3 Tahun Indonesia Tidak Swasembada Pangan, KSAD: Saya Siap Mundur 
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku optimistis swasembada pangan dapat terwujud dalam tiga tahun ke depan. Bahkan Gatot sesumbar jika tidak tercapai, ia siap mundur dari jabatannya.
"Jadi pada saat di hadapan presiden, beliau memerintahkan seluruh angatan darat untuk membantu mewujudkan swasembada pangan," ujarnya usai menghadiri Silaturahmi KASAD Dengan Forkompinda prov/kab, kota dan komponen masyarakat se-wilayah Jabar dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (13/1/2015).
Gatot menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan hal itu. "Karena itu diperintah oleh Presiden, apabila dalam tiga tahun tidak swasembada pangan maka saya tidak bisa melaksanakan perintah presiden. Dan pasti saya akan mengundurkan diri," ucap Gatot dengan tegas.
Optimisme Gatot bukan tidak beralasan, ia menyebut seluruh stakeholder di Indonesia melalui tanggungjawabnya masing-masing akan berusaha mewujudkan swasembada pangan.
"Beberapa waktu lalu seluruh kodam-kodam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran (ketahanan pangan) di Bone, mengapa di Bone karena di sanalah yang sudah terlihat hasil yang signifikan dari 2008 sampai 2014 tidak pernah menurun," jelasnya.
Selain itu, beberapa waktu lalu dalam rapat pimpinan yang digelar di Balai Kartini Jakarta bersama Kepala Dinas di seluruh Indonesia, sudah dibicarakan bagaimana mewujudkan swasembada pangan.
"Sekitar 500 lebih itu hadir untuk membicarakan bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Tentunya nanti aplikasinya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," tandasnya.(avi/ern)Anggota DPR Kritik Pengerahan 50.000 Babinsa Jadi Penyuluh Pertanian
Rencana Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menggandeng para anggota bintara pembina desa (Babinsa) sebagai penyuluh pertanian dikritik anggota DPR. Alasannya karena dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam pengembangan sektor pertanian.
Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menjelaskan, bahwa langkah Menteri Kabinet Kerja ini menggandeng kalangan militer sebagai tenaga penyuluh merupakan bukti bahwa Kementerian tidak mampu melakukan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik.
"Ini saya anggap sebagai kelemahan Kementan. Kelemahan berarti kementan tidak bisa menata tenaga penyuluhnya," tegas dia dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Seharusnya, pemerintah bisa melakukan penataan dan pendataan tentang berapa besar kebutuhan tenaga penyuluh dan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya Kementerian Pertanian, harusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan penyuluh tersebut dari dalam kementerian tanpa melibatkan aparat negara lainnya.
"Jangan sampai kita bergantung pada pihak-pihak yang sebenarnya tugas utamanya bukan penyuluh. Jangan sampai seperti itu," tegasnya.
Ia menyarankan, Pemerintah dapat merekrut tenaga-tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Pertanian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan demikian, tidak perlu lagi melibatkan aparatur negara dari instansi yang lainnya. "Tinggal didata saja, nanti kebutuhannya berapa. Asal pendataannya benar dan benar-benar butuh, kami di DPR pasti mendukung," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 50.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan dikerahkan sebagai tenaga penyuluh pertanian di sentra-sentra produksi pertanian. Selama ini Kementerian Pertanian membutuhkan 70.000 orang tenaga penyuluh, namun yang tersedia hanya 20.000 orang.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku sudah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Amran pihak TNI AD siap mendukung mengerahkan anggotanya sebagai tenaga penyuluh pertanian.(dna/hen)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku optimistis swasembada pangan dapat terwujud dalam tiga tahun ke depan. Bahkan Gatot sesumbar jika tidak tercapai, ia siap mundur dari jabatannya."Jadi pada saat di hadapan presiden, beliau memerintahkan seluruh angatan darat untuk membantu mewujudkan swasembada pangan," ujarnya usai menghadiri Silaturahmi KASAD Dengan Forkompinda prov/kab, kota dan komponen masyarakat se-wilayah Jabar dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (13/1/2015).
Gatot menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan hal itu. "Karena itu diperintah oleh Presiden, apabila dalam tiga tahun tidak swasembada pangan maka saya tidak bisa melaksanakan perintah presiden. Dan pasti saya akan mengundurkan diri," ucap Gatot dengan tegas.
Optimisme Gatot bukan tidak beralasan, ia menyebut seluruh stakeholder di Indonesia melalui tanggungjawabnya masing-masing akan berusaha mewujudkan swasembada pangan.
"Beberapa waktu lalu seluruh kodam-kodam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran (ketahanan pangan) di Bone, mengapa di Bone karena di sanalah yang sudah terlihat hasil yang signifikan dari 2008 sampai 2014 tidak pernah menurun," jelasnya.
Selain itu, beberapa waktu lalu dalam rapat pimpinan yang digelar di Balai Kartini Jakarta bersama Kepala Dinas di seluruh Indonesia, sudah dibicarakan bagaimana mewujudkan swasembada pangan.
"Sekitar 500 lebih itu hadir untuk membicarakan bagaimana mewujudkan swasembada pangan. Tentunya nanti aplikasinya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," tandasnya.(avi/ern)Anggota DPR Kritik Pengerahan 50.000 Babinsa Jadi Penyuluh Pertanian
Rencana Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menggandeng para anggota bintara pembina desa (Babinsa) sebagai penyuluh pertanian dikritik anggota DPR. Alasannya karena dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam pengembangan sektor pertanian.Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menjelaskan, bahwa langkah Menteri Kabinet Kerja ini menggandeng kalangan militer sebagai tenaga penyuluh merupakan bukti bahwa Kementerian tidak mampu melakukan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik.
"Ini saya anggap sebagai kelemahan Kementan. Kelemahan berarti kementan tidak bisa menata tenaga penyuluhnya," tegas dia dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Seharusnya, pemerintah bisa melakukan penataan dan pendataan tentang berapa besar kebutuhan tenaga penyuluh dan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya Kementerian Pertanian, harusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan penyuluh tersebut dari dalam kementerian tanpa melibatkan aparat negara lainnya.
"Jangan sampai kita bergantung pada pihak-pihak yang sebenarnya tugas utamanya bukan penyuluh. Jangan sampai seperti itu," tegasnya.
Ia menyarankan, Pemerintah dapat merekrut tenaga-tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Pertanian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan demikian, tidak perlu lagi melibatkan aparatur negara dari instansi yang lainnya. "Tinggal didata saja, nanti kebutuhannya berapa. Asal pendataannya benar dan benar-benar butuh, kami di DPR pasti mendukung," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 50.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan dikerahkan sebagai tenaga penyuluh pertanian di sentra-sentra produksi pertanian. Selama ini Kementerian Pertanian membutuhkan 70.000 orang tenaga penyuluh, namun yang tersedia hanya 20.000 orang.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku sudah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Amran pihak TNI AD siap mendukung mengerahkan anggotanya sebagai tenaga penyuluh pertanian.(dna/hen)
♞ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.