Hikmahanto: Malaysia Tahu Jokowi akan Keras
Setelah sempat menjadi perdebatan, akhirnya tiang pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar), dibongkar.
Pembongkaran tiang pancang yang berada di landas kontinen Indonesia itu dilakukan sejak 15 Oktober lalu. Sebelumnya, pemerintah sudah melayangkan protes ke pemerintah negeri Jiran terkait pembangunan pancang yang diketahui Indonesia sejak 16 Mei 2014.
"Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/10/2014).
Menurut Hikmahanto, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen.
Jelang akhir pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri pembangunan tersebut. Namun Malaysia tidak menggubris ultimatum tersebut. Kemungkinan Malaysia melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan.
"Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkaran," kata Himahanto.
"Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia," imbuhnya.
Hikmahanto memperkirakan, ke depan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan menggunakan pola kebijakan luar negeri yang digunakan SBY, yaitu 'seribu teman dan nol musuh', khususnya di isu-isu bilateral.
"Terlebih lagi visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah harus berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut," imbuhnya.
Meski demikian Malaysia patut diapresiasi dalam membongkar mercusuarnya sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia. Apa yang dilakukan Malaysia harus juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya Australia yang mengembalikan para pencari suaka secara tidak sah ke Indonesia melalui laut.
Indonesia sejak masa kepemimpinan Jokowi akan tegas dan keras bila kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu. "Hal ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi negara maritim," katanya.
Setelah sempat menjadi perdebatan, akhirnya tiang pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar), dibongkar.Pembongkaran tiang pancang yang berada di landas kontinen Indonesia itu dilakukan sejak 15 Oktober lalu. Sebelumnya, pemerintah sudah melayangkan protes ke pemerintah negeri Jiran terkait pembangunan pancang yang diketahui Indonesia sejak 16 Mei 2014.
"Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/10/2014).
Menurut Hikmahanto, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen.
Jelang akhir pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri pembangunan tersebut. Namun Malaysia tidak menggubris ultimatum tersebut. Kemungkinan Malaysia melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan.
"Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkaran," kata Himahanto.
"Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia," imbuhnya.
Hikmahanto memperkirakan, ke depan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan menggunakan pola kebijakan luar negeri yang digunakan SBY, yaitu 'seribu teman dan nol musuh', khususnya di isu-isu bilateral.
"Terlebih lagi visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah harus berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut," imbuhnya.
Meski demikian Malaysia patut diapresiasi dalam membongkar mercusuarnya sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia. Apa yang dilakukan Malaysia harus juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya Australia yang mengembalikan para pencari suaka secara tidak sah ke Indonesia melalui laut.
Indonesia sejak masa kepemimpinan Jokowi akan tegas dan keras bila kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu. "Hal ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi negara maritim," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.