Transparasi diperlukan untuk pembenahan. 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berharap Tentara Nasional Indonesia transparan dalam proyek-proyek pengadaan. Transparansi menurut Busyro diperlukan untuk pembenahan.
"Iya, harus itu. Kalau dibilang transparansi untuk alat-alat, oke. Dijelaskan, definisi transparansi itu apa. Di bidang jenis apa, mekanismenya kayak apa," katanya di kantornya, Kamis malam 28 Agustus 2014.
Dia menuturkan, transparansi di tubuh TNI tidak bisa berjalan sendiri. Namun, harus juga sejalan dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR.
Sejauh ini, KPK belum mempunyai jadwal untuk mengkaji pencegahan korupsi di sektor alat utama sistem persenjataan. Namun Busyro menilai bahwa hal itu dinilai penting dan akan didiskusikan. Saat disinggung mengenai indikasi korupsi di sektor pertahanan, Busyro menjawab secara diplomatis.
"Paling enggak dengan isu pembelian alat Sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak. Kalau memang enggak ada, ya declare. Clean and clear, tapi kalau ada ya diusut dong. Harus tuntas," ujarnya.(ita)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berharap Tentara Nasional Indonesia transparan dalam proyek-proyek pengadaan. Transparansi menurut Busyro diperlukan untuk pembenahan."Iya, harus itu. Kalau dibilang transparansi untuk alat-alat, oke. Dijelaskan, definisi transparansi itu apa. Di bidang jenis apa, mekanismenya kayak apa," katanya di kantornya, Kamis malam 28 Agustus 2014.
Dia menuturkan, transparansi di tubuh TNI tidak bisa berjalan sendiri. Namun, harus juga sejalan dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR.
Sejauh ini, KPK belum mempunyai jadwal untuk mengkaji pencegahan korupsi di sektor alat utama sistem persenjataan. Namun Busyro menilai bahwa hal itu dinilai penting dan akan didiskusikan. Saat disinggung mengenai indikasi korupsi di sektor pertahanan, Busyro menjawab secara diplomatis.
"Paling enggak dengan isu pembelian alat Sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak. Kalau memang enggak ada, ya declare. Clean and clear, tapi kalau ada ya diusut dong. Harus tuntas," ujarnya.(ita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.