Indonesia Incar Posisi Anggota Dewan Keamanan PBB

Indonesia akan meluncurkan kampanye pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Majelis Umum di New York. (Reuters/Mike Segar) ☆

Indonesia akan meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Majelis Umum di New York, Amerika Serikat, pada 19-29 September mendatang.

"Salah satu fokus utama Indonesia adalah peluncuran kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota DK PBB untuk periode 2019-2020," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Arrmanatha, Indonesia merupakan calon yang cukup kuat. Salah satunya karena Indonesia sudah pernah dipercaya menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama tiga periode, yaitu 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

Arrmanatha mengatakan bahwa terpilihnya suatu negara menjadi anggota DK PBB merupakan bentuk pengakuan dari anggota lain terhadap kontribusi mereka dalam memperjuangkan perdamaian dunia.

Ia kemudian menjabarkan bahwa hingga saat ini, Indonesia pun terus menunjukkan kontribusinya terhadap perdamaian dunia.

"Ya, bisa dilihat kita merupakan kontributor pasukan perdamaian terbesar, kita juga selalu mendukung kepentingan Palestina, dan salah satu negara yang mendukung persatuan ASEAN dalam masalah Laut China Selatan," kata Arrmanatha.

Indonesia memang aktif menyatakan dukungan terhadap Palestina. Selain mengangkat isu ini di berbagai konferensi internasional, Indonesia juga menggagas dan menjadi tuan rumah Konferensi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam mengenai Palestina pada Maret lalu.

Tak hanya itu, Arrmanatha juga menyinggung peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan di tengah gejolak sengketa Laut China Selatan.

Sebelumnya, Direktur Mitra Wicara Antar-kawasan ASEAN, Derry Aman, mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menilai ASEAN perlu membuat pernyataan bersama terkait pengadilan tetap arbitrase sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Indonesia merupakan salah satu penyumbang personel pasukan penjaga perdamaian terbesar. Pada periode 2015-2019, Indonesia berkomitmen mengirimkan 4.000 personel penjaga perdamaian untuk misi perdamaian PBB.

Melihat kontribusi ini, Arrmanatha mengatakan bahwa pemerintah berharap negara-negara kawasan mendukung pencalonan Indonesia ini.

"Harapannya ASEAN, Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia Afrika, akan mendukung Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk mewakili kawasan. Kami berharap ASEAN akan mendukung negara anggota ASEAN lainnya," tutur Arrmanatha.

Arrmanatha lantas menjelaskan bahwa keanggotaan dalam DK PBB akan membawa pengaruh besar karena Indonesia dapat berkontribusi langsung dalam upaya perdamaian dunia.

"Sistem di PBB itu, berbagai isu penting terhadap keamanan global awalnya biasanya dibahasnya di DK PBB. Di situlah suara Indonesia dapat langsung didengar. Pengaruh Indonesia bisa didengar. Kita bisa kontribusi lebih langsung," kata Arrmanatha.

DK PBB sendiri memiliki dua macam keanggotaan, yaitu tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Perancis.

Sementara itu, anggota tidak tetap DK PBB terdiri dari sepuluh negara perwakilan lima kawasan yang memiliki masa jabatan dua tahun. Dari kawasan Asia Pasifik, Indonesia akan bersaing dengan Maladewa.

Sidang Majelis Umum PBB sendiri akan mengusung tema besar Sustainable Development Goal: Universal Push to Transform Our World.

Empat isu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam sidang ini adalah masalah migrasi dan pengungsi; pemberantasan terorisme; tata kelola pemerintahan; serta kesehatan dan hak pembangunan.

Indonesia sendiri akan diwakili oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. (den) 

  ☆ CNN