Posisi Indonesia Sangat Strategis Dalam Konteks Geostrategis Regional Dan Global

Posisi Indonesia sangat strategis dan memiliki arti penting dalam konteks geostrategis regional dan global, karena selain selain memiliki potensi sumber daya yang luar biasa besar, juga terletak pada jalur pelayaran dunia dan titik-titik chokepoint yang vital bagi ekonomi dunia.

Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E. ketika menyampaikan paparannya selaku keynote speech pada Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Angkatan Laut (Dishidros) dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia ke-94 di Discovery Convention Center, Ancol, Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Kasal, saat ini perekonomian global semakin bergantung pada transportasi laut, dimana 90% pergerakan komoditi dunia dilakukan melalui laut dan 40% dari lalu lintas perkapalan dunia melalui perairan Indonesia. “Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya arti laut Indonesia, tidak hanya untuk bangsa kita, tetapi juga untuk negara-negara lain,” tandas Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E.

Untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia, lanjut Kasal, hanya dapat dicapai apabila Indonesia memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di laut. Potensi kelautan Indonesia, kata Kasal, meliputi perikanan, transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan potensi bahan tambang mineral maupun energi. “Bayangkan betapa pesatnya pertumbuhan ekonomi negara kita apabila potensi itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa. Oleh karenanya, pengelolaan laut bukan lagi pilihan apabila Indonesia ingin mencapai tujuan nasional, tapi suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.

Seminar nasional ini bertujuan untuk memperoleh masukan para pakar dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan peran Dishidros dalam mendukung kebijakan pemerintah, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam proses pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan serta peran Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan tema “Peran Hidrografi dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.

Kegiatan ini juga merupakan refleksi dan tekad Dishidros dalam mensukseskan keberhasilan program lima pilar dalam Poros Maritim yang digagas Presiden Joko Widodo - M. Jusuf Kalla, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan perdagangan bebas dunia. Peserta yang terlibat dalam seminar nasional terdiri dari seluruh stakeholder kelautan, pengamat politik, pengamat militer bidang maritim, NGO yang consern di bidang kelautan, Akademisi dari perguruan tinggi yang membuka program studi kelautan, pihak swasta di bidang survei dan pemetaan serta unsur TNI Angkatan Laut sendiri.

Selain dibuka oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E. kegiatan seminar ini dihadiri pula perwakilan Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemhan, Kemlu, Kemdagri, KKP, Kemen ESDM, Kemhub, BNPP, Lapan, Basarnas, BPN, BIG, BPPT, para akademisi di bidang kemaritiman dan hidrografi dari ITB,IPB, UGM, UI dan Unpad, praktisi survei dan pemetaan kelautan, asosiasi dan organisasi di bidang kelautan, BMKG, serta dari instansi TNI-Polri. Di tempat yang sama para peserta juga dapat menyaksikan pameran peralatan hidrografi yang diikuiti beberapa instansi yang berkecimpung di bidang tersebut.

Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL disingkat Dishidros adalah Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AL yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Dishidros mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan hidro-oseanografi, yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan Iingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun kepentingan umum.

Dishidros ditetapkan sebagai lembaga hidrografi nasional dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 (PP RI No. 23/1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960 (Keppres RI No. 164/1960), mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia.

Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Dishidros merupakan representasi legal dan wakil pemerintah RI dalam keanggotaan resmi organisasi internasional yaitu International Hydrographic Organization (IHO) yang berkedudukan di Monaco dan sekaligus sebagai anggota Komisi Hidrografi Asia Timur atau East Asia Hydrographic Commission (EAHC). Selain itu menjadi anggota delegasi pemerintah RI di beberapa organisasi internasional di bidang Hidrografi, Oseanografi, dan Navigasi pelayaran seperti International Maritime Organization (IMO), Inter-Government Oceanographic Commision (IOC), United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN), dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Hadir dalam kesempatan tersebut para asisten Kasal, pejabat utama Mabesal, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, Waasrena Kasal Laksamana Pertama TNI Ir. Achmad Djamaludin, Kadishidros Laksamana Pertama TNI Daryanto, Kadispenal Laksamana Pertama TNI M. Zainudin, S.H., Wadan Seskoal Laksamana TNI Dr. Ir. A. Djonie Gallaran, M.M., dan pejabat lainnya.

Demikian berita Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.

  ♞ TNI AL