RCWS inovasi Lokal 
Indonesia telah mempunyai teknologi yang mampu membuat senjata tempur yang dipakai militer bisa dikendalikan lewat remote control
Teknologi otomatisasi dan kontrol jarak jauh semakin berkembang di tengah masyarakat. Di kalangan militer, kendali jarak mulai digunakan untuk mengendalikan berbagai macam senjata tempur ketika berada di medan laga.
Indonesia juga telah mempunyai teknologi yang mampu membuat senjata tempur yang dipakai militer bisa dikendalikan lewat remote control yang disebut sebagai remote control weapon system (RCWS). PT Infoglobal jadi perusahaan asal Tanah Air yang mengaku telh mampu menyediakan alat kontrol jarak jauh bagi senjata tempur yang akan digunakan militer.
Mochammad Syafiruddin, Kepala Riset dan Programming Infoglobal menyebutkan bahwa teknologi kendali jarak jauh buatannya ini bisa membuat resiko jumlah korban dari personil di medan perang berkurang. Teknologi ini juga bisa diterapkan di berbagai model kendaraan taktis milik militer baik tank, panser ataupun helikopter.
"Teknologi ini bisa mengurangi resiko personil militer jadi korban serangan saat berperang. Secara konvensional harus ada personil yang mengendalikan senjata dengan kaliber berukuran besar di bagian atas tank atau panser yang rawan jadi target, teknologi ini bisa membuat mereka tetap mengendalikan senjatanya dari tempat yang lebih aman di dalam kendaraan tempur," ungkap pria yang disebut Afi tersebut.
Sistem kendali jarak jauh ini diklaim bisa membidik musuh yang telah dikunci sebagai target secara otomatis dengan sensor gerak. Jarak pandang sensor ini hingga sejauh 3 kilometer dengan kecepatan gerak target maksimal berkecepatan di atas 100 km/jam.
"Kalau buatan perusahaan asing, satu unit sistem kendali senjata ini dipasarin sekitar Rp 9 miliar, kalau kita pasarkan dengan relatif lebih murah. TNI sudah berkomitmen akan pasang produk kita di panser dan tank buatan Pindad, tujuannya agar kita bisa mandiri soal alat tempur," tambah Afi.
Afi memaparkan untuk mengaplikasi satu sistem kendali senjata jarak jauh buatan Infoglobal pada satu model kendaraan tempur memerlukan waktu sekitar 3-6 bulan. Waktu itu dibutuhkan untuk melakukan riset dan penyesuaian antara tipe senjata, kendaraan maupun antarmuka yang akan dipakaikan sistem kendali militer tersebut.
"Waktu riset sampai aplikasinya 3-6 bulan, itu berikut ujicoba dan produksi perangkat kita. Kalau pembuatan dengan sumber daya yang ada di perusahaan sekarang ini mampu membuat 10-20 unit RCWS dalam sebulan," papar Afi kepada tim Tekno Liputan6.com.
Rencananya, beberapa RCWS akan mulai diaplikasikan pada tank militer milik TNI pada tahun 2015. "Buat fase awal baru beberapa mungkin yang akan diujicoba langsung di fasilitas TNI. Kita harapkan ke depannya bisa dipakai di 1.000 kendaraan taktis TNI," tandas Afi.
PT Pindad melakukan kerjasama dengan produsen senjata internasional, yakni pabrikan peluru kendali (rudal) asal Swedia, SAAB Dynamic AB. PT Pindad adalah pembuat kendaraan dan alat tempur yang digunakan oleh TNI maupun Polri.
Kerjasama PT Pindad dan SAAB Dynamic ini dilihat langsung oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu di area Indo Defence 2014, Kemayoran, Jakarta pada 06 November kemarin.
Perjanjian kerjasama tersebut meliputi pengembangan dan peremajaan sistem pertahanan udara berbasis darat RBS 70 Mk2 TNI Angkatan Darat. Selain itu, turut dibicarakan kerjasama jangka panjang terkait pemberian transfer of technology (ToT) sistem dan rudal RBS 70 Mk2 sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
"Pasti kami mengikuti UU Nomor 16 Tahun 2012, kami akan mengikuti arah kebijakan industri pertahanan Indonesia. Saya yakin SAAB akan melihat ini mulai dari fase-fase teknologi mulai pemeliharaan hingga pembangunan roket nasional. SAAB akan membantu teknologi Indonesia," Ucap Michael Hoglund, Deputy Head of Marketing & Sales-Missile Systems SAAB Dynamics dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (06/11/2014).
Di tempat yang sama, PT Pindad sangat berterima kasih kepada SAAB Dynamic karena membantu kemandirian industri pertahanan Indonesia. Program ToT ini diharapkan dapat membantu kemajuan teknologi sistem pertahanan udara nasional.
"Sementara ini teknologi roket belum kita kuasai apalagi teknologi optiknya, kontrolnya, stabilitasnya. Roket indonesia baru sampai roket meluncur saja nanti ke sana akan kita kuasai. Nanti bisa meliputi misil RBS 70 Mk2, New Batteries of RBS 70 Mk2, serta integrasi misil dengan sub sistem kendaraan tempur. Untuk detailnya nanti akan dirumuskan dalam perjanjian selanjutnya," ungkapnya.
Dalam kolaborasi ini, PT Pindad menjadi kontraktor utama dan SAAB Dynamic AB menjadi sub-kontraktor. PT Pindad yakin pangsa pasar RBS 70 Mk2 masih ada, untuk itu mereka akan giat mempelajari teknologi ini.
"Masih (pangsa pasar), nanti kalau kita sudah kuasai teknologi itu pangsanya sudah ada tidak hanya di Indonesia kan, masih banyak di negara lain Asia bisa juga," harap Pria berkaca mata ini.
Rudal RBS 70 adalah sebuah sistem pertahanan udara portabel jarak pendek atau MANPADS (Man Portable Air Defence System) buatan Swedia yang dirancang untuk bisa beroperasi di segala cuaca. Untuk jarak jangkau, RBS 70 Mk2 bisa mencapai 8 kilometer dan melesat hingga ketinggian 4.000 meter. Kecepatan RBS 70 Mk2 yakni 2 Mach dengan sistem pemandu laser.
Selain TNI, tentara negara lain seperti dari Argentina, Brazil, Jerman, Singapura, Thailand, dan masih banyak negara lain menggunakan RBS 70 untuk menjaga pertahanan udara mereka. (Ein)
.JPG)
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake menyatakan beberapa tahun terakhir setelah embargo dicabut, pemerintah semakin rajin membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negaranya. Oleh sebab itu, dia mengupayakan agar setiap transaksi pembelian senjata dari AS diimbangi dengan alih teknologi kepada insinyur asal Tanah Air.
Hal itu disampaikannya saat menyambangi Pameran Alutsista IndoDefense di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (7/11).
Menurut Dubes Blake, semakin banyak perusahaan-perusahaan militer AS sangat ingin bekerja sama dengan Indonesia. Apalagi ada kabar anggaran dana pertahanan di Tanah Air akan di tingkatkan.
"Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sangat tertarik dengan peluang yang ada disini. Menteri pertahanan tadi mengatakan pada saya anggaran pertahanan akan ditingkatkan 1,5 persen dari APBN secara keseluruhan," urai Blake setelah berkeliling area pameran.
Pada IndoDefense tahun ini, 19 perusahaan alutsista Amerika ikut serta. Mereka menghadirkan bermacam alat tempur mulai dari tank, helikopter, pesawat tempur, kapal tempur dan juga senapan laras panjang.
Dubes Blake secara khusus mempromosikan alutsista unggulan Negeri Paman Sam, seperti Helikopter tempur Apache, jet tempur F-16, atau FA-18 EF Super Hornet.
Bila pemerintah tertarik membeli alutsista negaranya, dia menyampaikan pada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa Washington akan mengupayakan setiap perusahaan melakukan alih teknologi.
"Saya juga menjelaskan tadi (pada menhan) banyak sekali proses lokalisasi yang akan dilakukan. Seperti barusan saya melihat penandatanganan Honeywell dengan PT Dirgantara Indonesia, di mana PTDI akan lebih memperluas lokalisasi industri yang akan dilakukan di Indonesia," tutur Blake di Hall A JI Expo, Kemayoran.
Indonesia tahun ini ingin kembali membeli helikoper dari AS. Maret lalu, TNI Angkatan Darat meminta beberapa unit Black Hawk dan Chinook agar masuk pagu anggaran Kementerian Pertahanan.
Sedangkan transaksi yang sudah deal dengan negara adi daya itu adalah pembelian delapan unit helikopter serang AH-64D Apache. Nilai pembelian alutsista udara itu mencapai Rp 3,1 triliun dan rencananya seluruh unit tiba di Indonesia pada 2017.(mdk/ard)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi keterangan soal pertahanan maritim Indonesia. Selain ingin memperkuat penjagaan perbatasan dengan pesawat tanpa awak (drone), penjagaan dengan kapal-kapal patroli juga bakal diperkuat.
Saat dikonfirmasi soal bantuan dari Amerika Serikat berupa kapal-kapal patroli, Ryamizard hanya membenarkan. "Ya," jawab Ryamizard mengkonfirmasi, usai acara malam akrab Cadaka Dharma Puncak Tidar angkatan 1973 di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Namun demikian, Ryamizard belum memastikan berapa jumlah kapal patroli dari negari Paman Sam itu. "Saya belum cek," kata Ryamizard.
Dia hanya memastikan, pihak dalam negeri sudah memiliki puluhan kapal patroli buatan sendiri. Di antara puluhan kapal itu, ada sebagian yang sudah dipesan negara lain.
"Kita sudah membuat puluhan kapal ya, kapal patroli sudah kita buat," kata Ryamizard.
Untuk lebih memantapkan perkara pertahanan, Ryamizard akan mengikuti pertemuan dengan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Bukan hanya soal pertahanan laut yang akan dibahas, namun juga seputar ISIS dan virus Ebola.
"Dalam waktu dekat, saya akan ikut pertemuan dengan Menhan Asia Tenggara," kata Ryamizard.
Indodefence 2014 
Local company PT Pindad (Hall D, Stand 061) has teamed with CMI Defence of Belgium to develop the Badak (6x6) direct fire platform to meet the potential future operational requirements of the Indonesian Army.
Badak features a new design all-welded monocoque steel hull that leverages from the current production Anoa (6x6) armoured personnel carrier (APC), of which more than 100 have now been built for Indonesia.
The layout differs from that of the Anoa APC, with the power pack located front left and the driver seated towards the front on the right side, leaving the remainder of the hull clear for the installation of the turret.
The powerpack consists of a 340hp diesel engine coupled to an automatic transmission, giving a maximum road speed of 90km/h. The steel armour hull provides protection up to STANAG 4569 Level 3, which is against attack from 12.7mm machine gun fire.
The vehicle is fitted with double wishbone suspension to provide for increased mobility and improved stability when engaging targets.
Direct firepower is provided by the installation of the CMI Defence CSE 90LP two-person turret, which has been produced in large quantities and can be fitted with various types of fire control system.
This is armed with a CMI Defence 90mm low-pressure rifled gun, which can fire a wide range of ammunition. In addition, there is a 7.62mm co-axial machine gun, with another 7.62mm machine gun mounted on the left side of the turret roof for use in the self-defence and air defence roles, plus banks of 76mm grenade launchers.
The baseline turret is provided with protection to STANAG 4569 Level 1, but can be upgraded to Level 4 if required by the customer.
Untuk tahap awal, ada enam unit. 
Penerimaan unit pertama rotorcraft EC725 di fasilitas Airbus Helicopters di Marignane, Prancis.
Airbus Helicopters menyerahkan unit pertama dari enam rotorcraft EC725 yang dipesan oleh Indonesia untuk misi pencarian dan penyelamatan tempur (CSAR). Pihak-pihak yang hadir di fasilitas Airbus Helicopters di Marignane, Prancis, untuk menerima helikopter tersebut meliputi anggota Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara, serta PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Presiden PTDI, Budi Santoso, Kamis 6 November 2014, menjelaskan bahwa helikopter bermesin ganda dengan bobot 11 ton tersebut akan dikirim kepada TNI Angkatan Udara pada pertengahan tahun 2015 setelah PTDI menyelesaikan pemasangan serta penyesuaian peralatan penunjang misi di pabriknya di Bandung, Jawa Barat.
"Kami sangat gembira menyambut kedatangan EC725 pertama dari Airbus Helicopters ini, yang memungkinkan kami merampungkannya dalam versi CSAR, untuk kemudian diserahkan kepada Angkatan Udara Indonesia," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada VIVAnews.
Ia menambahkan, PTDI akan terus bekerja sama dengan Airbus Helicopters untuk memastikan bahwa sisa unit lainnya terkirim tepat waktu. Terutama mengingat kemungkinan adanya pesanan tambahan dari TNI AU berupa 10 unit EC725 guna melengkapi skuadronnya menjadi 16 helikopter.
Head of Region Airbus Helicopters untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Philippe Monteux, menjelaskan bahwa saat digunakan oleh TNI AU, armada EC725 akan meningkatkan kemampuan layanan militer CSAR secara signifikan, berkat kinerja dan daya tahan yang sudah terbukti dari anggota terbaru Airbus Helicopters dalam keluarga helikopter Super Puma ini.
Integrasi dan penyelesaian peralatan misi untuk ke-enam EC725 ini akan menandai langkah baru kerja sama yang erat antara Airbus Helicopters dengan PTDI, yang mencakup kesepakatan industri strategis dan peran perusahaan Indonesia tersebut dalam rantai pasok global Airbus Helicopters.
Kerjasama dengan PT DI
TNI AU telah sejak lama mengoperasikan rotorcraft AS332 Super Puma dan SA330 Puma, dengan lisensi produksi PTDI sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemitraan antara PTDI dan Airbus Helicopters terus bertumbuh, sehingga PTDI menjadi pemasok utama tail boom dan rangka badan pesawat untuk EC225 dan EC725 sejak tahun 2008.
"Kerjasama Airbus Helicopters dengan PT Dirgantara Indonesia patut dicontoh. Pengiriman pertama rotorcraft EC725, dengan bagian-bagian penting yang pertama kali dibangun oleh PTDI, menekankan kemitraan kami yang terus berkembang, untuk memenuhi kebutuhan helikopter di Indonesia dan berkontribusi bagi kemajuan sektor kedirgantaraan," kata Monteux.
EC725 mulai beroperasi pada tahun 2005 dan telah menjadi pilihan pasukan militer Prancis, Brasil, Meksiko, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Keandalan dan kemampuannya telah terbukti di wilayah krisis yang mencakup Lebanon, Afghanistan dan Mali, sekaligus mendukung peran Prancis selama operasi yang dipimpin oleh NATO di Libya. Misi yang dilakukan oleh EC725 mencakup pencarian dan penyelamatan tempur untuk operasi khusus, transportasi taktis dan evakuasi medis, serta berbagai peran dan fungsi maritim.
Airbus Helicopters, sebelumnya bernama Eurocopter, merupakan salah satu divisi Airbus Group, pelopor global dalam layanan kedirgantaraan dan pertahanan. Sebagai produsen helikopter terkemuka di dunia, Airbus Helicopters mempekerjakan lebih dari 23.000 orang di seluruh dunia. Dengan pangsa pasar 46 persen di sektor publik dan parapublik (sektor yang sebagian dikuasai negara), terdapat sekitar 12.000 helikopter yang dioperasikan oleh lebih dari 3.000 pelanggan di sekitar 150 negara.
Kehadiran Airbus Helicopters di pasar global ditandai dengan pusat layanan pelanggan di 21 negara, dan jaringan pusat layanan, fasilitas pelatihan, distributor dan agen bersertifikat di seluruh dunia.
Airbus Helicopters memiliki variasi helikopter sipil dan militer terlengkap di dunia; sepertiga armada sipil dan parapublik di seluruh dunia menggunakan produk Airbus Helicopters. Prioritas utama perusahaan adalah memastikan keamanan pesawat demi ribuan orang yang terbang lebih dari 3 juta jam per tahun.
Skuadron Udara 12 Black Panther di Lanud Soewondo Medan. ©2014 Merdeka.com
Pesawat asing tampaknya bakal tak lagi mudah melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. Hal ini karena para penerbang TNI-AU terus siaga untuk mengantisipasi pelanggaran ini.
Kesiagaan itu di antaranya terlihat dari latihan yang digelar Skuadron Udara 12 Black Panther di Lanud Soewondo, Medan. Salah satu tujuan dari latihan ini adalah meningkatkan kesiagaan terhadap pelanggaran terhadap wilayah udara Indonesia.
Latihan ini melibatkan 6 unit pesawat Hawk dari Skuadron 12 Black Panther Pekan Baru. Kegiatan ini berlangsung mulai Senin (3/11) hingga Jumat (7/11) besok. 
"Ini merupakan pelatihan profisiensi. Tugas pokok kita yaitu mencegah ancaman dari udara, termasuk meng-intercept pesawat ilegal," kata Kapten Pnb Putut Hanggiro, Komandan Flight Ops A Skuadron Udara 12 Black Phanter di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (6/11).
Putut memastikan Skuadron 12 siap dan mampu meng-intercept setiap pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin. "Apalagi jika Skuadron 16 yang diperkuat pesawat F-16 terealisasi di Pekanbaru, seluruh wilayah Barat Indonesia dapat diawasi lebih maksimal," sambungnya.
Seperti diberitakan, kurang dari 3 pekan ini, pesawat Sukhoi TNI-AU tiga kali memaksa pesawat asing mendarat karena melintasi wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin.
Rabu (22/10), pesawat tempur itu mengintercept pesawat Propeller asal Australia dan memaksanya mendarat di Lanud Sam Ratulangi, Manado. Pesawat itu melanggar wilayah Indonesia saat terbang menuju Filipina 
Kemudian Selasa (28/10), giliran pesawat sipil Singapura yang di-intercept saat terbang menuju Serawak. Karena melintasi wilayah Indonesia tanpa izin, pesawat Beechraft itu dipaksa turun di Lanud Supadio, Pontianak.
Teranyar, pesawat jet milik Gulfstream IV dengan nomor HZ-103, milik Arab Saudi, yang dihadang. Pesawat yang berangkat dari Singapura menuju Darwin, Australia, itu dipaksa turun di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (3/11).
Beberapa bulan sebelumnya, 2 unit pesawat F-16 juga memaksa turun pesawat Swearingen SX 300 yang memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar pantai barat Pulau Sumatera, Kamis (10/4) siang. Pesawat dipiloti Heinz Peier pun harus landing di Lanud Soewondo, Medan.
[hhw]
Kementerian Pertahanan Indonesia tengah mempertimbangkan opsi pembelian 16 pesawat tempur Su-35 dari Rusia. Pesawat tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan F-5 Tiger II yang dinilai sudah ketinggalan zaman, demikian diberitakan oleh Defense News. 
Saat ini Indonesia memiliki 16 pesawat tempur Su-27SK/SKM dan Su-30 MK/MK2. Hingga 2024, akan ada delapan skuadron yang berisi 16 unit pesawat tipe “Su” per skuadronnya. Kemungkinan skuadron tersebut akan diisi oleh pesawat unggulan saat ini, yakni Su-35. Foto: Sukhoi.org
Opsi pembelian pesawat tersebut telah dibicarakan dalam pertemuan perwakilan Kementerian Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dengan Kepala Staf dan Komando Angkatan Udara Rusia pada pertengahan Januari lalu.
Yusgiantoro menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai pembelian Su-35 masih belum ditetapkan. Komando Angkatan Udara Indonesia juga tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk menggantikan pesawat F-5 yang dinilai sudah menua. Selain Su-35, AU RI juga sedang mempelajari pesawat tempur JAS 39 Gripen buatan Swedia, pesawat F-16 Fighting Falcon Block 60, F-15 Silent Eagle dan F/A-18 Super Hornet asal AS, serta pesawat Rafale asal Prancis. Namun, Su-35 merupakan pilihan utama dari daftar kandidat tersebut.
Generasi Kelima
Semua pesawat tempur yang ikut serta dalam tender adalah pesawat paling modern dalam aviasi militer dunia. Jika pesawat tempur Amerika, Prancis, Swedia merupakan perwakilan generasi "4+”, Su-35 bisa disebut sebagai pesawat tempur generasi “5-". Artinya, Su-35 memenuhi kriteria dan spesifikasi pesawat tempur generasi baru secara maksimal, seperti halnya pesawat tempur F-22 Raptor dan F-35. Su-35 tersebut kerap disandingkan sebagai pesaing utama pesawat tempur AS Raptor.
Biro Konstruksi Sukhoi dengan rendah hati mengategorikan pesawat Su-35 ini sebagai generasi “4++”, yakni pesawat yang lebih unggul dari generasi ke empat, namun belum menjadi generasi kelima. Padahal, banyak pesaing dunia yang menyebut Su-35 sebagai pesawat masa depan.
Lebih Unggul
Tak mudah bagi orang awam untuk membedakan pesawat Su-35 dari Su-27, ataupun Su-30MK. Namun sesungguhnya, terdapat perbedaan signifikan antara tiap pesawat tersebut. Skema aerodinamika fuselage (badan pesawat) Su-35 merupakan konfigurasi paling muktahir dibanding para pendahulunya. Su-35 juga memiliki bentuk yang lebih ramping (konfigurasi Kanard) dibanding Su-27, serta tidak memiliki kemudi horizontal bagian hidung pesawat seperti Su-30. Kemudi horizontal yang dibuat pada pesawat Su-30MKI oleh India dapat meningkatkan kemampuan manuver pesawat. Dengan dilengkapi mesin pesawat jet yang memiliki thrust vector control, pesawat Su-30 merupakan pesawat tempur terbaik di dunia.
Manuver udara Cobra Pugachev adalah gerakan pada saat pesawat menambah ketinggian dan pada momen tertentu pesawat tersebut berhenti dan menggantung di udara dengan bertumpu pada ekor (seperti bentuk kepala ular kobra), lalu hidung pesawat mulai menurun seperti halnya daun jatuh, sambil berputar kembali ke posisi semula. Manuver ini tidak dapat dilakukan oleh satupun pesawat tempur lain di dunia. Sukhoi juga mampu melakukan akselerasi dan berhenti seketika sambil mengangkat seluruh permukaan badan pesawat menghadap belakang. Dari posisi tersebut, pesawat Sukhoi dapat melanjutkan penerbangan mereka dengan kecepatan minimum. Bila hal itu dilakukan oleh pesawat tempur lain, kemungkinan mereka akan jatuh.
Kemampuan taktis tersebut digunakan oleh pilot-pilot asal India saat melakukan latihan bersama dengan AU AS serta negara-negara lain. Di salah satu latihan tersebut, pilot India dapat mengalahkan pilot AS yang mengendarai F-15C/D Eagle. Setelah pelaksanaan latihan bersama itu, Jendral AS Hal Homburg yang merupakan Kepala Komando Pertahanan Udara Angkatan Udara AS, dipaksa untuk mengakui bahwa hasil latihan tersebut menjadi kejutan besar bagi para pilot Amerika. “Kami ternyata bukan yang paling unggul di seluruh dunia. Pesawat tempur Su-30 MKI lebih baik dibanding F-15C. Angkatan udara negara yang memiliki pesawat tersebut tentu lebih kuat dan dapat menjadi ancaman bagi keadidayaan Amerika di udara pada masa yang akan datang,” ujar Homburg.
Kemampuan super manuver Su-35 didapat dari mesin pesawat 117S. Mesin tersebut dikembangkan dari pendahulunya, yakni mesin tipe AL-31F yang dipasang pada pesawat Su-27. Namun mesin 117S memiliki kekuatan dorong yang lebih besar, yakni 14,5 ton, sementara pendahulunya hanya memiliki kekuatan dorong 12,5 ton. Mesin ini juga memiliki keunggulan berupa sumber energi yang lebih besar dan penurunan pemakaian bahan bakar. Hal tersebut membuat mesin ini tidak hanya mampu memberikan kecepatan yang tinggi dan super manuver, tetapi juga kemampuan untuk membawa persenjataan lebih banyak. Mesin tersebut akan dipasang pada pesawat tempur seri pertama T-50 nantinya.
Pilot uji coba Biro Konstruksi Sukhoi Sergey Bogdan mengatakan, pada saat penerbangan pertama Su-35, mereka ditemani oleh pesawat Su-30MK. Ini membuat mereka dapat membandingkan kemampuan mesin masing-masing pesawat. Pada saat penerbangan tersebut, Su-35 melakukan percepatan maksimum dalam moda tanpa pembakaran lanjut, sedangkan Su-30MK harus mengejarnya dengan menggunakan moda pembakaran lanjut karena beberapa kali tertinggal dari Su-35. "Ini merupakan keunggulan tersendiri bagi Su-35 yang dapat memberi keuntungan dan kemampuan lebih besar saat melakukan pertempuran di udara," tutur Bogdan.
Dibanding Su-27, kabin pesawat Su-35 tidak memiliki komponen analog dengan jarum penunjuk. Penunjuk analog tersebut digantikan oleh kristal cair berwarna. Petunjuk itu sama seperti televisi dalam mode Picture in Picture, yakni terdapat layar-layar yang menunjukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh para pilot. Semua komponen hidrodinamika pengendali mesin penghasil tenaga digantikan dengan komponen elektronik. Para perancang pesawat mengatakan bahwa hal tersebut tidak hanya menghemat tempat dan beban pesawat, tetapi juga dapat membuat mesin pesawat tersebut bisa dikendalikan menggunakan kontrol jarak jauh. Itu berarti peran pilot sudah tidak dominan, karena komputer akan menentukan dengan kecepatan berapa dan moda mesin seperti apa yang akan digunakan untuk mengejar sasaran, serta pada momen apa saja pilot diizinkan menggunakan senjata.
Adapun mode penerbangan kompleks, seperti penerbangan di ketinggian yang sangat minim dengan relief permukaan yang berbukit, dapat dilakukan oleh pesawat Su-35. Selain itu, sistem komputer juga menjaga agar pilot menggunakan senjata tanpa membahayakan pesawat itu sendiri atau agar pesawat tidak lepas kendali. Su-35 juga dilengkapi dengan sistem radar Active Electronically Scanned Array muktahir milik T-50. Sistem radar serupa hanya dimiliki oleh pesawat F-22, dan kemungkinan juga akan dimiliki oleh Rafale. Berkat sistem radar tersebut, Su-35 dapat melihat semua hal yang ada di udara dan di darat dalam radius beberapa ratus kilometer. Su-35 dapat mengikat 30 sasaran sambil mengarahkan senjatanya pada sepuluh sasaran tersebut.
Komoditas Ekspor
Para pakar ahli yakin bahwa F-22 maupun T-50 tak akan menjadi komoditas ekspor. Harga satu unit Raptor mencapai 133,1 juta dolar AS, dan T-50 juga bukanlah pesawat murah. Adapun Su-35 yang merupakan generasi setelah “4+” ini dibanderol 30-38 juta dolar AS, yang menjadikan pesawat tersebut sebagai primadona ekspor berlabel “generasi 5-". Ini bukan hanya sebuah langkah pemasaran yang cantik, namun Su-35 memang dibuat untuk melampaui pesawat tempur generasi “4+” asal Eropa seperti Rafale dan Eurofighter 2000, serta pesawat tempur yang sudah dimodernisasi buatan Amerika yakni F-15, F-16, dan F-18. Selain itu, pesawat Su-35 juga mampu menandingi pesawat generasi kelima, seperti F-35 dan F-22A. Hal tersebut diakui oleh para pakar dunia Barat, berdasarkan data-data pemodelan komputer. Kemungkinan fakta inilah yang menarik perhatian badan militer Indonesia.
Kerjasama Internasional 
(Antara Photo/Suryanto)
Pemerintah Amerika Serikat menawarkan bantuan kerjasama pengawasan laut kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi pencurian ikan ilegal yang terjadi di laut Indonesia.
"Kami terbuka dengan (kerjamasama) di bidang maritim. Saya sudah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan akan membicarakan lebih lanjut," ujar Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (6/11) petang.
Blake menambahkan, sejauh ini sudah ada kerjasama yang dilakukan di antaranya membantu melindungi area-area kelautan yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. "Kerjasama terkait pengawasan laut, bagaimana melindungi laut dari illegal fishing," ujar mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Selatan dan Tengah ini.
Jika pemerintah setuju, Blake mengaku akan meminta bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk turut memantau praktik pencurian ikan ilegal. "Ada banyak yang akan bersinergi terutama soal militer," ujarnya.
Kerjasama bidang pendidikan maritim juga akan ditawarkan melalui American Indonesia Exchange Foundation (AMINEF). Direktur Eksekutif AMINEF Alan H. Feinstein mengaku siap memberikan rekomendasi bagi pegawai pemerintahan yang berminat menimba ilmu di bidang kemaritiman ke Amerika Serikat.
Ketahanan Pangan
Komitmen Amerika Serikat tersebut sesuai dengan salah satu visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan. Minimnya praktik pencurian ikan secara ilegal akan memberi kesempatan kepada nelayan lokal untuk mengembangkan cara penangkapan dan juga melakukan budidaya ikan.
"Ke depan perikanan tangkap sudah tidak sustainable, grafiknya sudah plato. Kita harus memajukan sektor budidaya juga," kata Sidrotun Naim, Pakar Perikanan Indonesia.
Untuk mengembangkan budidaya perikanan tersebut, Sidrotun menekankan perlunya pengembangan teknologi. "Harus ada unsur teknologi yang terintegrasi. Di sini pentingnya pendidikan untuk nelayan sehingga produksi bisa ditingkatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan," ujarnya.
Indodefence 2014 
UAV BPPT
BPPT’s PUNA (Pesawat Udara nir Awak – unmanned aircraft) division is showing its Wulung UAV in the outside display area, complete with its mobile ground control station.
The air vehicle is one of a number of UAVs that have been developed as part of a BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi – Agency for Assessment and Application of Technology) initiative, and is being developed to answer an Indonesian armed forces (TNI) requirement for border surveillance.
The vehicle is also gathering interest from other government agencies for roles such as the monitoring and detection of illegal logging and forest fires, and to aid the monitoring of and response to natural disasters such as volcanic eruptions.
Wulung has a wingspan of 6m and operates at speeds of up to 69kts and 8,000ft altitude. The original version had an autonomous radius of about 75km and an endurance of four hours. Three have been supplied to a TNI order for evaluation, but the air vehicle in its initial form did not meet TNI requirements.
Accordingly, BPPT PUNA began tests earlier this year with three new prototypes featuring a lighter structure. While keeping maximum take-off weight to 120kg, the lighter structure allows fuel capacity to be increased from 35 to 55 litres, in turn raising endurance from four to six hours to meet Indonesian armed forces requirements. The revised Wulung has also demonstrated in recent tests an ability to fly more than 150 km.
At the same time, the structure was strengthened from a 3.5g rating to 7.6g, so that the UAV can withstand the greater levels of turbulence that are often encountered in the region.
Five of these updated air vehicles have been ordered by the Indonesian armed forces. In the meantime, BPPT PUNA continues to develop advanced control systems for the Wulung.
Modernisasi Alutsista 
Helikopter BO-105 buatan PT DI pada Indo Defence 2014 Expo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Produsen pesawat PT Dirgantara Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Honeywell Aerospace asal Amerika Serikat, Jumat (7/11). MoU ini merupakan kerjasama bidang pertahanan antara PT DI sebagai Badan Usaha Milik Negara RI dengan pihak asing.
MoU yang ditandatangani Direktur Niaga dan Restrukturasi PT DI Budiman Saleh dan Presiden Honeywell Indonesia Alex J. Pollack tersebut terkait peningkatan kandungan lokal Indonesia pada produk Honeywell.
Budiman menyatakan PT DI berkomitmen untuk terus meningkatkan kandungan lokal pada produk-produknya sesuai amanat Undang-Undang. “Dengan menggunakan produk Honeywell Indonesia di pesawat PT DI, berarti jumlah peralatan yang dibuat di dalam negeri meningkat,” ujarnya booth Honeywell, Indo Defence 2014 Expo & Forum, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (7/11).
Alex berharap penandatanganan MoU dengan PT DI dapat membuat kedua perusahaan bekerjasama lebih erat untuk mendukung pertahanan nasional RI.
Honeywell adalah penyedia avionik terpadu terkemuka di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Phoenix, Arizona, AS, itu menyediakan solusi layanan untuk produsen pesawat, penerbangan bisnis, umum, militer, maupun luar angkasa. Ia pertama kali membuka fasilitas dirgantara di Indonesia pada Oktober 2005 di Pulau Bintan.
Sementara PT DI merupakan badan usaha milik Indonesia yang memiliki catatan cukup membanggakan. Pesawat CN 235-220 produksinya menjadi pesawat kepresidenan di beberapa negara. Pesawat ini pun telah diekspor ke delapan negara, yaitu Malaysia, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Thailand, Pakistan, Uni Emirat Arab, Burkinafaso, dan Senegal.
CN 235-220 yang serbaguna menarik perhatian dunia karena memiliki ramp door dan pintu belakang lebar sehingga mampu mempermudah proses pengangkutan dan penurunan kargo.(agk)
At IndoDefence 2014, Pindad presents a new version of its ANOA-2 6x6 armoured vehicle personnel carrier fitted with a Denel's LCT20 turret armed with a 20mm cannon. PT. PINDAD is an Indonesian government owned manufacturing industry specializing in military and commercial products. 
Anoa-2 Indonesian-made 6x6 armoured personnel carrier fitetd with Denel LCT-20 turret at IndoDefence 2014 Tri-service defence exhibition in Jakarta, Indonesia.
The Anoa-2 was unveiled for the first time to the public at Indodefence 2010. The all-welded steel monocoque hull of the Anoa-2 provides ballistic protection Level 3 NATO STANAG 4569. The vehicle is also protected against shell splinters.
The vehicle can carry a total of 12 soldiers including commander, driver, gunner and 9 infantrymen.
The Anoa-2 is motorized with a Renault MIDR 062045 inline 6 cylinder turbo-charged diesel engine coupled to a ZF S6HP502 automatic transmission with 6 forward and 1 reverse speed. The Anoa-2 can run at a maximum road speed of 90 km with a maximum cruising range of 600 km.
With its new LCT20 turret, the vehicle increases its fire power and can be used as infantry fighting vehicle. The LCT-20 is a two-man turret with day/night sight and range finding capability. The turret is designed and manufactured by the South African Company Denel. The LCT-20 is armed with a 20mm automatic cannon and a 7.62mm coaxial machine gun mounted at the left side of the main armament.
For the Anoa-2, another 7.62mm machine gun is mounted at the top left hatch of the turret to increase the self-protection of the vehicle. In 2011, Denel has expanded the day and night fighting capabilities of its LCT20 turret by integrating an advanced electro-optical sighting package for both the commander and gunner.
The gunner's sight consists of three integral elements and is mounted to the elevation cradle directly above the centre line of the main weapon barrel. A user interface on the Gunner Colour Display Panel with the requisite mode selection controls on the screen and incorporating the ballistic tables for the main and co-axial weapons. These range tables are selectable by the gunner.
The gunner sight consists of the Laser Range Finder, Thermal Imaging Sight and an electronic zoom-able day camera. These functions are all selectable from the Gunner Display Panel.
Para jenderal lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang era 60-an dan 70-an pasti sangat mengenal Brigjen Sahirdjan. Bekas Cudanco PETA itu tercatat sebagai instruktur paling lama mengajar di akademi militer (mulai dari namanya MA hingga AKABRI). Wajar, jika (saat itu) Letnan Kolonel Sahirdjan sangat akrab dengan para kadet (taruna). Saat berlangsung Perang Kemerdekaan, para kadet mengenal Sahirdjan sebagai sosok berpenampilan sederhana, humoris dan mahir menciptakan berbagai senjata darurat. Suatu hari saat para kadet terlibat dalam pelatihan militer semesta untuk rakyat Yogya, Sahirdjan berhasil membuat sejenis “senjata mutakhir” : senjata panah yang berujung detonator, suatu kombinasi persenjataan modern dengan tradisional. Dalam ideal pemikiran Sahirdjan, selain mudah dan efektif digunakan dalam perang gerilya, senjata ini pelurunya bisa ditembakan tanpa suara dan bila ujung panah berdetonatornya mengenai sasaran vital maka akan berakibat kematian sang musuh.
Singkat cerita dicobalah senjata tersebut. Sebagai sasaran tembak adalah seekor kambing jantan, hasil sumbangan seorang penduduk. Di hadapan ratusan rakyat dan para kadet, Sahirdjan kemudian merentangkan busur. Semua penonton menahan nafas, saat anak panah tersebut melesat dari busur dan menghantam sang kambing…Dor! Kambing pun terkulai. Para penonton bersorak sorai seraya memberi tepuk tangan tiada henti. Sahirdjan tersenyum, para kadet tertawa bangga. Namun baru saja tepuk tangan riuh itu berhenti, tiba-tiba “kambing yang mampus” itu bangun kembali dan mengembik, siuman dari pingsannya. Spontan penonton kembali bertepuk tangan. Kali ini diiringi tawa lepas seolah tak henti. Sahirdjan sendiri sambil tersenyum menggaruk-garuk kepalanya walau tak gatal.
Selain suka menelurkan ide-ide nyentrik, Sahirdjan pun dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari kemewahan. Kendati sebagai instruktur senior di AKABRI, hal tersebut sebenarnya bisa saja ia wujudkan. Kata para jenderal dari AKABRI Angkatan 70-an yang pernah saya wawancara, kalau sudah buka seragam militer, Sahirdjan suka sekali memakai celana pendek dan kaos oblong yang lusuh. “Orang yang belum kenal beliau pasti menyangka beliau bukan seorang jenderal guru besar AKABRI,” kata seorang pejabat militer di Markas Besar Angkatan Darat yang beberapa tahun lalu saya temui.
Soal kaos oblong dan celana pendek lusuh ini sempat membuat cerita heboh di kalangan taruna AKABRI pada era 70-an. Ceritanya, suatu hari seorang taruna AKABRI tingkat awal baru pulang dari cutinya dengan membawa oleh-oleh dan beberapa koper. Turun dari becak, sang taruna bingung harus mengangkat sendiri bawaannya tersebut. Dalam situasi demikian, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua kurus berpakaian celana pendek dan kaos oblong lusuh tak jauh dari tempat sang taruna turun dari becak. Pucuk dicinta ulam tiba, taruna tersebut langsung berseru:
“Eh Pak…Pak! Tolong ini angkatkan kopor saya!”perintahnya.
Lelaki kurus dan berpenampulan lusuh yang dipanggil tersebut cepat-cepat mendekat dan dengan sigap membantu mengangkat kopor hingga ruangan sang taruna. Begitu selesai, sang taruna berinsiatif memberi persen, namun dengan halus dan penuh hormat lelaki tersebut menolaknya. Usai “sang jongos” itu pergi, tiba-tiba beberapa taruna senior berhamburan mendekati juniornya yang baru pulang cuti itu. Salah seorang menghardik:
“Lu tau siapa orang yang lu suruh membawa koper itu?!”
“Siap! Tidak tau!”
“Tau lu, dia adalah Pak Sahirdjan, Brigadir Jenderal dan Guru Besar kita!” Lemaslah sang prajurit tersebut dalam sesal.
[Diposkan by Samuel Tirta]
★ Garuda Militer
www.bin.go.id
Setelah Presiden Joko Widodo memilih dan menentukan para menteri Kabinet, ada pejabat yang hingga kini belum dipilihnya yaitu Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN) serta Kepala Staf Kepresidenan. Yang mulai ramai dibahas media adalah Kepala BIN dan Kajagung. Yang menarik, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam ) Laksamana TNI (Pur) Tedjo Edhi Purdijatno yang mantan Kasal menjelaskan kepada media informasi mengapa presiden belum menetapkan Kepala BIN.
Menurut Tedjo, Jokowi menilai BIN sering memberikan informasi tidak akurat. “Data BIN itu sering meleset. Beliau (Jokowi) sangat berhati-hati soal BIN,” ujar Tedjo di Istana Negara, Selasa, 4 November 2014 (Tempo, 4 November 2014). Sikap tak gegabah ini membuat presiden membutuhkan waktu lebih untuk menunjuk pengganti Marciano Norman sebagai kepala BIN. Presiden ingin calon yang terpilih nanti punya kemampuan menganalisis data secara akurat sehingga data BIN tak berbeda dengan data yang dimiliki intelijen lembaga negara lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Strategis TNI.
Menko Polhukkam menambahkan, "Ke depan (Kepala BIN), harus bisa mengkoordinasikan semua intelijen yang ada di lembaga baik di kementerian, Polri, TNI, Bais, Jaksa, untuk diolah datanya sehingga menjadi data A1 (akurat). Presiden tak mau ada lagi informasi yang simpang siur,” katanya. Saat ditanya siapa calonnya, dijelaskan," "Sjafrie (Mantan Wamenhan) pernah muncul, TB Hasanuddin (purnawirawan TNI) muncul terus tenggelam lagi, Assad Ali (mantan Waka BIN), masih ada tapi terus tenggelam," ujarnya.
Nah, pada kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran pemikiran dalam memilih Kepala BIN untuk mendukung suksesnya pemerintahan dibawah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla hingga 2019. Saran yang dibuat berdasarkan beberapa informasi dan analisa intelijen yang disusun, bukan berarti penulis lebih ahli, tetapi penulis mencoba memberikan masukan dengan beberapa pertimbangan berdasarkan pendidikan dan pengalaman bertugas serta menjadi pengamat intelijen. Semoga bermanfaat bagi pimpinan nasional.
Sekilas Tentang Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Secara resmi Kepala BIN sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Letjen TNI (Pur) Marciano Norman hingga tanggal 20 Oktober 2014, saat presiden Jokowi dilantik. Susunan organisasi BIN telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, organisasi dengan visi dan misi BIN di sinkronkan, dimana Kabin yang dibantu Wakabin membawahi tujuh deputi serta beberapa perangkat lainnya.
Visi BIN adalah tersedianya Intelijen secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional (Website BIN). Sedangkan misi BIN adalah mengoordinasikan seluruh penyelenggara Intelijen negara di tingkat pusat dan daerah, melaksanakan kegiatan dan/atau ops intel luar negeri, ops intel dalam negeri, operasi kontra intelijen, operasi intelijen ekonomi, operasi intelijen teknologi, melaksanakan kegiatan pengolahan dan produksi Intelijen, pengkajian dan analisis intelijen strategis, menyiapkan dan meningkatkan dukungan administrasi umum dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
Indonesia telah menetapkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara sebagai “payung hukum” bagi Intelijen Negara dalam menjalankan perannya di era demokrasi. Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
Sedang peran dari Intelijen Negara adalah melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
Badan Intelijen Negara melakukan kegiatan berupa intelijen positif, yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis dan penyajian informasi yang digunakan untukmemperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis sebagai antisipasi menghadapi ancaman terhadapkeamanan nasional.
Selain itu juga dilaksanakan kegiatan intelijen agresif yang ditujukan untuk menghadapi unsur-unsur asing yang mengancam keamanan nasional dengan menggunakan metode operasi kontra-intelijen dan atau kontra-spionase untuk mengungkap ancaman tersebut.
Di era demokrasi, pengawasan terhadap kinerja intelijen menjadi sangat ketat dan berlapis. Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa intelijen akan digunakan oleh penguasa telah dieliminir melalui ketentuan perundangan yang berlaku. Selain adanya pengawasan dari struktur birokrasi organisasi, masyarakat juga berhak tahu apa yang dilakukan oleh intelijen negara serta mengawasinya, pengawasan ini secara keseluruhan biasanya difasilitasi oleh kelompok-kelompok civil society seperti LSM dan media massa.
Masalah di dalam UU Intelijen yang dipertanyakan oleh DPR adalah soal penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi secara mendalam. Disepakati bahwa Badan Intelijen Negara tidak diberi wewenang untuk menahan dan menangkap orang yangmerupakan ranah penegakan hukum. Kewenangan itu digantikan dengan kewenangan penggalian informasi, yaitu kegiatan pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyusupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan. Selain itu dalam hal penyadapan harus memperhatikan Undang-Undang HAM, Undang-Undang Informatika dan Intelijen dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Telekomunikasi,dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penyadapan dilakukan atas perintah Kepala BIN untuk jangka waktu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Ruang lingkup dan Penyelenggara Intelijen Negara meliputi :
a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri (Badan Intelijen Negara). BIN adalah lembaga sipil non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (strategis nasional).
b. Intelijen pertahanan dan/atau militer (Intelijen Tentara Nasional Indonesia). Badan Intelijen Tentara Nasional Indonesia menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi Panglima TNI (strategis, operasional dan taktis).
c. Intelijen kepolisian (Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia). Badan Intelijen Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Polri (BIK-Polri) bertugas menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat bagi Kepala Kepolisian RI (strategis, operasional dan taktis.
d. Intelijen penegakan hukum (Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia). Intelijen Kejaksaan RI bertugas menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dan penentuan kebijakan dan strategi bagi Jaksa Agung. Susunan organisasi dan tata kerjanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.Unsur intelijen lain pada departemen/LPND menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka mendukung tugas departemen atau lembaga yang bersangkutan. Susunan organisasi dan tata kerjanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di lingkungannya (Seluruh kegiatan intelijen harus terkendali dan bermuara pada Kepala Badan Intelijen Negara selaku penanggungjawab lembaga.)
Saran Pemikiran
Dalam mengulas tentang siapa yang akan dipilih sebagai Kepala BIN oleh Presiden Jokowi, yang belum juga ditetapkan, penulis mengembalikan kepada ‘pakem’ informasi intelijen, yaitu Siabidibame, dimana bagian terberat dan tersulitnya adalam kata ‘me’ atau mengapa. Ini yang harus dijawab.
Sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi, para Kepala BIN pada dasarnya dipilih dari mereka yang dekat dengan pimpinan nasional (presiden). Mengapa? Karena BIN merupakansebuah organisasi intelijen yang besar, lengkap, diawaki personil intelijen yang terdidik, secara organisasi sudah mapan. Dengan demikian maka presiden sangat membutuhkan informasi dengan akurasi tinggi tanpa bias dari Kepala BIN. Jelas ada kekhawatiran presiden pada masa lalu terhadap loyalitas intelijen yang tidak sepenuhnya. Suatu hal yang wajar, mengingat nuansa politik sangat kental mengelilingi serta juga berkepentingan dengan BIN.
BIN yang bertugas melakukan operasi intelijen untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis menjadi sebuah intelijen jelas mampu membuat sebuah forecast atau ramalan, serta perkiraan intelijen. Entah bagaimana kini muncul penilaian presiden yang menurut Menkopolhukkam mengatakan data BIN sering meleset. Apakah memang demikian?
Apa sebenarnya hal terpenting dari seorang Kepala BIN? Pengalaman penulis selama bertugas di bidang intelijen, yang tersulit dalam kehidupan intelijen ini adalah bagaimana memutuskan. Keputusan Kepala BIN sebagai penanggung jawab lembaga intelijen negara sangat penting serta besar artinya bagi kepentingan nasional negara. Kepala BIN menurut UU Intelijen sebagai kordinator, melakukan pengumpulan informasi dari beberapa badan intelijen lainnya untuk disampaikan kepada presiden. Apakah ini yang tidak berjalan?Informasi BIN adalah informasi rahasia, dan hanya diketahui oleh presiden sebagai single client, yang dalam dunia intelijen dikenal sebagai kesetiaan tunggal, karena presiden adalah end user.
Terlepas dari adanya penilaian presiden Jokowi terhadap akurasi data BIN, penulis mencoba memberikan saran pemikiran. Seorang personil intelijen seharusnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan intelijen, bisa di dalam maupun luar negeri. Yang penulis ketahui jenjang pendidikannya adalah pendidikan dasar intelijen, pendidikan fungsi/spesialis (penyelidikan, pengamanan, penggalangan, sandi dan pendidikan matra), pendidikan sarana dari fungsi (misalnya sarana penggalangan seperti anti teror, riot, insurgency, subversi, interogator dan lainnya), pendidikan intelijen strategis. BIN mempunyai sekolah khusus yaitu Sekolah Tinggi Intelijen yang diprakarsai oleh Bapak AM Hendropriyono.
Yang paling ideal, setelah seorang personil intelijen lulus dari pendidikan, dia ditugasi dalam jenjang karir di satuan/organisasi intelijen demikian seterusnya. Paling ideal kariernya diarahkan mulai agen lapangan, handler, analis, dan terakhir master spy. Inilah profesionalisme intelijen.
Pendidikan personil intelijen serta penugasan menurut penulis adalah hal mutlak yang disebut sebagai rekam jejak. Karena dia pernah merasakan bagaimana melakukan/terlibat dengan sebuah operasi intel klandestin misalnya. Lantas apakah seseorang tidak bisa menduduki jabatan disebuah organisasi intelijen tanpa pendidikan intelijen? Bisa saja, tetapi hasilnya jelas akan tidak maksimal. Intelijen adalah sebuah keahlian yang harus melalui pendidikan dan pengalaman bertugas.
Kelemahannya apabila dua hal prinsip diabaikan, maka di pemimpin tidak akan memiliki sense of intelijen. Pengertiannya, si pemimpin tidak mempunyai rasa, instink intelijen dalam melihat dan membaca arah sebuah informasi. Bahaya atau ancaman mematikan dan merusak biasanya didesepsikan oleh lawan, sehingga segala sesuatu oleh orang awam akan terlihat normal. Sedangkan dibelakangnya terdapat sesuatu yang hanya bisa dicium dan dirasakan oleh orang intelijen yang mempunyai rasa (sense).
Bagaimana pemimpin bisa dihargai anak buahnya apabila dia tidak faham dengan tehnik dan istilah sederhana misalnya personal meeting, safe house, deception, clandestine? Bagaimana dia akan memutuskan sebuah informasi intelijen apabila tidak faham dengan wawasan intelijen? Nah, dengan pertimbangan ini, sebaiknya presiden pada awal memilih Kepala BIN, melakukan cek profesionalisme si calon. Bagaimana pandangan si calon terhadap perkembangan situasi terkait sembilan komponen intelijen strategis (komponen Ipoleksosbudhankam, komponen biografi, demografi dan sejarah). Tanpa pernah mengikuti pendidikan intelijen, sebaiknya si calon di drop saja.
Disini berarti calon harusnya faham dengan perkembangan dunia internasional, perkembangan regional serta pengaruhnya terhadap situasi nasional. Jadi pada intinya, pilih calon yang pernah mengenyam pendidikan intelijen, pernah bertugas di badan intelijen, jangan hanya sekedar pejabat yang berpangkat tinggi (jenderal) misalnya. Personil intel penting mengikuti pendidikan intelijen, karena saat itu jiwa dan hatinya akan diisi dengan prinsip dasar serta kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kepala BIN harus mumpuni, faham dalam membaca situasi dan kondisi dan mampu memberikan saran kepada presiden tentang suatu persoalan atau masalah. Dia mampu memberikan saran keputusan kepada presiden dari sudut pandang intelijen, yaitu ancaman yang dihadapi.
Beratnya penugasan sebagai Kepala BIN sementara dapat dilihat dari beberapa informasi diatas, karena itu sekali lagi si pejabat harus mempunyai “sense.” Dia juga harus mampu menjalin hubungan baik dalam intelijen komuniti, hingga tidak seperti yang diragukan presiden datanya berbeda dengan badan intel lainnya dan menjadi simpang siur. Jangan ujuk-ujuk hanya karena dekat dengan pak presiden dia dipilih. Hal lain yang perlu dinilai adalah soal loyalitas, intelijen prinsipnya harus loyal, seorang intel yang terdidik akan terpateri, dia akan loyal kepada user-nya, selama dia menjadi atasannya. Bukan kesetiaan pribadi, tetapi kesetiaan profesional.
Berbicara mengenai calon, seperti yang disebutkan oleh Menko Polhukam, nama-nama yang muncul adalah mantan Wamenhan Letjen (Pur) Syafri Syamsudin, Anggota DPR dari PDIP Mayjen (Pur) TB Hasanuddin, mantan Wakabin Assad Ali. Pernah juga muncul nama mantan Wapangab Jenderal (Pur) Fachrul Razi, mantan Gubernur DKI Letjen (Pur) Setiyoso. Tetapi seperti dikatakan Menko Polhukam, bisa saja mendadak muncul nama lain, tokoh/senior intelijen yang belum disebut media, menurut penulis ada dua tokoh yaitu mantan Kabais TNI Marsdya (Pur) Ian Santoso dan Wakabin Mayjen (Pur) Erfi Triassunu.
Mengenai nama-nama tersebut, semuanya terserah kepada presiden yang mempunyai hak prerogatif serta yang akan menjadi user mereka, atau mungkin ada calon lainnya. Mau dipilih yang dikenal dekat, atau yang profesional, terserah presiden. Demikian saran pemikiran old soldier untuk Presiden, semoga bermanfaat.
Oleh : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, pengamat intelijenwww.ramalanintelijen.net
★ ramalan intelijen
.JPG)
