Informasi yang diperoleh SBY terkonfirmasi dan terklarifikasi
Jakarta ★ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat informasi ada sejumlah pihak yang ingin menarik sejumlah perwira tinggi untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam pada pemilihan presiden 2014.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan informasi yang diperoleh SBY itu dapat dipastikan benar karena sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi. Namun, apakah perwira yang terlanjur terseret politik praktis itu akan diberhentikan, Djoko mengaku belum mengetahui.
Menurut Djoko, SBY tidak perlu meminta masukan darinya. "Kami berpulang ke Pak Presiden. Saya tidak tahu apa yang akan ditindaklanjuti Presiden SBY," kata Djoko di Kementerian Pertahanan usai apel siaga dengan SBY, Senin 2 Juni 2014.
Menurut Djoko, SBY bisa mengetahui informasi itu dari berbagai macam sumber dan cara. "TNI-Polri punya intelijen, pers, juga punya mata dan telinga, banyak cara," ujarnya.
Djoko mengharapkan Pilpres 2014 ini tidak akan menimbulkan kekisruhan. "Kita tidak usah berandai-andai apakah pemiluchaos. Saya ingin pemilih tertib dan aman. Para penanggung jawab tim sukses dari pimpinan parpol sampai timses paling bawah bekerja sama dengan TNI/Polri," kata dia.
Menurut Djoko, jika bisa terjaga maka pemilu dijamin berlangsung tertib dan baik. "Saya yakin dengan apa bekal yang kami miliki proses ke depan sampai 9 Juli 2014 bisa diselenggaran dengan sebaik-baiknya," katanya.
Bekal itu, menurut Djoko, adalah arahan Presiden SBY yang meminta TNI-Polri bisa menempatkan diri dalam politik. "Amanat reformasi sangat jelas, bahwa TNI tidak melakukan politik praktis," kata dia.
ika ingin berkiprah ke jalur politik, kata Djoko, ada mekanismenya, kesempatan itu diberikan dan akan direstui.(ita)
SBY Minta Jenderal Aktif yang Ingin Berpolitik Mengundurkan Diri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar perwira tinggi TNI/Polri yang ingin terjun ke dunia politik untuk mengajukan pengunduran diri. Menurut Presiden, itulah cara yang paling demokratis dan merupakan cara yang pernah dilakukannya dan para jenderal lain yang memilih berkarier di dunia politik.
Presiden sudah mendapatkan informasi adanya calon presiden yang berusaha menarik dukungan dari jenderal aktif.
"Lalu, kalau adik-adik saya bertanya kepada saya, kakak kalian bagaimana caranya mendapat cita-cita politik, ada jalannya. Kalau dari para perwira itu ingin jadi pemimpin politik, atau mendukung capres tertentu, maka ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira kalian," ujar Presiden di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri, Senin (2/6/2014).
Presiden mempersilakan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Laut jika ingin mengajukan pengunduran diri dengan alasan akan berpolitik. Presiden menyatakan akan langsung mengabulkan surat pengunduran diri itu.
"Hampir pasti dikabulkan. Bahkan saya doakan agar sukses, karena Saudara-saudara adalah perwira terpilih yang potensial. Kalau dengan tidak di TNI dan Polri seperti saya dan Pak Djoko Suyanto, maka ruang gerak saudara ke politik akan terbuka," katanya.
Menurut Presiden, dengan mundur dari jabatan militer, rakyat akan bisa menilai secara lebih berimbang karena mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan pasukan dan senjata untuk meraih posisi politik.
"Teman-teman sipil berat, jika bersaing dengan mereka yang punya kekuatan, militer, dan senjata yang tidak dalam tatanan demokrasi," ujarnya.
Pidato Presiden SBY selama sekitar satu jam itu menunjukkan kemarahannya secara eksplisit kepada perwira tinggi TNI/Polri yang hadir. Berkali-kali, Presiden menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan kemarahannya itu terkait fenomena penarikan dukungan calon presiden dari kalangan jenderal aktif.
Presiden pun sempat terdiam beberapa saat. Dia lalu melihat ke arah para perwira tinggi di depannya. Bola matanya menelusuri secara saksama. Kepalanya pun dia gerakkan dari kanan ke kiri.
"Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian. Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru yang bersinar. Dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan," lanjut Presiden. Ini Introspeksi Bagi TNI AD
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengumpulkan para Panglima Komando Daerah Militer dan Komandan Komando Distrik Militer seluruh Indonesia, Senin 2 Juni 2014.
Budiman memberikan arahan kepada para jajarannya agar menjaga netralitas TNI dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sedikitnya terdapat 390 peserta yang menghadiri arahan KASAD.
"Kami harus bersikap netral. Kepada para Pangdam dan Dandim bagaimana agar pelaksanaan Pilpres berjalan aman, lancar dan tertib," kata Budiman.
Budiman mengakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan ada indikasi perwira tinggi TNI maupun kepolisian yang terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu calon presiden. Menindaklanjuti hal itu, besok Selasa 3 Juni seluruh pangdam dan dandim akan mendapatkan pengarahan langsung dari SBY.
"Memang tadi ada teguran dari Bapak Presiden, terkait adanya indikasi itu. Sebagai KSAD, ini introspeksi bagi TNI AD," ujarnya.
Budiman menegaskan, TNI AD tidak memihak salah satu calon presiden dan wakil presiden. "Kami punya kehormatan dan rasa tangung jawab. Kami akan bersikap netral," ungkapnya. (ita)
Jakarta ★ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat informasi ada sejumlah pihak yang ingin menarik sejumlah perwira tinggi untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam pada pemilihan presiden 2014.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan informasi yang diperoleh SBY itu dapat dipastikan benar karena sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi. Namun, apakah perwira yang terlanjur terseret politik praktis itu akan diberhentikan, Djoko mengaku belum mengetahui.
Menurut Djoko, SBY tidak perlu meminta masukan darinya. "Kami berpulang ke Pak Presiden. Saya tidak tahu apa yang akan ditindaklanjuti Presiden SBY," kata Djoko di Kementerian Pertahanan usai apel siaga dengan SBY, Senin 2 Juni 2014.
Menurut Djoko, SBY bisa mengetahui informasi itu dari berbagai macam sumber dan cara. "TNI-Polri punya intelijen, pers, juga punya mata dan telinga, banyak cara," ujarnya.
Djoko mengharapkan Pilpres 2014 ini tidak akan menimbulkan kekisruhan. "Kita tidak usah berandai-andai apakah pemiluchaos. Saya ingin pemilih tertib dan aman. Para penanggung jawab tim sukses dari pimpinan parpol sampai timses paling bawah bekerja sama dengan TNI/Polri," kata dia.
Menurut Djoko, jika bisa terjaga maka pemilu dijamin berlangsung tertib dan baik. "Saya yakin dengan apa bekal yang kami miliki proses ke depan sampai 9 Juli 2014 bisa diselenggaran dengan sebaik-baiknya," katanya.
Bekal itu, menurut Djoko, adalah arahan Presiden SBY yang meminta TNI-Polri bisa menempatkan diri dalam politik. "Amanat reformasi sangat jelas, bahwa TNI tidak melakukan politik praktis," kata dia.
ika ingin berkiprah ke jalur politik, kata Djoko, ada mekanismenya, kesempatan itu diberikan dan akan direstui.(ita)
SBY Minta Jenderal Aktif yang Ingin Berpolitik Mengundurkan Diri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar perwira tinggi TNI/Polri yang ingin terjun ke dunia politik untuk mengajukan pengunduran diri. Menurut Presiden, itulah cara yang paling demokratis dan merupakan cara yang pernah dilakukannya dan para jenderal lain yang memilih berkarier di dunia politik.
Presiden sudah mendapatkan informasi adanya calon presiden yang berusaha menarik dukungan dari jenderal aktif.
"Lalu, kalau adik-adik saya bertanya kepada saya, kakak kalian bagaimana caranya mendapat cita-cita politik, ada jalannya. Kalau dari para perwira itu ingin jadi pemimpin politik, atau mendukung capres tertentu, maka ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira kalian," ujar Presiden di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri, Senin (2/6/2014).
Presiden mempersilakan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Laut jika ingin mengajukan pengunduran diri dengan alasan akan berpolitik. Presiden menyatakan akan langsung mengabulkan surat pengunduran diri itu.
"Hampir pasti dikabulkan. Bahkan saya doakan agar sukses, karena Saudara-saudara adalah perwira terpilih yang potensial. Kalau dengan tidak di TNI dan Polri seperti saya dan Pak Djoko Suyanto, maka ruang gerak saudara ke politik akan terbuka," katanya.
Menurut Presiden, dengan mundur dari jabatan militer, rakyat akan bisa menilai secara lebih berimbang karena mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan pasukan dan senjata untuk meraih posisi politik.
"Teman-teman sipil berat, jika bersaing dengan mereka yang punya kekuatan, militer, dan senjata yang tidak dalam tatanan demokrasi," ujarnya.
Pidato Presiden SBY selama sekitar satu jam itu menunjukkan kemarahannya secara eksplisit kepada perwira tinggi TNI/Polri yang hadir. Berkali-kali, Presiden menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan kemarahannya itu terkait fenomena penarikan dukungan calon presiden dari kalangan jenderal aktif.
Presiden pun sempat terdiam beberapa saat. Dia lalu melihat ke arah para perwira tinggi di depannya. Bola matanya menelusuri secara saksama. Kepalanya pun dia gerakkan dari kanan ke kiri.
"Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian. Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru yang bersinar. Dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan," lanjut Presiden. Ini Introspeksi Bagi TNI AD
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengumpulkan para Panglima Komando Daerah Militer dan Komandan Komando Distrik Militer seluruh Indonesia, Senin 2 Juni 2014.
Budiman memberikan arahan kepada para jajarannya agar menjaga netralitas TNI dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sedikitnya terdapat 390 peserta yang menghadiri arahan KASAD.
"Kami harus bersikap netral. Kepada para Pangdam dan Dandim bagaimana agar pelaksanaan Pilpres berjalan aman, lancar dan tertib," kata Budiman.
Budiman mengakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemukan ada indikasi perwira tinggi TNI maupun kepolisian yang terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu calon presiden. Menindaklanjuti hal itu, besok Selasa 3 Juni seluruh pangdam dan dandim akan mendapatkan pengarahan langsung dari SBY.
"Memang tadi ada teguran dari Bapak Presiden, terkait adanya indikasi itu. Sebagai KSAD, ini introspeksi bagi TNI AD," ujarnya.
Budiman menegaskan, TNI AD tidak memihak salah satu calon presiden dan wakil presiden. "Kami punya kehormatan dan rasa tangung jawab. Kami akan bersikap netral," ungkapnya. (ita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.