Forum Keamanan Asia Bahas Serangan Cyber dan Laut China Selatan

Forum Keamanan Asia akan membahas keamanan dunia maya, sengketa wilayah maritim dan program nuklir Korea Utara.

Pejabat-pejabat pertahanan kawasan Asia Pasifik memulai forum keamanan tahunan dengan pembicaraan yang difokuskan pada keamanan dunia maya atau cyber, sengketa wilayah maritim dan program nuklir Korea Utara.

Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan ia akan membahas keamanan dunia maya Sabtu (1/6) dalam sambutan pada Dialog Keamanan Shangri-La di Singapura. Kepada wartawan dalam pesawat menuju Singapura, Hagel mengatakan, isu itu juga mungkin akan dibahas dalam pertemuan singkat dengan delegasi China di sela-sela konferensi tersebut.

Laporan Amerika baru-baru ini menyebutkan, para peretas komputer China mencuri data puluhan program senjata dan teknologi pertahanan lain dari Pentagon.

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dalam pidato Jumat mengatakan negara-negara Asia Tenggara harus bersatu mengenai masalah Laut Cina Selatan yang kaya minyak. Ia mengatakan setiap konflik bisa mengganggu perekonomian kawasan itu dan ia mendesak semua negara menyepakati kode perilaku.

China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang mungkin kaya minyak dan gas alam. Bagian-bagian laut itu juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, serta Vietnam, dan perselisihan teritorial di perairan itu menjadi hal yang biasa.

  ● VoA  

Latgama Malindo 2013 : Direktur Gladi Latihan Malindo Tinjau Kesiapan Kemarkasan

MEDAN – Latihan Gabungan Anti Teror antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di Medan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sudah siap dilaksanakan, demikian dikatakan Direktur Gladi Latihan Malindo Darsasa-8AB/2013 Brigjen TNI Buyung Lalana saat melakukan pengecekan kesiapan bagian Kemarkasan Malindo Darsasa-8AB/2013 di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (30/5/2013).

“Peran Kemarkasan sangat penting, karena Kemarkasan merupakan ujung tombak pendukung keberhasilan latihan, seperti menyiapkan tenda untuk tidur para prajurit, kendaraan untuk mobilisasi prajurit, termasuk BBM dan dapur lapangan”, ujar Brigjen TNI Buyung Lalana.

Lebih lanjut dikatakan, bagian operasi juga harus segera mempersiapkan diri karena kalian akan menjadi selebritis yang akan dilihat oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono S.E. dan Panglima ATM Jenderal Tan Sri Dato Sri Zulkifli Bin Moho Zin, juga akan disorot oleh kamera wartawan. Oleh sebab itu, diharapkan dalam latihan ini harus membuat kagum pimpinan, harus serius dan perlihatkan semangat, bagaimana pun latihan ini akan membawa nama baik bangsa dan negara khususnya dan umumnya TNI.

Kita ketahui bersama bahwa tujuan latihan ini adalah melatih Komando yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama, pengertian dan propesionalisme diantara kedua pasukan TNI dan ATM. Secara khusus, sasaran yang diinginkan adalah bagaimana komandan CJTF-CT Malindo dan beserta komponen lainnya mampu melaksanakan proses perencanaan latihan maupun operasi serta pengambil keputusan.

Direktur Gladi Latihan menegaskan kepada para pelaku latihan, agar menjaga kesehatan dan faktor keamanan, terutama masalah senjata dan satwa atau anjing pelacak. Para prajurit agar menjaga etika dan sopan santun, karena dengan sopan santun akan terkesan baik atau buruk, ini merupakan salah satu kegiatan diplomasi yang perlu dilaksanakan oleh seluruh prajurit yang melakukan latihan Malindo Darsasa-8AB/2013, sehingga latihan Malindo berhasil dan terkesan oleh tamu-tamu kita yang positif.

Dantim Pen Malindo Darsasa-8AB/2013
Letkol Inf Drs. Solih

  ● Poskota  

AS Berjanji Mempermesra Hubungan Militer dengan Indonesia

SINGAPURA--Amerika Serikat ingin meningkatkan kerja sama militernya dengan Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Pertahanan Chuck Hagel di Singapura Jumat setelah bertemu dengan timpalannya Menhankam Purnomo Yusgiantoro.

"Kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya memperdalam hubungan (dan) meninjau kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan latihan dan pelatihan, serta dialog kebijakan pertahanan reguler," kata juru bicara Pentagon George Little setelah pertemuan.

Kedua menteri pertahanan bertemu di sela-sela forum keamanan tahunan di Singapura, Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) yang berbasis di London.

Hagel mengingatkan pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk hubungan militer lebih dalam dan "membahas dukungan Amerika untuk modernisasi militer Indonesia, termasuk melalui penjualan peralatan militer luar negeri AS," kata Little.

AS berkepentingan dalam meningkatkan hubungan militer dengan Indonesia sejalan dengan "poros" strategis Presiden Barack Obama, atau pergeseran strategis, ke wilayah Pasifik. Kebijakan itu diumumkan pada Januari 2012 setelah satu dekade perang di Afghanistan dan Irak.

Obama, yang menghabiskan sebagian masa kecilnya di Indonesia, menempatkan prioritas dalam periode pemerintahannya untuk membangun hubungan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang dengan cepat memeluk demokrasi sejak tahun 1990-an.

Sementara beberapa ahli melihat hubungan menghangat lebih retoris daripada substantif. Amerika Serikat dinilai meningkatkan hubungan dengan militer, terutama dengan Indonesia didorong kekhawatiran sebelumnya terhadap catatan hak asasi manusia unit pasukan khusus.

  ● Republika  

Lemah Hadapi Indonesia, AS Dikritik LSM

Aparat mengevakuasi umat Syiah di Madura

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan kekhawatiran terhadap peningkatan serangan terhadap umat agama minoritas di Indonesia, namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Washington mengecilkan persoalan itu karena ingin membina hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Laporan mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen dan sekte Islam Syiah dan Ahmadiyah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Komisi Tom Lantos untuk Hak Asasi Manusia, komisi bipartisan pada Kongres AS yang bertugas memonitor hak asasi manusia, mengadakan sidang di gedung Kongres untuk mengevaluasi situasi di Indonesia.

264 SERANGAN 

Salah satu ketua komisi tersebut, James P. McGovern, mengutip angka-angka dari lembaga nirlaba Indonesia (LSM) yang memonitor kebebasan beragama, Setara Institute, yang menunjukkan bahwa ada 264 serangan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama pada 2012, naik dari 216 serangan pada 2010.

Jemaat dari gereja HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka pertengahan bulan lalu.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Dan Baer, mengutarakan kekhawatiran akan serangan-serangan tersebut tanggapan pemerintah Indonesia yang tidak efektif, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengancam rusaknya reputasi Indonesia untuk toleransi beragama.

Ia juga mengacu pada “tren yang mengkhawatirkan” dalam penutupan gereja-gereja, termasuk 50 gereja pada 2012, dan masjid-masjid Ahmadiyah. Ia menyerukan tindakan polisi yang lebih tegas dan reformasi hukum untuk memperlihatkan perlindungan terhadap semua minoritas.

MILITAN

Namun lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik tanggapan AS, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS telah menolak mengakui secara publik apa yang oleh para pejabatnya diakui secara tertutup, bahwa penyiksaan terkait agama memburuk di Indonesia.

“Militan Islam semakin sering menggerakkan massa untuk menyerang kelompok minoritas agama dengan kekebalan hukum hampir total,” ujar John Sifton, direktur advokasi kelompok itu untuk Asia.

Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa rasa hormat pemerintah Indonesia untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama 2012.

“Hubungan AS dengan Indonesia sangat kuat, namun hubungan terkait hak asasi manusia kehilangan arti,” ujar T. Kumar, direktur advokasi internasional untuk Amnesty International USA, Kamis (23/5) lalu.

70 TAPOL

Ia mendesak pemerintahan Obama untuk mengupayakan pembebasan lebih dari 70 tahanan politik dan penerbitan laporan pencarian fakta yang diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kematian aktivis Munir Said Thalib karena diracun arsenik pada 2004.

Aktivis-aktivis hak asasi manusia menduga pemerintah Indonesia ingin menyimpan laporan itu karena dapat melibatkan intelijen Indonesia.

Pemerintah Obama telah memberi tekanan yang lebih pada kepentingan diplomasi dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan mengatakan perlindungan kebebasan individual adalah kunci kebijakannya. Sebagai bagian dari langkah ini, AS telah mempererat ikatan dengan Indonesia, yang ingin memiliki peran lebih menonjol di panggung dunia.

Bagian dari ikatan ini adalah perluasan kerja sama di antara dua militer. Pada 2010, AS mengembalikan beberapa bantuan untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dibekukan selama satu dekade karena catatan hak asasi manusianya.

Dan Baer mengatakan pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia tidak lagi tersebar luas, namun permintaan tanggung jawab untuk kekerasan yang dilakukan terbatas.

Ia mengatakan AS dengan hati-hati mengamati bagaimana Indonesia menangani kasus-kasus 11 anggota Kopassus yang ditahan karena serangan di sebuah penjara pada Maret lalu, dimana empat narapidana tewas dibunuh.

Angkatan Darat Indonesia telah mengakui bahwa tentara ada di belakang pembunuhan yang dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Indonesia menanggapi kritik mengenai catatan kebebasan beragamanya dengan mengatakan bahwa kerukunan beragama masih kuat, dan tidak adil untuk menggeneralisir semua serangan terhadap minoritas dihubungkan dengan intoleransi.(VoAnews/d)

  ● Poskota  

Menhan jadi pembicara Pertemuan ke-12 Keamanan Asia

Singapura - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tercatat menjadi salah satu pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Asia ke-12 di Singapura, Jumat malam.

Institut Internasional bagi Studi Strategik (IISS) sebagai penyelenggara pertemuan tiga hari yang juga disebut Shangri-La Dialogue (SLD) itu menjadwalkan Menhan Purnomo berbicara dalam sesi pleno ketiga pada Sabtu (1/6).

Tahun lalu, IISS yang berkedudukan di London sempat mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue tahun lalu.

Dalam sesi ketiga pada pertemuan bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" itu, Menhan Purnomo akan berbicara bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

IISS juga mengundang secara khusus Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung untuk memberikan pidato kunci pada acara jamuan makan malam di Singapura, Jumat (31/5).

IISS mencatat pembangunan politik dan ekonomi Vietnam menunjukkan posisi, peran dan kontribusi negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu untuk turut menjamin perdamaian, keamanan, kerja sama dan pembangunan regional dan internasional.

Dalam tulisannya di The Straits Times yang terbit di Singapura, Jumat, William Choong mengatakan dalam pidatonya, PM Dung diperkirakan akan memberi tekanan pada peran dan posisi Hanoi sebagai anggota bertanggung jawab komunitas global, pembangunan arsitektur regional dan mungkin akan merujuk pada perselisihan di Laut China Selatan.

Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputi Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Nguyen Chi Minh, yang juga akan menjadi pembicara.

Menteri atau wakil menteri pertahanan dan keamanan dari 31 negara termasuk anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia akan berdialog di forum itu.

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste Rala Xanana Gusmao, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, termasuk di antara pembicara dalam forum itu.

Selain itu ada pula Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Catherine Ashton, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, dan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves le Drian.

China yang kali ini tak mengirim menteri pertahanannya mengutus delegasi yang dipimpin Letnan Jenderal Qi Jianguo, wakil kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue saat itu menyampaikan pidato kunci dengan judul "An Architecture for Durable Peace in the Asia Pacific".

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, forum ini telah menjadi alat yang menyatukan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam komunitas pertahanan.

"Dalam perannya itulah Shangri-La Dialogue telah memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan perdamaian dan kerja sama di kawasan," kata SBY.(M016/E011)

  ● Antara  

Wamenhan : Malaysia Sangat Berminat Pesawat CN-295

Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Malaysia mempunyai minat yang besar terhadap pesawat angkut jenis CN295 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) mengingat pesawat ini sangat bersaing terutama di regional Asean.

"Kehadiran Panglima Angkatan Udara, pilot, perwira lainnya termasuk dari pihak kepolisian Malaysia menunjukkan mereka mempunyai minat yang besar untuk mengadakan observasi terhadap pesawat CN295," kata Sjafrie disela-sela penerbangan promosi pesawat angkut militer CN295 di Bandara Subang, Malaysia, Jumat.

Sebelumnya, kata Sjafrie, dia sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia yang menanggapi positif untuk melakukan observasi terhadap pesawat CN295.

"Ini merupakan langkah awal yang baik untuk hubungan dua negara bertetangga sesama Asean," ungkapnya.

Wamenham tidak bisa memastikan berapa banyak CN295 yang diminati oleh Malaysia, namun tentunya itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pendanaannya.

Selain Malaysia, lanjut Sjafrie, negara-negara Asean yang dikunjungi seperti Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan Myanmar memberikan respon positif terhadap pesawat yang beberapa bagiannya telah dibuat di dalam negeri.

"Dari perjalanan saya ke sejumlah negara Asean mereka memberi respon positif. Di Filipina kita juga ikut dalam tender terbatas, di Thailand, Myanmar ataupun Vietnam potensinya juga bagus," ungkap dia.

Mengenai pendanaan, kata Sjafrie, bukan merupakan halangan sebab PT DI memiliki kemampuan yang baik di bidangnya sehingga perbankan siap untuk mendukung pendanaannya.

"Soal dana bukanlah sulit sebab kapasitas PT DI cukup bagus, bahkan produknya tembus pasar dunia. Seperti bagian sayap pesawat buatan PT DI ini juga telah diekspor ke Sevilla, Spanyol serta ke 14 negara," kata Sjafrie.

Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk memenuhi permintaan TNI dan setelah itu baru untuk konsumen mancanegara.

"Diharapkan setahun ini, permintaan TNI itu bisa diselesaikan dan selanjutnya untuk memenuhi permintaan negara tetangga," kata Budi dengan menjelaskan PT DI mampu membuat pesawat CN235 dan CN295 sekitar 6 sampai 12 pesawat per tahun.

Ia menjelaskan Malaysia telah memiliki delapan pesawat CN235 yakni enam pesawat pengangkut militer dan dua untuk VIP.

"Sudah lama Malaysia memiliki pesawat CN235 dan masih terawat dengan baik," ungkapnya.

Dalam promosi CN295 di Bandara Subang itu tampak hadir Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno beserta jajarannya, Panglima Tentara Udara Malaysia Dato Rodzali Bin Daud, Duta Besar Spanyol untuk Malaysia serta sejumlah pilot dan pejabat kepolisian setempat.

  ● Antara  

Pesawat CN295 Mendarat di Bandara Kuala Lumpur

Jakarta - Pesawat transport militer CN295 mendarat di Bandara Sultan Abdul Aziz Kuala Lumpur, Malaysia, persinggahan terakhir dari rangkaian tour ke enam negara-negara ASEAN. Pesawat buatan Bandung ini dipromosikan ke negara-negara tetangga.

Kementerian Pertahanan Indonesia memperkenalkan pesawat ini ke Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia sejak 22 hingga 31 Mei dalam rangka promosi mengenai kemampuan dan efisiensi pesawat transportasi hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Airbus Military.

Pesawat CN295 adalah sebuah pesawat serba guna berukuran sedang untuk kepentingan sipil maupun militer. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan untuk menjelaskan kelebihan dari pesawat CN235 dan NC212i, yaitu hasil pengembangan dari varian C212 yang telah diluncurkan pada bulan November 2012 antara PTDI dan Airbus Military dengan menggunakan sistem avionic dan autopilot yang baru, kapasitas penumpang bertambah dan biaya operasi yang lebih efisien.

"Kami pemerintah mempromosikan penggunaan sistem pertahanan yang serupa di antara sesama negara ASEAN dan CN295 merupakan pesawat yang layak dan tepat untuk kepentingan pertahanan tersebut," kata Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Ketua Delegasi, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien saat kunjungan ke Kementerian Pertahanan Malaysia, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/5/2013),

"Kami yakin dengan penggunaan jenis pesawat yang sama di wilayah ASEAN akan memperkuat kerjasama di antara kita, pada waktu yang sama mengurangi biaya operasional dan perawatan pesawat secara signifikan," tambahnya.

Ia mengatakan, pesawat CN295, CN235, dan NC212i adalah solusi yang tepat untuk menjalankan misi di kawasan regional dalam segmen pesawat kecil dan menengah.

Angkatan Udara Republik Indonesia saat ini telah mengoperasikan dua unit CN295 dari sembilan unit yang dipesan dari PTDI. Dan pada tahun 2014, seluruhnya sudah dapat dioperasikan di wilayah Indonesia oleh TNI AU.(ang/dnl)

  ● detikFinance  

Persaingan Ketat Pasukan Perdamaian PBB

Untuk menjadi pasukan Perdamaian PBB (Peacekeeping Force) ternyata tidak gampang. Prajurit TNI yang dipilih menjadi pasukan PBB harus melewati sejumlah seleksi dan mencakup aspek fisik, mental, kecerdasan dan ketrampilan lainnya. Bagi prajurit TNI yang terpilih sebagai anggota Peacekeeping Force mereka kemudian digembleng di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menurut komandan PMPP, Brigjen TNI Imam Edy Mulyono Msc, pengiriman pasukan PBB ke sejumlah negara pun melalui seleksi ketat oleh PBB dan harus bersaing dengan Peacekeeping Force dari negara lainnya.

‘’PBB mempunyai kualifikasi tersendiri untuk menerima Pasukan Perdamaian yang akan dikirim ke suatu negara. Jadi tidak asal menerima Pasukan Perdamaian yang diajukan oleh suatu negara.

Jika tidak memenuhi standar PBB, Pasukan Perdamaian yang ditawarkan oleh suatu negara bisa langsung ditolak,’’ jelas Brigjen Imam ketika ditemui Angkasa pada acara puncak peringatan Peacekeeping Force Day, yang berlokasi di markas, PMPP, Sentul , Rabu (29/5).

‘’Para perwira yang ditugaskan sebagai staf pun turut mempengaruhi ketatnya persaingan. Misalnya perwira UN staff dari Pakistan, Banglandesh, India, dan Indonesia akan bersaing dan iklim persaingan itu turut mempengaruhi jumlah pasukan PBB yang dikirimkan,’’ tambahnya.

Pemerintah RI pada tahun 2014 mendatang bertekad mewujudkan Visi 4000 Peacekeepers dari TNI-Polri dan sipil. Untuk mewujudkan program itu, PMPP harus berkerja keras karena masih terdapat gap yang tinggi antara permintaan PBB dan SDM yang tersedia. Apalagi tugas sebagai Peacekeeping Force memiliki resiko tinggi. Menurut Brigjen Imam, sejak tahun 1950 hingga sekarang, Indonesia telah mengirimkan sekitar 25.000 personel Pasukan PBB dan 31 di antaranya telah gugur dalam tugas.

  ● Angkasa  

Siaaap! Zaman Bersiap

Setiap ada orang asing terutama Belanda, rakyat meneriakkan "siaaap." Maka, tersebutlah "zaman bersiap."

OLEH: HENDRI F. ISNAENI

Pemakaman kembali korban "zaman bersiap" di Jawa, sekitar 1946. Foto: KITLV.

MENANGGAPI tuntutan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) agar Kejaksaan Belanda menyelidiki pembantaian Rawagede, Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda (VOMI), menyatakan kekerasan di Rawagede terjadi pada “zaman bersiap”.

Menurut Franken, pembunuhan di Rawagede memang tidak bisa dibenarkan. Tapi orang juga tak boleh lupa apa yang terjadi pada “zaman bersiap”, mulai 17 Agustus 1945 hingga awal 1946.

“Setelah tahun 1945 angkatan bersenjata Indonesia dan kelompok-kelompok gerilyawan membunuh secara massal setiap orang Belanda yang mereka temui, apakah itu perempuan, laki-laki atau anak-anak. Itu pun tidak bisa dibenarkan,” kata Franken kepada Radio Nederland (www.rnw.nl, 19 Januari 2012).

Apa itu “zaman bersiap”?

Menurut RHA Saleh dalam Mari Bung, Rebut Kembali! bulan September-November 1945 adalah periode kekacauan bagi Belanda dan Jepang. “Belanda menyebutnya sebagai periode “bersiap” atau “bersiap-tijd” yang sangat mengerikan,” tulis Saleh.

Saleh mengutip sosiolog dan kolumnis asal Belanda JAA van Doorn yang menyebut “masa bersiap” itu bukan sekadar penjarahan dan pembunuhan massal akibat kevakuman kekuasaan, namun lebih dari itu. “Yakni suatu proses revolusioner, di mana terjadi suatu pemberontakan sosial yang menggunakan kekerasan dengan senjata, dan di mana dipertunjukkan suatu sentimen nasional secara kolektif, yang ditujukan terhadap kembalinya penjajahan….”

Menurut Dien Majid dan Darmiati dalam Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moemin, sejak kedatangan Sekutu hampir setiap malam atau sepanjang hari selalu terjadi bentrokan antara pemuda pejuang melawan serdadu Belanda. Pada zaman itu terkenal dengan “zaman bersiap”. “Maksudnya jika tentara Inggris atau Belanda mengganggu ke kampung-kampung atau instansi yang telah dikuasai republik, serentak terdengar aba-aba dari para pemuda pejuang ‘bersiap’,” tulis Dien dan Darmiati.

Istilah “bersiap” itu juga dipakai penduduk. Menurut RHA Saleh dalam Dari Jakarta kembali ke Jakarta, “de bersiap tijd” (masa bersiap), penduduk di kampung-kampung meneriakkan “siaaap” ketika ada orang asing yang tak dikenal masuk kampung. Kemudian secara beramai-ramai orang asing tersebut ditangkap; kalau orang Jepang atau Belanda biasanya dibunuh. Bahkan keluarga-keluarga Indo kadang jadi sasaran.

Masa bersiap tak berlangsung lama seiring berjalannya pemerintahan Indonesia dan upaya keras Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Orang-orang Belanda di Indonesia pun relatif lebih aman. Hal ini diakui seorang pendeta, Nn. GAR Bijleveld, dalam suratnya kepada sekretaris zending SC Graaf van Randwijck di Bandung, 28 Februari 1952, yang dimuat dalam Sumber-sumber zending tentang sejarah gereja di Jawa Barat 1858-1963 karya Th. van den End. “Kini sudah empat tahun saya tinggal di Indonesia. Selama masa itu, menurut pengalaman saya, kontak dengan orang Belanda malah sangat dihargai,” tulis Bijleveld. “Tentu terlepas dari ‘masa bersiap’ yang merupakan masa tidak normal, yang tidak berlangsung lama dan yang sudah lewat ketika saya tiba di sini, sedangkan dalam penilaian terhadap masa itu unsur ‘takut’ bagaimanapun tidak boleh diremehkan."

  ● Historia  

Detail Tank Pindad Indonesia Dan FNSS Turki

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Indonesia dan Turki sepakat bekerja bersama membangun medium tank. Penandatanganan MoU kerja sama itu sendiri sudah dilakukan pada ajang IDEF 2013 di Turki, awal mei lalu.

Disebutkan pula, masing-masing negara akan berpartisipasi sebanyak 50%-50% dalam hal pembiayaan dan pembuatan prototipe. Skema produksi bersama sendiri nantinya akan meniru proses pembuatan CN-235 antara IPTN (sekarang PT.DI-red) dan CASA.

Namun, bagaimana detail kerjasama tersebutbbelumlah banyak terungkap. Redaksi ARC kemudian mencoba mencari tahu ke beberapa pihak yang terkait dalam skema kerjasama Medium tank ini. ARC kemudian mendapatkan sedikit jawaban.

Yang pertama, Medium tank yang akan dibikin nanti adalah benar-benar desain baru. Jadi tidak merujuk kepada Ranpur ACV-300 bikinan FNSS, yang telah dipelajari pula dari Pindad. Yang kedua, biaya untuk pengembangan desain hingga membuat prototipe adalah sebesar US$ 24 juta. Dengan demikian, Indonesia Turki akan dibebani masing-masing sebesar 12 juta dollar.

Selanjutnya, pada akhir Juni atau awal Juli, Pindad dan FNSS sudah menyerahkan proposal skema pembuatan Tank Medium kepada Kementrian Pertahanan RI.

Proposal itu berisikan mengenai perkiraan besaran biaya, timeline produksi, hingga desain medium tank. ARC juga mendapatkan informasi, nantinya akan dibuat sebanyak 3 prototipe yang rencananya selesai pada 3-4 tahun mendatang. 1 prototipe dibuat di Pindad, dan 2 lainnya di FNSS.

Namun, salah satu prototipe yang dibuat di FNSS hanya berupa Tank tanpa kelengkapan isi, alias kosongan. Prototipe kosongan ini nantinya digunakan untuk uji ketahanan berbagai macam tembakan.

Namun demikian, informasi ini barulah tahapan awal. Kedepannya, masih bisa berubah banyak tergantung hasil diskusi antara pihak Pindad dan FNSS serta Kementrian Pertahanan kedua negara. Apapun hasilnya, kita doakan saja semoga rencana ini berjalan lancar.

  ● ARC  

OSI to Supply Newbuild Indonesia Submarine Equipment

OSI Maritime Systems contracted to deliver integrated navigation systems to DSME for Indonesian Navy Type 209 SSK Program submarines.

OSI's contract is with Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), South Korea who will build three Type 209 diesel submarines (SSK) for the Indonesian Navy.

Under the terms of the agreement, OSI will deliver three Integrating Navigation and Tactical Systems, including ECPINS-W Sub software which the manufacturers say is the most advanced navigation software in the world specifically designed for the unique requirements of subsurface navigation.

About OSI

OSI Maritime Systems is a leading provider of integrated navigation and tactical solutions designed for naval and maritime security operations. The company develops and delivers integrated bridge systems for warships, integrated dived navigation systems for submarines and C2 systems for small craft. OSI currently has 16 naval customers from around the world with over 500 warships and submarines operating with its world leading integrated navigation and tactical solutions.

  ● Marine  

Sambut 17 Agustus, Prajurit TNI Akan Kibarkan Merah Putih di Perbatasan Malaysia

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infantri 141/Aneka Yudha Jaya Prakosa memprogramkan pembentangan Bendera Merah Putih di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2013.

Komandan Satgas Pamtas Yonif 141/AYJP, Letkol Inf Feksi D Angi melalui Perwira Seksi Teritorial, Lettu Inf Sidik Purnomo, di Nunukan, Jumat,

mengatakan rencana pengibaran bendera merah itu masih dalam tahap negosiasi dengan Pemkab Nunukan dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. “Mengenai rencana ini masih negosiasi dengan Dinas Pariwisata (Nunukan) untuk kerjasamanya,” ujar Sidik.

Sesuai perencanaan itu, pembentangan akan dilakukan di pos perbatasan Bukti Keramat Kecamatan Sebatik Tengah yang merupakan bukit tertinggi di pulau itu dan sangat tampak dari Tawau Sabah Malaysia.

Adapun, lanjut dia, apabila anggaran tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembentangan bendera merah putih alterbatif lainnya adalah pembangunan tugu perbatasan di bukti itu juga. “Jadi program ini ada dua alternatif. Kalau anggarannya tidak mencukupi untuk pembentangan bendera (merah putih) kemungkinan hanya untuk membangun tugu saja,” ucap Sidik.

Tujuan dari pembentangan maupun pembangunan tugu perbatasan ini, kata dia, adalah untuk memberikan atau memperlihatkan kepada masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik secara khusus dan Kabupaten Nunukan pada umumnya pentingnya nasionalisme dalam jiwa setiap warga negara Indonesia.

Selain itu, tambah Sidik, dengan pembentangan bendera merah putih diharapkan jiwa kebangsaan dalam mempertahankan negara kesatuan RI semakin kuat terpatri dalam semangat masyarakat di wilayah itu.

“Pembentangan bendera meraha putih bertepatan peringatan (Hari Proklamasi) 17 Agustus sangat tepat momennya dalam rangka peningkatan nasionalisme masyarakat di perbatasan,” ujar dia.

  ● Solopos  

Latgama Malindo 2013 : KRI Makassar-590 Embarkasi Ranpur

Jakarta • Bertempat di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Satgas Latihan Gabungan Bersama (Latgama) Malindo Darat Samudera Angkasa (Darsasa) tahun 2013 melaksanakan embarkasi kendaraan tempur (ranpur) yang akan dipergunakan dalam latihan ke KRI Makassar-590.

Kendaraan tempur dan perlengkapan latihan tersebut diantaranya Armour Halilintar, Rapid intervention Vehicle (RIV), Land Rover Commando/Ranger, kendaraan taktis, decco trailer, truk NPS serta beberapa truk berbagai ukuran.

Semua ranpur dan perlengkapan tempur tersebut diangkut dengan Landing Platform Dock KRI Makassar-590 yang bertolak dari dermaga Kolinlamil guna mengikuti kegiatan Latihan Gabungan Bersama yang akan digelar antara Malaysia-Indonesia (Latgama Malindo) Darsasa-8AB/2013 pada tanggal 7 sampai 12 Juni 2013 di Medan, Sumatera Utara.

Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darsasa diselenggarakan sebagai implementasi strategi penanggulangan teror untuk menghadapi kemungkinan terjadinya serangan teroris yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah Malaysia dan Indonesia. Latihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kedua angkatan dari kedua negara untuk melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan teror. Latihan ini untuk melatih komando yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kerja sama, pengertian dan profesionalisme di antara kedua pasukan ATM dan TNI.

  ● TNI AL  

Kemenko Polhukam: Tak Ada Operasi Gelap di Papua

JAKARTA -- Kemenko Polhukam menyatakan tak ada operasi gelap yang dilakukan aparat di daerah Puncak Jaya, Papua. Baik itu militer mau pun kepolisian.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Agus Barnas mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Termasuk di Puncak Jaya.

"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus di Jakarta, Jumat (31/5).

Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya. Sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.

"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.

DPRD Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.

"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda.

Menurut dia, laporan sementara menyatakan, warga mulai hilang usai penyerangan pos keamanan di Tingginambut, Februari-Mei lalu.

Data yang terhimpun mengungkapkan, tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang. Yakni Yos Kogoya (40 tahun), Janingga Tabuni (37), Sony Tabuni (35), Aibon Tabuni (32), Bongkar Telenggen (38), Eilakor Enembe (27) dan Kogoya (35) serta Wonda (39).

  ● Repiblika  

[Foto] Latihan Bersama Indonesia-Philipina

Pasukan komando armada RI Kawasan Timur (Koarmaritim) melakukan penangkapan pada latihan bersama Angktan Laut (AL) Indoesia-Philipina dalam penanganan dan pembebasan kapal yang disandera musuh di Perairan Pancan, kota Davao, Philipina, Senin (27/5).

Kegiatan tersebut dilakukan selama 10 hari untuk meningkatkan keamanan laut di wilayah teritorial perairan antara Indonesia dan Philipina.

  ● Metrotv  

650 Prajurit TNI AD Dari Yon 403 Berangkat Ke Perbatasan Indonesia Malaysia

Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon 403/Wirasada Pratista berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menggunakan KRI Teluk Amboina. Acara pemberangkatan pasukan tersebut dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo, di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Selasa (28/5).

Dalam amanatnya Pangdam IV/Diponegoro berpesan kepada para prajurit yang akan bertugas, Jagalah kehormatan, Bawalah kehormatan dan tunjukkan bahwa prajurit Kodam IV/Diponegoro yang terbaik. Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon 403/Wirasada Pratista berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan di daerah operasi. Menurut Pangdam “Tugas adalah kehormatan dan tugas adalah segala-galanya”.

Disamping itu Pangdam juga berpesan agar menjaga keamanan personel dan materiil, jaga kesehatan dan apabila pulang nanti bisa bertemu dengan anak istri dalam keadaan sehat dan bagi yang belum berkeluarga agar bisa bertemu dengan keluarganya. Tak lupa pula harus profesional, ’’Ingat saudara disana punya sector, dan ingat saudara disana tugasnya membina masyarakat di perbatasan’’,tegasnya. Sebelumnya sudah ada yang datang dan pergi, maka Pangdam mengharapkan para prajurit 403/Wirasada Pratista harus bisa membina masyarakat di perbatasan tersebut lebih baik, harus rela, iklas, bersemangat dan berhasil.

Hadir dalam acara pemberangkatan tersebut Kasdam IV/Diponegoro, Danrem 072/Pmk, Dan Pomdam IV/Diponegoro, Dan Lanal, Para Asisten Kasdam IV/Diponegoro, Para Kabalak, Danyon 403/WP, Dan Yonarhanudse- 15, Dansat Brimob, Ibu Ketua Persit dan istri serta keluarga anggota Batalyon 403 yang akan bertugas.

  ● TNI AD  

Kasad Resmikan Penggunaan Area Latihan TNI di Simalungun

Simalungun Military Training Area (Simtra) seluas 8.140 hektar, berlokasi di Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun merupakan medan latihan TNI AD terluas kedua setelah Baturaja yang dapat dipakai untuk menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.(Foto : TNI)

Simalungun - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Letnan Jenderal Moeldoko meresmikan penggunaan area latihan prajurit di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Simalungun Military Training Area/Simtra) Kodam I BB, Kamis siang.

Peresmian di Dusun Bohoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua DPRD Simalungun diwakili Ketua Komisi III Johalim Purba, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik SIK, tokoh adat dan ratusan masyarakat.

Kasad mengatakan Simtra merupakan salahsatu upaya Angkatan Darat dalam menyiapkan medan latihan, sarana dan prasarana untuk mendukung kemampuan militer para prajurit.


Tanpa latihan yang terstruktur, tidak mungkin tercipta prajurit yang terlatih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujar Kasad yang mengatakan pihaknya juga akan menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Untuk itu Kasad menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Pemkab yang telah menyediakan lahan hutan seluas 8.140 hektare sebagai tempat latihan prajurit, dan mengucurkan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk karya bakti TNI untuk membuka dan melebarkan akses jalan di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou.

“Kepedulian Bupati untuk mewujudkan prajurit yang profesional sangat membanggakan,” ujarLetjend Moeldoko yang baru pertama kali melakukan perjalanan dinas pascadilantik sebagai Kasad TNI.

Kasad juga berpesan kepada prajurit di lokasi latihan untuk menjalin kerukunan dan keharmosian dengan masyarakat khususnya dalam upaya menjunjung adat budaya setempat, tidak sembarangan menebang pohon, mengotori sungai dan membuang sampah tapi juga ikut melestarikan lingkungan alam.

Ketika ditanya fasilitas sarana latihan di lokasi Simtra ini, Kasad menjelaskan pihaknya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, membicarakan dengan petinggi TNI dan pemerintah. “Saya perkirakan empat atau lima tahun sudah ada,” ujar Letjend Moeldoko.

Bupati Simalungun memberitahukan pemkab telah menyiapkan keadministrasian penggunaan lahan hutan itu untuk sarana latihan TNI secara legal opini dan legal hukum. “Semua telah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan disetujui Menteri Kehutanan. Tinggal menunggu rencana induk kegiatan latihan dari Kodam I Bukit Barisan,” sebut Bupati.

JR Saragih menandaskan Simtra ini merupakan kepentingan negara dan bangsa bukan untuk Bupati atau Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu perekonomian rakyat juga mulai meningkat ditandai dengan bukanya sejumlah kedai di pemukiman penduduk.

“Harapan kami kepada Pak Kasad, untuk pembangunan Kabupaten Simalungun yang lebih baik dan meningkat lagi, kami sangat mendambakan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun 2014 dilaksanakan di daerah kami,” ujar Bupati.

Kasad TNI dan rombongan didampingi Pangdam I BB Mayjend TNI paulus F Lodewijk, Danrem 022 PT Kolonel Inf Restu Widiyantoro MDA, Dan Rindam I BB Kolonel Inf teguh Arif Indratmoko, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf martin SM Turnip dan jajaran TNI, datang untuk meresmikan Simtra dan meninjau karya bakti TNI di Simalungun.

  ● Antara  

Rudal C-705 Produksi Dalam Negeri untuk Pijakan Kemandirian di Bidang Rudal

by Adrianus Prima

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Indonesia menganut prinsip kebijakan yang sifatnya bebas dan aktif. Termasuk bidang kemiliteran, kita tak tergantung pada salah satu negara atau kepentingan. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI berasal dari berbagai negara, misalnya, Kapal dari Eropa, F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat, dan pesawat Sukhoi dari Rusia. Pemerintah juga menggandeng China untuk bekerja sama mempersenjatai militer Indonesia dengan peluru kendali.

Kedepannya pemerintah akan bekerjasama dengan China untuk membangun pabrik peluru kendali C-705 di Indonesia. Jadi dalam skema joint production ini akan terdapat proses Transfer of Technology (ToT) untuk membantu penguasaan teknologi rudal. Diharapkan dengan adanya ToT ini selanjutnya pihak peneliti dan industri lokal bisa mengembangkan rudal dengan performa yang lebih baik dibanding C-705 untuk menunjang kebutuhan TNI. Untuk diketahui baik Indonesia maupun China tidak terikat dalam Missile Technology Control Regime (MTCR) yang melarang perpindahan / transfer teknologi yang berkaitan dengan platform tanpa awak yang mampu membawa muatan 500kg dalam jarak 300km. Sehingga kedepannya kerjasama ini bisa dilanjutkan untuk platform yang lebih jauh dengan ukuran lebih besar seperti C-803 atau bahkan C-805 yang berjangkauan 500km.

C-705 adalah pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602. Pengembangan rudal baru ini fokus ke tiga hal: elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu. Desain modular dari mesin baru meningkatkan jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi sampai 170 kilometer. Dengan jarak efektif 140km jika didukung sistem targeting dibalik cakrawala (OTHT). C-705 dipersiapkan untuk mengkandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1.500 ton (kelas light corvette). Daya hancur yang dihasilkannya bisa mencapai 95,7%, ideal untuk menenggelamkan kapal. Rudal ini menggunakan pemandu Inersia & GPS untuk fase jelajah dan pemandu radar aktif untuk fase terminal. Pada fase terminal rudal akan mencari target dan menghujam ke target (homing). Kedepannya juga akan dikembangkan pemandu TV dan IR (infra red) untuk mengatasi kemungkinan salah sasaran dan target yang berkategori stealth.

Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro “Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan,” Rudal C-705 akan melengkapi armada Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI Angkatan Laut. Proses kerjasama produksi rudal ini dilakukan Kementrian Pertahanan RI dan Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705. Dalam pelaksanaanya akan dilakukan oleh gabungan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Untuk bahan bakarnya akan didukung oleh pabrik propelan di Bontang, Kalimantan Timur.

Dari kerjasama ini diharapkan produsen dan peneliti dalam negeri bisa mendapatkan ilmu praktis tentang material casing, seeker/sensor, guidance, dan motor roket. Jikalau ilmu itu bisa dikuasai maka akses untuk mengembangkan rudal murni buatan dalam negeri bisa lebih mudah. Karena Transfer of Technology merupakan salah satu jalan pintas untuk meraih kemandirian di bidang alutsista. Dengan Transfer of Technology maka pengembangan RKX (roket kendali eksperimental) dan RKN (roket kendali nasional) dapat dipercepat dan hambatan-hambatan yang ada dapat segera diatasi. Selain itu kita diharapkan juga bisa mengakses sisi software dari rudal ini yaitu algoritma navigasi dan algoritma pencarian sasaran yang bisa digunakan bukan hanya untuk rudal anti kapal tapi juga untuk rudal anti pesawat maupun rudal serang darat.

Memang kerjasama ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sampai mencapai orde Trilliun Rupiah karena disertai dengan pembelian ratusan rudal C-705 dan pembuatan pabrik serta fasilitas produksi. Namun, patut disadari Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit di embargo oleh Amerika dan sekutunya dengan alasan HAM yang menyebabkan semua pasokan senjata dan spare part terhenti. Beranjak dari pengalaman pahit tersebut maka kita harus berupaya untuk BERDIKARI (berdiri diatas kaki sendiri). Efek dari kerjasama ini bisa membuat kita mandiri di bidang rudal. Dengan produksi mandiri maka negara-negara lain tidak akan mudah mengetahui jumlah pasti rudal yang kita produksi dan kita miliki sehingga meningkatkan detterence / efek gentar yang dimiliki oleh TNI. Pada akhirnya kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Spesifikasi Rudal:

Bobot hulu ledak: 110 kilogram
Daya jangkau: 75 km, 170 km dengan tambahan roket pendorong
Mesin: roket padat
Sistem pemandu: radar, TV, atau IR
Target: kapal dengan bobot samlat 1,500 ton
Sistem Pemandu : INS/GPS untuk fase jelajah, radar aktif untuk fase terminal
Platform peluncuran: pesawat, permukaan kapal, kendaraan darat
Daya hancur: 95,7 persen

  ● Lembaga Keris  

☆ Indonesia Miskin Pahlawan Berjiwa Maritim

INDONESIA hingga saat ini masih sangat miskin pahlawan yang berjiwa maritim. Oleh karena itu, usulan untuk mengangkat Kapten Laut Markadi menjadi pahlawan nasional sangat relevan.

Hal itu dikatakan Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asrena KSAL), Laksamana Muda TNI Ade Supandi usai membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut tentang “Peran Kapten Laut Markadi dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI tahun 1945-1949” di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dalam amanat tertulis dibacakan oleh Asrena KSAL, Laksda TNI Ade Supandi mengatakan peristiwa operasi lintas laut Jawa-Bali yang terjadi 67 tahun lalu, tepatnya tanggal 4 April tahun 1946 di Selat Bali, merupakan pertempuran laut pertama dalam perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan pemerintah Belanda. Pertempuran yang dipimpin Kapten Laut Markadi dengan sandi Pasukan-M itu sekaligus merupakan momen operasi gabungan pertama antara TNI dengan rakyat.

“Tokoh Kapten Laut Markadi dalam memimpin Pasukan-M telah mengekspresikan nilai-nilai penting seorang pemimpin sejati,” kata Laksamana Marsetio.

Menurut Marsetio, Pasukan-M yang dipimpin Kapten Laut Markadi, telah mampu melewati pertempuran laut melawan kekuatan Angkatan Laut kerajaan Belanda dengan gemilang. Meski hanya didukung persenjataan yang terbatas dengan sarana perahu tradisional, namun peristiwa ini perlu dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Seminar yang berlangsung ini mengangkat tema “Melalui Pewarisan Nilai Kejuangan dan Keteladanan, Kita Wujudkan Kapten Laut Markadi sebagai Pahlawan Nasional”. Seminar diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari anggota DPR RI, DPD RI, Setneg RI, Setmilpres, Kemenkokesra, Kemensos, Kemendikbud, Mabes TNI, Polri, Pusat Sejarah TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Pemda Propinsi DKI Jakarta, Pemda Propinsi Jawa Timur, Pemda Propinsi Bali, Pemda Kota Malang dan Pemda Kabupaten Jembrana sebagai inisiator pengusulan Pahlawan Nasional kepada Kapten Laut Markadi.

Hadir pula mahasiswa dan akademisi akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pertahanan, Universitas Islam Negeri Jakarta, Dewan Harian Nasional 45, Legiun Veteran Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, akademisi, praktisi, komunitas sejarawan, keluarga besar Kawanua, mahasiswa, dan media massa.

Pembicara dalam seminar yang dipandu oleh Irma Hutabarat dan J.J. Rizal ini adalah Sejarawan Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, Guru Besar UI, A.A. Bagus Wirawan serta dua orang penulis buku “Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang, Pertempuran Laut Pertama dalam Sejarah RI” yaitu Iwan Santosa dan Wenri Wanhar.

Seminar ini bertujuan untuk menindaklanjuti usulan masyarakat dan Pemda Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tempat berjuangnya Kapten Laut Markadi pada saat itu, agar Kapten Laut Markadi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah.

Marsetio berharap kepada peserta seminar agar dapat mengkaji dan memikirkan ulang secara akademik dan kredibel guna memperkuat usulan menjadi pahlawan nasional serta turut memikirkan bagaimana selayaknya negara memberikan apresiasi atas jasa-jasa para tokoh pejuang seperti Kapten Laut Markadi.

“Usulan tersebut saya nilai tidaklah berlebihan, karena Kapten Laut Markadi bersama Pasukan-M yang dipimpinnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di tanah Bali,” kata KSAL.

Sebab perjuangan dan pengorbanan beliau telah membangkitkan etos persatuan yang kuat di antara rakyat dan para pejuang saat itu, sehingga memberikan andil yang besar terhadap eksistensi Bali untuk tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Marsetio menambahkan, TNI AL sebagai salah satu institusi tempat mengabdi Kapten Laut Markadi pada masa perang Kemerdekaan Republik Indonesia, berkepentingan ikut mengupayakan lahirnya penghargaan dari negara kepada para pejuang seperti Kapten Laut Markadi. TNI AL sebagai salah satu institusi di tubuh TNI, yang lahir di tengah kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, akan senantiasa mendukung hadirnya ruang untuk kemunculan gagasan-gagasan tentang pelestarian dan pewarisan nilai-nilai kejuangan serta pengorbanan para pejuang bangsa di tengah era pembangunan bangsa ini.

Pasukan Bantuan

Sejarawan UI, Anhar Gonggong mengatakan untuk mendukung perlawanan perjuangan di Bali-Sunda Kecil, diperlukan usaha untuk memberikan bantuan pasukan dari Pulau Jawa.

“Dalam rangka itulah, kemudian suatu pasukan yang akan dikirimkan ke Bali dibentuk, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Kapten Markadi atau sesuai dengan huruf awal nama komandannya itu, disebut Pasukan-M,” kata Anhar Gonggong.

Anhar menjelaskan, Kapten Markadi semula adalah Komandan Kompi Tentara Laut Resimen II TRI Laut Malang, yang kemudian ditugaskan untuk membentuk unit pasukan kecil yang akan dikirim ke Bali. Tugas utamanya adalah menghimpun informasi intelijen yang akan digunakan untuk melakukan pelbagai operasi yang terkait dengan pengambilalihan persenjataan Jepang berupa senjata-senjata rampasan Jepang itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan para pejuang di Bali-Sunda Kecil.

“Pertempuran yang berlangsung sekitar 15 menit itu, disebut-sebut sebagai pertemupuran laut pertama yang dimenangi Angkatan Perang Republik Indonesia,” kata Anhar Gonggong.

Pasukan-M, lanjut Anhar, berhasil menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan kepada salah satu wilayah, bagian strategis dari wilayah NKRI yang oleh Pemerintah Kerajaan Belanda tidak diakui kemerdekaan dan kedaulatannya.

  ● Jurnas