Armada Tengah Menunggu Perintah Jokowi

CIWS 730 di KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 [ario sasongko]

Angkatan Laut Indonesia sedang menunggu persetujuan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membangun wilayah Armada Tengah (Armateng) untuk memastikan keamanan maritim yang kuat.

Saat ini TNI AL memiliki dua komando armada, Wilayah Armada Barat (Armabar) dengan kantor pusat di Jakarta dan Wilayah Armada Timur (Armatim) di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami siap dan menunggu perintah Presiden. Kami memiliki cukup sumber daya dan sistem persenjataan," kata juru bicara Angkatan Laut Laksamana Manahan Simorangkir kepada The Jakarta Post di Jakarta, Senin.

Manahan mengatakan bahwa Armada Tengah akan berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dia mengatakan bahwa tidak akan ada masalah dalam mengamankan personil untuk perintah baru.

"Armada baru akan berjalan efektif di bawah perintah yang baik," kata Manahan, menambahkan bahwa Angkatan Laut mengharapkan Presiden untuk mengeluarkan keputusan pada Armada Tengah segera.

Saat ini Angkatan Laut sibuk memperkuat Armatim dan Armabar dengan mengembangkan enam pangkalan angkatan laut di dekat perbatasan negara.

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi mengatakan bahwa Armabar dan Armatim masing-masing akan mendapatkan tiga pangkalan angkatan laut baru.

"Pangkalan Angkatan Laut untuk Armabar akan dibangun di Jakarta, Sumatera dan Tanjung Pinang. Sedangkan untuk Armatim kita akan membangun pangkalan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur," kata Ade bulan lalu.

Pengamat militer Iis Gindarsah mengatakan bahwa rencana untuk membangun Armada Tengah akan mendapatkan momentum yang baik setelah pemerintahan Jokowi menyelesaikan blueprint pertahanan lima tahun.

"Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut adalah pusat dari visi maritim Presiden," kata Iis.

Dia mengatakan perintah armada baru akan menjadi elemen yang terintegrasi dari komando pertahanan daerah (Kogabwilhan) untuk mengamankan bagian tengah Indonesia.

Kogabwilhan bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya daerah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke dalam kesatuan yang akan diposisikan pada titik-titik pertahanan untuk menjaga integritas teritorial negara dan kedaulatan.

Setiap kelompok Kogabwilhan akan dilengkapi dengan armada kapal perang, skuadron jet tempur dan unit Angkatan Darat. Komandan Kogabwilhan, seorang jenderal bintang tiga, akan diberikan wewenang untuk merespon tanpa harus melalui birokrasi di markas TNI di Jakarta.

Juru bicara Departemen Pertahanan, Brig. Jenderal Djundan Eko Bintoro menegaskan rencana Angkatan Laut tersebut, bahwa berdasarkan perencanaan strategis militer, Indonesia harus membentuk Kogabwilhan.

Untuk membuat Kogabwilhan, Angkatan Laut akan memiliki tiga komando - Armabar, Armatim dan Armada Tengah yang akan datang - sementara Angkatan Darat harus memiliki Divisi I, Divisi II dan Divisi III dan Angkatan Udara akan memiliki operasi Komando I, II dan III.

"Pembentukan masing Kogabwilhan akan independen tetapi terintegrasi satu sama lain. Kami menargetkan bahwa rencana Kogabwilhan akan dicapai setidaknya pada tahun 2024, "kata Djundan.

Menurut dia, Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti peraturan dan anggaran untuk Kogabwilhan.

"Terserah Militer Indonesia untuk melaksanakan program ini," katanya.

Presiden Jokowi telah memberikan persetujuannya pada Kogabwilhan, yang dirancang untuk penyebaran pasukan yang fleksibel dan cepat.

Gagasan untuk membangun Kogabwilhan sebenarnya dibesarkan pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum mengeluarkan peraturan yang mendukung pembentukan struktur baru.

Pemerintah sebelumnya merencanakan untuk memiliki empat kelompok Kogabwilhan meliputi beberapa daerah di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau, Papua dan Atambua di Nusa Tenggara Timur.[thejakartapost]

  ♘ Garuda Militer