Untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum 
Ilustrasi ★
Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perli ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia.
"Pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya tak perlu dilakukan," kata Syarif usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/10).
Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019.
"Kami perlu dukung agar postur anggaran bisa dinaikkan, tapi kemarin lanjut pemotongan. Itu tak perlu terjadi sebetulnya karena perlu tingkatkan MEF untuk TNI supaya disegani," ujar Syarif.
Pembangunan MEF dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan itu mengatur tentang prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan kekuatan militer.
MEF perlu disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman aktual.
Pembahasan MEF rencananya dirumuskan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang digelar tadi pagi.
Namun rapat ditunda lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir pada kesempatan itu. "Karena Menkeu tak hadir maka rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Syarif.
Skala Prioritas
Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05% dibandingkan dengan anggaran tahun ini.
Ryamizard menyatakan, kementeriannya menyesuaikan pemotongan anggaran pertahanan negara dengan mendahulukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang menjadi prioritas saat ini.
"Yang sudah ada disempurnakan. Misalnya pesawat terbang, peluru kendalinya belum lengkap, dilengkapi. Kendaraan di darat yang tidak ada alat komunikasi, dilengkapi, yang sudah terlalu tua itu diganti. Itu prioritas," kata Ryamizard. (wis/sur)
Ilustrasi ★Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perli ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia.
"Pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya tak perlu dilakukan," kata Syarif usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/10).
Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019.
"Kami perlu dukung agar postur anggaran bisa dinaikkan, tapi kemarin lanjut pemotongan. Itu tak perlu terjadi sebetulnya karena perlu tingkatkan MEF untuk TNI supaya disegani," ujar Syarif.
Pembangunan MEF dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan itu mengatur tentang prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan kekuatan militer.
MEF perlu disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman aktual.
Pembahasan MEF rencananya dirumuskan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang digelar tadi pagi.
Namun rapat ditunda lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir pada kesempatan itu. "Karena Menkeu tak hadir maka rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Syarif.
Skala Prioritas
Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05% dibandingkan dengan anggaran tahun ini.
Ryamizard menyatakan, kementeriannya menyesuaikan pemotongan anggaran pertahanan negara dengan mendahulukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang menjadi prioritas saat ini.
"Yang sudah ada disempurnakan. Misalnya pesawat terbang, peluru kendalinya belum lengkap, dilengkapi. Kendaraan di darat yang tidak ada alat komunikasi, dilengkapi, yang sudah terlalu tua itu diganti. Itu prioritas," kata Ryamizard. (wis/sur)
★ CNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.