Sabtu, 14 April 2018

Swedia Apresiasi Komitmen Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB

Ilustrasi Kontingen Garuda.(Riandiasta)

"Kontribusi dan komitmen Indonesia terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian PBB adalah amanat konstitusi dan memiliki kredensial, track record serta sejarah panjang," kata Wamenlu Indonesia AM Fachir di Stockholm, Swedia, Jumat (13/4/2018)

Fachir menjadi pembicara utama dalam konferensi bertajuk "Peacekeeping Reform: Making United Nations Peace Operations More Fit for Purpose".

"Indonesia telah mengirim lebih dari 40.000 personel dalam 28 misi perdamaian PBB sejak 1957 dan tahun lalu Indonesia mencapai tonggak sejarah yang penting (yaitu) 60 tahun partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian," tambah Fachir.

Tahun ini, lanjut Fachir, Indonesia berencana mengirim satu kontingen TNI dalam misi perdamaian MONUSCO di Kongo dan satgas Polri dalam misi perdamaian UNMISS di Sudan Selatan.

Fachir menekankan, terdapat tiga aspek penting yaitu mendorong peran perempuan dalam pasukan perdamaian PBB, memprioritaskan keselamatan pasukan, melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik serta inovasi pemanfaat dan optimalisasi anggaran pasukan perdamaian PBB.

Paparan ini disambut hangat peserta konferensi, termasuk pejabat pemerintah Swedia, kalangan diplomatik, organisasi internasional, NGO, dan komunitas akademisi Swedia.

Pemerintah Swedia dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Indonesia dalam misi pasukan perdamaian PBB.

Pada kesempatan terpisah, Fachir bertemu Menlu Swedia Annika Söder untuk membahas hubungan bilateral Indonesia dan Swedia.

Hubungan kedua negara semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di bidang investasi, energi terbarukan, dan pariwisata.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengangkat isu keamanan global yang menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB saat ini.

Menlu Soder menegaskan dukungan Swedia bagi kontribusi dan peran RI di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019–2020.
 

  Kompas  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.