Selentingan kabar Menkopolhukam akan melebur 17 badan keamanan laut menjadi Bakamla 
Isu Keamanan Laut, Fokus Kerja Tedjo Edhy Purdjianto
Laksamana (pur) Tedjo Edhy Purdjianto diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Kabinet Kerja, Jokowi-JK. Ia mengungkap bakal memberi perhatian pada persoalan seputar pencurian hasil kekayaan laut dan sengketa perbatasan.
Hal ini dikatakan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu saat dikonfirmasi Beritasatu.com Senin (27/10). Hanya saja Tedjo belum bisa banyak berkomentar karena belum resmi dilantik.
"Isu itu (termasuk jadi fokus) mohon doanya," kata Tedjo yang tercatat sebagai Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Jawa Timur itu singkat.
Tedjo yang lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 20 September 1952 ini memang dekat dengan urusan laut, yang kini merupakan salah satu titik garap utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) angkatan 1975.
Sejak itu berbagai pendidikan dan pelatihan ditempuhnya sebelum karirnya mencapai puncak sebagai KSAL pada 1 Juli 2008 hingga 9 November 2009. Jabatan Tedjo, diantaranya, menjadi Kepala Staf Umum TNI (2007), Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (2007), Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan (2007), Asisten Perencana KSAL (2005), dan Panglima Armada Kawasan Barat (2005-2006).
Tedjo juga telah menyatakan kesiapannya menjalankan tugas barunya itu meski dirinya tidak menyangka akan ditugasi sebagai Menko Polhukam. Itu karena penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam dilakukan pada saat-saat terakhir yakni saat dirinya dipanggil ke istana pada pukul 22.00 Sabtu (25/10) malam atau kurang dari 24 jam saat nama kabinet diumumkan presiden.
Isu Keamanan Laut, Fokus Kerja Tedjo Edhy PurdjiantoLaksamana (pur) Tedjo Edhy Purdjianto diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Kabinet Kerja, Jokowi-JK. Ia mengungkap bakal memberi perhatian pada persoalan seputar pencurian hasil kekayaan laut dan sengketa perbatasan.
Hal ini dikatakan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu saat dikonfirmasi Beritasatu.com Senin (27/10). Hanya saja Tedjo belum bisa banyak berkomentar karena belum resmi dilantik.
"Isu itu (termasuk jadi fokus) mohon doanya," kata Tedjo yang tercatat sebagai Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Jawa Timur itu singkat.
Tedjo yang lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 20 September 1952 ini memang dekat dengan urusan laut, yang kini merupakan salah satu titik garap utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) angkatan 1975.
Sejak itu berbagai pendidikan dan pelatihan ditempuhnya sebelum karirnya mencapai puncak sebagai KSAL pada 1 Juli 2008 hingga 9 November 2009. Jabatan Tedjo, diantaranya, menjadi Kepala Staf Umum TNI (2007), Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (2007), Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan (2007), Asisten Perencana KSAL (2005), dan Panglima Armada Kawasan Barat (2005-2006).
Tedjo juga telah menyatakan kesiapannya menjalankan tugas barunya itu meski dirinya tidak menyangka akan ditugasi sebagai Menko Polhukam. Itu karena penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam dilakukan pada saat-saat terakhir yakni saat dirinya dipanggil ke istana pada pukul 22.00 Sabtu (25/10) malam atau kurang dari 24 jam saat nama kabinet diumumkan presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.