Jumat, 22 November 2013

Sikap Tegas TNI

Oleh : Prayitno Ramelan 

Terkait dengan ketidak acuhan fihak Australia dalam menanggapi protes Indonesia tentang ulah penyadapan badan intelijennya, TNI melakukan respon cepat perintah dari pimpinan nasional. Presiden RI di depan wartawan pada konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/11/2013), mengatakan, "Saya minta dihentikan dulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan latihan bersama antara tentara Indonesia-Australia, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara, maupun yang sifatnya gabungan,” tegasnya.

Selain itu, Presiden SBY juga menyinggung masalah people smuggling atau penyelundupan manusia yang telah merepotkan pemerintah RI."Saudara tahu menghadapi problem people smuggling yang merepotkan Indonesia dan Australia, kita punya kerja sama militer. Ini saya minta dihentikan dulu sampai semuanya jelas," tegas Presiden.

Menindaklanjuti keputusan Presiden SBY tersebut, terhitung mulai Rabu, 20 November 2013, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengambil langkah-langkah konkrit dan responsif yaitu ;


  • Pertama, menghentikan seluruh kerja sama dalam bidang informasi dan intelijen.


  • Kedua, menghentikan Latihan Bersama antara TNI AD dengan Royal Australian Army, yaitu Latihan Bersama Kartika Bura dan Latihan Bersama Down Komodo.


  • Ketiga, menghentikan Latihan Bersama TNI AL dengan Australian Navy, yaitu Latihan Bersama New Horizon TTX, Latma Initial Planning Conference KAKADU dan Observer Ex Black Carilion.

  • Keempat, menghentikan Latihan Bersama Elang Ausindo antara TNI AU dengan Royal Australian Air Force (RAAF) yang sedang berlangsung di Darwin, Australia. Pada hari ini Rabu (20/11/2013), TNI menarik pulang 5 (lima) pesawat tempur F-16 berikut seluruh personel pendukungnya yang terlibat dalam latihan tersebut. Termasuk juga penghentian kegiatan Air Man to Air Man Talk. Selain itu, seluruh latihan bilateral yang akan dilaksanakan TNI, baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU dengan Angkatan Bersenjata Australia juga dihentikan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Sementara kerjasama juga dilakukan antara Polri dan Australia Federal Police (AFP). Dimana alat-alat cyber crime Polri termasuk alat pelacak yang di miliki Densus 88 Polri memang didatangkan dari Australia setelah peristiwa Bom Bali yang menyebabkan banyak Warga Negara Australia menjadi korban. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan kerjasama tersebut kini masih dilakukan dengan pihak Australia. "Kerjasama yang dilakukan diantaranya Transnasional Crime, Human Trafiking, pelatihan cyber crime dan sebagainya," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013).

Kapolri menyatakan akan patuh terhadap keputusan presiden. Dikatakannya, "Saya belum tahu persis instruksi presiden seperti apa. Kalau memang harus dievaluasi saya kira ini pembicaraan antar negara. Ini antar negara. Kita tunggu keputusan bapak presiden. Apapun kita laksanakan," katanya. Sebenarnya Polri juga sebaiknya mengambil langkah seperti TNI membekukan kerjasama dengan AFP tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari presiden. Secara umum perintah sudah cukup jelas.

Indonesia tidak main-main dengan keputusannya, dan yang menjadi pokok persoalan adalah direndahkannya kehormatan dan martabat bangsa dan negara. PM Australia dalam posisinya beserta para inner circle-nya dinilai memandang rendah Indonesia, dengan tidak mau memenuhi permintaan maaf dan memberi penjelasan. Nampaknya komplikasi hubungan bilateral kedua negara akan terus memburuk, selama tidak adanya rasa menghargai dari Australia yang selalu mengatakan Indonesia sebagai mitra strategis. Pada kenyataannya dalam penjelasan dimuka parlemen Australia hari ini, PM Tonny Abbot tetap bersikukuh tidak akan meminta maaf karena beranggapan bahwa tindakan penyadapan badan intelijen Australia dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanannya.

Dengan demikian maka Australia yang oleh Indonesia diperlakukan sebagai negara sahabat, tetap memperlakukan Indonesia sebagai musuh. Itulah kesimpulan pemerintah Indonesia yang kemudian diterjemahkan dalam keputusan penghentian beberapa kerjasama bilateral kedua negara. Respon kilat TNI patut diacungi jempol, itulah gambaran disiplin TNI dalam mematuhi perintah pimpinan nasional.

Australia, penulis perkirakan akan menjumpai banyak masalah dikemudian hari, terlebih apabila Edward Snowden kembali membocorkan dokumen penyadapan terhadap beberapa negara Asean lainnya kepada media. Yang dipastikan akan marah besar adalah Malaysia, kemungkinan keputusannya akan jauh lebih keras. Sebagai sesama negara yang tergabung dalam pakta FPDA dengan Australia, Malaysia pasti merasa dikhianati. Kita nantikan pukulan lanjutan atas kegagalan diplomasi Australia dibawah kepemimpinan PM Tonny Abbot, yang jelas merugikan dirinya sendiri dan Australia. Bravo TNI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.