Senin, 26 Mei 2014

[World News] Thailand Kembali Memanas

Demo kali ini anti kudeta http://cdn.sindonews.com//dyn/300/content/2014/05/25/42/866994/Yw7n76rQY2.jpgBangkok Protes anti-kudeta yang berlangsung di Bangkok pada Minggu (25/5/2014) dilaporkan semakin memanas, setelah ribuan demonstran terlibat bentrokan dengan pasukan militer Thailand.

Kali ini bukan lagi mengenai Kaus Merah dan Kaus Kuning, tetapi antara rakyat dan militer. Seperti dilansir Channel News Asia, demonstran mulai berbaris di distrik Chidlom dan melakukan longmarch melewati Victory Monument sambil berteriakagar militer segera mengakhiri kudeta.

"Saya tidak takut pada mereka karena semakin kita takut dari mereka, semakin mereka akan memberi tekanan pada kami. Kami ingin pemilu, untuk memilih pimpinan kami sendiri," ungkap Kongjit Paennoy (50), salah seorang pengunjuk rasa.

Pihak militer sebelumnya telah mengeluarkan peringatan agar tidak melakukan aksi demonstrasi atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa memprovokasi massa untuk melakukan tindakan protes.

Dilaporkan dua orang pengunjuk rasa diamanakan oleh pihak militer negeri Gajah Putih itu. Pihak militer sendiri menyatakan, kedua orang tersebut saat ini dalam keadaan dan tidak meneriakan bentuk kekerasan fisik.

Aksi ini merupakan aksi terbesar yang dilakukan masyarakat Thailand paska militer mengambil alih pemerintahan tengah pekan lalu. Militer sendiri telah membekukan Senat, dan tugas Senat sudah diambil alih oleh penglima militer.

 Dunia Kutuk Kudeta Militer Thailand 

Aksi militer Thailand yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini menuai kutukan internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyatakan, tindakan militer Thailand tidak bisa dibenarkan.

“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand untuk menangguhkan konstitusi dan mengambil kendali pemerintah setelah periode panjang dari kekacauan politik, dan tidak ada pembenaran untuk kudeta militer ini,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews.

“Sementara kita menghargai persahabatan panjang kami dengan rakyat Thailand, tindakan ini akan memiliki implikasi negatif bagi hubungan AS danThailand, terutama untuk hubungan kita dengan militer Thailand. Kami meninjau bantuan sesuai hukum AS,” lanjut Kerry.

Kerry, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/5/2014), menyatakan bantuan untuk Thailand yang ditunda mencapai USD 10 juta. Perancis dan Jerman juga mengutuk kudeta militer Thailand. Sedangkan PBB menyatakan keprihatinan serius.

Kamis kemarin, militer Thailand mengambil alih kontrol pemerintahan, setelah pembicaraan antara kubu pemerintah dan oposisi mengalami kebuntuan. Militer juga menyensor ketat media, dan melarang pertemuan para politisi. Kudeta militer itu diumumkan panglima militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan – ocha.

Sementara itu, Perdana Menteri sementara Thailand, Niwatthamrong Boonsongphaisan, tidak diketahui keberadaannya. “Kita yang berada di luar, masih baik-baik saja dan di tempat-tempat yang aman,” kata penasihat Niwatthamrong, Paradorn Pattanathabutr yang merahasiakan keberadaan PM sementara Thailand itu.

Indonesia, Jepang dan Uni Eropa juga prihatin dengan situasi di Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan, tanpa bermaksud ikut campur urusan dalam negeri Thailand, Indonesia sebagai negara tetangga menyerukan pemulihan situasi politik setempat.

“Indonesia menyerukan kepada Angkatan Bersenjata Thailand dan berbagai elemen sipil terkait, agar bekerjasama dalam suasana rekonsiliatif untuk segera memulihkan situasi politik di Thailand,” kata Menlu Marty.

 AS Batalkan Kerjasama Militer Dengan Thailand 

Paska kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand, tanggapan beragam pun muncul dari seluruh dunia. Yang terbaru adalah respon tegas dari Amerika Serikat (AS) yang menghentikan kerjasama militer dengan Negeri Gajah Putih itu.

Seperti dilansir Channel News Asia, Minggu (25/5/2014), AS membatalkan latihan militer bersama yang sudah direncanakan sebelumnya, dan juga AS dikabarkan akan membatalkan bantuan finansial kepada militer Thailand sebesar USD 3,5 juta.

“Kami sudah menjalani kerjasama yang cukup panjang dengan militer Thailand. Tetapi, prinsip-prinsip demokrasi dan undang-undang AS mengharuskan kami untuk meninjau kembali bantuan militer AS untuk Thailand,” ungkap juru bicara Pentagon, Laksamana John Kirby dalam sebuah pernyataan.

Harusnya latihan militer bersama antara milter AS dan Thailand yang bernama Kerjasama kesiapan maritim dan latihan perang (CARAT) dimulai esok hari dan akan berlangsung selama satu minggu ke depan. Selain pembatalan kerjasama, AS pun membatalkan kunjungan para pejabat militer mereka ke sana yang rencananya akan dilangsungkan Juni mendatang.

“Yang terpenting saat ini adalah Royal Thai Armed Forces mengakhiri kudeta dan mengembalikan semua kepada rakyat Thailand sesuai dengan demokrasi, termasuk rencana untuk pemilihan umum,” Kirby menambahkan.

“Kami mendesak Royal Thai Armed Forces untuk melakukan tindakan yang terbaik dan segera mengakhiri kudeta ini demi warga Thailand,” papar Kirby. Pentagon juga mengancam akan ada tindakan lebih lanjut bila kudeta tersebut tidak segera dihentikan.

  ★ sindo  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.