Pembaruan Kapal Perang 2015-2019

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Moeldoko, mengungkapkan bahwa Angkatan Laut telah mencanangkan upaya pembaruan alat utama sistem senjata (alutsista) yang esensial, terutama kapal perang atau KRI. Pembaruan yang disebut mid-life update dilakukan pada 2015 hingga 2019.

“Untuk menghadapi semua tantangan yang berkembang, TNI AL telah memiliki perencanaan mid-life update terhadap sistem senjata yang esensial untuk tidak memberatkan di masa mendatang,” kata Panglima di Dermaga Ujung, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 6 Januari 2015.

Mid-life update adalah pemeliharaan atau renovasi yang dirancang untuk memperluas kegunaan dan kemampuan alat utama sistem persenjataan militer. Biasanya hampir semua instrumen kapal perang digantikan, CMS (command management system) maupun sistem pendorong.

Biasanya dalam program mid-life update di banyak Angkatan Laut dunia, kapal yang menjalani fase itu akan mendapatkan teknologi CMS yang setara dengan kapal perang yang lebih baru. Pertimbangannya adalah agar lebih menguntungkan dari sisi logistik dalam hal pemeliharaan, juga lebih memudahkan dalam interoperabilitas.

Namun, sebagaimana dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI, Panglima menegaskan bahwa mid-life update adalah sebagian dari skenario modernisasi alutsista. “Yang bentangnya dari sekarang (tahun 2015) hingga 15 tahun mendatang,” tuturnya.

Menurut dia, awal 2015 hingga 2019 adalah babak baru keberlanjutan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan TNI. Hal itu sudah disusun dalam kerangka kebijakan Minimum Essential Force, yang ditujukan guna mengamankan kepentingan nasional.

“Implementasinya harus melalui tahapan Fiscal and Program Guidance, yang merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan kekuatan, karena merupakan penghubung antara ends dan means untuk mendapatkan available forces,” kata Panglima.

“TNI telah menetapkan Renstra (Rencana Strategis) Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista 2015-2019 dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Prajurit 2015-2019 sebagai upaya mengeliminasi potensi disparitas (kesenjangan),” Panglima menambahkan.

Panglima juga menyampaikan bahwa pemberlakuan ASEAN Political Security Community bersamaan dengan ASEAN Maritime Forum. Kondisi itu menuntut Indonesia menjadi pemain yang aktif, sebab ASEAN Maritime Forum akan lebih banyak memainkan aspek operasional yang membutuhkan penggunaan instrumen militer.

“Dalam hal ini Angkatan Laut yang kredibel dan mempunyai kemampuan penangkalan dalam rangka kerja sama menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, yang kian rumit dalam tahun-tahun ke depan,” ujarnya.

  ✈️ Vivanews