KRI Kujang 642 [pr1v4t33r] ○
Keberadaan pangkalan militer Indonesia di Kabupaten Biak perlu ditingkatkan dan diperbesar. Keberadaan pangkalan militer tersebut dapat mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di kawasan Indonesia Timur.
“Saya mendukung militer Indonesia membangun pangkalan yang lebih besar untuk menjaga wilayah NKRI. Kalau kita bisa melihat potensi Asia Pasific ini lebih baik, maka kita akan memobilisir persenjataan kita disini, maka wibawa Pasific bisa didapatkan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Biak Numfor, Papua, Sabtu.
Pembangunan pangkalan militer yang lebih besar tentunya juga untuk mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya.
“Pasti itu (untuk mengingatkan). Amerika Serikat akan tahu diri siapa yang akan bermain dan dominan di kawasan kita,” kata dia.
Ia menyebutkan, negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasific sepert Fiji, Solomon, Vanuatu mungkin sudah memiliki hubungan dengan AS.
“Tapi dengan membangun Pangkalan Militer di Biak, maka kita memberikan sinyal kepada mereka dan juga pebisnis bahwa Indonesia Timur aman untuk berinvestasi,” kata politisi PKS itu.
Selain itu, ia juga mengusulkan kepada TNI untuk menggelar latihan militer di Biak meskipun secara akomodasi akan sulit.
“Saya mengusulkan misalnya latihan militer. Kalau kita tarik latihan militer ke timur, itu kan lebih positif Memang kita punya kawasan vital seperti Jakarta yang ada di pulau Jawa, tapi kalau kita bicara latihan, kita tidak bisa latihan di wilayah barat, tapi daerah yang tidak banyak penduduk dan lahannya luas. saya juga usulkan kepada HUT TNI di Biak, Papua,” katanya.
Vice Admiral Desi Albert Mamahit. (ANTARA/Saiful Bahri) ○
Chief of the Indonesia sea security agency (Bakamla) Vice Admiral Desi Albert Mamahit discussed possible areas of cooperation with United States Coast Guard Commander Admiral Paul F. Zunkunft in Washington.
According to a written press statement from Bakamla received here on Thursday, the talks were held during President Joko Widodos recent visit to the United States.
Mamahit expressed hope that cooperation with the United States Coast Guard would be realized to increase the capacity of Bakamla and its human resources.
He also spoke of the possibility of Bakamla personnel being imparted education or training in the field of sea security in the United States to improve technical capabilities in carrying out their jobs.
The chief of Bakamla and commander of the United States Coast Guard also exchanged views on the development of sea security in Southeast Asia and the Asia Pacific.
At the end of the meeting, the Bakamla chief stated that any cooperation to be built would be based on the principles of equality and legally non-binding and mutual understanding, although they would not be part of a memorandum of understanding.
Admiral Zunkunft hoped Bakamla would participate in strengthening sea security in Indonesia and Southeast Asia.
BNPB (ANTARANews/Grafis) ○
Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali menaburkan garam untuk mengintensifkan operasi hujan buatan di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
"Sebanyak 284,9 ton garam ditaburkan untuk hujan buatan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu.
Dia menambahkan sesuai dengan prediksi BMKG bahwa 26 hingga 31 Oktober 2015 intensitas hujan dan awan-awan potensial mulai meningkat di Sumatera dan Kalimantan.
"Untuk mempercepat dan meningkatkan intensitas hujan, Pemerintah mengintensifkan operasi hujan buatan," katanya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, telah memerintahkan operasi hujan buatan terus ditingkatkan.
"Khususnya disaat banyak awan seperti sekarang ini," katanya.
Pemerintah, kata dia, berharap pertumbuhan awan terus meningkat di wilayah Sumatera dan Kalimantan guna mengoptimalkan upaya pemadaman.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Satelit Himawari diketahui bahwa sebaran asap di Indonesia semakin menipis. "Termasuk di wilayah Papua," katanya.
Citra satelit tersebut, kata dia, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Laporan mengenai perkembangan kebakaran hutan dan lahan tersebut, tambah dia, telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"BNPB sudah melaporkan setiap perkembangan terbaru terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap kepada presiden," katanya.
TNI kirim Hercules untuk hujan buatan 
Teknologi Modifikasi Cuaca Petugas menarik konsul garam usai melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lapangan Udara Palembang, Sumsel, Kamis (6/11). Hercules milik TNI AU yang diperbantukan untuk melakukan penyemaian awan atau hujan buatan langsung menebarkan empat ton garam di beberapa titik penyebab kabut asap terutama Ogan Komering Ilir Sumsel. (ANTARA FOTO/Feny Selly) ○
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa TNI-AU akan mengirimkan pesawat Hercules C-130 untuk mendukung operasi hujan buatan di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
"Presiden telah memerintahkan hujan buatan ditingkatkan saat banyak awan seperti sekarang," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan, pada saat ini sudah ada empat pesawat terbang yaitu tiga pesawat Casa dan satu pesawat CN-295 yang terus terbang melakukan penyemaian awan.
"Namun operasi udara akan diperkuat dengan pesawat hercules yang akan segera dikirimkan," katanya.
Pesawat-pesawat tersebut, kata dia, akan ditempatkan di Pekanbaru, Palembang, Pontianak dan Palangkaraya.
"Total 284,9 ton garam (NaCl) ditaburkan ke dalam awan sejak Juni hingga sekarang," katanya.
Hujan buatan, kata dia, akan dilakukan oleh BPPT, BNPB, TNI AU dan KLHK.
"Garam dapur (NaCl) dengan butiran sangat kecil ditaburkan pada awan-awan Cummulus," katanya.
Butir NaCl, kata dia, bersifat higroskopis yang menyerap butir-butir air dalam awan sehingga bertambah besar ukuran butirnya.
"Adanya proses tumbukan dan penggabungan di dalam awan menyebabkan turunnya hujan," katanya.
Dia menambahkan, sesuai dengan prediksi BMKG bahwa tanggal 26 hingga 31 Oktober 2015 intensitas hujan dan awan-awan potensial mulai meningkat di Sumatera dan Kalimantan.
"Untuk mempercepat dan meningkatkan intensitas hujan, maka Pemerintah mengintensifkan operasi hujan buatan," katanya.
Enam kapal milik nelayan Vietnam ditenggelamkan di perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/10), karena terbukti digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.(ANTARA FOTO) ○
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut menenggelamkan enam kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu pagi.
Usai penenggelaman, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tyas Budiman mengatakan keenam kapal yang diawaki oleh 43 warga Vietnam itu ditangkap oleh kapal pengawas Hiu Macan 005 pada 1 Agustus 2015 di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di sekitar Anambas.
Penenggelaman kapal dilakukan mengacu ke pasal 76 A Undang-Undang No.45/2009 tentang Perikanan yang diperkuat dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.1/2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.
"Keenam kapal tersebut merupakan barang bukti penangkapan beberapa waktu lalu. Sesuai dengan ketetapan Pengadilan Negeri Batam, maka hari ini dimusnahkan," kata Tyas.
Saat tertangkap, kapal-kapal tanpa dokumen perizinan dari pemerintah itu sedang digunakan untuk mencuri ikan menggunakan pancing rawai.
"Kami juga mengamankan barang bukti 9.171 kilogram ikan berbagai jenis dari keenam kapal itu," kata Tyas.
Pada pelaku dijerat dengan Pasal 93 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.45/2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 20 miliar.
Tyas mengatakan saat ini masih ada enam kapal Vietnam di Batam yang menunggu ketetapan pengadilan untuk dimusnahkan.
Pada 20 Oktober lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menenggelamkan tiga kapal asing di perairan Batam.
"Kami harap akan muncul efek jera bagi kapal-kapal asing yang sering mencuri ikan di perairan Indonesia," kata Tyas.
Pesawat komersil rusak yang bertahun-tahun terparkir di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dihancurkan. Hal ini dilakukan untuk kerapihan dan keindahan bandara.
Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Umar Sugeng Hariyono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak operator dan sepengetahuan Kepala Staf Angkatan Udara untuk kegiatan ini.
Selain untuk kerapihan dan keindahan, di lokasi bekas parkir pesawat tersebut rencananya akan dibuat shelter pesawat tempur TNI Angkatan Udara.
“Saya sudah mempunyai bukti-bukti dan alasan yang kuat untuk proses penghancuran pesawat-pesawat yang tidak dipergunakan oleh pihak operator di parkir Apron Heli, Lanud Halim Perdanakusuma. Sehingga kekuatan hukum kegiatan penghancuran pesawat-pesawat ini sudah ada," tutur Umar dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (30/10/2015).
Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, General Manager Bandara Halim Perdanakusuma Iwan Krishadianto dan staf, para operator pemilik pesawat, pejabat terkait dari Markas Besar Angkatan Udara dan pejabat pemerintah terkait lainnya.
Ditambahkan Umar, bertahun-tahun pesawat yang tidak laik operasional tersebut tidak terurus dan kurang enak dipandang.
"Saya mengawali proses penghancuran ini dan akan ditindaklanjuti pesawat-pesawat tidak laik operasional lainnya yang ada di terminal selatan. Saya kasih waktu satu bulan untuk kejelasan pesawat yang tidak operasional tersebut kepada operator berbagai penerbangan komersil," tegas Umar.
Dalam tahap awal telah direncanakan proses penghancuran terhadap lima pesawat yaitu tiga unit jenis Fokker, satu unit King air dan satu unit Cessna oleh alat berat excavator.
Pangkalan Udara Ranai (TNI AU) ○
Sebanyak tujuh Pangkalan TNI AU (Lanud) mengalami peningkatan status dari tipe “C” menjadi tipe “B”. Lanud yang mengalami peningkatan status, terdiri dari tiga Lanud berada di wilayah Komando Operasi TNI AU (Koosau I) (wilayah barat Indonesia) yaitu Lanud Palembang, Lanud Padang dan Lanud Ranai Natuna, dan empat Lanud di wilayah Koopsau II (wilayah tengah dan timur Indonesia) masing-masing Lanud Tarakan (Kalimantan Utara), Lanud Leo Watimena, Morotai (Maluku Utara), Lanud Merauke Papua dan Lanud Rembiga, Mataram, Nusa Tengara Barat (NTB).
Peningkatan Lanud tersebut sebagai tindak lanjut dari proses validasi organisasi yang sedang berjalan di dalam institusi TNI AU.
Peningkatan status Lanud tertuang dalam Peraturan Kepala Staf TNI AU nomor 30 tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Kasau Nomor : Ins/4/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Selain itu, peningkatan status Lanud juga sebagai jawaban atas makin meningkatnya tantangan tugas yang diemban TNI AU, khususnya tugas-tugas yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan wilayah udara yurisdiksi nasional di perbatasan.
Peningkatan status Lanud tersebut, selanjutnya juga akan diikuti dengan peningkatan kepangkatan jabatan dan jumlah personel pengawak lanud serta fasilitas lanud. Dengan peningkaan status ini, maka Lanud tipe “C” yang selama ini dipimpin Komandan berpangat Letkol, maka setelah meningkat menjadi tipe “B” akan dipimpin oleh seorang Komandan berpangkat Kolonel. Demikian juga, untuk jumlah personel yang mengawaki Lanud, mengalami peningkatan. Sesuai dengan Daftar Susunan Personel (DSP) TNI AU, maka Lanud tipe “B” sedikitnya akan diawaki oleh 150 personel (militer dan PNS).
Panglima Angkatan Darat Australia, Mayor Jenderal Peter Warwick, mengunjungi Akademi Militer di Magelang, Kamis, dan diterima Wakil Gubernur Akademi Militer, Brigadir Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
"Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi Akademi Militer untuk menerima kunjungan Panglima Angkatan Darat Australia hari ini," kata Abdurrahman, membacakan sambutan tertulis Gubernur Akademi Militer, Mayor Jenderal TNI Hartomo.
Dia menjelaskan, saat ini Akademi Militer sedang melatih dan mendidik 681 orang taruna dan taruna putri, terdiri atas 232 taruna dewasa tingkat II (220 taruna dan 12 taruna putri), sebanyak 229 taruna madya tingkat III (213 taruna dan 16 taruna putri), dan 220 taruna wreda tingkat IV.
Ia mengatakan taruna tingkat I dari keempat angkatan sudah dikelola di bawah supervisi Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Kepolisian.
Warwick mengatakan bahwa kunjungannya sekarang ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua angkatan darat.
"Pada tingkat yang lebih tinggi merupakan unsur yang sangat penting dalam memperkuat hubungan kedua bangsa yang bersahabat ini," katanya.
Angkatan Darat Australia telah memiliki catatan pengalaman perang dan pertempuran sejak lama. Arena yang pernah mereka terjuni juga sangat beraneka dan banyak yang berkelas dunia, di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan lain-lain.
Kegiatan kunjungan Warwick ini diakhiri saling memberikan cenderamata dan foto bersama di depan Aula Utama Akademi Militer, kemudian diantar kembali melalui pintu 1 dan menerima penghormatan kebesaran militer atau jajar kehormatan.
Ilustrasi Falcon Mesir [militaryaerospace]
Empat pesawat tempur F16 telah dikirim AS kepada Angkatan Udara Mesir. Pesawat tersebut diketahui mampu sebagai pesawat pengintai, serang darat maupun pertempuran udara.
Pesawat tempur F16 block 52 dikirim dengan paket pemeliharaan maupun pelatihan bagi pilot Angkatan Udara Mesir berserta personal pendukungnya.
Pesawat ini termasuk dalam program “Peace Vector”, dimana sebagai pengadaan pesawat tempur untuk Mesir dalam 30 tahun dan akan medukung armada tempur udara Mesir.
AS sempat menahan pesawat dan alutsista lainnya pesanan Mesir karena politik dalam negeri setelah sekian lama dan situasi di Timur Tengah yang bergejolak, akhirnya secara perlahan AS mencairkan pesanan dan mengirimkan alutsistanya.
[defenseworld]
Personel militer Rusia dari resimen rudal pertahanan udara di Semenanjung Kamchatka bersiap menjalani latihan khusus untuk menguasai sistem rudal pertahanan udara canggih Pantsir-S.
Hal itu disampaikan juru bicara Departemen Pertahanan Rusia Distrik Militer Timur, Roman Martov, Jumat (30/10/2015).
”Lebih dari 30 orang akan mempelajari prosedur operasi dan penggunaan sistem senjata tempur baru. Kursus konversi akan dijalani dua bulan. Setelah gelombang pertama, kelompok lain dari personel militer dari resimen yang sama akan memulai kursus,” ujar Martov, seperti dikutip Sputnik.
Selama pelatihan, para ahli akan memeriksa konfigurasi senjata baru, termasuk aturan operasinya di berbagai kondisi iklim serta pemeliharaan dan perbaikan sistem rudal anti-pesawat baru itu.
“(Sistem) rudal Pantsir-S dan senjata anti-pesawat kompleks akan dikerahkan untuk melindungi perbatasan utara-timur Rusia bersama dengan batalion (sistem pertahanan udara) S-400 Triumf,” lanjut juru bicara itu.
Pantsir-S atau dikenal sebagai SA-22 Greyhound adalah sistem rudal dengan peluru kendali darat ke udara, yang memiliki jangkauan pendek-menengah. Sistem senjata canggih itu sejatinya mulai beroperasi pada 2012, dan secara bertahap akan menggantikan sistem senjata anti-pesawat Tunguska.
Rusia saat ini sedang menjalani program modernisasi persenjataan dengan anggaran USD 325 miliar. Sekitar 70 persen persenjataan militer Rusia dimodernisasi hingga 2020.
Ilustrasi [sputniknews] ●
Kepala operasi Angkatan Laut AS berbicara melalui video dengan mitranya dari China pada Kamis (29/10/2015), atau dua hari setelah sebuah kapal perusak AS berlayar di dekat pulau buatan yang sedang dibangun Beijing di Laut China Selatan.
Telekonferensi antara Laksamana John Richardson dan Laksamana Wu Shengli, yang mengomandansi Angkatan Laut China, berlangsung sekitar satu jam.
Juru Bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan kedua orang itu membicarakan "kebebasan operasi dalam berlayar, hubungan antara kedua angkatan laut termasuk rencana kunjungan ke pelabuhan yang tertunda, keterlibatan pemimpin senior dan pentingnya menjaga dialog yang sedang berlangsung."
Wu dan Richardson sepakat untuk berbicara lagi lewat video conference pada akhir tahun ini.
Juru bicara Angkatan Laut, Letnan Tim Hawkins, mengatakan pembicaraan tersebut berlangsung "profesional dan produktif."
Seorang pejabat pertahanan AS, yang tidak mau disebut identitasnya, mengatakan China telah menyatakan tidak punya keinginan untuk membatalkan jadwal kunjungan kapal China ke pelabuhan Florida minggu depan, dan bahwa rencana kunjungan Laksamana Harry Harris, komandan Komando Pasifik AS, ke China masih akan berlangsung seperti dijadwalkan.
"Kami berharap untuk melanjutkan dialog" kata pejabat itu.
Harris dijadwalkan akan berada di China pada Senin depan untuk kunjungan selama tiga hari. Dalam kunjungan itu ia akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin senior militer China. Demikian kata Komando Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. Tujuan lain kunjungan itu juga dikatakan untuk "menangani dan mengelola perbedaan pendapat".
Kapal perusak AS, USS Lassen, berlayar sekitar 12 mil laut dari salah satu lokasi yang diklaim China dalam rangkaian Kepulauan Spratly yang disengketakan, pada Selasa lalu.
Langkah itu membuat Beijing marah. Pemerintah China langsung memanggil duta besar AS di Beijing dan mengecam apa yang disebut sebagai ancaman bagi kedaulatan.
Davis mengatakan, tindakan kapal itu tidak dimaksudkan sebagai tantangan terhadap kedaulatan China di Laut China Selatan.
Ketegangan meningkat sejak China mengubah terumbu karang di Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh beberapa negara tetangga, menjadi pulau-pulau kecil yang mampu mendukung fasilitas militer. Langkah Beijing tersebut, menurut AS, mengancam kebebasan berlayar.
Washington sudah berulang kali mengatakan, pihaknya tidak mengakui klaim China atas wilayah perairan di sekitar pulau-pulau buatan itu. Seorang pejabat AS mengatakan kepada kantor berita AFP pada Selasa bahwa Angkatan Laut AS akan mengirim lebih banyak kapal perang berlayar di dekat pulau-pulau yang kontroversial itu.Pukulan bagi China Dalam Sengketa dengan Filipina
Kapal China tampak melakukan upaya reklamasi di sebuah pulau karang di Laut China Selatan ●
Sebuah panel arbitrasi internasional mengatakan memiliki wewenang untuk mendengarkan sengketa antara Filipina dan China atas wilayah di Laut China Selatan.
Pengadilan Permanen Arbitrasi di Den Hag menolak alasan China bahwa sengketa itu menyangkut kedaulatan atas pulau-pulau di sana sehingga berada di luar yurisdiksi pengadilan.
Pandangan pengadilan ini jelas menjadi sebuah pukulan bagi China, yang sudah mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam setiap upaya arbitrasi.
Kasus ini berawal dari pengajuan gugatan oleh Filipina pada Januari 2013 lalu dengan alasan bahwa klaim China atas wilayah perairan itu tidak sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah.
Filipina juga berpendapat bahwa pendudukan China atas pulau karang tidak menghasilkan kepemilikan atas wilayah perairan di sana.
China melakukan reklamasi besar-besaran atas kawasan pulau karang di wilayah yang masih menjadi sengketa antara beberapa negara di Laut China Selatan.
Pemerintah Manila sudah meminta agar pembangunan itu dihentikan namun tak ditanggapi oleh Beijing.
Pengadilan mengatakan memiliki wewenang atas tujuh masalah yang diangkat Filipina atas China namun kewenangan atas tujuh masalah lainnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Ditambahkan bahwa mereka sudah menetapkan waktu pengadilan dengan harapan keputusan bisa dicapai tahun depan.
Reklamasi di pulau karang yang dilakukan China juga meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat, yang mengerahkan kapal Angkatan Lautnya ke sekitar pulau karang tersebut.
Tindakan itu diprotes oleh China yang menyebutnya sebagai sebuah "provokasi yang disengaja".
Angkatan Laut AS menerbangkan empat pesawat jet F/A-18 untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat kapal pengangkut pesawat AS di semenanjung Korea, menurut pejabat.
Pesawat tempur AS mengawal jet tempur Rusia keluar dari kawasan di semenanjung Korea.
Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa pesawat Rusia terbang dekat USS Ronald Reagan pada saat latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.
Josh Earnest mengatakan bahwa insiden tersebut "tidak berujung pada konfrontasi yang signifikan".
Hubungan Rusia-AS tengah menurun terutama karena konflik di Ukraina timur dan Suriah.
Earnest mengatakan bahwa ada "ketidaksepakatan yang kuat" antara dua negara tersebut, tapi kondisi ini tidak mencerminkan kejadian pada Perang Dingin.
Pejabat AL AS mengatakan pada Reuters bahwa dua pesawat Rusia Tu-142 Bear terbang dalam jarak beberapa mil laut dari kapal Reagan.
Insiden itu terjadi di perairan internasional di Laut Jepang pada Rabu, demikian pernyataan Gedung Putih.
Kapal USS Ronald Reagan sedang mengikuti latihan militer di perairan internasional.
Pesawat militer Korea Selatan terlebih dahulu mencegat pesawat Rusia tersebut sebelum pesawat jet Amerika Serikat mengawalnya keluar dari kawasan.
Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah kapal Angkatan Laut AS membuat marah pemerintah Cina dengan berlayar di dekat pulau buatan yang dibangun Beijing di perairan Laut Cina Selatan yang tengah menjadi perdebatan.
Panglima angkatan laut Cina dan Amerika Serikat berbicara lewat video pada Kamis (29/10).
Panglima AS John Richardson dan panglima Cina Admiral Wu Shengli membicarakan pentingnya menjaga dialog.
Patroli oleh USS Lassen pada Selasa dilihat sebagai upaya menantang klaim teritorial Cina di Spratly, langkah yang banyak mendapat perlawanan dari negara-negara lain di kawasan tersebut.
Sumber Daya Alam di Laut Cina Selatan
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan peran Indonesia sangat besar untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Hal ini terkait dengan pembentukan Code of Conduct (CoC) yang mengatur tata perilaku di Laut Cina Selatan supaya CoC ini bisa diselesaikan.
"Peran Indonesia sangat besar untuk terus menjaga momentum terciptanya stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Puja di sela acara "Dialogue on Developing Peace and Reconciliation in the Southeast Asia Region" di Jakarta, 29 Oktober 2015.
Indonesia, kata Puja, sudah berusaha sejak dibentuknya Declaration of Conduct (DoC) pada 2002 guna menyusun upaya untuk perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Pada 2011, kata dia, dibentuk guidelines atas DoC. "Ini adalah upaya Indonesia untuk membuat perdamaian bisa terpelihara dan salah satu tuntutannya adalah dibentuk CoC yang prosesnya masih bergulir," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa CoC mengatur tata perilaku negara di kawasan Laut Cina Selatan, seperti, jika ada kapal yang bersinggungan, apa yang harus dilakukan. Hal ini, kata dia, untuk berkomunikasi satu sama lain sebelum insiden itu menjadi konflik. "Kita bisa redam konflik itu karena, kalau insiden tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi konflik," ucapnya.
Selain itu, ia mengatakan, pembentukan hotline dan peluang pembukaan search and rescue (SAR). "Misal ada kapal yang mengalami bencana, ada sistem SAR yang mengatur. Itu yang termasuk penanganan awal, sebelum CoC itu diselesaikan," tuturnya.
Saat ini, kata dia, CoC belum mengatur secara detail. "Detail inilah yang sedang coba dirampungkan bersama RRT," katanya.
Sebelumnya, ia mengatakan, potensi konflik di Laut Cina Selatan jangan dilihat sebagai satu isu saja. Dari sejarahnya, ucap dia, konflik ini merupakan bentuk trust defisit yang diwarisi masa kolonialisme. "Ini juga karena belum selesainya masalah perbatasan antarnegara di ASEAN dan klaim teritorial negara ASEAN yang berhadapan dengan Cina," tuturnya.
Masih akan dibuat kesepakatan bersama antara tiga pihak terkait pengelolaan bandara itu. 
Aktivitas pesawat TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma tidak akan menjadi bandar udara sipil, meskipun PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) memenangkan gugatan atas kewenangan pengelolaan atas bandara tersebut.
"Jangan berpikiran ini nanti jadi bandara sipil semua. Ini kan pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Itu titik pertahanan udara Ibu Kota ada di situ, pusatnya pertahanan," kata Agus usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Dia mengatakan kewenangan pengelolaan yang dimenangi oleh PT ATS, yang merupakan anak perusahaan dari Lion Air, akan dibuat kesepakatan bersama dengan Induk Koperasi Angkatan Udara dan PT Angkasa Pura. Bentuk kesepakatan tersebut nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan ketiga pihak tersebut.
"Ini nanti akan ada kerja sama pengelolaan itu, ada koperasi AU (Inkopau), Angkasa Pura dan ATS itu. Saya sebagai Kepala Staf AU, sebagai penengah supaya (Halim Perdanakusuma) ini bisa dikelola dengan baik oleh mereka," jelasnya.
Agus menegaskan bahwa dengan dimenangkannya perkara kewenangan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma tersebut, bukan berarti Lion Group berwenang memiliki kawasan tersebut.
"Siapa saja yang menang, ini untuk mengelola, bukan mengambil alih. Maka lebih baik dibicarakan sebaik-baiknya untuk dikelola dengan baik," tambahnya.
Agus juga telah memanggil para petinggi perusahaan maskapai penerbangan tersebut untuk membicarakan lebih lanjut mengenai perjanjian pengelolaan bersama terhadap Bandara Halim Perdanakusuma.
"Sudah ada pembicaraan, saya sudah panggil semua bos-bosnya itu. Nanti akan kita buat bagaimana kerja sama pengelolaan itu, jadi ada suatu jalan tengah yang baik," ujarnya. [Antara]
Pakai Google 
Global Fishing Watch [siliconangle]
Dalam paparan kinerja 1 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan bahwa KKP kini memiliki aplikasi baru bernama Global Fishing Watch untuk memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia.
Aplikasi yang merupakan hasil kerjasama dengan SkyTruth, Ocenea, dan Google ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus. Kerjasama dengan Google tersebut dilakukan saat Menteri Susi melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada akhir Juli lalu.
"Global Fishing Watch ini memungkinkan user melihat 24 juta data sekaligus. Ini tindak lanjut kunjungan ke AS," kata Susi saat paparan kinerja di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Aplikasi Global Fishing Watch ini, sambungnya, akan diluncurkan secara resmi pada 2016 mendatang. Data dari Global Fishing Watch akan dibuka, bisa diakses bebas oleh publik, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi kapal-kapal pencuri ikan.
"Kita akan jadi negara pertama yang mau membuka data VMS," ucapnya.
Publik bisa mendapatkan analisa data dari jaringan Automatic Identification System (AIS) yang dapat menyiarkan secara akurat identitas kapal, lokasi, kecepatan, arah tujuan, dan sebagainya. Informasi tentang perilaku kapal, seperti kegiatan penangkapan ikan yang akan dilakukan, dapat diunduh dari Global Fishing Watch.
"Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing adalah kejahatan global. Untuk mengakhirinya, kita harus menggunakan perangkat yang kita punya untuk memastikan kita bisa mengawasi dan mencatat semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan kita," ujar Susi.
Untuk keterangan selanjutnya mengenai Global Fsihing Watch, silakan kunjungi laman [url=http://www.globalfishingwatch.org.]www.globalfishingwatch.org.[/url]
Sebagai informasi, Di tahun pertama kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, total sudah 106 kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan. Jumlah ini masih akan terus bertambah. Sabtu pekan ini saja, akan ada 6 kapal pencuri ikan lagi yang ditenggelamkan.
Pesawat Beriev BE-200
Pemerintah memutuskan menganggarkan pembelian empat unit pesawat Beriev BE-200 untuk alutsista, termasuk di antaranya sebagai penyemaian garam hujan buatan di daerah terkena bencana asap.
Hal itu disampikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
"Kami sudah mengajukan itu dan dalam rencana strategis kami, rencana kita akan membeli pesawat itu sebanyak empat unit, itu sudah cukup," kata Agus.
Dia menjelaskan pesawat jenis Beriev BE-200 lebih efektif dalam mengangkut air untuk menyemprot lahan yang terbakar.
Dengan lebih banyak armada Beriev yang digunakan, maka penyemaian garam untuk hujan buatan akan lebih cepat dilakukan.
"Shorty itu butuh banyak, sedangkan satu pesawat itu untuk ambil air di laut perlu 20 sampai 30 menit, kemudian 15 sampai 17 detik mengambil air, lalu setelah itu terbang lagi setengah jam," jelasnya.
Untuk upaya penanganan asap di Sumatera, Pemerintah menyewa dua pesawat terbang amfibi asal Rusia untuk penyemaian garam hujan buatan.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono, dua Be-200 tersebut pernah disewa untuk operasi serupa dengan nilai kontrak hingga 5,4 juta dolar Amerika Serikat selama beberapa bulan. Be-200 itu juga sempat ditawarkan kepada Indonesia untuk dibeli saja.
Pesawat Be-200 dengan dua mesin jet di atas sayapnya itu bisa langsung menyerok belasan ton air tanpa mendarat. Hanya dengan memposisikan pesawat terbang sejajar dengan air, maka pengambilan air ke dalam pesawat dapat dilakukan.
Komandan Pangkalan Udara TNI AU Palembang, Letnan Kolonel Penerbang MRY Fahlefie, mengatakan, pesawat terbang amfibi ini mendarat di Palembang untuk berkoordinasi terkait persiapan operasi pemadaman air dari udara, di Selat Malaka.
"Nanti pesawat amfibi ini akan mengambil air di Selat Malaka, sehingga akan disiagakan di Bandara Pangkal Pinang," katanya.
KRI Kujang 642 [pr1v4t33r] ○
