Soal Aliansi Militer Negara-Negara Islam
KRI TOM-357 dengan kapal FGS Hyaene asal Jerman saat melakukan latihan bersama di AMO ☆
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir, menegaskan semua kegiatan militer Indonesia di luar negeri selalu dilakukan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sampai saat ini, lanjutnya, Indonesia belum memberikan komitmen apalagi dukungan terhadap Aliansi Militer Negara-Negara Islam yang diklaim oleh Arab Saudi.
Menurut Arrmanatha, Indonesia memiliki rambu-rambu tersendiri dalam kerjasama internasional, termasuk hanya terlibat kegiatan militer internasional di bawah PBB.
Terkait dengan upaya memerangi terorisme, Arrmanatha menegaskan, Indonesia sudah berpengalaman dalam menangani ekstrimisme dan terorisme, baik lewat soft atau hard power.
Misalnya, Indonesia memiliki Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang didirikan atas inisiatif Pemerintah Indonesia dan Australia dengan fokus menangani kontraterorisme dan isu-isu keamanan.
“Sesuatu akan kita pertimbangkan setelah melihat isinya apa. Kalau saya mau mempertimbangkan untuk mendekati atau menikah dengan seseorang, kalau belum kenal mana mungkin saya pertimbangkan? Sama halnya dengan ini (aliansi militer Saudi),” kata Arrmanatha yang akrab disapa Tata.
Dia menambahkan, Indonesia tidak akan mempertanyakan inisiatif Arab Saudi tersebut dan menghargai hal itu sebagai hak Arab Saudi, namun tidak mudah bagi Indonesia untuk terlibat.
"Itu suatu inisiatif yang dilakukan oleh mereka (Saudi), hak mereka. Mereka ajak kita, undang kita, tentu kita tertarik, kita mau melihat modalitasnya," ujar Tata, di Jakarta, Rabu (16/12).
KRI TOM-357 dengan kapal FGS Hyaene asal Jerman saat melakukan latihan bersama di AMO ☆Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir, menegaskan semua kegiatan militer Indonesia di luar negeri selalu dilakukan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sampai saat ini, lanjutnya, Indonesia belum memberikan komitmen apalagi dukungan terhadap Aliansi Militer Negara-Negara Islam yang diklaim oleh Arab Saudi.
Menurut Arrmanatha, Indonesia memiliki rambu-rambu tersendiri dalam kerjasama internasional, termasuk hanya terlibat kegiatan militer internasional di bawah PBB.
Terkait dengan upaya memerangi terorisme, Arrmanatha menegaskan, Indonesia sudah berpengalaman dalam menangani ekstrimisme dan terorisme, baik lewat soft atau hard power.
Misalnya, Indonesia memiliki Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang didirikan atas inisiatif Pemerintah Indonesia dan Australia dengan fokus menangani kontraterorisme dan isu-isu keamanan.
“Sesuatu akan kita pertimbangkan setelah melihat isinya apa. Kalau saya mau mempertimbangkan untuk mendekati atau menikah dengan seseorang, kalau belum kenal mana mungkin saya pertimbangkan? Sama halnya dengan ini (aliansi militer Saudi),” kata Arrmanatha yang akrab disapa Tata.
Dia menambahkan, Indonesia tidak akan mempertanyakan inisiatif Arab Saudi tersebut dan menghargai hal itu sebagai hak Arab Saudi, namun tidak mudah bagi Indonesia untuk terlibat.
"Itu suatu inisiatif yang dilakukan oleh mereka (Saudi), hak mereka. Mereka ajak kita, undang kita, tentu kita tertarik, kita mau melihat modalitasnya," ujar Tata, di Jakarta, Rabu (16/12).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.