Elit Politik Papua Jangan Resahkan Masyarakat

Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Christian Zebua, mengingatkan para elit politik di Papua agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat.

"Kalau tidak bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat supaya masyarakat senang dan mereka bisa hidup layak dan maju, jangan membuat pernyataan yang membuat rakyat Papua terusik," kata Zebua, di Timika, Jumat.

Dia mempersilahkan sebagian elit politik di Papua berbeda pendapat dalam menyikapi suatu persoalan. Dia juga ke Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai menggunakan helikopter untuk sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan prajurit TNI AD di sana.

"Kalau ada yang berfikir berbeda dengan kita, yah silahkan, tapi masyarakat jangan diganggu," ujarnya mengingatkan.

Bagi TNI AD dan TNI secara keseluruhan, katanya, tugas utama adalah melindungi rakyat dari berbagai gangguan, termasuk oleh kelompok sipil bersenjata dan kekuatan politik lainnya yang ingin memecah-belah persatuan rakyat.

Jika ada para elit politik Papua yang keluar dari aturan hukum negara, katanya, kewajiban TNI untuk mendorong pihak kepolisian agar menegakkan supremasi hukum.

"Saya akan dorong polisi untuk menegakkan hukum kepada mereka yang keluar dari aturan agar masyarakat tenang dan Papua lebih maju," tuturnya.

Bersama dengan rombongan, dia berkeliling Papua. "Saya ke Merauke, Keerom, Sentani, Bintuni, Kaimana dan akan ke Sorong untuk kegiata safari ramadhan dengan seluruh prajurit. Saya ingin prajurit kita memiliki moralitas yang tinggi selama bulan ramadhan ini," kata Zebua.

  ● Antara  

Marinir Siap Kirim Pasukan Ke Ambalat

Dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Korps Marinir TNI AL menyiapkan prajuritnya untuk dikirim ke daerah penugasan di wilayah Ambalat, pulau Sebatik, Kalimantan Timur.

Sebelum berangkat ke daerah penugasan di pulau Sebatik, Kalimantan Timur, Kompi Satgasmar Ambalat XVII dibawah pimpinan Kapten Marinir Ahmad Fauzi melaksanakan aplikasi latihan pratugas di daerah latihan Puslatpurmar-3 Grati, Pasuruan mulai tanggal 15 Juli hingga 4 Agustus 2013.

Sebelum melaksanakan latihan Pra Tugas di Grati, prajurit yang tergabung dalam Satgasmar Ambalat XV telah menerima pembekalan-pembekalan tentang kondisi geografi dan demografi, pengetahuan keimigrasian, pengetahuan hukum HAM dan Humaniter, pengetahuan hukum laut internasional, situasi keamanan saat ini di daerah perbatasan dan pengetahuan agama, adat istiadat serta bahasa yang dipakai masyarakat pulau Sebatik.

Sementra itu Letkol Marinir Agus Gunawan Wibisono selaku perwira pelaksana latihan mengatakan latihan Pra Tugas ini dengan tujuan menyiapkan personel yang tergabung dalam satuan tugas untuk melaksanakan penugasan operasi baik operasi tempur maupun operasi teritorial.

Materi yang dilatihkan, lanjutnya, dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama diisi dengan pembekalan, tahap kedua diisi materi tehnik dan taktik dan tahap ketiga berupa aplikasi di lapangan, yaitu aplikasi menembak reaksi dengan materi latihan menembak TTO/TTD, menembak pistol, menembak SMB, menembak senjata Daewo, menembak GPMG, menembak Ultimax, menembak SPR, menembak GLM dan menembak malam, kemudian aplikasi Operasi Darat (Opssrat) dengan materi latihan pertahanan, patroli tempur, patroli penyelidik, raid, penyergapan bivak, pertempuran jumpa, penghadangan/anti penghadangan dan Pengepungan Penggeledahan Rumah (Pungdahmah).

Selain itu juga dilatihkan aplikasi IMMP dengan materi latihan Kompas, Interseksi/Reseksi, peta Topografi, peta Geografi, dan GPS, dan yang terakhir yaitu aplikasi laut dengan materi latihan renang laut, Exersisi perahu karet, motoris, dayung, Longmalap, Sea Survival, Raid Amfibi dan Pendaratan Khusus (Ratsus).

“Satgasmar Ambalat XVII ini disiapkan untuk melaksanakan penugasan selama enam bulan di pulau Sebatik menggantikan Satgasmas Ambalat XVI yang saat ini berada di daerah penugasan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa selama melaksanakan latihan pratugas di Grati, tim dari Mabes TNI dibawah pimpinan Letkol Laut (P) Agus Prabowo melaksanakan peninjauan dan evaluasi latihan Pratugas Ambalat XVII didampingi pejabat dari Sops Pasmar-1 Letkol Mar Nurhidayat dan Letkol Mar Amir Kasman.

  ● Kormar  

Titik Terang Retrofit AMX-13 Pindad

Terkadang, informasi datang dari waktu dan tempat yang tak diduga. Demikian pula yang dialami redaksi ARC. Saat itu sebenarnya adalah ajang berbuka puasa bersama di Kementrian Pertahanan. Di salah satu sudut meja, tampak Dirut PT. Pindad bersama Kabalitbang Kemhan sedang asyik menyantap hidangan berbuka. Kami pun sok akrab menyapa beliau. Karena memang sudah sering melihat tampang kami, ia pun langsung memulai pembicaraan," sudah lihat tank saya yang baru belum?", demikian tanya pak Adik.

Wah.. informasi anyar ini. Tank apa pak? jawab kami. Itu retrofit AMX-13. Sudah hampir selesai mas, jelas pak Adik. Selanjutnya, mengalirlah informasi hangat itu. Menurut Adik Avianto, hasil retrofit AMX-13 ini nantinya memiliki tampang yang berbeda dengan AMX aslinya. Untuk hull misalnya, terpaksa ditambah panjang sekitar 20cm untuk mengakomodir mesin anyar. Mesinnya sendiri memakai produk Navistar dari Amerika Serikat dengan daya sebesar 400HP. Alhasil, dari samping dan depan akan berbeda total dari AMX-13 asli.

Selain itu, Turret atau kubah meriam juga terkena sentuhan. Pasalnya dibagian ini akan dipasang meriam 105mm. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan tempur, akan dipasang pula Fire Control System serta Night Vision. Jika semuanya sudah terpasang sempurna, dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba secara internal. Lalu, sekitar bulan November, Tank AMX-13 retrofit bisa diperlihatkan ke publik. Hingga waktu itu tiba, kami pun masih penasaran seperti apa tampang AMX-13 yang baru itu. Pasalnya, pak Adik sendiri sedang tidak membawa fotonya. Kami pun masih harus bersabar.

Sekedar mengingatkan, Proyek retrofit AMX-13 ini sejatinya mulai berjalan sejak akhir 2011 lalu. Seharusnya di Tahun 2013 ini Pindad telah melakukan produksi Retrofit AMX. Namun dalam perjalanannya, sejuta rintangan menghambat. Hingga akhirnya lewat pertengahan 2013 ini mulai ada titik terang.

 ● ARC 

Menit-menit yang luput dari catatan sejarah Indonesia

Pengantar:

Bukanlah maksud saya hendak mengutik-ngutik ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ dengan tulisan ini. Semata-mata saya bersaksi. Kesaksian harus disampaikan, betapapun tidak populernya. Betapapun terpinggirkannya. Kebetulan saya saksi. Saksi harus bicara.

Atau, kalau kata ‘kesaksian’ terdengar teralu resmi. Ya sudah, saya menuliskan sebuah kenangan saja. Namun lebih dari itu semua, saya merasa ada pelajaran sangat berharga dari beberapa saat di masa lalu ini. Dan saya ingin orang-orang muda Indonesia belajar sesuatu dari ini.

‘Nasi sudah menjadi bubur’ yang saya maksud adalah Timor Timur, yang sekarang bernama Timor Leste.

—

SAYA dikirim kantor berita saya, the IPS Asia-Pacific, Bangkok, pada tanggal 28 Agustus 1999, untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999.

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu.

Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim.

Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas.

Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?

Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.

Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia. Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia. Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia. Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia, hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia. Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia, demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat duduk saya; duduk dekat saya dan mengeluarkan rokok . Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.

Mungkin karena dipersatukan oleh kedua barang beracun itu, kami cepat akrab. Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya.

“Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat.

Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu.

“Panggil saja saya Laffae,” katanya.

“Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran.

“Timor. Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya.

Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya.

Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.

“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran.

“Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang.

Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas.

Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok. Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius.

Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.

Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota. Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.

Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!

Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia, yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi . Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan.

Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi.

Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia. Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.

Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.

Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya:

“Kafil, we can’t run the story,” katanya.

“What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi.

“We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya.

“That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi.

“Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?”

“Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,”

“I think we still can run the story but we should change it.”

“ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan.

Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.

***

Kira-kira jam 5:30 sore, 29 Agustus 199, saya tiba di penginapan. Lagi-lagi, Laffae sedang dikerumuni tokoh-tokoh pro-integrasi Timtim. Terlihat Armindo Soares, Basilio Araujo, Hermenio da Costa, Nemecio Lopes de Carvalho, nampaknya mereka sedang membicarakan berbagai kecurangan UNAMET.

Makin malam, makin banyak orang berdatangan. Orang-orang tua, orang-orang muda, tampaknya dari tempat jauh di luar kota Dili. Kelihatan sekali mereka baru menempuh perjalanan jauh.

Seorang perempuan muda, cukup manis, tampaknya aktifis organisasi, terlihat sibuk mengatur rombongan itu. Saya tanya dia siapa orang-orang ini.

“Mereka saya bawa ke sini karena di desanya tidak terdaftar,” katanya. “Mereka mau saya ajak ke sini. Bahkan mereka sendiri ingin. Agar bisa memilih di sini. Tidak ada yang membiayai. Demi merah putih,” jawabnya bersemangat.

Saya tergetar mendengar bagian kalimat itu: “…demi merah putih.”

Mereka semua ngobrol sampai larut. Saya tak tahan. Masuk kamar. Tidur. Besok jajak pendapat.

Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.

Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanya kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia: “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.

Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.

Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Bunda Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi. Indah. Sangat indah.

Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia. Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.

Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang. Besok pengumuman hasil jajak pendapat.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali saya menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh kebiasaan buruk: merokok sambil minum kopi di lobi penginapan. Kali ini, Laffae mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi.

Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi. Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan.

Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.

Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen.

Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.

Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, tegar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.

Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal.

“Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia. Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. “Saya bertahan, nDari. Tinggalkan saja saya.”

Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya.

Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung.

“Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan.

“Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan.

“Saya perlu lima ribu,” kata Laffae.

“Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya.

“Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana. Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.

Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.

Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.

Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.

Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.

Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.

Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua. Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya.

Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..”

Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana. Itu pernah diucapkannya kepada saya.

Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana.

***

Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.

Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 Novembe3, 1999, saya mendarat di Jakarta.

Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili.

Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia. Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.

Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia.” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia.

Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta, kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung. Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung. Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. ***


12 tahun beralu sudah. Apa kabar bailout IMF yang 43 milyar dolar itu? Sampai detik ini, uang itu entah di mana. Ada beberapa percik dicairkan tahun 1999-2000, tak sampai seperempatnya. Dan tidak menolong apa-apa. Yang terbukti bukan mencairkan dana yang dijanjikan, tapi meminta pemerintah Indonesia supaya mencabut subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, yang membuat rakyat Indonesia tambah miskin dan sengsara. Anehnya, semua sarannya itu diturut oleh pemerintah rendah diri bin inlander ini.

Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat.

Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?

Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. Kenapa mau melepas Timtim dengan imbalan utang? Bukankan semestinya kompensasi? Adakah di dunia ini orang yang hartanya di beli dengan utang? Nih saya bayar barangmu. Barangmu saya ambil, tapi kau harus tetap mengembalikan uang itu. Bukankah ini sama persis dengan memberi gratis? Dan dalam kasus ini, yang dikasih adalah negara? Ya , Indonesia memberi negara kepada IMF secara cuma-cuma.

Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang.

Sampai hari ini Indonesia masih menyicil utang kepada IMF, untuk sesuatu yang tak pernah ia dapatkan. Saya harap generasi muda Indonesia tidak sebodoh para pemimpin sekarang.

  ● Kafilyamin  

☆ Marciano Norman: Ending the code of silence at spy agency

Newly appointed National Intelligence Agency (BIN) chief Lt. Gen. Marciano Norman is no typical Army general with a penchant for secrecy who blindly complies with strict military rules.

Less than three months after taking over the position, Marciano is taking the agency on a new journey that up until now was taboo within the intelligence community: ending the code of silence in intelligence work.

Marciano, born in Banjarmasin, South Kalimantan, on Oct. 20, 1956, is considering setting up a public relations unit with an appointed spokesperson for the public to interact with, and reopening BIN’s website, www.bin.go.id, to receive public input and distribute information.

He will even welcome journalists for a rare tour inside the sacred BIN headquarters in Pejaten Timur, South Jakarta, and hold regular meetings with leaders of prominent media outlets.

“It is time to end the years of doing intelligence work in absolute silence,” he said recently.

“We want to change the impression of BIN as a dark, scary and unfriendly agency so that the public feels comfortable with what we’re doing,” said the father of four.

Marciano’s strategy to reach out to the public is actually a rerun of a similar policy applied by former BIN chief Lt. Gen. (ret.) Hendropriyono between 2001 and 2004, a period peppered with leaked BIN documents.

Analysts at the time believed the leaks were a counterintelligence strategy, with the media as the battlefield.

But Hendropriyono’s period of openness was tarnished with the poisoning death of human rights activist Munir in mid-2004, some say at the hands of BIN agents, aboard a Garuda Indonesia flight en route to Amsterdam.

BIN resumed its iron-clad tactics during the period of Lt. Gen. (ret.) Syamsir Siregar (2004-2009) and police general (ret.) Sutanto (2009-2011), during which BIN shut down its public relations unit and website, and rarely engaged with the media due to concerns of security breaches.

Marciano’s awareness of the mass media’s influence could be tempered by concerns that the military (TNI) may return to dominate BIN, which is by law a civilian institution.

The TNI, according to critics, largely has an allergy to human rights issues and freedom of speech. It was not until the Sutanto period that many of BIN’s civilian career officers secured top posts at the agency.

“The dichotomy between the military and civilian is no longer an issue. Whoever is capable gets the job,” said Marciano.

Unlike Sutanto and Syamsir, Marciano speaks bluntly, and has an easygoing and enthusiastic manner that many hope will change BIN’s perceived sinister image of being a place packed with assassins, like in the days of former dictator Soeharto, whose rule ended in chaos in mid-1998.

But Marciano is known to have a limited intelligence background, spending most of his career in the cavalry and as an officer at the Jakarta Military Command.

Marciano’s career got a boost after he was appointed commander of the Presidential Security Unit between 2008 and 2010.

Marciano was promoted in 2010 to Jakarta Military Commander — a post usually assigned to the President’s most trusted general. His promotion seemed obvious as he had already forged close ties with President Susilo Bambang Yudhoyono when both served in the Jakarta Military Command in the 1990s.

The job is not an unfamiliar one for Marciano, whose late father, Lt. Gen. Norman Sasono, held the same post of commanding Jakarta military personnel between 1977 and 1982.

Norman Sasono was a legendary general and Cold War hero after his success in uncovering a network of Soviet spies operating in Jakarta in 1982.

Norman’s covert operation foiled a planned transaction of leaked TNI documents between Lt. Col. Soesdaryanto and Soviet spy Alexandre Finenko, who worked as head of then Soviet airline carrier Aeroflot in Jakarta.

Presumably wanting to emulate his father, Marciano has put netting foreign spies on the top of his list of priorities in his counterintelligence efforts.

“The operation of foreign spies is also of concern. It’s on my list,” he said.

Marciano also has a number of plans to boost BIN’s performance after the enactment of the Intelligence Law in October that for the first time grants a legal foundation upon which the intelligence community can operate.

“One thing is for sure, the quality of our agents is still poor by my standards. There’ll be an overhaul to upgrade their capacities,” he said.

BIN employs around 1,800 agents scattered across the archipelago and in more than 17 countries, with this year’s operation budget set at Rp 1.2 trillion (US$133 million).

Marciano’s other priority is to strengthen BIN’s newly established economic intelligence division, which was set up by Sutanto early this year as part of the agency’s reorganization.

The new division is in the process of training more agents to equip them with in-depth knowledge of business and economic issues.

“My ambition is to have agents with the capabilities of economists who can help anticipate and provide an early warning of a potential economic crisis,” he said.

  ● The Jakarta Post  

☆ Launching dan Bedah Buku Nanok Soeratno Kisah Sejati Prajurit Paskhas

“Membaca buku ini seperti membaca novel,” ujar Jaleswari Pramodhawardani, peneliti LIPI dan pengamat TNI saat menyampaikan kupasan dalam acara bedah buku “Nanok Soeratno Kisah Sejati Prajurit Paskhas” di ruang Antonov, Klub Eskekutif Persada Halim (25/7). Jaleswari yang akrab dipanggil Dani itu juga menyinggung, betapa buku ini menyodorkan begitu banyak data tidak hanya menyangkut tokoh yang ditulis tetapi juga perjalanan Paskhas dalam konteks perjalanan sang tokoh. “Ini wajib dibaca,” ujarnya lagi. Sementara Marsma (Pur) Harry Budiono yang menjadi pembicara kedua, juga mengakui bahwa buku seniornya ini sangat sarat informasi. “Pak Nanok memang biangnya terjun payung di Paskhas, dan buku ini mengungkap dengan jelas,” kata mantan Dankorpaskhas ini.

Dalam acara peluncuran dan bedah buku ini, terlihat hadir beberapa tokoh yang semuanya dari TNI AU. Seperti Wakil KSAU Marsdya TNI Sunaryo, Dankorpaskhas Marsda TNI Amarullah, dua mantan Wakil KSAU yaitu Marsdya (Pur) Mujiono Said dan Marsdya (Pur) Wresniwiro, mantan Kasum TNI Marsdya (Pur) Wartoyo, mantan Sesmil Presiden Gus Dur Marsdya (Pur) Budhy Santoso, mantan Ka Bais Marsdya (Pur) Ian Santoso Perdanakusuma serta penerbang senior TNI AU Marsda (Pur) Rusman yang adik kandung Marsekal (Pur) Rusmin Nuryadin.

Selain dihadiri para purnawirawan perwira tinggi, juga terlihat hadir rekan-rekan Nanok Soeratno dari alumnus AAU 69 yang membentuk paguyuban Bogowonto. Demi menghargai perjuangan mantan anak buahnya saat sama-sama berjuang di Timtim tahun 1975 dan 1978, Nanok juga memboyong 40 pensiunan Paskhas dari Bandung dengan menyewakan sebuah bus.

Marsma (Pur) Nanok Soeratno menjabat Komandan Paskhas ke 19 sejak tahun 1998 hingga 2001. Nanok yang kelahiran Ngawi, Jawa Timur pada 26 November 1946 adalah alumni AAU 69 dan diwisuda pada Desember 1969 oleh Presiden Suharto. Nanok meniti karier di TNI AU sebagai perwira Kopasgat sejak tahun 1970, dengan mengalami dua kali penugasan tempur ke Timtim pada tahun 1975 dan 1978. Nanok dikenal luas sejak berjibaku dengan anak buahnya membesarkan terjun bebas (free fall) Kopasgat sejak tahun 1980.

Nanok menikah dengan Kapten Wirtaluki (Kowad) dan dikaruniai satu putra Nafri Soeratno dan dua putri Wirna Soeratno danUtami Dewi Soeratno. Buku seharga Rp 75.000 ini ditulis oleh wartawan Angkasa Beny Adrian dan diterbitkan juga oleh Majalah Angkasa.(Ben)

  ● Angkasa  

Goliat Tabuni diduga dalangi penembakan di Tingginambut

Timika - Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Sebua menduga kelompok Goliat Tabuni sebagai dalang penembakan terhadap kendaraan ambulans di kawasan Puncak Senyum, Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (31/7).

Kepada wartawan di Timika, Jumat, Pangdam Cenderawasih Christian Sebua mengatakan mendapat informasi bahwa pelaku penyerangan terhadap kendaraan ambulans yang sedang membawa warga yang sakit dari Tingginambut ke RS Mulia itu berasal dari kelompok Goliat Tabuni.

Goliat Tabuni selama ini dikenal sebagai pimpinan kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang biasa berulah di kawasan Kabupaten Puncak Jaya.

"Saya dengar itu dilakukan oleh kelompok Goliat Tabuni," kata Christian Sebua.

Menurut Pangdam Cenderawasih, para prajurit TNI yang bertugas di wilayah Papua harus mengedepankan sikap profesionalisme dalam bertugas.

Keberadaan prajurit TNI di suatu wilayah, katanya, untuk kepentingan melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kelompok sipil bersenjata.

"Dimana tentara ada, rakyat harus terlindungi. Rakyat tidak boleh diganggu, rakyat tidak boleh ditakut-takuti dan rakyat tidak boleh disakiti," katanya.

Jika masyarakat merasa terancam oleh intimidasi atau teror kelompok sipil bersenjata, maka prajurit TNI berkewajiban untuk menghadapinya secara profesional.

"Bilamana ada yang mengusik rakyat, maka harus dihadapi secara profesional, keras dan tegas," kata Pangdam.

Sebelum peristiwa penembakan terhadap kendaraan ambulans di Puncak Senyum Tingginambut pada Rabu (31/7) itu, aparat TNI sempat terlibat aksi baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Mulia, Puncak Jaya.

"Seperti terjadi di Mulia beberapa hari lalu, ada sekelompok orang bersenjata masuk kampung. Melihat itu, masyarakat menjadi takut. Akhirnya anggota kami menghadapi mereka secara profesional," tutur Pangdam.

Dalam peristiwa itu, dua orang anggota kelompok sipil bersenjata dilaporkan tewas tertembak. Aparat TNI juga berhasil menyita satu pucuk senjata api.

Pangdam Cenderawasih mengatakan secara umum situasi keamanan di wilayah Papua saat ini tidak ada masalah dan cukup terkendali. Kalaupun ada kasus kekerasan, itu hanya terjadi di beberapa daerah yang selama ini memang cukup rawan dari teror dan ancaman kelompok sipil bersenjata.

Sebelumnya dilaporkan, sebuah kendaraan ambulans dengan nomor polisi DS 5800 PJ milik RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya diberondong tembakan senjata api oleh kelompok sipil bersenjata di kawasan Puncak Senyum, Tingginambut, pada Rabu (31/7).

Kendaraan ambulans tersebut berangkat menuju Tingginambut lantaran ada orang sakit yang harus dievakuasi.

Ambulans tersebut dikemudikan oleh Darson Wonda dan seorang mantri Frits Baranzano. Kurang lebih satu jam kemudian ambulans tersebut kembali dari Tingginambut dengan membawa pasien menuju ke RSUD Mulia.

Ketika melewati Distrik Tanoba Puncak Senyum, ambulans dihadang dan diberondong peluru oleh kelompok sipil bersenjata sebanyak lima kali dari arah ketinggian sebelah kanan dan mengenai mobil bagian depan sebelah kanan.

Akibatnya, Heri Yoman (18) tewas dengan luka tembak di dada sebelah kiri, pipi kanan dan mulut. Sedangkan Darson Wonda, sopir ambulans mengalami luka tembak pada lengan sebelah kiri dan Mantri Frits Baransano mengalami luka tembak pada lengan dan pinggang sebelah kanan.

Para korban yang terluka telah dievakuasi ke Jayapura untuk mendapat perawatan intensif.(E015/I007)

  ● Antara 

Merah Putih dibentangkan sepanjang 7 km di perbatasan

Pontianak - Bendera Merah Putih sepanjang tujuh kilometer kini berkibar di sepanjang jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Kamis (1/8).

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI--Malaysia (Malindo) memasang bendera tersebut dibantu warga Entikong di jalur darat lintas Malindo untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

"Bendera itu dipasang di sepanjang jalan menuju perbatasan mulai dari Tugu perbatasan antarkecamatan sampai di tugu Pancasila," kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Malindo) Letnan Kolonel Infanteri Renal Aprindo Sinaga di Entikong, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti warga perbatasan Kecamatan Entikong, Muspika, Kades Entikong, pelajar dan ormas dan pemuda perbatasan.

"Masyarakat sangat antusias untuk memasang bendera di sepanjang jalur perbatasan. Ini menunjukkan warga di perbatasan, cinta dan setia dengan NKRI," ujarnya.

Sementara Camat Entikong Markus mengatakan, masyarakat di perbatasan tidak pernah ingin lepas dari NKRI. Meskipun kondisi infrastruktur masih minim dan terisolir, tidak melunturkan semangat warga di perbatasan.

"Warga sepenuhnya tetap cinta Merah Putih dan NKRI. Itu terbukti ketika warga diminta untuk mengibarkan bendera di sepanjang jalur perbatasan, semua melakukan dengan semangat," katanya.

Sekitar 500 bendera sudah terpasang sejak pukul 13.00 WIB dan sampai jelang 17 Agustus diperkirakan sekitar 2.000 bendera yang akan dikibarkan di sepanjang jalur perbatasan Entikong.

"Dimulai pemasangan 500 bendera di jalur darat," kata Markus lagi.

  ● Antara 

Dibantu Sinyal GPS dan Radar TNI, Polisi Cepat Ringkus Kawanan Perampas Mobil

Jakarta - Polisi berhasil meringkus kawanan pelaku perampasan mobil di ruas tol Cikampek dalam kurang dari tiga hari sejak kejadian. Polisi dapat bertindak sedemikian cepat berkat bantuan TNI dan sinyal GPS dari mobil korban.

"Setelah melakukan perampasan, pelaku membuang GPS-nya di kawasan Mauk, Tangerang, di dekat pantai," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Mobil yang dirampas adalah milik perusahaan penyewaan mobil yang berkantor di Yogyakarta. Aksi kawanan perampas mobil itu bermula dari menyewa mobil Toyota Avanza beserta sopir untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta.

Sesampainya di jalan tol Cikampek, Rabu (31/7/2013), pelaku yang meminta sopir untuk menjemput temannya. Beberapa meter setelah menaikkan seorang pelaku, tiba-tiba mobil korban dipepet oleh mobil lain yang rupanya milik anggota kawanan.

"Mereka kemudian keluar dan menuduh korban sudah memepet mobilnya. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api," jelas Herry.

Korban kemudian dibawa ke mobil tersangka. Di dalam mobil itu, korban dianiaya oleh para pelaku lalu membuangnya di Cikarang.

"Korban berhasil menyembunyikan ponsel di balik baru, sehingga bisa langsung melapor ke majikannya. Si majikan lantas melapor ke Polda DIY dan ditembuskan kepada kita," papar Herry.

Tidak perlu waktu lama, tim yang dipimpin AKP Riadhi S berhasil melacak keberadaan mobil dan mendapati pelaku sedang mencopot unit GPS. Pelaku yang sadar sedang disergap, menembak petugas. Baku tembak pun terjadi.

Tiga pelaku terkena tembakan pada bagian kaki yakni Dwi Sutrisno alias Mugiono, Urip bin Jasmin dan Muhtarom Ikhwan. Saat dikejar petugas, ketiganya menceburkan diri ke laut. Namun berhasil ditemukan berkat bantuan radar milik TNI.

Dari pengembangan ketiganya, diketahui ada 2 pelaku lain yang terlibat yakni Herlan Pramudya alias Erlan dan Fitri Kurnia. Mereka ditembak mati lantaran melawan petugas dengan senjata sangkur, saat dilakukan pengembangan.

Dari komplotan ini, polisi menyita sebilah sangkur, 1 unit GPS, 1 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit alat setrum. Mereka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

  ● detik  

Tantangan Menggelar Operasi Tempur Terbuka

Presiden Soekarno usai memberikan pidato tentang pembebasan Irian Barat di Yogyakarta bulan Desember 1961 langsung menandatangani Naskah Kumando Rakyat. Naskah yang kemudian menelurkan Trikora itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Depertan, Achmadi.

Operasi untuk mambebaskan Irian Barat yang digelorakan oleh Presiden RI Sukarno kendati dilaksanakan salam keterbatasan alutista yang dimiliki militer RI telah berhasil menunjukkan betapa bangsa ini bisa menunjukkan kamampuannyaa ketika harus berperang malawan bangsa lain (Belanda).

Saya tidak mengucapkan kehendak saya saja, tetapi tiap-tiap perkataan yang saya ucapkan ini didukung sepenuhnya oleh segenap rakyat Indonesia. Dan jikalau saya memberikan komando, sebenarnya bukan komando dari Soekarno kepada Rakyat Indonesia sebenarnya bukan komando dari Presiden Republik Indonesia kepada rakyat Indonesia, sebenarnya bukannya komando dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, bukan komando dari pada Panglima Besar Pembebasan Irian Barat kepada rakyat Indonesia. Tidak! Tapi sebenarnya adalah komando dari rakyat Indonesia kepada rakyat Indonesia sendiri. Tidaklah benar jika saya katakan bahwa inilah kehendakmu sendiri. Saudara-saudara rakyat Indonesia?”

“Maka oleh karena itu, hei segenap rakyat Indonesia, mari sebagai tadi saya katakan gagalkan ini usaha fihak Belanda untuk mendirikan “negara Papua”, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Siap sedia di dalam waktu yang singkat pada komando untuk mengadakan mobilisasi umum daripada rakyat Indonesia untuk membebaskan sama sekali Irian Barat itu daripada cengkeraman imperialism Belanda!” Itulah salah satu kutipan dari buku “25 Tahun Trikora” yang digelorakan oleh Presiden Sukarno sewaktu mengumandangkan Trikora di lapangan Alun-alun Utara, Yogyakarta, 19 Desember 1961 yang dihadiri lebih dari satu juta orang. Sejumlah di antaranya adalah perwira muda yang baru luIus dari Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang dan dilantik oleh Presiden. Perintah itu kendati bermakna komando dari rakyat untuk rakyat, jelas merupakan perintah langsung bagi Angkatan Bersenjataa RI untuk mengambil tindakan secepatnya guna menyiapkan kekuatan tempur untuk membebaskan Irian Barat.

Dengan melihat fakta dilapangan bahwa untuk memasuki daratan Irian Barat hanya bisa ditempuh lewat laut dan udara, kekuatan Angkatan Udara RI serta Angkatan Laut RI (TNI AL) harus bekerja keras. Apalagi pada saat itu, khusus kekuatan tempur ALRI yang tersedia hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan, meskipun unsur angkutan lautnya mencapai sekitar 60%. Sedangkan kekuatan udara hanya terdiri dari empat buah pembom jenis TU-16, 6 IL-28, 6 B-25/B-26. 12 MIG -17, 6 P-51 Mustang, 5 C-130 Hercules, dan 20 C-47 Dakota.

Penggalangan Kekuatan

Untuk memenuhi kebutuhan “persenjataan“ karena pemerintah sudah memiliki perhitungan bahwa pada suatu saat Irian Barat harus dibebaskan secara fisik (militer), sebelum Trikora dikumandangkan langkah untuk menyediakan senjata dan pasukan tempur sudah dilaksanakan.

Salah satu respons yang ditanggapi oleh TNI AL atas perintah Trikora adalah pengadaan persenjataan dalam waktu terbatas. Suasana ketika KRI Irian tiba dari Rusia.

Persiapan itu adalah sistem pertahanan keamanan nasional berupa Perlawanan Rakyat Semesta dengan Angkatan Bersenjata sebagai intinya dan telah dilengkapi alutsista yang dapat mengimbangi militer Belanda. Suatu penandatangan pembeli-an senjata atas dasar kredit jangka panjang dengan Uni Soviet (Rusia) telah dilaksanakan pada akhir tahun 1960. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keamanan Nasional Jenderal Abdul Haris Nasution. Pembelian senjata tersebut bahkan merupakan pembelian terbesar yang dapat dipergunakan untuk penambahan kebutuhan kekuatan untuk laut, darat, dan udara.

Dalam kondisi kepepet karena harus memenuhi persenjataan yang nilainya sangat besar, konon ketika Presiden Sukarno ditanya bagaimana cara mernbayarnya nanti, hanya dijawab enteng, “Kemplang saja!” Sambil mengusahakan persenjataan yang kemudian dibeli dari Soviet dan Inggris, struktur komando tempur Trikora pun dibentuk ke dalam Komando‘ Mandala. Mayor Ienderal Suharto yang kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Mandala pun memiliki pendapat sendiri ketika hanya diberi waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan sebuah rencana operasi militer.

“Markas Komando didirikan di Makassar (Ujung Pandang). Saya tahu, ini ujian yang paling besar. Ditentukan, paling lambat tanggal 17 Agustus 1962 bendera Merah Putih sudah harus berkibar di Irian Barat. Ini berarti, saya cuma diberi waktu tujuh bulan. Tetapi saya taat saja, saya tunduk kepada perintah”. Alasan Mayjen Suharto sangat masuk akal karena Komando Mandala yang dipimpinnya merupakan komando gabungan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan serta melaksanakan operasi-operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

Wilayah opersai Komando Mandala mencakup kawasan yang terbentang luas dari Bujur 115 derajat sampai Bujur 141 derajat Timur dan Lintang 5 derajat Utara hingga 10 derajat Selatan. Luas kawasan Mandala tersebut mencakup areal 2.400 km kali 1.900 km atau sekitar 5.510.000 km persegi. Kawasan seluas itu, yang harus direbut melalui operasi militer, yang mau tak mau secara besar-besaran, ternyata lebih dari (9.975.000 km’) setengah luas Wilayah Indonesia. Wilayah yang dikuasai Komando Mandala selama ini biasa disebut dengan istilah wilayah Indonesia bagian Timur. Mencakup kawasan laut, darat, dan udara dari empat Komando Daerah Militer (Kodam), dua Komando Daerah Maritim (Kodamar) serta dua Komando Regional Udara (Korud).

Salah satu respons yang ditanggapi oleh TNI AL atas perintah Trikora adalah pengadaan sukarelawan perang dalam waktu terbatas. Suasana ketika Pelatihan untuk warga sipil terpilih.

Dengan mempelajari luasnya wilayah yang harus dikusasi oleh militer Indonesia, maka bisa disimpulkan bahwa tujuh puluh persen dari kekuatan Nasional akan dikerahkan untuk Operasi dan usaha perang Pembebasan Irian Barat. Upaya untuk menggalang kekuatan dari segala bidang memang harus segera dilakukan.

Apalagi perjuangan Pembebasan Irian Barat adalah konfrontasi di semua bidang terhadap Belanda dkk. Konfrontasi di bidang militer dilakukan sesuai dengan perkembangan diplomasi sekaligus memperhitungkan dinamika politik, ekonomi, dan sosio psikologis masyarakat RI.

Sambil terus menggalang kekuatan dari berbagai sumber, baik militer dan maupun sipil, kapal perang ALRI dan sipil, APRI telah melancarkan operasi infiltrasi lewat udara dan laut. Infiltrasi lewat laut bahkan berlangsung penuh semangat dan melibatkan kapal-kapal kecil seperti MTB dan kapal selam. Infiltrasi dengan kapal kecil tidak selalu berjalan mulus, dalam sejumlah misi penyusupan kapal-kapal perang ALRI bahkan diserang oleh pesawat tempur dan kapal perang Belanda.

Salah satu penyergapan oleh kapal-kapal perang dan pesawat tempur Belanda bahkan mengakibatkan tenggelamnya RI Macan Tutul serta gugurnya perwira senior, Komodor Yos Sudarso. Namun gugurnya Komodor Yos Sudarso dan puluhan pelaut lainnya tidak membuat semangat tempur pasukan Komando Mandala surut justru makin berkobar-kobar. Kapal-kapal perang ALRI pun melanjutkan lagi penyusupan dan pengintaian Kegiatan untuk menyusupkan ke wilayah Irian Barat meningkat seiring dengan Operasi Jayawijaya yang akan digelar pada bulan 1962.

Meskipun kemudian Operasi Jayawijaya dibatalkan karena Belanda memilih menyelesaikan masalah Irian Barat secara damai. Beberapa hari menjelang Operasi Jayawijaya digelar, pada 14 Agustus 1942, seluruh 10 kompi telah berhasil diinfiltrasikan ke daratan Irian Barat, baik lewat udara maupun laut. Dengan demikian, daerah defacto RI telah tercipta di tempat dan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah RI juga telah diletakkan sesuai rencana operasi Komando Mandala. Dalam peran ini Komando Mandala telah aktif sekali melakukan pengintaian pengintaian dan menemukan kelemahan-kelemahan system pertahanan laut Belanda.(win)

  ● Sejarah Perang