Tak Ada Dana, Pembelian Apache dan Radar Cuaca Terancam Tertunda
Jakarta
☆ Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin menyayangkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan Keputusan Presiden tentang Rencana Strategi Pertahanan Indonesia 2004-2009 lantaran minimnya anggaran.
Hasanudin menjelaskan, dalam rapat tertutup yang digelar Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pertahanan, pada Senin (24/2/2014) kemarin, terungkap bahwa pemerintah hanya menyanggupi penambahan dana sebesar Rp 23 triliun. Padahal dalam Keppres telah ditetapkan bahwa pos anggaran yang harus dipenuhi mencapai Rp 50 triliun.
"Ada Rp 27 triliun yang tak bisa dicairkan pemerintah dengan alasan berbagai perkembangan situasi keuangan tidak menentu, (sehingga) negara tidak punya uang untuk program ini," kata Hasanudin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Dengan begitu, kata Hasanudin, target minimum essential force (MEF) tidak dapat dicapai. Ditambah lagi adanya kekurangan pencairan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari dana sebesar Rp 23 triliun yang tidak dapat dicairkan di 2014 dan menimbulkan lima implikasi yang merugikan.
Hasanudin membeberkan, lima implikasi itu adalah penundaan pembelian helikopter Apache dari Amerika Serikat, radar cuaca dari Rusia untuk helikopter serbu milik TNI Angkatan Udara, dan pesawat jet F-16 dari Amerika Serikat. Selain itu, anggaran pengamanan Pemilu 2014 berkurang dari Rp 300 miliar menjadi Rp 100 miliar, dan terhentinya program alat berat Zeni untuk membantu pemerintah Papua dalam proyek pembuatan 14 jalan baru.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, di antara lima implikasi tersebut, yang paling merugikan Indonesia adalah penghentian kontrak pengadaan pesawat jet F-16 dan radar cuaca helikopter serbu. Pasalnya, kontrak dan pembayaran telah berjalan tetapi pesawatnya belum diterima Indonesia.
"Bagaimana Presiden tak dapat menjalankan Keppres? Kita meminta Rp 1,1 triliun itu dicairkan, tapi Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) sudah lempar handuk," tandasnya.
Kemenkeu Tolak Proposal Kemenhan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan menolak proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan sebab alasannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum memiliki ruang untuk proposal tersebut. "Itukan itu udah dibilangin APBN nggak punya peluang untuk itu. Dana untuk tadi nggak bisa," ujar Askolani di DPR, Senin (24/2/2014).
Askolani mengatakan Kemenhan mengajikan anggaran kontrak pada lembaga pertahanan salah satunya Rp 1,1 trilun. Sampai sekarang ajuan anggaran tersebut, pihak kemenkeu belum bisa memenuhinya. Pasalnya unsur anggaran belum tersedia pada APBN. Sehingga tidak mungkin Kemenkeu mencairkan sesuatu yang belum teranggarkan.
"Kemenhan ajukan proposal, intinya kita akan review internal pemerintah daftarnya nggak pegang dokumen ada yang Rp 1,1 triliun untuk kewajiban kontraktual," katanya.
Kemenhan dan Kemenkeu melakukan rapat kerja dengan DPR secara tertutup. Namun hasilnya Kemenkeu belum bisa mencairkan proposal Kemenhan.[hid]
Anggaran Alutsista Tunggu APBN-P 2014
Kemenkeu mengungkapkan Kementerian Pertahanan dapat memperoleh kekurangan anggaran untuk Alat Sistem Persenjataan (Alutsista) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan Kemenhan harus bersabar bila tetap akan mengajukan anggaran Alusista. Kemenhan juga mengajukan kekurangan anggaran lainnya yang mencapai Rp 27 triliun.
"Kekurangan dia bikin term sampai 2014, dia butuh Alutsista itu Rp 50-an triliun. Yang sudah didanai itu kurangnya Rp 27 triliun. Dia minta danai. Itu kan paling bisa di APBN-P 2014. Kalau nambah sekarang tidak mungkinn," ujar Askolani di DPR, Selasa (25/2/2014).
Askolani menjelaskan kekurangan anggaran Kemenhan memang pada 2014 sudah tidak ada ruang lagi. Sehingga tidak bisa Kemenhan memaksa keuangan menggelontorkan begitu saja.
Menurut Askolan untuk dapat menggelontorkan dana tersebut membutuhkan pembahasan APBNP 2014 dengan komisi XI DPR. "Itu memang planing medium, tapi kenyataannya sampai 2014 tidak bisa dipenuhin semua. Persoalannya bagaimana Rp 27 triliun itu apakah bisa didanai di 2014 ini. Kemenkeu dari Wamen bilang tidak ada fiskal space," katanya.[hid]
Jakarta
☆ Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin menyayangkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan Keputusan Presiden tentang Rencana Strategi Pertahanan Indonesia 2004-2009 lantaran minimnya anggaran.Hasanudin menjelaskan, dalam rapat tertutup yang digelar Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pertahanan, pada Senin (24/2/2014) kemarin, terungkap bahwa pemerintah hanya menyanggupi penambahan dana sebesar Rp 23 triliun. Padahal dalam Keppres telah ditetapkan bahwa pos anggaran yang harus dipenuhi mencapai Rp 50 triliun.
"Ada Rp 27 triliun yang tak bisa dicairkan pemerintah dengan alasan berbagai perkembangan situasi keuangan tidak menentu, (sehingga) negara tidak punya uang untuk program ini," kata Hasanudin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Dengan begitu, kata Hasanudin, target minimum essential force (MEF) tidak dapat dicapai. Ditambah lagi adanya kekurangan pencairan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari dana sebesar Rp 23 triliun yang tidak dapat dicairkan di 2014 dan menimbulkan lima implikasi yang merugikan.
Hasanudin membeberkan, lima implikasi itu adalah penundaan pembelian helikopter Apache dari Amerika Serikat, radar cuaca dari Rusia untuk helikopter serbu milik TNI Angkatan Udara, dan pesawat jet F-16 dari Amerika Serikat. Selain itu, anggaran pengamanan Pemilu 2014 berkurang dari Rp 300 miliar menjadi Rp 100 miliar, dan terhentinya program alat berat Zeni untuk membantu pemerintah Papua dalam proyek pembuatan 14 jalan baru.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, di antara lima implikasi tersebut, yang paling merugikan Indonesia adalah penghentian kontrak pengadaan pesawat jet F-16 dan radar cuaca helikopter serbu. Pasalnya, kontrak dan pembayaran telah berjalan tetapi pesawatnya belum diterima Indonesia.
"Bagaimana Presiden tak dapat menjalankan Keppres? Kita meminta Rp 1,1 triliun itu dicairkan, tapi Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) sudah lempar handuk," tandasnya.
Kemenkeu Tolak Proposal Kemenhan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan menolak proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan sebab alasannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum memiliki ruang untuk proposal tersebut. "Itukan itu udah dibilangin APBN nggak punya peluang untuk itu. Dana untuk tadi nggak bisa," ujar Askolani di DPR, Senin (24/2/2014).
Askolani mengatakan Kemenhan mengajikan anggaran kontrak pada lembaga pertahanan salah satunya Rp 1,1 trilun. Sampai sekarang ajuan anggaran tersebut, pihak kemenkeu belum bisa memenuhinya. Pasalnya unsur anggaran belum tersedia pada APBN. Sehingga tidak mungkin Kemenkeu mencairkan sesuatu yang belum teranggarkan.
"Kemenhan ajukan proposal, intinya kita akan review internal pemerintah daftarnya nggak pegang dokumen ada yang Rp 1,1 triliun untuk kewajiban kontraktual," katanya.
Kemenhan dan Kemenkeu melakukan rapat kerja dengan DPR secara tertutup. Namun hasilnya Kemenkeu belum bisa mencairkan proposal Kemenhan.[hid]
Anggaran Alutsista Tunggu APBN-P 2014
Kemenkeu mengungkapkan Kementerian Pertahanan dapat memperoleh kekurangan anggaran untuk Alat Sistem Persenjataan (Alutsista) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan Kemenhan harus bersabar bila tetap akan mengajukan anggaran Alusista. Kemenhan juga mengajukan kekurangan anggaran lainnya yang mencapai Rp 27 triliun.
"Kekurangan dia bikin term sampai 2014, dia butuh Alutsista itu Rp 50-an triliun. Yang sudah didanai itu kurangnya Rp 27 triliun. Dia minta danai. Itu kan paling bisa di APBN-P 2014. Kalau nambah sekarang tidak mungkinn," ujar Askolani di DPR, Selasa (25/2/2014).
Askolani menjelaskan kekurangan anggaran Kemenhan memang pada 2014 sudah tidak ada ruang lagi. Sehingga tidak bisa Kemenhan memaksa keuangan menggelontorkan begitu saja.
Menurut Askolan untuk dapat menggelontorkan dana tersebut membutuhkan pembahasan APBNP 2014 dengan komisi XI DPR. "Itu memang planing medium, tapi kenyataannya sampai 2014 tidak bisa dipenuhin semua. Persoalannya bagaimana Rp 27 triliun itu apakah bisa didanai di 2014 ini. Kemenkeu dari Wamen bilang tidak ada fiskal space," katanya.[hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.