Kebijakan Pertahanan Jokowi-JK Dinilai Tak Selaras dengan Visi Misi

Sailing pass KRI TNI AL [pr1v4t33r]

Setahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, upaya penguatan sistem pertahanan dinilai belum terlihat. Bahkan, kebijakan pemerintah dalam hal tersebut dianggap tidak selaras dengan visi misi pertahanan yang dipaparkan selama masa kampanye Pilpres 2014 lalu.

Pada poin kelima visi misi Jokowi-JK disebutkan, pemerintah berjanji menguatkan sistem pertahanan dengan pemenuhan kebutuhan pertahanan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista secara terpadu dengan anggaran pertahanan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB/GDP).

"Realita yang terjadi saat ini, anggaran pertahanan 2016 turun dari anggaran sebelumnya (2015)," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 95 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Anggaran tersebut turun Rp 7 triliun dari anggaran 2015 yang mencapai Rp 102 triliun.

Selain itu, Mahfudz juga mengingatkan Jokowi-JK yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros negara maritim dunia.

Pada poin ketujuh visi misi disebutkan, pemerintah ingin membangun TNI yang berorientasi pada kekuatan laut. Dengan demikian, kemampuan TNI diharapkan dapat setara dengan negara-negara di kawasan regional Asia Timur dan kekuatannya disegani.

Mahfudz mengatakan, untuk dapat membangun sebuah negara dengan kekuatan maritim, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Fokus pembangunan pertahanan tak hanya sebatas pada kekuatan laut, tapi juga udara dan darat sebagai bantuan. Sinergi kekuatan pertahanan itu diperlukan untuk mengontrol seluruh wilayah Tanah Air.

"Negara maritim itu adalah suatu konsep dimana dia harus ditopang kemampuan kita untuk mengontrol wilayah kita sendiri," ujar Mahufdz.

 Politik luar negeri belum tegas 

Mahfudz juga mengingatkan agar Indonesia mengambil sikap tegas dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri, dan tak terombang-ambing dengan dinamika politik kawasan.

"Kita harus mampu menarik suatu garis tegas. Kepentingan nasional kita apa, dan itulah yang harus menjadi dasar kebijakan nasional kita," kata dia.

Politisi PKS itu, mengatakan, saat ini Amerika Serikat dan China memiliki peran yang besar untuk mempengaruhi dinamika kawasan. Secara garis politik, menurut dia, pemerintah cenderung berorientasi barat. Namun, dari sisi penguatan ekonomi, China terlihat lebih mendominasi.

Meski demikian, Mahfudz tak meminta pemerintah condong pada salah satu polar kekuatan yang ada. Pemerintah diharapkan dapat menyuarakan secara jelas kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional.

"Sehingga, tidak menimbulkan komplikasi tertentu," ujarnya.

  ⚓️ Kompas