Senin, 29 Juni 2015

Helikopter Malaysia Mendarat Ilegal di Pos Sebatik

TNI Geram Helikopter dengan no 9M-YMH [istimewa]

Tak cukup melanggar wilayah perbatasan di laut, kini Malaysia melakukan pelanggaran di wilayah udara dan darat. Sebuah helikopter Malaysia dilaporkan mendarat ilegal di pos pengamanan perbatasan (pamtas) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Pesawat sipil dengan logo Grand 9M-YMH diketahui menerobos wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Sebatik pada Minggu (28/6) kemarin. Setelah sempat hanya berkeliling-keliling melintasi Pos Koki, helikopter sipil tersebut tiba-tiba mendarat di helipad yang berada di Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 521/Dadaha Yudha (DY).

"Kejadian pukul 08.43 Wita. Teman-teman dari TNI AD yang menjaga patok-patok tapal batas melihat heli melintas. Anak-anak kan tahu kalau punya kita atau bukan. Itu dicek memang bukan punya kita. Tahu-tahu dia mendarat di Pos Aji Kuning," ungkap Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (29/6/2015).

Personel Pamtas pun lantas mencoba mendatangi dan meminta awak helikopter beserta penumpang untuk turun dan memberikan keterangan. Sayangnya hanya dalam waktu 3 menit, heli tersebut terbang meninggalkan Pos Aji Kuning.

Tiopan pun mendapat informasi mengenai pelanggaran ini dan lansung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ia pun juga sudah melaporkan informasi tersebut kepada Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) dan Panglima Komando Operasi TNI AU II, dan Pangdam VI Mulawarman Kaltim.

"Saya sudah telepon Bandara Nunukan, helinya nggak lapor alias nggak calling ke Nunukan Tower. Jadi dia sudah tidak ada security clearance juga nggak calling/silent flight. Landing di pos pamtas TNI AD pula," tukas Tiopan.

Sayangnya pihak TNI AU tak bisa melakukan pengejaran langsung sebab di wilayah Kaltara tidak ada pesawat tempur yang stand by. Dari informasi yang didapat, kemungkinan helikopter tersebut bermaksud menurunkan penumpang.

"Saya sebagai Danlanud sudah melapor ke pimpinan untuk menindaklanjuti hal ini. Ini sudah soal harga diri dan martabat negara," pungkasnya. (elz/mad)
Heli Malaysia Kabur Saat Dikejar Sebuah helikopter Malaysia memasuki wilayah kedaulatan RI di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, tanpa ijin. Helikopter sipil yang mendarat di Pos pengamanan perbatasan (pamtas) TNI AD tersebut langsung pergi begitu saja saat hendak dimintai keterangan.

"Tiba-tiba langsung mendarat di pos tentara, gimana ini. Itu dikejar sama teman-teman TNI AD yang jaga di sana," ungkap Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (29/6/2015).

Helikopter sipil dengan nomor seri 9M-YMH diketahui mendarat di helipad yang berada di Pos Pamtas Aji Kuning di bawah penjagaan Yonif 521/Dadaha Yudha (DY), Minggu (28/6) pagi. Saat kejadian Komandan Pos Aji Kuning Kapten Inf Surisfiyanto langsung memberikan peringatan. Bahkan ada beberapa personel yang berusaha mendekati helikopter.

"Dari dalam kopilot kasih isyarat nggak boleh mendekat. Dia kasih tanda dengan menempelkan tangan di depan kaca depan helikopter. Anggota pamtas berhenti karena mengetahui isyarat sebab mesin serta baling-baling helikopter masih dalam kondisi hidup," kata Tiopan.

Para awak helikopter ternyata tidak mematikan mesin dan turun untuk memberikan keterangan. Setelah 3 menit mendarat, helikopter tersebut tiba-tiba langsung kembali mengudara.

"Kayaknya itu mereka mau turunin orang, karena ada prajurit datang bawa senjata. Mereka pergi," jelas Tiopan.

Pihak Lanud Tarakan yang mendapat laporan tersebut tak bisa berbuat banyak. Sebab di wilayah Kalimantan Utara atau Tarakan, TNI AU tidak memiliki kekuatan tempur untuk menindak pelanggar. Pesawat tempur terdekat berada di Makassar. Padahal menurut Tiopan, pelanggaran semacam ini sudah sering terjadi.

"Sebelum-sebelumnya mereka nggak sampai mendarat. Kalau sampai mendarat baru pertama kali ini, mau kita tindak mereka kabur. Kesulitan di Lanud Tarakan, kita tidak punya kekuatan tempur untuk menindak karena pesawat ada di Makassar. Sekarang kan dibikin bergiliran. Kemarin di sini pas kosong (pesawat tempur)," tutupnya. (elz/mad)
Komisi I: Kita Protes Keras! Sebuah helikopter Malaysia dilaporkan mendarat ilegal di pos pengamanan perbatasan (pamtas) di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Komisi I DPR pun protes keras dan meminta ada tindakan tegas.

"Yang melanggar harus kita ambil tindakan tegas. Kita protes keras! Kalau melanggar wilayah kita, ya usir," kata Wakil Ketua Komisi I Asril Tanjung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).

Meski begitu, Asril mengingatkan bahwa diplomasi tetap harus diutamakan. Alasan helikopter itu mendarat darurat harus diselidiki.

Heli tersebut hanya mendarat selama 3 menit dan langsung meninggalkan landasan pacu. Pihak TNI AU tak bisa melakukan pengejaran langsung sebab di wilayah Kaltara tidak ada pesawat tempur yang stand by.

Asril pun menyoroti keberadaan alutsista di kawasan perbatasan yang dianggap masih kurang. Oleh sebab itu, jumlahnya harus ditingkatkan.

"Peralatan alutsista kita masih minim. Oleh sebab itu, program Menhan kita dukung untuk tingkatkan alutsista. Supaya tidak dianggap sebelah mata," ucap politikus Gerindra ini.

Pesawat sipil dengan logo Grand 9M-YMH diketahui menerobos wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Sebatik pada Minggu (28/6) kemarin. Setelah sempat hanya berkeliling-keliling melintasi Pos Koki, helikopter sipil tersebut tiba-tiba mendarat di helipad yang berada di Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 521/Dadaha Yudha (DY). (imk/tor)
TNI AU: Kami Butuh Pesawat Tempur Wilayah udara perbatasan di Kalimantan Utara sudah lebih dari 9 kali dimasuki pesawat asing dalam 6 bulan terakhir. Pangkalan Udara Tarakan pun berharap memiliki pesawat tempur yang stand by agar segera bisa menindak pelanggaran di wilayahnya.

"Kami berharap ada pesawat tempur di sini buat siaga. Kalau (pelanggaran) udara di perbatasan selama Januari-Mei sudah 9 kali," ujar Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (29/6/2015).

Di bulan Juni ini, sebuah helikopter Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Minggu (28/6) kemarin. Helikopter sipil tersebut bahkan mendarat di Pos Pengamanan Perbatasan (pamtas) yang dijaga oleh pasukan TNI AD.

"Ini mereka sudah masuk perbatasan darat. Coba ada pesawat tempur stand by di sini, mereka nggak berani masuk. Seperi Shukoi dulu kan mereka tidak berani melintas. Tapi sekarang kan dibikin bergiliran. Kemarin di sini pas kosong (pesawat tempur), pesawat ada di Makassar," kata Tiopan.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Lanud Tarakan, helikopter dengan nomor seri 9M-YMH tersebut sedang dalam misi tinjauan menteri Malaysia di perbatasan. Kabarnya Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi berada di dalam pesawat itu. Sayang Tiopan tidak dapat memastikan apakah sang menteri berada di dalam helikopter yang mendarat di Pos Pamtas Aji Kuning tersebut karena heli langsung kembali terbang setelah 3 menit mendarat tanpa memberikan keterangan apapun.

"Kita nggak lihat siapa di dalam helinya. Ada prajurit datang bawa senjata, mereka pergi. Saya sudah telepon Bandara Nunukan, helinya nggak lapor alias nggak calling ke Nunukan Tower. Jadi dia sudah tidak ada security clearance juga nggak calling/silent flight. Landing di pos Pamtas TNI AD pula," tutur Tiopan.

"Yang paling penting saat ini minta pesawat tempur digelar/dideploy di Tarakan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bisa lewat operasi pamtas atau ambalat. Kita harus hadirkan kekuatan di perbatasan Kaltara dengan unsur pesawat tempur," pungkasnya.

Hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari pihak Malaysia. TNI pun masih berusaha menindaklanjuti pelanggaran ini. (elz/mad)
Tanggapan JK soal Helikopter Malaysia yang Mendarat di Sebatik Sebuah helikopter Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Minggu (28/6) kemarin. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai mungkin hal tersebut terjadi karena adanya masalah teknis mesin yang membuat heli mendarat tiba-tiba.

"Ya mungkin karena darurat dia mendarat. Saya tidak tahu, tergantung mendarat karena teknis atau apa kan," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015).

"Itu pasti ada mungkin perjanjian saya tidak tahu. kita kan negara bersahabat," tambahnya. (fiq/elz)
Ada Menteri Malaysia di dalam Heli yang Mendarat Ilegal di Sebatik Helikopter milik Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yakni di pos pengamanan perbatasan (pamtas) di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara. Menurut Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, ada seorang menteri Malaysia di dalam helikopter jenis AgustaWestland tersebut.

"Ada menteri Malaysia di dalamnya. Saya kurang jelas juga siapa menterinya," ujar Fuad saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Senin (29/6/2016).

Peristiwa mendaratnya helikopter Malaysia di helipad Pos Pamtas yang dijaga prajurit Yonif 521/Dadaha Yudha (DY) itu terjadi pada Minggu (28/6) pagi. Warga setempat kabarnya sempat melihat helikopter berwarna silver itu berputar-putar sebelum mendarat, namun sayang heli langsung kabur tanpa memberikan keterangan terlebih dahulu kepada petugas yang berusaha mendekatinya.

"Bukan mau ke tempat kita. Kayaknya salah koordinat, karena di situ antara Indonesia dengan Malaysia kan jaraknya dekat. Salah sepertinya, itu menteri mau berkunjung ke wilayah perbatasan mereka," kata Fuad.

Menurut Fuad, pihaknya tidak melihat adanya indikasi buruk dari Malaysia terkait peristiwa itu. Namun hal tersebut bukan berarti pemerintah akan tinggal diam.

"Nggak ada indikasi lain-lain, harapan kami seperti itu. Lagi mau didekati anak-anak (prajurit di Pos Pamtas), beliau (heli yang membawa menteri Malaysia) malah pergi," tutur Fuad.

"Kami sudah melaporkan ke Menkopolhukam, nanti akan disampaikan ke menlu. Yang menyampaikan protes bukan TNI. Tapi kami pastikan itu pesawat sipil. Radar kita nggak bisa detect karena helinya terbang rendah," sambung jenderal bintang 2 itu.

Mengenai kurangnya kekuatan udara di wilayah Kaltara, Fuad mengakuinya. TNI pun berharap agar minimum essential force (MEF) bisa segera terealisasi agar TNI dapat mengamankan kedaulatan NKRI tanpa ada kendala.

"Kalau bisa tiap daerah ada pesawat tempurnya, tapi kan yang kita punya terbatas. Maka itu kita juga meminta agar TNI AU diperkuat agar semua bisa tercover. Kami sudah ajukan tapi kan memang tidak bisa sekaligus itu di MEF. Harus bertahap," ucap Fuad.

Meski heli yang dengan nomor seri 9M-YMH tersebut bukan milik militer Malaysia dan tampaknya mendarat karena masalah teknis, menurut Fuad bukan berarti hal tersebut dapat dibenarkan. "Namanya memasuki wilayah negara lain tanpa izin itu salah. Makanya kita sekarang lagi koordinasi soal itu," tutupnya. (elz/mad)

  ♖ detik  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.