DPD Harap Indonesia Punya Peran Lebih Besar di Dunia 
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral]
Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya. (idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil DPR Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya membuat Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik saat berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita bisa tunjukkan sikap kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia kini semakin kompleks serta kerap dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa masalah kemanusiaan. Hak veto itu juga sering digunakan untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia bisa semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun, menurutnya, bisa diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut seperti isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu dekat di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. (elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia baru akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk saat ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas adalah 15 negara-negara anggota DK PBB yang saat ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang baru saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. (rna/tsa)
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral] Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya. (idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil DPR Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya membuat Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik saat berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita bisa tunjukkan sikap kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia kini semakin kompleks serta kerap dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa masalah kemanusiaan. Hak veto itu juga sering digunakan untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia bisa semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun, menurutnya, bisa diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut seperti isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu dekat di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. (elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia baru akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk saat ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas adalah 15 negara-negara anggota DK PBB yang saat ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang baru saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. (rna/tsa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.