Operasi militer harus dilakukan terpadu karena pemicu soal Papua ketidakadilan.
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12). ●
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyarankan agar pemerintah melakukan operasi militer secara terpadu di wilayah Papua, untuk menangani masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
"Menangani masalah di Papua, kami menyarankan agar para pemangku kepentingan menggunakan hati dan masyarakat, termasuk menggunakan operasi militer secara terpadu," kata Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat (7/12).
Pernyataan ini menyikapi tewasnya puluhan pekerja di wilayah Nduga, Papua pada Ahad (2/12) malam.
Dia mengatakan selama ini operasi militer yang pernah dilakukan di Indonesia seperti di Aceh dan penumpasan DII/ TII, tidak pernah TNI menyebutnya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Namun dia menyarankan, karena akar masalah di Papua adalah persoalan keadilan sosial maka operasi militer tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Jangan dikira operasi militer hanya tembak-tembakan di lapangan ya, karena menumpas mereka bukan hanya fisik. Beberapa pengalaman TNI menumpas gerombolan bersenjata tidak selesai ketika kelompok bersenjata itu tewas, namun selesai di meja perundingan," ujarnya.
Selain itu, dia menilai terkait Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), sepatutnya tidak lagi disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata karena tujuan mereka sudah jelas yaitu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menilai mereka sudah terorganisasi secara militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI.
"Karena itu mereka termasuk kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," ucapnya, menegaskan.
Kiki juga menyoroti kehadiran OPM saat ini sudah menjadi organisasi pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP yang semula dilatari masalah keadilan sosial yang belum baik lalu bergulir tidak terkendalikan oleh pemerintah.
Menurut dia, saat ini keberadaan organisasi tersebut sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit dan menjadi isu internasional terutama dengan kehadiran dan aksi-aksinya serta campur tangan pihak asing.
Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata, Ahad malam (2/12).
Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12). ●Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyarankan agar pemerintah melakukan operasi militer secara terpadu di wilayah Papua, untuk menangani masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
"Menangani masalah di Papua, kami menyarankan agar para pemangku kepentingan menggunakan hati dan masyarakat, termasuk menggunakan operasi militer secara terpadu," kata Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat (7/12).
Pernyataan ini menyikapi tewasnya puluhan pekerja di wilayah Nduga, Papua pada Ahad (2/12) malam.
Dia mengatakan selama ini operasi militer yang pernah dilakukan di Indonesia seperti di Aceh dan penumpasan DII/ TII, tidak pernah TNI menyebutnya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Namun dia menyarankan, karena akar masalah di Papua adalah persoalan keadilan sosial maka operasi militer tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Jangan dikira operasi militer hanya tembak-tembakan di lapangan ya, karena menumpas mereka bukan hanya fisik. Beberapa pengalaman TNI menumpas gerombolan bersenjata tidak selesai ketika kelompok bersenjata itu tewas, namun selesai di meja perundingan," ujarnya.
Selain itu, dia menilai terkait Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), sepatutnya tidak lagi disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata karena tujuan mereka sudah jelas yaitu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menilai mereka sudah terorganisasi secara militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI.
"Karena itu mereka termasuk kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," ucapnya, menegaskan.
Kiki juga menyoroti kehadiran OPM saat ini sudah menjadi organisasi pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP yang semula dilatari masalah keadilan sosial yang belum baik lalu bergulir tidak terkendalikan oleh pemerintah.
Menurut dia, saat ini keberadaan organisasi tersebut sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit dan menjadi isu internasional terutama dengan kehadiran dan aksi-aksinya serta campur tangan pihak asing.
Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata, Ahad malam (2/12).
Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.