Tugasnya menekan penyebaran hoax
Ilustrasi/Kabar hoax (PeopleOnline) ●
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan percepatan pembentukan Badan Siber Nasional, atau BSN yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional.
"Presiden sudah memerintahkan harus segera dibentuk Badan Siber Nasional, yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional. Kalau perlu, bulan ini sudah harus selesai," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa 3 Januari 2016.
Purnawirawan jenderal TNI menjelaskan, BSN akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.
Di mana, beberapa lembaga sebelum telah memiliki lembaga sejenis seperti cyber deffence milik Kementerian Pertahanan. Cyber intelligence yang dimiliki Badan Intelijen Negara (BIN) dan cyber security milik Polri.
"Badan Siber Nasional ini, nantinya akan memayungi lembaga siber yang sudah ada. Mengoordinasikan itu semua. Sehingga, penapisan (penyaringan) berita, entah berita bohong dan palsu bisa dibedakan," ungkapnya.
Dengan adanya BSN, menurut mantan Ketua Umum Partai Hanura ini masyarakat tidak akan bingung dengan informasi yang beredar.
"Karena kalau tidak diatur dan diawasi, dan tidak ada landasan hukumnya, negara ini mau jadi apa. Belantara hoax, jadi tidak jelas. Akan mengganggu proses pembangunan nasional," katanya. (asp)
Ilustrasi/Kabar hoax (PeopleOnline) ●Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan percepatan pembentukan Badan Siber Nasional, atau BSN yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional.
"Presiden sudah memerintahkan harus segera dibentuk Badan Siber Nasional, yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional. Kalau perlu, bulan ini sudah harus selesai," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa 3 Januari 2016.
Purnawirawan jenderal TNI menjelaskan, BSN akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.
Di mana, beberapa lembaga sebelum telah memiliki lembaga sejenis seperti cyber deffence milik Kementerian Pertahanan. Cyber intelligence yang dimiliki Badan Intelijen Negara (BIN) dan cyber security milik Polri.
"Badan Siber Nasional ini, nantinya akan memayungi lembaga siber yang sudah ada. Mengoordinasikan itu semua. Sehingga, penapisan (penyaringan) berita, entah berita bohong dan palsu bisa dibedakan," ungkapnya.
Dengan adanya BSN, menurut mantan Ketua Umum Partai Hanura ini masyarakat tidak akan bingung dengan informasi yang beredar.
"Karena kalau tidak diatur dan diawasi, dan tidak ada landasan hukumnya, negara ini mau jadi apa. Belantara hoax, jadi tidak jelas. Akan mengganggu proses pembangunan nasional," katanya. (asp)
★ VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.