Jokowi Ingatkan Prajurit TNI Berpihak pada Pimpinan Negara
Presiden Jokowi saat mengungkapkan kemarahan ketika ditanya wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016. Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia, dan posisi Indonesia.
Dalam Rapim TNI Jokowi juga mengingatkan pentingnya agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.
"Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat. Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana. Tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," kata Jokowi di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut. "Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih," ujar Jokowi.
Dalam Rapim TNI bertema 'Meningkatkan Loyalitas, Moralitas, dan Integritas sebagai Landasan dalam Mewujudkan TNI yang Kuat, Hebat, Profesional, dan Dicintai Rakyat', itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Menanggapi arahan Presiden, Gatot menyatakan siap untuk mengikuti apapun perintah tersebut, termasuk soal larangan prajuritnya untuk ikut dalam politik praktis.
"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya.
Ia pun menuturkan, rapim kali ini mengacu pada misi pemerintah dan perintah dari Presiden yang disampaikannya di Pangkalan Bun pada 5 Desember 2014, kala masih menjadi KSAD. (obs)
Jokowi Minta TNI Hati-Hati Terhadap ISIS
Pengamanan bandara diperketat. (ANTARA FOTO/Lucky R) ☆
Presiden Joko Widodo meminta agar Tentara Nasional Indonesia berhati-hati terhadap semakin luasnya penyebaran paham maupun pengikut Negara Islam Irak dan Syria (ISIS) di dunia, termasuk di Indonesia.
Jokowi menjelaskan, hampir setiap negara menjadikan penumpasan terorisme sebagai prioritas masalah yang harus segera dihadapi. Ia berpandangan bahwa Indonesia harus melakukan hal yang sama.
"Ini hampir dialami semua negara. Setiap saya ketemu kepala negara, prioritas semua negara adalah terorisme, ISIS. Selalu ke sana. Oleh sebab itu, kita juga harus mulai konsentrasi masalah ini," ujar Jokowi ketika memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016 di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Menurut Jokowi, jika negara tidak hati-hati, maka terorisme pasti akan menjadi sebuah ancaman yang nyata. Cara pencegahan yang paling bisa dilakukan saat ini, tuturnya, adalah dengan sosialisasi di seluruh lingkungan, baik di provinsi, maupun di kota/kabupaten.
"Harus dilakukan penyampaian-penyampaian. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak proteksi secara dini, kalau kita tidak sampaikan pada masyarakat betapa bahayanya ini, kalau nanti sudah menjadi kenyataan yang terlambat, salah besar kira," katanya.
Karenanya, imbuh Jokowi, ia menegaskan agar para prajurit TNI berhati-hati dan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan serta pendekatan kepada masyarakat dari sekarang.
"Kita harus hati-hati. Pendataan, pendampingan, dan langkah-langkah yang konkret, langkah terobosan untuk melakukan deradikalisasi harus terus menerus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan, baik yang hard approach, maupun soft approach, dengan pendekatan anggaran, pendekatan budaya," ujarnya. (bag)
TNI Loyalitas Tegak Lurus pada Presiden
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) didampingi KSAD Jenderal Mulyono (kanan), KSAU Marsekal Agus Supriatna (kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Widodo (kedua kiri) di Istana Merdeka, Selasa (22/9). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ☆
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kepada prajuritnya untuk tidak ikut dalam politik praktis, karena sebelumnya telah terjadi kehancuran institusi militer di masa lalu. Hal itu ia sampaikan kala membuka Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016.
"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12).
Sepakat dengan Gatot, dalam pidato arahannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.
"Tadi juga sudah disampaikan Panglima TNI, tidak terlibat politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara, karena politik TNI adalah politik negara hingga TNI harus berpihak pada kebijakan negara. Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat," tutur Presiden Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan agar seluruh prajurit TNI mematuhi rangkaian komando yang diberikan dari pimpinan teratas. "Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana, tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," ujarnya.
Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia dan posisi Indonesia. Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut.
"Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih," ujar Jokowi kala mengakhiri paparannya.
Acara dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. (obs)
Presiden Jokowi saat mengungkapkan kemarahan ketika ditanya wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ☆Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016. Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia, dan posisi Indonesia.
Dalam Rapim TNI Jokowi juga mengingatkan pentingnya agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.
"Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat. Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana. Tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," kata Jokowi di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut. "Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih," ujar Jokowi.
Dalam Rapim TNI bertema 'Meningkatkan Loyalitas, Moralitas, dan Integritas sebagai Landasan dalam Mewujudkan TNI yang Kuat, Hebat, Profesional, dan Dicintai Rakyat', itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Menanggapi arahan Presiden, Gatot menyatakan siap untuk mengikuti apapun perintah tersebut, termasuk soal larangan prajuritnya untuk ikut dalam politik praktis.
"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya.
Ia pun menuturkan, rapim kali ini mengacu pada misi pemerintah dan perintah dari Presiden yang disampaikannya di Pangkalan Bun pada 5 Desember 2014, kala masih menjadi KSAD. (obs)
Jokowi Minta TNI Hati-Hati Terhadap ISIS
Pengamanan bandara diperketat. (ANTARA FOTO/Lucky R) ☆Presiden Joko Widodo meminta agar Tentara Nasional Indonesia berhati-hati terhadap semakin luasnya penyebaran paham maupun pengikut Negara Islam Irak dan Syria (ISIS) di dunia, termasuk di Indonesia.
Jokowi menjelaskan, hampir setiap negara menjadikan penumpasan terorisme sebagai prioritas masalah yang harus segera dihadapi. Ia berpandangan bahwa Indonesia harus melakukan hal yang sama.
"Ini hampir dialami semua negara. Setiap saya ketemu kepala negara, prioritas semua negara adalah terorisme, ISIS. Selalu ke sana. Oleh sebab itu, kita juga harus mulai konsentrasi masalah ini," ujar Jokowi ketika memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016 di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).
Menurut Jokowi, jika negara tidak hati-hati, maka terorisme pasti akan menjadi sebuah ancaman yang nyata. Cara pencegahan yang paling bisa dilakukan saat ini, tuturnya, adalah dengan sosialisasi di seluruh lingkungan, baik di provinsi, maupun di kota/kabupaten.
"Harus dilakukan penyampaian-penyampaian. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak proteksi secara dini, kalau kita tidak sampaikan pada masyarakat betapa bahayanya ini, kalau nanti sudah menjadi kenyataan yang terlambat, salah besar kira," katanya.
Karenanya, imbuh Jokowi, ia menegaskan agar para prajurit TNI berhati-hati dan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan serta pendekatan kepada masyarakat dari sekarang.
"Kita harus hati-hati. Pendataan, pendampingan, dan langkah-langkah yang konkret, langkah terobosan untuk melakukan deradikalisasi harus terus menerus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan, baik yang hard approach, maupun soft approach, dengan pendekatan anggaran, pendekatan budaya," ujarnya. (bag)
TNI Loyalitas Tegak Lurus pada Presiden
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) didampingi KSAD Jenderal Mulyono (kanan), KSAU Marsekal Agus Supriatna (kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Widodo (kedua kiri) di Istana Merdeka, Selasa (22/9). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) ☆Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kepada prajuritnya untuk tidak ikut dalam politik praktis, karena sebelumnya telah terjadi kehancuran institusi militer di masa lalu. Hal itu ia sampaikan kala membuka Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016.
"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12).
Sepakat dengan Gatot, dalam pidato arahannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.
"Tadi juga sudah disampaikan Panglima TNI, tidak terlibat politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara, karena politik TNI adalah politik negara hingga TNI harus berpihak pada kebijakan negara. Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat," tutur Presiden Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan agar seluruh prajurit TNI mematuhi rangkaian komando yang diberikan dari pimpinan teratas. "Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana, tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," ujarnya.
Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia dan posisi Indonesia. Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut.
"Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih," ujar Jokowi kala mengakhiri paparannya.
Acara dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. (obs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.