KTT Asean 2015
Presiden Joko Widodo menyerukan kerja sama kontraterorisme negara ASEAN, serta menyerukan semua pihak mematuhi hukum internasional dalam isu Laut China Selatan. (Biro Pers/Cahyo) ☆
Presiden Joko Widodo menyerukan kerja sama kontraterorisme di antara negara-negara ASEAN dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11).
Pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara ini memang dibayangi tragedi, sehari setelah drama penyanderaan di sebuah hotel di Mali yang menewaskan 19 orang, mayoritas merupakan warga negara asing. Sepekan sebelumnya, teror juga berlangsung di Paris, menewaskan setidaknya 129 orang.
“ASEAN perlu meningkatkan kerja sama intelijen dan melakukan kerja sama dalam memperkuat peraturan hukum,” ujar Jokowi dalam persidangan pleno KTT ASEAN ke-27, menurut pernyataan pers yang diterima oleh CNN Indonesia.
Jokowi juga meminta kerja sama yang lebih baik dalam implememtasi ASEAN Convention on Counter Terorism.
Hukum internasional di Laut China Selatan
Soal isu sensitif di Laut China Selatan, Jokowi dalam pidatonya menekankan bahwa negara ASEAN dan China harus menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Menurutnya, negara di sekitar kawasan Laut China Selatan harus mengedepankan kerja sama.
“Saya yakin tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan ketidakstabilan di Laut China Selatan,” ujar Jokowi.
Ia menyerukan semua negara yang terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan untuk menghormati hukum internasional yang berlaku. Ini harus dilakukan, karena, menurutnya, China dan ASEAN memiliki kerja sama perdagangan yang erat.
“Kita telah memiliki target perdagangan dua arah sebesar USD 1 trilyun pada tahun 2020. Selain itu, investasi ditargetkan mencapai USD 150 milyar. Kata kunci saling menguntungkan perlu terus mendapatkan perhatian dalam kerjasama ini," kata Jokowi.
China, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Brunei masing-masing mengklaim wilayah di Laut dengan nilai perdagangan US$ 5 triliun setiap tahunnya itu.
China telah mentransformasi tujuh wilayak koral di Kepulauan Spratly dengan membangun pulau buatan yang menurut banyak pihak bisa dipergunakan untuk keperluan militer, membuat ketegangan makin meningkat. (stu)
Presiden Joko Widodo menyerukan kerja sama kontraterorisme negara ASEAN, serta menyerukan semua pihak mematuhi hukum internasional dalam isu Laut China Selatan. (Biro Pers/Cahyo) ☆Presiden Joko Widodo menyerukan kerja sama kontraterorisme di antara negara-negara ASEAN dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11).
Pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara ini memang dibayangi tragedi, sehari setelah drama penyanderaan di sebuah hotel di Mali yang menewaskan 19 orang, mayoritas merupakan warga negara asing. Sepekan sebelumnya, teror juga berlangsung di Paris, menewaskan setidaknya 129 orang.
“ASEAN perlu meningkatkan kerja sama intelijen dan melakukan kerja sama dalam memperkuat peraturan hukum,” ujar Jokowi dalam persidangan pleno KTT ASEAN ke-27, menurut pernyataan pers yang diterima oleh CNN Indonesia.
Jokowi juga meminta kerja sama yang lebih baik dalam implememtasi ASEAN Convention on Counter Terorism.
Hukum internasional di Laut China Selatan
Soal isu sensitif di Laut China Selatan, Jokowi dalam pidatonya menekankan bahwa negara ASEAN dan China harus menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Menurutnya, negara di sekitar kawasan Laut China Selatan harus mengedepankan kerja sama.
“Saya yakin tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan ketidakstabilan di Laut China Selatan,” ujar Jokowi.
Ia menyerukan semua negara yang terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan untuk menghormati hukum internasional yang berlaku. Ini harus dilakukan, karena, menurutnya, China dan ASEAN memiliki kerja sama perdagangan yang erat.
“Kita telah memiliki target perdagangan dua arah sebesar USD 1 trilyun pada tahun 2020. Selain itu, investasi ditargetkan mencapai USD 150 milyar. Kata kunci saling menguntungkan perlu terus mendapatkan perhatian dalam kerjasama ini," kata Jokowi.
China, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Brunei masing-masing mengklaim wilayah di Laut dengan nilai perdagangan US$ 5 triliun setiap tahunnya itu.
China telah mentransformasi tujuh wilayak koral di Kepulauan Spratly dengan membangun pulau buatan yang menurut banyak pihak bisa dipergunakan untuk keperluan militer, membuat ketegangan makin meningkat. (stu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.