Bakamla Harus Kembangkan Teknologi dari Dalam Negeri

Kapal Patroli Bakamla ★
Setelah Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) resmi dilantik, Bakamla mempunyai tanggung jawab besar dalam mengamankan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Untuk itu, Bakamla dituntut untuk mengembangkan inovasi teknologi keamanan laut yang dibutuhkan.

“Mengamankan laut indonesia bukanlah perkara mudah karena panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan jumlah pulau sebanyak 17.504. Bakamla mempunyai tangung jawab yang sangat besar sebagai garda terdepan keamanan laut,” ujar Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Ahlan Zulfikar, kepada Jurnal Maritim, Kamis (28/5).

Ahlan mengatakan, inovasi pengamanan maritim Indonesia oleh Bakamla, bisa dikembangkan dan dikelola penuh oleh segenap komponen bangsa, bukan dibeli dari luar. Menurutnya, Bakamla bisa memanfaatkan sejumlah asset bangsa seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau litbang kelautan dalam negeri lain agar independensi keamanan laut indonesia dapat terjaga terutama tentang teknologi pengamanan laut.

“Disampaing itu hal tersebut juga merupakan sebuah proses untuk indonesia mampu bergerak menjadi Negara pencipta teknologi bukan hanya pengguna teknologi,” ucapnya.

Ia berbendapat, penyiapan pesawat tanpa awak Bakamla yang sedang dikerjakan oleh ITB merupakan sebuah gagasan yang patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan gebrakan awal yang cukup positif sebagai upaya pelibatan anak bangsa dalam membangun teknologi. Ia berharap, kedepan Bakamla akan terus mengembangkan inovasi untuk menjaga keamanan laut Indonesia, karena permaslahan keamanan merupakan cermin harga diri sebuah bangsa.

“Tentunya hal tersebut menjadi penting sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap berbagai karya anak bangsa,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Rabu kemarin Presiden secara resmi melantik kepala Bakamla Laksma Maritim Desi Albert Mamahit. APMI menilai, dengan konsep single agent multy task Bakamla membuat penanganan keamanan laut di Indonesia menjadi lebih jelas dalam menangani berbagai kasus keamanan laut.

“Anggaran keamanan laut nanti tentunya bisa difokuskan untuk Bakamla agar mampu bekerja dengan optimal,” tambah Ahlan.

Ahlan menjelaskan, potensi laut indonesia saat ini mencapai Rp 3.000 triliun, namun sayangnya semua itu belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah terkait keamanan laut indonesia yang masih tumpang tindih dalam menangai berbagai kasus pelanggaran di laut.

“Kedepan dengan hadirnya bakamla justru menjadi salah satu faktor untuk mampu memaksimalkan potensi laut yang ada diindonesia,” pungkasnya.Bakamla Akan Miliki 50 Unit Kapal Patroli Dalam Lima Tahun Kapal Patroli Bakamla ★
Dalam rangka memperkuat patroli keamanan laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan menambah armada kapal patrolinya hingga 50 unit dalam lima tahun kedepan. Langkah ini dilakukan sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Keinginan presiden membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bakamla harus benar-benar mendukung pemerintah saat ini,” ujar Laksdya Desi Albert Mamahit, kepala Bakamla RI kepada para juru warta di kantor Bakamla,Jakarta, usai pelantikan dirinya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu siang, (27/5).

Albert menerangkan, penambahan armada Bakamla akan dilakukan secara bertahap dimana saat ini Bakamla baru memiliki tiga unit kapal patroli berukuran panjang 48 meter. Pada akhir tahun ini direncanakan Bakamla akan kedatangan tiga unit kapal patroli baru dengan tipe yang sama.

“Disamping tiga kapal itu, dua bulan lalu kami juga sudah melakukan keel laying (peletakan tunas pertama) untuk pembangunan baru kapal patroli besar berukuran 110 meter,” tambahnya.

Dijelaskannya, kapali patroli besar tersebut nantinya memiliki landasan yang mampu didarati Helikopter. Selain itu, kapal besar ini juga dibutuhkan Bakamla karena adanya peningkatan kewenangan patroli Bakamla hingga wilayah 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Bahkan bisa lebih dari 200 mil sepanjang masih dalam wilayah landas kontinen Indonesia,” tuturnya.

Albert menambahkan, untuk memperkuat alutsista Bakamla, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menerima hibah sepuluh kapal dari TNI Angkatan Laut (AL), dan dua kapal dari Polisi Air (Polair). Disebutkan pula institusi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) juga siap mendukung peralatan alutsista bagi Bakamla.

“Selain kapal-kapal itu, kedepan Bakamla juga akan menambah alutsista baru berupa Helikopter, pesawat tanpa awak, dan pesawat intai Amphibi yang mampu mendarat di Laut,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Bakamla adalah bentuk baru dari lembaga sebelumnya yakni Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Diterbitkannya Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan dan Perpres No.178 tahun 2014 menjadi legitimasi dibentuknya badan single agency multy task (Bakamla, red), yang memiliki kewenangan satu komando menjalankan fungsi pengamanan laut Indonesia, dari yang sebelumnya hanya sebatas fungsi koordinasi. [Anwar Iqbal]

  ♞ JMOL