Menkopolhukam Ingin Ada “Pangkalan Militer” di Kalimantan Utara

Kalimantan ★

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menginginkan ada sejumlah infrastruktur pertahanan di tapal batas Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara.

Panji Agung, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada instansi Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara mengatakan, Menko Polhukam Wiranto dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara di Jakarta pertengahan Januari 2017 menegaskan bahwa daerah perbatasan perlu infrastruktur pertahanan yang memadai termasuk sumber dayanya.

“Pak Wiranto ingin ada semacam pangkalan militer. Beliau meminta langsung waktu itu ke Pak Gubernur agar menyiapkan lahannya,” kata Panji, Senin (30/1/2017) di ruang kerjanya pukul 13.00 Wita.

Luas lahan yang dibutuhkan kementerian untuk membangun sarana dan prasarana pertahanan di batas Kalimantan Utara mencapai 50 hektar. Pasca pertemuan rakor di Jakarta tersebut, Pemprov Kalimantan Utara melalui Gubernur Irianto Lambrie telah menyurati Kemenko Polhukam yang isinya telah menyiapkan lahan 26 ribu hektar.

Luas yang diminta dan direkomendasikan itu bukan sebidang. Namun tersebar di sepanjang garis-garis batas dua negara, Indonesia-Malaysia. Daerah yang dijangkau seperti Tinabasan, Tulin Onsoi, Lembudu, Seimanggaris, dan masih banyak lagi.

“Pemprov merekomendasikan saja lahan. Nanti akan pembebasannya menggunakan anggaran pertahanan dari APBN,” ujarnya.

Perihal sarana dan prasarana yang dibangun, Panji belum berbicara banyak. Kata dia, hal itu dalam perencanaan Kemenko Polhukam sendiri.

Terhadap, sisa lahan yang masih dibutuhkan untuk menggenapi 50 ribu hektar sesuai permintaan kemenko tersebut, Pemprov tutur Panji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten setempat, Malinau dan Nunukan.

Kawasan perbatasan negara memang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Daerah sebutnya akan memberi dukungan agar proyeksi yang ditetapkan bisa segera direalisasikan.

Pembangunan infrastruktur pertahanan ini diharapkan pula bisa memacu pertumbuhan ekonomi di garis batas. Apalagi keberadaan anggota TNI di sana, juga lebih mengakselerasi perekonomian perbatasan ke arah yang semakin positif.

“Rencananya TNI akan banyak ditempatkan di perbatasan. Kata Pak Wiranto, anggota TNI sudah banyak sekali di Jawa, sehingga perlu penempatan khusus untuk menguatkan perbatasan baik dari sisi perhanan maupun ekonomi,” ujarnya.

Keberadaan TNI di sana diharapkan mampu menumbuhkan sektor potensial lainnya seperti pertanian, pembangunan infrastruktur dasar warga, termasuk pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga.

“Yang tidak kalah penting adalah menjaga kedaulatan NKRI dari gangguan pihak asing termasuk memblokade masuknya narkoba ke dalam negeri,” ujarnya.

  ♞ Tribunnews