Pengusaha Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal 
Ekspresi menteri Susi Pujiastuti dalam keterangan kepada awak media, di Gedung KKP, Jakarta, 21 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Asosiasi Tuna Indonesia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih giat menangkap sekaligus memusnahkan kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. “Indonesia sudah banyak dirugikan, makanya dukung penuh gebrakan Bu Menteri,” ujar Ketua Asosiasi Eddy Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu, 26 November 2014.
Pengawasan wilayah teritorial maritim merupakan tugas bersama. Namun pemerintah dengan aparatnya, ujar Eddy, memiliki kewenangan penuh menegakkan aturan bagi mereka yang seenaknya masuk batas laut Indonesia. “Kami tidak bisa memprediksi berapa yang mereka ambil, namun jelas itu sebuah kerugian bagi Indonesia,” ia mengungkapkan.
Munculnya gagasan pengkaraman kapal pencuri ikan yang dilontarkan Menteri Susi, kata dia, merupakan terobosan berani yang harus mendapat dukungan semua pihak, terutama masyarakat pesisir dan kalangan pengusaha. “Karena, jika itu (pengkaraman) berhasil dilakukan, dampaknya besar sekali bagi nelayan kita,” ujarnya.
Eddy menyatakan nelayan Indonesia kerap terpinggirkan oleh datangnya kapal asing yang sengaja masuk perairan Indonesia. Mereka dengan leluasa mengambil ikan tanpa sedikit pun mendapat pengawasan pemerintah. “Harusnya patroli-patroli itu semakin gencar lagi agar kapal mereka takut masuk wilayah kita,” ucapnya.
Sebulan setelah dilantik, menteri wanita asal Pangandaran, Jawa Barat, ini terus melakukan gebrakan. Yang terbaru adalah ide menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Meskipun awalnya ditentang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ide Susi justru dibenarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat.Taiwan Rayu Menteri Susi karena Tuna
Seekor ikan tuna berenang di antara gerombolan ikan kecil di dekat seorang penyelam di Taman Konservasi Laut Galapagos, Ekuador, Senin (19/8). REUTERS/Jorge Silva
Pemerintah Taiwan berharap pemerintah Indonesia tak melarang puluhan kapalnya beroperasi di perairan Indonesia.
Dalam laporan yang dilansir The China Post pada Kamis, 13 November 2014, Deputi Direktur Jenderal Badan Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan keberatan dengan kebijakan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang 40-60 kapal Taiwan menangkap ikan di perairan Indonesia.
Tsay Tzu mengatakan perairan Indonesia merupakan jalur migrasi tuna mata besar dan tuna yellowfin yang sangat diminati pasar. Indonesia memang termasuk salah satu produsen terbesar ikan tuna. Tuna yang biasa ditangkap di perairan Indonesia, antara lain jenis yellowfin tuna, big eye tuna atau biasa disebut tuna mata besar, albacore, dan southtern blue fin tuna.
Dari sisi harga, tuna yellowfin dan big eye lebih diminati pasar. Rasanya enak membuat pembeli lebih memilih yellowfin dibanding tuna jenis tongkol atau ikan lainnya. Pasar tuna yellowfin terbesar adalah Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Amerika Serikat juga menjadi pasar terbesar tuna yellowfin. Bedanya, impor tuna yellowfin ke Amerika Serikat berbentuk tuna beku.
Ekspor tuna beku yellowfin Indonesia menurut situs Fishchoice tahun 2012 mencapai 7.800 metrik ton. Jumlah itu jauh di atas negara eksportir tuna lainnya, seperti Vietnam yang mengirimkan tuna yellowfin sebanyak 3.009 metrik ton dan Filipina 2.981 metrik ton.Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia'
Media online Malaysia, Utusan.com, menyatakan Presiden Joko Widodo ingin melakukan konfrontasi dengan negeri jiran tersebut. Dalam artikel berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut menulis rencana pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia kontroversial.
"Khamis lalu, Jokowi mencetuskan kontroversi apabila mengarahkan pihak berkuasa maritim menenggelamkan semua bot nelayan Malaysia yang dilaporkan ditahan kerana memasuki perairan negara itu. Bagi Jokowi, tindakan ini akan memberikan kesan untuk mengurangkan pencerobohan oleh nelayan Malaysia ke kawasan perairan negara itu," demikian dikutip dari Utusan.com.my.
Jokowi, menurut media tersebut, adalah pemimpin yang angkuh. "Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tatasusila tinggi."
Ketegangan di antara kedua negara, kata media tersebut, dipicu oleh ditahannya 200 nelayan asal Malaysia yang menerobos perairan Indonesia. "Pihak Maritim Malaysia bagaimanapun menafikan nelayan Malaysia ditahan di Indonesia kerana tidak mendapat laporan tentang penahanan itu."
Indonesia, menurut Utusan.com, sebenarnya tidak perlu menahan para nelayan, melainkan cukup mengusir kapal tesebut. "Jokowi agak gopoh. Dia tidak menghayati memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh pemimpin sebelum ini terhadap Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh pihak maritim kedua-dua negara. Antara isi garis panduannya, kedua-dua negara mencapai kesepakatan hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menceroboh perairan. Menenggelamkan bot dalam kata lain memusnahkan harta benda nelayan tidak ada dalam garis panduan berkenaan."
Menurut media tersebut, seharusnya Malaysia yang melancarkan konfrontasi karena banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal di negeri tersebut. "Malaysia sepatutnya yang berkonfrontasi kerana pendatang tanpa izin Indonesia menyumbang kepada masalah sosial sekaligus merampas keamanan di negara ini."Malaysia Stop Ekspor Ikan ke Singapura
Nelayan menampung udang hasil tangkapannya usai ditimbang di tempat pelelangan ikan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, Jumat malam, 31 Oktober 2014. TEMPO/Prima Mulia
Malaysia menghentikan ekspor ikannya ke Thailand dan Singapura mulai bulan ini sebagai antisipasi terhadap kekurangan pasokan selama muson. Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk ekspor ikan jenis cencaru, selar, selayang dan kembung.
Thailand dan Singapura merupakan dua importir terbesar ikan dari Malaysia. "Kami sudah menerbitkan larangan ekspor ikan hingga muson berakhir, untuk mengamankan suplai."
Akibat merosotnya jumlah pasokan ke Singapura, harga ikan di negeri berlambang Merlion itu pun melonjak. Harga ikan selar misalnya, dijual sekitar $8 per kilogram dari sebelumnya $7 kilogram. Menurut sejumlah pedagang ikan, turunnya pasokan sudah terjadi dalam sebulan terakhir.
Pemerintah Indonesia dengan tegas melarang penangkapan ikan oleh kapal negara tetangga di perairan Nusantara. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengancam akan menindak tegas kapal-kapal dari negara tetangga--seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina--yang menolak bekerja sama menghentikan praktek pencurian ikan di wilayah Indonesia. Boikot dinilai bisa menghentikan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tak sesuai dengan aturan (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU).
Presiden Joko Widodo juga mendukung langkah tegas Menteri Susi. Pemerintah sudah meneggelamkan 200 kapal milik nelayan Malaysia yang menyerobot perairan Indonesia.
Akibat langkah Jokowi ini, media online Malaysia melancarkan kritik pedas. Utusan.com menulis bahwa Jokowi angkuh dan ingin konfrontasi dengan Malaysia.
Ekspresi menteri Susi Pujiastuti dalam keterangan kepada awak media, di Gedung KKP, Jakarta, 21 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto Asosiasi Tuna Indonesia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih giat menangkap sekaligus memusnahkan kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. “Indonesia sudah banyak dirugikan, makanya dukung penuh gebrakan Bu Menteri,” ujar Ketua Asosiasi Eddy Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu, 26 November 2014.
Pengawasan wilayah teritorial maritim merupakan tugas bersama. Namun pemerintah dengan aparatnya, ujar Eddy, memiliki kewenangan penuh menegakkan aturan bagi mereka yang seenaknya masuk batas laut Indonesia. “Kami tidak bisa memprediksi berapa yang mereka ambil, namun jelas itu sebuah kerugian bagi Indonesia,” ia mengungkapkan.
Munculnya gagasan pengkaraman kapal pencuri ikan yang dilontarkan Menteri Susi, kata dia, merupakan terobosan berani yang harus mendapat dukungan semua pihak, terutama masyarakat pesisir dan kalangan pengusaha. “Karena, jika itu (pengkaraman) berhasil dilakukan, dampaknya besar sekali bagi nelayan kita,” ujarnya.
Eddy menyatakan nelayan Indonesia kerap terpinggirkan oleh datangnya kapal asing yang sengaja masuk perairan Indonesia. Mereka dengan leluasa mengambil ikan tanpa sedikit pun mendapat pengawasan pemerintah. “Harusnya patroli-patroli itu semakin gencar lagi agar kapal mereka takut masuk wilayah kita,” ucapnya.
Sebulan setelah dilantik, menteri wanita asal Pangandaran, Jawa Barat, ini terus melakukan gebrakan. Yang terbaru adalah ide menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Meskipun awalnya ditentang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ide Susi justru dibenarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat.Taiwan Rayu Menteri Susi karena Tuna
Seekor ikan tuna berenang di antara gerombolan ikan kecil di dekat seorang penyelam di Taman Konservasi Laut Galapagos, Ekuador, Senin (19/8). REUTERS/Jorge Silva Pemerintah Taiwan berharap pemerintah Indonesia tak melarang puluhan kapalnya beroperasi di perairan Indonesia.
Dalam laporan yang dilansir The China Post pada Kamis, 13 November 2014, Deputi Direktur Jenderal Badan Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan keberatan dengan kebijakan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang 40-60 kapal Taiwan menangkap ikan di perairan Indonesia.
Tsay Tzu mengatakan perairan Indonesia merupakan jalur migrasi tuna mata besar dan tuna yellowfin yang sangat diminati pasar. Indonesia memang termasuk salah satu produsen terbesar ikan tuna. Tuna yang biasa ditangkap di perairan Indonesia, antara lain jenis yellowfin tuna, big eye tuna atau biasa disebut tuna mata besar, albacore, dan southtern blue fin tuna.
Dari sisi harga, tuna yellowfin dan big eye lebih diminati pasar. Rasanya enak membuat pembeli lebih memilih yellowfin dibanding tuna jenis tongkol atau ikan lainnya. Pasar tuna yellowfin terbesar adalah Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Amerika Serikat juga menjadi pasar terbesar tuna yellowfin. Bedanya, impor tuna yellowfin ke Amerika Serikat berbentuk tuna beku.
Ekspor tuna beku yellowfin Indonesia menurut situs Fishchoice tahun 2012 mencapai 7.800 metrik ton. Jumlah itu jauh di atas negara eksportir tuna lainnya, seperti Vietnam yang mengirimkan tuna yellowfin sebanyak 3.009 metrik ton dan Filipina 2.981 metrik ton.Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia'
Media online Malaysia, Utusan.com, menyatakan Presiden Joko Widodo ingin melakukan konfrontasi dengan negeri jiran tersebut. Dalam artikel berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut menulis rencana pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia kontroversial."Khamis lalu, Jokowi mencetuskan kontroversi apabila mengarahkan pihak berkuasa maritim menenggelamkan semua bot nelayan Malaysia yang dilaporkan ditahan kerana memasuki perairan negara itu. Bagi Jokowi, tindakan ini akan memberikan kesan untuk mengurangkan pencerobohan oleh nelayan Malaysia ke kawasan perairan negara itu," demikian dikutip dari Utusan.com.my.
Jokowi, menurut media tersebut, adalah pemimpin yang angkuh. "Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tatasusila tinggi."
Ketegangan di antara kedua negara, kata media tersebut, dipicu oleh ditahannya 200 nelayan asal Malaysia yang menerobos perairan Indonesia. "Pihak Maritim Malaysia bagaimanapun menafikan nelayan Malaysia ditahan di Indonesia kerana tidak mendapat laporan tentang penahanan itu."
Indonesia, menurut Utusan.com, sebenarnya tidak perlu menahan para nelayan, melainkan cukup mengusir kapal tesebut. "Jokowi agak gopoh. Dia tidak menghayati memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh pemimpin sebelum ini terhadap Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh pihak maritim kedua-dua negara. Antara isi garis panduannya, kedua-dua negara mencapai kesepakatan hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menceroboh perairan. Menenggelamkan bot dalam kata lain memusnahkan harta benda nelayan tidak ada dalam garis panduan berkenaan."
Menurut media tersebut, seharusnya Malaysia yang melancarkan konfrontasi karena banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal di negeri tersebut. "Malaysia sepatutnya yang berkonfrontasi kerana pendatang tanpa izin Indonesia menyumbang kepada masalah sosial sekaligus merampas keamanan di negara ini."Malaysia Stop Ekspor Ikan ke Singapura
Nelayan menampung udang hasil tangkapannya usai ditimbang di tempat pelelangan ikan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, Jumat malam, 31 Oktober 2014. TEMPO/Prima Mulia Malaysia menghentikan ekspor ikannya ke Thailand dan Singapura mulai bulan ini sebagai antisipasi terhadap kekurangan pasokan selama muson. Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk ekspor ikan jenis cencaru, selar, selayang dan kembung.
Thailand dan Singapura merupakan dua importir terbesar ikan dari Malaysia. "Kami sudah menerbitkan larangan ekspor ikan hingga muson berakhir, untuk mengamankan suplai."
Akibat merosotnya jumlah pasokan ke Singapura, harga ikan di negeri berlambang Merlion itu pun melonjak. Harga ikan selar misalnya, dijual sekitar $8 per kilogram dari sebelumnya $7 kilogram. Menurut sejumlah pedagang ikan, turunnya pasokan sudah terjadi dalam sebulan terakhir.
Pemerintah Indonesia dengan tegas melarang penangkapan ikan oleh kapal negara tetangga di perairan Nusantara. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengancam akan menindak tegas kapal-kapal dari negara tetangga--seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina--yang menolak bekerja sama menghentikan praktek pencurian ikan di wilayah Indonesia. Boikot dinilai bisa menghentikan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tak sesuai dengan aturan (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU).
Presiden Joko Widodo juga mendukung langkah tegas Menteri Susi. Pemerintah sudah meneggelamkan 200 kapal milik nelayan Malaysia yang menyerobot perairan Indonesia.
Akibat langkah Jokowi ini, media online Malaysia melancarkan kritik pedas. Utusan.com menulis bahwa Jokowi angkuh dan ingin konfrontasi dengan Malaysia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.