Prabowo Disebut Kecewa Soal Kapal Selam Buatan RI

KRI Alugoro 405 [PAL Indonesia] ★

Kapal selam Alugoro tipe Chang Bogo Class menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan para direktur utama sejumlah BUMN yang akan menerima penyertaan modal negara (PMN) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Keempat BUMN itu adalah PT Bahasa Pembinaan Usaha Indonesia, PT PLN, PT Pelindo III, dan PT PAL Indonesia. Turut hadir dalam rapat itu Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid bahkan sempat menyinggung kekecewaan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto terhadap proyek tersebut.

Mengawali pendapatnya, Nusron mengingatkan kembali urgensi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam pasal 11 disebut, lead integrator pada industri pertahanan adalah BUMN. Khusus untuk TNI AL adalah PT PAL Indonesia.

Sementara itu di pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2012 disebut ada empat komponen industri pertahanan, yaitu industri utama, industri komponen utama atau penunjang, industri komponen pendukung atau perbekalan, dan industri bahan baku.

"Khusus untuk project yang akan kita bahas, kapal selam Chang Bogo. Ini kan tahap pertama tahun 2012. Kontrak tahun 2011. Kemudian tahap kedua tahun 2012. Dan ini saya nguping-nguping ini, dapat informasi, akan ada pembelian lagi dalam skema PLN tahun 2020-2024 atau skema kredit ekspor," kata Nusron mengawali pendapatnya.

Nusron lantas melontarkan tiga pertanyaan terkait joint project kapal selam Chang Bogo Class tahap pertama. Proyek itu diketahui telah memperoleh PMN sebesar Rp 1,5 triliun di 2015 lalu. Untuk tahun ini, PT PAL Indonesia akan mendapatkan PMN Rp 1,28 triliun.

"Yang ini untuk melanjutkan tahap satu atau kedua pak yang Rp 1,28 triliun ini?" tanya Nusron.

"Saya mundur sedikit pak jadi yang diajukan pada tahap pertama itu adalah Rp 2,5 triliun," jawab Budiman.

Akan tetapi, PT PAL Indonesia hanya memperoleh PMN Rp 1,5 triliun.

"Tahap kedua dengan skema whole local production, sudah mulai banyak komponen yang dibangun di Indonesia," kata Budiman seraya mengatakan proyek ini memiliki kontrak 7 tahun terhitung dari 2019.

"Tahap pertama sudah selesai pak, tinggal delivery aja. Kapal selamnya sudah menjalani diving depth test," lanjutnya.

KRI Alugoro 405 [PAL Indonesia] ★

Nusron lantas menyindir proyek batch pertama PT PAL Indonesia.

"Yang batch pertama ketika diuji coba saya dapat informasi adalah produk gagal. Karena selama ini kapal selam ini bench marking-nya kalau kita menggunakan kapal selam dari Jerman itu dalam airnya 90 hari ini kapal selam yang Chang Bogo ini ,itu naik 30 hari naik dulu baru turun lagi," ujarnya.

"Ini pertanyaannya adalah kenapa produk yang gagal itu PT PAL mau jadi TOT-nya dan JV-nya untuk melakukan project itu lead indicator yang dianggap gagal dilanjutkan pada tahap kedua," lanjut Nusron.

Nusron lantas menyinggung ke mana aliran uang dari pinjaman luar negeri (PLN) untuk tahap kedua. Secara logika, apabila sudah ada uang yang masuk, maka seharusnya PT PAL tidak perlu PMN.

"Saya nggak tahu persoalannya duitnya masuk ke Korea atau ke bank. Jangan-jangan duitnya itu karena sudah financial closure duitnya masuk ke Korea untuk uang mukanya itu," kata Nusron.

Politikus Golkar ini juga mempertanyakan pekerjaan yang dilakukan PT PAL Indonesia. Menurut dia, tidak mungkin PT PAL Indonesia mengerjakan kategori industri utama atau teknologi tinggi.

"Yang saya mendapatkan informasi lagi sebetulnya teknologi ini karena kapal Chang Bogo itu mirip dengan Jerman quote un quote "nyolong" dari Jerman. Karena nyolongnya nggak sempurna agak gagal (naik turun). Pertanyaannya, yang dikerjakan PT PAL itu apa penunjang atau apa? Atau jangan-jangan hanya merakit seperti perusahaan galangan kapal yang itu bukan yang komponen utama yang teknologinya atau membuat daya tahannya itu," ujarnya.

"Alih fungsi teknologi yang diberikan dari Korea kepada sini yang joint learning itu pertanyaannya levelnya level apa alih teknologi di bidang apa yang dikasihkan Korea kepada Indonesia dengan biaya yang sangat begitu besar. Yang menurut informasi Pak Menhan (Prabowo) hari ini agak kecewa dengan project itu dan sebetulnya minta untuk di-revise ditinjau ulang karena naik turun naik turun harusnya 90 hari di bawah tapi ini naik turun naik turun," lanjutnya.

Sampai berita ini diturunkan, proses meminta tanggapan pihak Kemenhan, khususnya Prabowo Subianto, melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak masih dilakukan.

  ♞ CNBC