[World] Badan Intelijen Turki Terekam Mengirim Senjata ke Suriah

Ankara berulang kali membantah bawah mereka menyuplai senjata bagi pemberontak Suriah, dan mengatakan bahwa perbatasan dengan Suriah sudah diperketat dalam beberapa bulan terakhir. (Reuters/Kai Pfaffenbach) ♆

Sebuah rekaman video menunjukkan bahwa pasukan keamanan menemukan truk berisi perangkat senjata yang akan dikirimkan ke Suriah, milik badan intelijen Turki, MIT.

Surat kabar Turki, Cumhuriyet, mempublikasikan berita itu pada Jumat (29/5), dan rekaman video menunjukkan polisi membuka peti di belakang truk yang berisi spare part senjata dan amunisi. Cumhuriyet mengatakan video itu bertanggal 19 Januari 2014, namun tidak mengungkapkan bagaimana rekaman itu diperoleh.

Pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa saksi dan penegak hukum Turki menuduh MIT membantu memberikan senjata ke beberapa daerah di Suriah yang dikuasai oleh pemberontak Islam pada akhir tahun 2014 dan awal 2014, mengutip sumber-sumber di kejaksaan, pengadilan dan petugas polisi militer.

Sementara Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa truk yang diberhentikan saat itu adalah milik MIT dan sedang membawa bantuan bagi warga Turki yang berada di Suriah. Ia mengatakan kejaksaan tidak memiliki otoritas untuk menyelidiki kendaraan MIT dan ia menyebut aksi itu sebagai bagian dari “negara paralel” yang diinisiasi oleh musuh politiknya yang bertekad untuk mendiskreditkan pemerintah.

Kantor berita milik pemerintah, Anadolu, mengatakan bahwa kantor kejaksaan Istanbul telah meluncurkan penyelidikan terhadap pemimpin redaksi Cumhuriyet di bawah undang-undang anti-terorisme setelah mempublikasikan rekaman itu di situs mereka.

Suriah dan beberapa sekutu Turki mengatakan Turki terlalu tergesa-gesa ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, mempersenjatai pemberontak di Suriah.

Ankara, di lain pihak, telah membantah tuduhan tersebut. Diplomat dan pejabat Turki mengatakan bahwa Turki telah memperketat keamanan dan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir.

Namun rekaman yang baru dipublikasikan ini sepertinya bertentangan dengan bantahan Turki.

Sementara itu lebih dari 30 petugas polisi militer terlibat dalam insiden dalam rekaman dan beberapa minggu sebelumnya di perbatasan. Kini mereka menghadapi dakwaan termasuk spionase militer dan berusaha menggulingkan pemerintah, menurut dokumen pengadilan Istanbul pada April 2015. (stu)

  ♆ CNN  

Dua pemelihara perdamaian Indonesia terima penghargaan PBB

Patroli rutin Kontingen Garuda ♆

Dua anggota pemelihara perdamaian PBB dari Indonesia bersama-sama 126 pemelihara perdamaian (militer, polisi, dan warga sipil) yang gugur pada 2014 menerima penghargaan dalam upacara di Markas Besar PBB, Jumat (29/5).

Rilis Pusat Informasi PBB (UNIC) di laman unic.jakarta.org, Sabtu, menyebutkan di antara pemelihara perdamaian yang gugur pada 2014 dan dianugerahi Medali Dag Hammarskjold secara anumerta terdapat dua orang dari Indonesia.

Nama dari kedua orang WNI tersebut adalah Sersan Kepala Iwan Santoso dan Prajurit Kepala Leduwin Aruan yang bertugas dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

UNIC menyebutkan bahwa Indonesia merupakan kontributor personel militer dan polisi kedua belas terbesar untuk pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia kini mengerahkan lebih dari 2.700 personel ke operasi pemeliharaan perdamaian di Afrika Tengah, Kongo, Haiti, Lebanon, Liberia, Mali, Sudan, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.

Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB diperingati pada 29 Mei 2015. Peringatan ini menandai tujuh tahun berturut-turut dimana PBB akan menganugerahkan penghargaan kepada lebih dari 100 "helm biru" yang gugur pada tahun sebelumnya saat bertugas demi tujuan perdamaian.

Kegiatan untuk mengenang mereka akan diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York serta di operasi dan kantor pemeliharaan pedamaian di seluruh dunia.

Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB diperingati setiap 29 Mei. Tahun ini peringatan ini bertepatan dengan hari jadi PBB yang ke-70.

Hal itu memunculkan peluang untuk menghargai kontribusi tak terhingga para Helm Biru dalam sejarah membanggakan PBB, serta menegaskan komitmen kami untuk menjadikan pemelihara perdamaian PBB lebih efektif di tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, tema Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB tahun ini adalah "UN at 70: Peacekeeping: Past, Present, and Future".

Dalam pesan pada hari internasional itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan pemeliharaan perdamaian PBB telah memberikan napas kepada tujuan Piagam PBB untuk menyatukan kekuatan kita demi memelihara perdamaian dan kemanan internasional.

"Berkat perjuangan dan pengorbanan selama bertahun-tahun lamanya, Helm Biru yang ikonik telah menjadi simbol harapan bagi jutaan penduduk di wilayah yang dilanda perang," papar Sekjen PBB.

Saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 125.000 pemelihara perdamaian PBB, termasuk 91.000 personel militer, 13.000 perwira polisi, serta 17.000 warga sipil internasional dan staf nasional yang bertugas di 16 operasi pemeliharaan perdamaian di empat benua.

  ♆ antara  

[World] Eurofighter Typhoon dilengkapi rudal Brimstone

18 rudal Brimstone dapat dibawa pesawat Eurofighter Typhoon [army-technology]

Kesepakatan senilai 200 juta euro (US $ 228 juta) telah ditandatangani untuk melengkapi pesawat tempur Eurofighter Typhoon dengan rudal serang ke darat terbaru, Brimstone 2, kata Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) pada hari Minggu.

Integrasi ini diharapkan akan diserahkan ke  Angkatan Udara Inggris pada akhir 2018, Kementerian Pertahanan mengatakan, pesawat tempur Typhoon mampu membawa enam rudal Brimstone, yang dirancang untuk melacak target bergerak cepat dan telah digunakan oleh Inggris pada pesawat Tornado di Afghanistan, Libya dan Irak.

Kontrak Typhoon, diberikan kepada Eurofighter GmbH Jagdflugzeung oleh Eurofighter NATO dan Badan Pengelolaan Tornado atas nama Inggris, Jerman, Spanyol dan Italia, dan diumumkan pada Pameran Internasional Pertahanan di Abu Dhabi.

Typhoon yang dibangun oleh kerjasama konsorsium industri yang dimiliki oleh BAE Systems, EADS dan Finmeccanica, sementara rudal Brimstone diproduksi oleh MBDA, kelompok rudal Eropa yang dimiliki oleh tiga perusahaan yang sama.

"Integrasi Brimstone 2 merupakan langkah perubahan dalam Typhoon dalam kemampuan serang udara-ke-permukaan, memberikan untuk pertama kalinya kemampuan melacak target bergerak dengan peluncur multi-senjata," kata Bernard Gray, Kepala MoD Pertahanan Materiel. [reuters]

  ✈ Garuda Militer  

[World] Irak Cari Bantuan dari Semua Pihak

Kunjungan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi ke Moskow tak terlalu mendapat perhatian dunia karena bersamaan dengan maraknya pemberitaan mengenai serangan terbaru ISIS dan pendudukan kota Ramadi—ibukota dari provinsi yang krusial Anbar—oleh organisasi teroris tersebut. Frustrasi karena Presiden AS Barack Obama tak mengambil langkah tegas, Baghdad berbalik arah ke Moskow untuk mencari bantuan. Saat kunjungan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi ke Moskow. [EPA]

Dengan menyebarkan pasukan elit Divisi Emas dan mengepung markas Brigade ke-8 yang berada di dekat Ramadi, militan ISIS membuktikan bahwa senjata dan semangat mereka tak memudar sedikit pun, malah sebaliknya justru lebih kuat dibanding pihak lawan. Tekad mereka untuk merealisasikan kekhalifahan Islam pun kian tak terbendung.

Menteri Dalam Negeri Irak Mohammed Ghabban mempermalukan pasukan bersenjata Irak yang dilatih AS dan menyebutkan kini Baghdad menaruh harapan pada kesiapan Moskow untuk memasok senjata dan amunisi bagi Irak. "Kami tak bisa bergantung hanya pada satu jenis senjata dari satu negara tertentu," kata Ghabban dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi Rusia. Ia juga mengakui bahwa Irak menyambut hangat rencana pelatihan untuk kepolisian dan militer Irak oleh Rusia untuk melawan ISIS.

Perdana Menteri Al-Abadi mendesak Rusia untuk meningkatkan keterlibatannya dalam memerangi ISIS. Permintaan tersebut sama seperti pesan Al-Abadi pada Washington ketika ia mengunjungi AS bulan lalu. Ia meminta AS untuk meningkatkan intensitas perlawanan terhadap para pasukan jihad. Al-Abadi mengaku sebelumnya ia mendapat tekanan sehingga ia tak mengacuhkan rencana untuk meminta bantuan Moskow. Namun kini, ia mengabaikan tekanan itu.

Seberapa benar kebijakan Rusia yang lebih asertif dan proaktif di Irak? Seberapa bijak langkah Rusia meningkatkan pasokan senjata dan amunisi untuk Baghdad? Ini adalah isu yang sangat politis yang ditanggapi beragam oleh para pakar Rusia.

Grigory Kosach, Profesor Studi Oriental di Russian State University for Humanities, dan kritikus setia kebijakan luar negeri Kremlin, menentang hasrat Moskow untuk memasok senjata pada rezim Irak saat ini. Ia menyampaikan pada Troika Report:

"Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain selalu menyinggung buruknya rezim Baghdad terkait pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya perwakilan Sunni di institusi pemerintahan, penyalahgunaan milisi Syiah, dan lain-lain. Rusia tak melakukan hal semacam itu. Rusia hanya menjual senjata untuk siapa saja di wilayah tersebut yang siap membayar dengan harga tinggi."

Namun, pandangan tersebut berbeda dengan opini Yevgeny Satanovsky, Presiden Institute of Middle East Studies yang berbasis di Moskow, yang menjelaskan nilai dari kerja sama militer teknis Rusia dengan Irak pada Troika Report sebagai berikut:

"Satu-satunya negara yang secara resmi mendukung Baghdad dengan memasok peralatan militer saat Irak menghadapi ancaman dari ISIS adalah Rusia. Hanya pesawat, artileri, dan tank Rusia yang saat ini digunakan untuk mencegah ISIS meluncurkan serangan ke area tertentu di Irak. Tak peduli siapa yang menggunakan senjata Rusia, baik Irak, Iran, atau Bashar al-Assad di Suriah, Rusia berkontribusi untuk melawan kelompok Islam radikal itu."

"Rusia adalah satu-satunya negara yang berjanji mendukung Irak dan benar-benar melakukannya."

Kunjungan Perdana Menteri Irak Al-Abadi ke Moscow tentu berjalan dengan baik sehingga membuat Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memberi dukungan penuh untuk memerangi militan ISIS. "Kami akan mencoba untuk memenuhi semua permintaan Irak dalam memaksimalkan kapabilitas pertahanan mereka dan kemampuan untuk memerangi ISIS dan teroris lain di wilayah tersebut," kata Lavrov. Ia juga menyebutkan bahwa Rusia akan memasok senjata ke Irak tanpa syarat tertentu.

Tahun lalu, Rusia mengirim senjata dan amunisi senilai 1,7 miliar dolar AS untuk Irak, menyediakan unit artileri antipesawat Pantsir-S1, helikopter serang Mil Mi-35M, dan pesawat tempur Sukhoi Su-25 bagi pasukan bersenjata Irak.

Menanggapi permohonan Al-Abadi ke Moskow terkait pasokan senjata, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Marie Harf menyatakan Irak punya hak untuk membeli peralatan militer dari Rusia demi mempertahankan keamanan mereka.

Pernyataan yang terdengar positif tersebut dapat diintepretasikan sebagai penyesuaian antara Washington dan Moskow terkait ancaman regional dan global yang datang dari ISIS.

  ♘ RBTH  

[World] Keanehan AS dalam Perang Melawan ISIS

Pilot-pilot Militer AS Frustasi dalam Melawan ISIS Pilot-pilot militer AS frustasi dalam perang melawan ISIS. (Reuters)

Pilot militer Amerika Serikat (AS) yang menjalankan misi melakukan serangan udara terhadap ISIS mengaku frustasi. Musababnya, langkah mereka terhambat oleh lambannya keputusan dari otoritas militer AS.

Ketidakpuasan pilot militer AS dalam perang melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) itu muncul dalam sebuah wawancara dengan Fox News. Para pilot AS itu menyalahkan birokrasi yang tidak bisa cepat mengambil keputusan saat akan menyerang ISIS.

“Ada saat-saat kelompok militan ISIS ada dalam pandangan saya, tapi saya tidak bisa mendapatkan izin untuk terlibat,” keluh seorang pilot pesawat jet tempur F-18 AS yang berbicara dalam kondisi anonim itu.

“Mereka (militan ISIS) mungkin membunuh orang yang tidak bersalah dan menebar kejahatan karena ketidakmampuan saya untuk membunuh mereka. Itu membuat saya frustrasi,” lanjut dia, yang dilansir Kamis (28/5/2015).

Sumber yang dekat dengan misi serangan udara terhadap ISIS kepada Fox News mengungkap bahwa serangan terhadap basis ISIS, rata-rata hanya di bawah satu jam. Setelah itu, pilot diperintahkan meninggalkan lokasi target.

Sementara itu, Angkatan Udara Komando Sentral AS, melalui seorang juru bicara membantah keluhan pilot-pilot AS tersebut. ”Kami membantah pengakuan bahwa serangan udara dilakukan rata-rata di bawah satu jam,” katanya. Menurutnya, serangan udara AS disesuaikan dengan kondisi lingkungan dari target.

”Pemimpin kita telah mengatakan, ini adalah pertempuran jangka panjang, dan kami tidak akan mengasingkan warga sipil, pemerintah Irak atau mitra koalisi kami dengan memukul target tanpa pandang bulu,” lanjut pihak Angkatan Udara Komando Sentra AS. (mas)Birokrasi militer AS lambat memberikan perintah dalam menyerang ISIS Pesawat jet tempur AS saat perang melawan ISIS. Ada keanehan yang dilakukan militer AS dalam perang melawan ISIS. (Reuters)

Ada keanehan yang dilakukan militer Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan ISIS. Selain birokrasi militer AS lambat memberikan perintah dalam menyerang ISIS sehingga para pilot AS frustasi, militer AS terkesan menyia-nyiakan waktu untuk menggempur ISIS.

Seperti diberitakan sebelumnya, pilot-pilot militer AS frutasi dalam perang melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ketidakpuasan pilot militer AS itu muncul dalam sebuah wawancara dengan Fox News.

Selain keganjilan yang terungkap dari pengakuan pilot-pilot militer AS, pensiunan Letnan Jenderal David Deptula, mantan Kepala Pusat Operasi Udara Gabungan di Afghanistan tahun 2001, juga merasa ada yang aneh dalam aksi militer AS untuk memerangi ISIS di Irak dan Suriah.

Menurutnya, langkah militer AS yang menyia-nyiakan waktu berharga telah memungkinkan setiap musuh untuk melarikan diri. ”Anda bicara tentang jam (operasi serangan) dalam beberapa kasus, yang pada saat itu target taktis tertentu meninggalkan daerah dan atau pesawat telah kehabisan bahan bakar. Ini adalah prosedur yang berlebihan yang menempatkan musuh kita dalam keuntungan,” kata Deptula.

Deptula lantas membandingkan serangan udara koalisi yang dipimpin AS di Irak ketika Perang Teluk dengan serangan udara terhadap ISIS. Menurutnya, serangan udara AS di Irak selama Perang Teluk rata-rata 1.125 serangan per hari.

Sedangkan dalam Perang Kosovo, lanjut Deptula, serangan AS dalam kampanye Kosovo rata-rata 135 serangan per hari. Menurut pengakuan pilot militer AS, serangan AS terhadap ISIS kurang dari satu jam per hari. Deptula menyalahkan Gedung Putih untuk operasi militer ISIS yang dia sebut “macet”.

Senator AS, John McCain, baru-baru ini juga mengeluh bahwa 75 persen dari pilot AS pulang tanpa menjatuhkan persenjataan apapun. Penyebabnya, lagi-lagi karena lambatnya pengambilan keputusan oleh birokrasi militer AS. Kelambanan ini juga disebut-sebut sebagai penyebab mundurnya kepala Pentagon yang lama, Chuck Hagel.

Sementara itu, seorang pejabat senior di Pentagon, menolak jika perang melawan ISIS dibandingkan dengan Perang Teluk dan Perang Kosovo.

”Perang Teluk dan Kosovo bukan perbandingan yang wajar. Dalam berbagai contoh, kami melawan pasukan konvensional. Hari ini (saat melawan ISIS), kita mendukung perang melawan teroris yang menyatu dengan penduduk sipil,” kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim.

“Ambang batas kami untuk korban sipil dan kerusakan ada jaminan rendah. Kami tidak ingin memiliki laga pertempuran ini. Kami memiliki mitra yang dapat diandalkan di lapangan,” katanya lagi. (mas)

  ♞ sindonews  

[World] Georgia mempersembahkan Helikopter Tanpa Awak

Helikopter serang tanpa awak Delta ★

Georgia mempersembahkan helikopter serang baru tanpa awak produksi dari perusahaan negara 'Delta'.

Helikopter baru ini pertama kali ditampilkan umum dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Georgia yang jatuh pada tanggal 26 Mei.

Perusahaan Delta yang berdiri pada tahun 2010 merupakan perusahaan negara yang dibawah kendali departemen pertahanan sampai tahun 2014, tapi sekarang berada dibawah departemen perekonomian.

Selain produksi dirgantara, Perusahaan ini juga memproduksi kendaraan militer, artileri, senjata dan peralatan militer lainnya. [dfwatch]

  ★ Garuda Militer  

Nota Provokatif Belanda Jadi Trigger Agresi Militer I

Bala Tentara Belanda bersiap jelang Agresi Militer I (Foto: Wikipedia) ♔

PROVOKASI demi provokasi biasa dijadikan Belanda untuk memancing kekuatan militer Indonesia untuk bertempur di front terbuka. Belanda merasa punya keuntungan dengan jumlah personel sekira 100 ribu pasukan, jika bentrok dengan TNI yang dianggap tak punya peralatan tempur memadai di medan terbuka.

Dan, salah satu provokasi “resmi” jelang melancarkan Agresi Militer I dengan sandi ofensif “Operatie Produkt” pada 21 Juli 1947, Belanda melayangkan nota bernada ancaman nan provokatif dua bulan sebelumnya.

Ya, pada 27 Mei 1947 (68 tahun silam), Belanda mengeluarkan ultimatum yang berisi sejumlah tuntutan. Tuntutan yang dirasa takkan bisa dipenuhi pemerintah RI dan wajib dibalas dalam tempo dua pekan.

Nota yang disampaikan pada pemerintah RI melalui perwakilan Belanda, Dr. P.J.A Idenburg itu berisikan sebagai berikut, seperti dikutip dari ‘Kronik Revolusi Indonesia’:

1. Pembentukan pemerintahan peralihan bersama.
2. Mengadakan garis demiliterisasi dan pengacauan di daerah-daerah Konferensi Malino (Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Bali) harus dihentikan.
3. Mengadakan pembicaraan pertahanan negara, di mana sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan Belanda harus tinggal di Indonesia.
4. Pembentukan Kepolisian demi melindungi kepentingan dalam dan luar negeri.
5. Hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama.

Merespons ultimatum itu, Perdana Menteri Sutan Sjahrir pun hanya bisa menafsirkannya antara kapitulasi (menyerah) pada Belanda, atau perang total. Belanda sendiri sedianya sudah mulai bersiap dengan menyiagakan sejumlah pasukan sejak Maret 1947.

Sjahrir tentu menolak dan itu jadi “trigger” atau pemicu tersendiri buat Kepala Staf pasukan Belanda Jenderal Simon Hendrik Spoor, untuk me-launching serangan total yang tentunya sesuai instruksi dari Den Haag.

Namun rencana Spoor sempat tersendat, lantaran pada akhirnya Sjahrir bertekuk lutut pada tuntutan tersebut. Akibatnya, Kabinet Sjahrir pun tumbang lantaran tak lagi dipercaya rakyat. Adapun Belanda, kembali melayangkan ultimatum pada 15 Juli 1947 dengan tuntutan pasukan TNI mundur 10 kilometer dari garis demarkasi.

Lantaran PM Amir Sjarifoeddin yang menggantikan Sjahrir tak memberi jawaban, maka meletuslah ofensif Belanda yang pertama ke berbagai wilayah RI di Sumatera dan Jawa pada 21 Juli 1947.

Terlepas dari sejumlah kejadian yang terjadi dalam agresi itu, pemerintah juga belum berhenti ikut bertarung di arena diplomasi. Sjahrir dan H. Agus Salim diutus ke Sidang Dewan Keamanan PBB, di mana akhirnya diputuskan Belanda harus menghentikan serangan pada 1 Agustus dan gencatan senjata sudah harus terjadi tiga hari setelahnya.

Spoor pribadi sedianya ‘kebelet’ meneruskan gerak ofensif pasukannya hingga Yogyakarta yang kala itu jadi Ibu Kota RI, yang kemudian ditentang pemerintah sipil Belanda.

Seperti termaktub dalam buku ‘Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949’, Spoor bercita-cita menguasai Yogyakarta yang kelak baru bisa dilakukannya pada Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Satu fakta menarik bahwa jelang Agresi Militer I itu, markas Tentara Belanda bahkan melancarkan psywar kepada tentaranya sendiri. Mereka menyebarkan selebaran yang tercatat dikeluarkan di Batavia (kini Jakarta) tertanggal 27 Mei 1947, bersamaan dengan keluarnya nota pemerintah Belanda kepada RI.

Selebaran itu dikatakan dikeluarkan pihak RI untuk memecah-belah Belanda antar kesatuan campuran KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda dengan Divisi I “7 December” yang merupakan kesatuan asli Angkatan Darat Belanda (Koninklijke Landmacht).

Tujuannya, agar para personel Divisi “7 December” kian terdongkrak spirit-nya jelang Agresi Militer I. Berikut kira-kira isi selebaran itu jika diterjemahkan dari bahasa Belanda:

“Para Perwira, Prajurit Divisi 7 Desember.

Dengan meningkatnya gejolak pemerintah menyelamatkan pasukan dalam setiap harinya ketika terlibat dan bertemu langsung dengan unit campuran dari KNIL, di mana mayoritas mereka menunjukkan simpati untuk Indonesia, 100 persen tidak dibenarkan, khususnya oleh kita yang empat tahun hidup di bawah cengkeraman Jerman.

Kita telah digolongkan jadi alat untuk dengan kehendak Pemerintah terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk menahan kontak bersenjata. Kami berharap dalam hati terdalam, bahwa orang-orang dari Divisi '7 Desember' yang terkenal itu akan menyingkir demi mencegah pertumpahan darah yang tak perlu dan tidak dibenarkan dengan masyarakat Indonesia.

Semoga waktu yang singkat, kelompok kapitalis dan penjajah bertaubat, dan membiarkan kita menjadi yang pertama berhadapan dengan resistensi yang umumnya pasif dari mereka (TNI), demi Tanah Air kita tercinta dan kesejahteraan negara,”. (raw)

  ♔ Okezone  

[World] More Weapons In Southeast Asia

Congress Seeks to Arm U.S. Allies in the Pacific to Counter China Sortie during Cope Taufan [foxtrotalpha] ♔

Lawmakers are hoping to arm and train U.S. allies in the Pacific as a way to counter China’s increasingly assertive behavior in the region.

As part of a markup of the 2016 defense bill, lawmakers from the Senate Armed Services Committee, or SASC, have added a “China Sea Initiative” designed to challenge China’s activities by supporting U.S. allies in the region.

The legislation is designed, in part, to address China’s ongoing effort to build artificial islands in the South China Sea to bolster territorial claims in the region.

The new language, inserted by SASC Chairman Sen. John McCain, R-Ariz., seeks to provide funds to train and equip allied countries in the region such as Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam.

The new directive is designed “to provide assistance to national military or other security forces of such countries that have among their functional responsibilities maritime security missions,” the proposed language states.

If adopted in the final conferenced version of the Bill later this summer, this provision will provide up to $425 million for this mission over the next five years, including $50 million in 2016.

Over just the past year, China has added more than 1,500 acres of new artificial territory to its island areas in the South China Sea, Pentagon officials said.

While U.S. defense officials decline to speculate as to why this is occurring and say they’d like to see more “transparency” from China regarding these actions, the moves appear to be a clear effort to bolster territorial claims in the Spratly Island region and South China Sea.

The Spratly Islands includes an area of more than 750 reefs, small islands and atolls in the South China Sea off the coasts of the Philippines, Malaysia and Vietnam. Highly disputed for centuries, the area is rich in oil and natural gas. Countries claiming rights to territory in the Spratly Islands include China, Malaysia, Vietnam, Philippines, Taiwan, and Brunei.

The South China Sea includes strategically vital waterways, important to international trade. In a recent speech in Hawaii, as part of a trip through the Asia Pacific region, Defense Secretary Ashton Carter criticized China’s artificial island-building and said the U.S. would not be deterred by China’s moves.

“The United States will fly, sail, and operate wherever international law allows, as we do all around the world. With its actions in the South China Sea, China is out of step with both international norms that underscore the Asia-Pacific’s security architecture and the regional consensus in favor of a non-coercive approach to this and other long-standing disputes,” he said.

“We will remain the principal security power in the Asia-Pacific for decades to come,” he said.

Alongside the new provision, McCain and SASC ranking democrat Sen. Jack Reed, D-R.I., sent a letter to Defense Secretary Ashton Carter outlining their concerns regarding China’s behavior in the region and asking Carter to strengthen the U.S. military response to the issue.

Among other things, the letter argues that China should not be invited to participate in the upcoming 2016 Rim of the Pacific multi-national military exercise slated to take place in Hawaii.

“Given China’s behavior in the past year alone, including its disregard for the interests of our allies, international law and established norms, we do not believe Beijing should have been invited to this prestigious U.S.-led military exercise in 2016,” the letter states.

China participated in the most recent Rim of the Pacific exercise in 2014 and drew criticism for bringing an intelligence gathering ship to the event, an occurrence the letter makes reference to.

While the lawmakers do cite the importance of sustaining a military-to-military relationship with China, they caution that more should be done to challenge China’s coercive and “bullying” behavior throughout the region.

Carter added that China’s actions are inspiring countries in the area to come together and said the situation calls for greater U.S. involvement.

“The reason that the United States and everyone else in the region has a stake in this, is because it gets to the question of freedom of navigation, freedom of the seas, freedom from coercion, abiding by peaceful and lawful processes, and that is, again, a longstanding U.S. position, as it freedom of flying, freedom to sail,” Carter told reporters while traveling through the area.

These comments from Carter after China formally protested the flight of a U.S. Navy P-8A Poseidon surveillance plane over areas where China was reclaiming land to build an island.

China’s assertive behavior in the region appears, at least to some extent, to be based upon its territorial claims in the South China Sea referred to as the nine-dash-line.

China appears to claim most, if not all of the South China Sea through its so-called nine-dash line, which vaguely asserts control, access and sovereignty over 1.4 million square miles of islands, Pentagon officials said.

Although U.S. officials say China has not clearly articulated what it means, the nine-dash line can be traced back to China’s ruling party from 1928 to 1949 – the Koumintang. The Koumintang retreated to Taiwan in 1949 when the Communist Party of China took over following civil war in the country, however the concept of the nine-dash line has endured.

The U.S. has officially gone on record saying that the People’s Republic of China’s nine-dash line is not in accordance with existing international law. In fact, McCain and Reed’s letter specifically says the U.S. government should do more to challenge the legality of China’s nine-dash-line claim.Japan military may support foreign forces abroad for first time in 70 years Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)'s biggest warship Izumo is moored at JMSDF Yokosuka base in Yokosuka, south of Tokyo March 31, 2015. (Reuters / Issei Kato) ♔

Japan does not rule out sending its military to provide logistics support to the forces of the US or other allied countries, Japanese Prime Minister Shinzo Abe said.

Abe spoke at a meeting of a special security committee in Japan's lower house of parliament discussing a new bill regarding the expansion of the authority of Japan's armed forces. The bill, which is now being reviewed in the country's parliament, will allow Japanese forces to get involved in military action abroad.

Since Japan's defeat in World War II, its military was limited to acting only in so-called emergency circumstances within the country or its immediate neighbouring areas. The new law could allow it to deploy armed forces outside the country, to support “friendly countries,” which include the US.

Under the new bill, three conditions will be required for the use of force abroad: There has to be a clear danger to survival of the nation, there are no alternative means, and the use of force must be limited to the minimum necessary level.

Abe ruled out using the bill to invade other countries together with allies. “It’s clear we can’t get on [foreign] land to launch an attack or stage a large-scale aerial bombing within the framework of ‘the minimum necessary’ level,” he said on Thursday, as quoted by The Japan Times. However, he said that there would be some "exceptions" to this, like a minesweeping operation in Iran's waters.

The Prime Minister, however, did not give a clear answer on whether the situation in the South China Sea will be another "exception" or if the new law will otherwise affect it.

Japan, the US and their allies have been demanding that China stops construction of artificial islands in the disputed waters of South China Sea. Beijing claims most of the sea as its own, saying it is historically Chinese. The Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan and Brunei also say parts of the area belong to them.

China, for its part, says the US is threatening the whole region by backing other countries with territorial claims to the sea.

"A few countries keep stirring up troubles in the South China Sea for (their) own selfish gains and provoking China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, while there are some other people who incite them to do so." Beijing's foreign ministry spokeswoman Hua Chunying told a regular media briefing, AFP reports on Thursday.

Last week, China ordered a US Navy surveillance plane to leave the area above the disputed islands. The aircraft ignored the demand, saying it was in what Washington considers international airspace.

  ♔ dodbuzz | rt  

Australia Ingin Curi Ilmu Kehebatan Senjata Pindad

KSAD Murka Australia Bongkar Senjata Pindad TNI berhasil menyabet juara umum dalam kompetisi Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM), yang digelar di Puckapunyal, Australia, pada 20-23 Mei 2015. Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah, Inggris bahkan Amerika, yang dikenal sebagai negara yang tentaranya sangat ahli menembak. Terlepas kemampuan TNI yang hebat, senjata yang digunakan turut memegang peranan, senapan SS2-V4 berhasil menghantarkan Indonesia menjadi juara, dan mengharumkan nama bangsa. [pindad] ♔

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada kejadian tak mengenakkan ketika perwakilan TNI AD mengikuti perlombaan menembak di Australia pekan lalu. Dalam perlombaan Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) itu, tim TNI AD menang telak mengalahkan Australia, Amerika, dan sejumlah negara Eropa. TNI AD mengantongi 30 medali emas dari 50 medali yang diperebutkan.

"Karena perbedaan perolehan medali yang begitu mencolok, panitia Australia hendak membongkar senjata kami," kata Gatot kepada wartawan di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2015.

Namun Gatot menolak memberikan izin kepada panitia lomba membongkar senjata-senjata yang dipakai perwakilan TNI AD. Jika panitia lomba hendak membongkar senjata TNI, Gatot pun meminta senjata semua peserta juga dibongkar.

Jenderal Gatot pun membantah isu yang menyatakan bahwa peserta lain dalam lomba tersebut mengalah untuk Indonesia. Menurut Gatot, kehormatan negara dan kesatuan militer para peserta dipertaruhkan dalam lomba tersebut. Dengan demikian, mustahil jika ada perwakilan negara tertentu yang pura-pura kalah. "Apakah Marinir Amerika Serikat mau mengalah dalam lomba menembak? Tentu tidak," ujarnya.

Salah satu anggota kontingen TNI AD, Sersan Dua Misran, juga mengatakan bahwa Australia dan negara peserta lainnya kaget melihat perwakilan Indonesia memborong medali. Menurut Misran, panitia lomba mencurigai ada kecurangan dalam spesifikasi pistol G2 dan senapan serbu SS2 V4 buatan PT Pindad Persero yang dipakai personel TNI AD.

"Padahal spesifikasi kami sama dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat yang dipakai juga di lomba itu," tutur Misran.

Dalam lomba tersebut, TNI AD menurunkan 14 prajurit terbaiknya yang berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis (Kostrad). Lima staff dan dua tenaga ahli dari PT Pindad juga ikut serta menemani 14 prajurit TNI AD.Senjata Kami Tak Pakai Dukun Kehebatan skill, mental dan tentunya senjata yang menjadikan Juara [Ikahan] ♔

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo tak terima dengan permintaan panitia perlombaan menembak di Australia untuk membongkar senjata Pindad yang digunakan kontingen Indonesia. Menurut Gatot, panitia lomba mencurigai senjata prajurit Indonesia lantaran menang telak dengan meraih 30 medali emas dari 50 yang diperebutkan. “Mungkin mereka pikir senjata kami pakai dukun,” kata Gatot kepada wartawan di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2015.

Sebelumnya, dalam lomba bertajuk Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM), perwakilan Indonesia mampu mengalahkan tim tuan rumah, Amerika Serikat, dan Inggris dengan nilai telak.

Pada klasemen akhir, kontingen Indonesia berhasil mendapat 30 medali emas, 16 perak, dan 10 perunggu. Sedangkan Angkatan Darat Australia, yang duduk pada posisi kedua, mengantongi 4 medali emas, 9 perak, dan 6 perunggu. Perwakilan Amerika Serikat, yang bertengger pada posisi ketiga, mendapat 4 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu.

  ♔ Tempo  

[Video + Foto] Kegiatan TNI AL

Helikopter Penerbal di KRI Surabaya 591

Helikopter Bell-412 milik Skuadron Udara 400 Wing Udara-1 yang ditumpangi KSAL Laksamana TNI Ade Supandi dan sejumlah perwira tinggi TNI mendarat di KRI Surabaya-591 di Perairan Laut Jawa, Kamis (28/5/15). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, uang saku penerbang TNI yang sekitar Rp. 41 ribu per hari menjadi Rp. 100 ribu. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Patroli Laut Kopaska

Dua buah Rigid Hulled Inflatable Boat (RHIB) milik Kopaska TNI AL melakukan patroli laut di sekitar Alur Perairan Barat Surabaya (APBS), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/5/15). Patroli laut tersebut merupakan serangkaian pengamanan laut di wilayah timur Indonesia untuk antisipasi kejahatan jalur laut. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Video Peluncuran Rudal Exocet KRI Bung Tomo 357

  ♔ antara | youtube  

Butuh 119 Unit Kendaraan Taktis, Korpaskhas Sambangi PT Pindad

Komodo rantis pindad [fallenpx] ♔

Sejumlah pejabat utama Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) menyambangi PT Pindad di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (28/5/2015). Dalam kunjungan tersebut, pasukan elite TNI Angkatan Udara ini membutuhkan 119 unit kendaraan taktis (rantis). Korpaskhas memuji produk alat utama sistem senjata (alutsista) karya Pindad.

"Kami berharap rantis yang akan kita miliki itu diproduksi di Pindad. Tentu sebagai anak bangsa, kami berkomitmen dan berkewajiban kebutuhan tersebut diserahkan kepada Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri," kata Dankorpaskhas Mersekal Muda TNI Adrian Wattimena usai berjumpa dengan para petinggi PT Pindad.

Adrian menjelaskan, ratusan rantis yang kelak dimiliki nanti untuk seluruh kebutuhan Paskhas yang terdiri sembilan Batalyon Komando dan lima Detasemen Pasukan Khusus.

"Mereka harus didukung kemampuan mobilitas tinggi dengan menggunakan rantis. Dari semua kebutuhan itu rinciannya 119 rantis yang terdiri berbagai tipe dan jenis," ujarnya.Apakah Pindad akan memproduksi rantis rancangan PT DI

Meski begitu, sambung Adrian, pihaknya menyadari untuk merealisasikan kebutuhan ratusan unit rantis itu diperlukan anggaran serta kebijakan dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

Lebih lanjut Andrian menuturkan, kunjungan ke PT Pindad bertujuan menambah pengetahuan teknologi alutsista yang bisa mendukung kebutuhan operasi dan latihan Korpaskhas. Terlebih pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu memaksimalkan kemampuan industri dalam negeri guna memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan.

"Varian-varian produksi Pindad tidak kalah dengan produk luar negeri," ucap Adrian.

Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim merespons positif rencana strategis Korpaskhas ke depan dalam hal dukungan peralatan pertahanan. "Tentunya kita harapkan ada anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Kita juga siapkan produk-produk unggul," ucap Silmy.

Selama ini kerja sama PT Pindad dengan Korpaskhas sudah terjalin melalui penggunaan produk senapan serbu berbagai varian seperti SS2-V1 dan SS2-V4.

  ♔ detik  

Uang Saku Penerbang Cuma Rp 41 Ribu/Hari

Panglima TNI: Saya Pasti Naikkan Su27 Indonesia terbang rendah ♔

Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberi arahan di depan ribuan prajurit TNI di satuan wilayah Surabaya, pagi ini. Saat sesi tanya jawab, ada prajurit yang menyinggung masalah kecilnya uang saku penerbang yang hanya Rp 41 ribu per hari.

Moeldoko tak mengelak jika jumlah tersebut memang terlalu rendah. Ia pun berjanji akan langsung melakukan evaluasi dan menaikkannya sesuai anggaran yang tersedia.

"Pulang nanti akan segera saya evaluasi ya. Saya pastikan dinaikan," kata Moeldoko, usai memberikan arahan di Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/5/2015).

"Beban tugas seorang penerbang itu sangat tinggi. Dia harus memikirkan keselamatan penumpang, dirinya, pesawat itu sendiri. Tapi kita kurang apresiasi dengan tugas pokok dia," jelasnya.

Moeldoko menerangkan, anggaran prajurit yang berjaga di perbatasan saja sebesar Rp 60 ribu per hari. Oleh sebab itu, seorang penerbang bisa saja diberi Rp 100 ribu per hari.

"Saya yakin segera naik. Saya pikir tidak layak ya Rp 41 ribu satu hari, padahal pasukan kita yang beroperasi di perbatasan sudah Rp 60 ribu per hari," imbuh Moeldoko.

"Yang layak, kalau keuangan kita memadai Rp 100 ribu lah kira-kira per hari, karena penerbang kan perlu gizi tinggi, perlu stamina. Akan kita evaluasi," sambung jenderal bintang 4 ini menegaskan. (rna/bar)

  ♔ detik