Indonesia Tak Bisa Lepas Tangan Terkait Laut Cina Selatan

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan konflik di Laut Cina Selatan jangan dianggap sebagai persoalan remeh. Sebab, hal itu nantinya akan menyangkut banyak hal.

Mulai persoalan klaim sumber daya alam, pekayaran, ekonomi, hingga keamanan antarnegara di kawasan.

"Apalagi Cina sudah mengklaim perairan itu sebagai wilayahnya. Amerika Serikat pun sudah merespons dengan mengerahkan armada tentaranya ke sana. Jadi klaim itu sangat serius," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/6).

Menurut dia, Indonesia jelas punya kepentingan nasional terkait dengan status perairan zone ekonomi ekslusif (ZEE) yang ada di kawasan perairan itu. Belum lagi termasuk soal hubungan bilateral antara Indonesia dan berbagai negara yang menjadi tetangganya.

Sebab, selain Cina, Filipina, dan Vietnam juga ikut mengklaim sebagian kawasan itu. Karenanya, kalau tidak ditangani dengan cermat, masalah itu bisa mengancam soliditas kawasan. Termasuk keeratan hubungan antarnegara Asean.

Bahkan, katanya, bila tak tertangani dengan baik bisa memicu persaingan hingga konflik bersenjata. Karenanya, salah kalau soal konfik di kawasan Lautan Cina Selatan dianggap remeh atau bukan menjadi urusan Indonesia.

"Maka siapa pun presiden yang nanti terpilih, dia tak bisa meyatakan soal konflik itu sebagai hal yang jauh atau tak ada urusannya dengan negara kita sehingga bisa bebas lepas tangan," kata Hajriyanto.

Menurutnya, sebagai negara berdaulat dan negara terbesar di Asean, Indonesia harus mengambil peran penting di dalam menyelesaikan konflik itu. Ini pun sesuai dengan amanat konstitusi.

Yaitu, bahwa Indonesia ikut serta menjadi kekuatan yang ingin mempertahankan perdamaian dunia.

  ♞ Republika