatan TNI dan atase-atase pertahanan," katanya.(eh)
♞ Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.