[JPNN] ●
Battery technology could be stepping up a gear in the near future amongst Indonesia’s military after the company that supplies the country’s defence apparatus, PT Garda Persada, announced a joint-venture agreement with UltraCharge (ASX: UTR).
PT Garda Persada and UltraCharge have agreed a provisional deal to manufacture, market, distribute and sell high voltage lithium-ion battery pouch cells in Indonesia – with the news helping UltraCharge shares to rise by 9% this morning.
Currently, PT Garda supplies the Indonesian Armed Forces with lead-acid batteries for use in their radios, vehicles, aircraft, naval ships and submarines, as well as portable solar charges and a range of aviation equipment.
It also provides gel and sealed lead and acid batteries for a variety of hard and soft skin vehicles, including several different tanks and armoured personnel carriers.
PT Garda is a subsidiary of the much larger Trinitan Group which manufactures a wider range of products including solar panels, wind power solutions and inverters.
Asian battery bloom
The deal between one of Indonesia’s leading manufacturers and UltraCharge marks a significant milestone that could help propel UltraCharge to securing a large market share in not only in the country itself but also the wider region.
UltraCharge already manufactures batteries for a range of industrial and civilian applications but is looking to go a step further by developing new battery technology for torpedoes and unmanned aerial vehicles (drones).
Under the joint production agreement, UltraCharge will hold a 70% interest in the new joint venture company which aims to manufacture and market its high voltage lithium-ion pouch cell batteries to potential clientele in Indonesia and throughout the ASEAN region.
PT Garda Persada has agreed to secure firm orders for at least US$5 million worth of batteries from its military clientele to proceed with the joint-venture.
UltraCharge will then be required to contribute up to US$3 million to establish a new production facility near Jakarta.
UltraCharge has said that it will also assist in funding the costs of the joint venture business while PT Garda will contribute its resources, facilities and labour resources to run the production line. PT Garda has also agreed to bear any “post-production costs.”
“The defence industry is a significant market for UltraCharge’s unique, lightweight, high voltage lithium-ion battery technology solutions. Two weeks ago, we announced our first revenue generating a commercial deal with electric scooter company Blitz Electric Motors Ltd, and today we are proud to unveil our first joint production agreement with PT Garda Persada,” said Mr Kobi Ben-Shabat, CEO of UltraCharge.
“This deal provides further third-party validation of our unique and effective lithium-ion battery solution,” he added.
“We believe our agreement with UltraCharge will allow our joint venture company to capitalise on UltraCharge’s unity lithium-ion technology solutions, as well as assisting us to develop new battery technologies for torpedoes and drones as well as for other applications such as base transceiver stations,” said Ms Umi Kalsum, chairperson of PT Garda Persada.
She added that these type of new battery solutions “could be used for telecommunication operators in Indonesia and for other organisations using radios. The army alone uses a large quantity of communication-related batteries every year,” she added.
Satelit-satelit Avanti [Avanti] ●
Indonesia sempat dilaporkan harus membayar uang denda USD 20 juta atau senilai Rp 278 miliar kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris.
Hal tersebut dikarenakan pemerintah dianggap lalai dalam melakukan pembayaran pada satelit komunikasi yang dipinjamnya kepada Avanti.
Setelah berita itu diturunkan, baru beberapa hari kemudian Kementerian Pertahanan memberikan respons konfirmasi atas berita yang bersumber dari situs Spacenews.
Berikut isi lengkap konfirmasi dari Kemenhan, seperti dikutip detikINET, Kamis (14/6/2018):
Bahwa pemerintah RI akan berusaha melaksanakan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Sidang Arbitrase Internasional di London dalam waktu dekat ini.
Pemerintah berharap penyelesaikan tersebut dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Kemhan bersama Kementerian dan Lembaga terkait telah bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Pihak LCIA sampai dengan saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait dengan hearing pertama dari sidang arbitrase Internasional tersebut di London. Kemungkinan keputusan tsb akan dikeluarkan dalam dua minggu ini.
Dalam hal ini Kemhan telah berhasil mempertahankan slot orbit 123BT untuk Indonesia hingga tahun 2020
Kapuskom Publik Kementerian Pertahanan
Brigjen Totok Sugiharto
Awal Permasalahan
Jika ditarik mundur ke belakang, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan meminjam satelit Artemis milik Avanti pada November 2016 lalu.
Peminjaman tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band pada 123 derajat sebelah timur orbit Bumi. Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Garuda-1, satelit Tanah Air berusia 15 tahun yang sudah tidak beroperasi sejak 2015.
Terkait dengan kegiatan peminjaman satelit itu, Indonesia setuju untuk membayar Avanti sebesar USD 30 juta. Uang tersebut digunakan untuk relokasi serta penggunaan satelit Artemis.
Akar masalah muncul saat pemerintah berhenti membayar setelah hanya memberikan Avanti uang senilai USD 13,2 juta, tak sampai setengah dari perjanjian antara keduanya.
Pasca dinilai tak membayar selama berbulan-bulan, Avanti pun membawa pihak Kemenhan untuk menempuh jalur arbitrase pada Agustus tahun lalu.
Kemudian, sekitar dua bulan setelahnya, karena Indonesia tak kunjung melunasi utangnya, Avanti menyetop Artemis, yang sudah berusia 16 tahun, dalam mengorbit Bumi.
Kemudian, yang terbaru, panel arbitrator Inggris Raya meminta pihak Kemenhan untuk membayar uang senilai USD 20 juta kepada Avanti. 31 Juli menjadi batas akhir bagi lembaga tersebut untuk melunasi utangnya.
✈ by 2024 
Hercules TNI AU [TNI AU]
The Indonesian Ministry of Defence has started a funding request to acquire a fleet of five new Lockheed Martin C-130 Hercules multirole transport aircraft for the country’s air force (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara: TNI-AU).
The ministry aims for these to be delivered in the 2020–24 timeframe, which is the third and final phase of Indonesia’s military modernisation blueprint known as the ‘Minimum Essential Force’ (MEF).
The first phase of the blueprint, which was initiated by the then president, Susilo Bambang Yudhoyono, to revitalise the country’s armed forces, began in 2009.
Dari Yonkav 1 Kostrad
Batalyon Mandala Yudha Kostrad mendapat dukungan penambahan 5 unit Alut Sista (Alat Utama Sistem Persenjataan) kendaraan tempur (Ranpur) dari Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad yakni MBT Leopard 2 RI.
Pergeseran Ranpur dilaksanakan pada Senin (11/6/2018) dari Yonkav 1 Kostrad Cimanggis Depok menuju Yon Mandala Yudha Kostrad Lebak, Banten.
Untuk 3 unit MBT Leopard 2 RI di angkut menggunakan Transporter Iveco yang mampu mengangkut beban seberat 90 ton sedangkan bobot MBT Leopard sendiri untuk siap tempurnya adalah 63 ton dan 2 unit diangkut menggunakan Tank Transporter Scania.
Komandan Batalyon Kavaleri 1/BCC Divif 1 Kostrad Letkol Kav Muhammad Darwis menuturkan hal ini merupakan sesuai rencana dari Pussenkav Kodiklat TNI AD yang melaksanakan Penataan Alut Sista di jajaran TNI AD Khususnya satuan Kavaleri TNI AD.
Kemudian ia menambahkan hal ini juga merupakan Kebijakan dari Komando atas guna melengkapi Alut Sista di jajaran satuan tempur Kostrad.
♞ Kostrad
DPD Harap Indonesia Punya Peran Lebih Besar di Dunia 
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral]
Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya.
(idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil DPR Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya membuat Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik saat berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita bisa tunjukkan sikap kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia kini semakin kompleks serta kerap dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa masalah kemanusiaan. Hak veto itu juga sering digunakan untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia bisa semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun, menurutnya, bisa diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut seperti isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu dekat di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara.
(elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia baru akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk saat ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas adalah 15 negara-negara anggota DK PBB yang saat ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang baru saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik.
(rna/tsa)
✈ Pesanan Filipina dan Vietnam 
✈ Pesawat NC212i buatan PTDI [PTDI]
Pesawat NC212i buatan PTDI dipesan Angkatan Udara Filipina dan Vietnam.
PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melakukan ferry flight 2 (dua) unit pesawat terbang NC212i untuk Angkatan Udara Filipina dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung menuju Bandara Internasional Clark, Filipina, Jumat (8/6/2018).
Rute penerbangan melalui Bandung – Banjarmasin – Tarakan – Bandara Internasional Clark, Filipina. Pesawat terbang NC212i Angkatan Udara Filipina rencananya akan tiba di Filipina pada tanggal 11 Juni 2018.
Sebelumnya, Pada 15 Mei 2018 lalu, Angkatan Udara Vietnam telah menerima 2 (dua) unit dan tanggal 06 Juni 2018 kembali dikirimkan 1 (satu) unit pesawat NC212i dari total 3 (tiga) unit pesanan pesawat NC212i.
Kelima unit pesawat NC212 tersebut telah sepenuhnya dikerjakan oleh PTDI, artinya PTDI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di dunia yang saat ini memproduksi pesawat NC212i.
Pesawat NC212i adalah pesawat multiguna generasi terbaru dari NC212 dengan kapasitas 28 penumpang, memiliki ramp door, kabin yang luas dikelasnya, sistem navigasi dan komunikasi yang lebih modern, biaya operasi yang lebih rendah namun tetap kompetitif di pasar pesawat kecil.
Seluruh proses pembuatan struktur pesawat mulai dari Fuselage, Center Wing, Outer Wing, Outer Flap, Inner Flap, Aileron, Vertical Stabilizer, Rudder, Horizontal Stabilizer, Elevator serta semua Door mulai Pilot Door, Passenger Door, Ramp Door, Forward Door dan Emergency Door telah dilakukan di Bandung pada kawasan produksi PTDI karena Airbus Defence and Space telah menyerahkan sepenuhnya fasilitas produksi ke PTDI mulai dari jig dan tools hingga pergudangannya (Slow Mover Material) yang semula berada di Spanyol telah dikirimkan ke PTDI.
NC212i telah menggunakan Digital Avionic dan telah dilengkapi Autopilot sehingga memudahkan pilot melakukan konfigurasi terbang sedangkan perbedaan dengan NC212-200 terletak pada Avionic Rack yang semula diletakkan di dalam pesawat, pesawat NC212i Avionic Rack diletakkan di bagian depan moncong pesawat sehingga dapat menambah jumlah penumpang, perbedaan lainnya pesawat NC212i menggunakan winglet untuk mengurangi hambatan udara disekitar ujung sayap dan menggunakan kaca kotak untuk menambah kenyamanan penumpang melihat keluar pesawat.
Termasuk untuk Penanganan Teroris 
Ilustrasi desain corvette kreasi PT PAL [PT PAL]
Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran Rp 215 triliun untuk RAPBN tahun 2019. Anggaran yang diajukan ini termasuk untuk penanggulangan terorisme.
Meski begitu, usulan anggaran Kemenhan tak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Usulan anggaran dipotong menjadi Rp 106 T, namun keputusan pada akhirnya nanti berada di Banggar DPR.
"Sekarang ini baru pagu indikatif. Kita mendapat acuan dari Rp 215 triliun. Pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang sudah disetujui. Tapi masih ada proses lagi nanti," kata Dirjen Rencana Pertahanan, Tata Endrataka usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Dalam rapat kerja ini, turut hadir Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji. Rapat bersama Komisi I digelar tertutup.
Tata menjelaskan, proses pembahasan anggaran ini masih akan terus berlanjut. Sebab, untuk saat ini belum disepakati soal pagu anggaran, alokasi anggaran. Kemenhan berharap anggaran Kemenhan yang disetujui pemerintah dan DPR nanti bisa sesuai dengan yang mereka ajukan yakni Rp 106 T.
"Prosesnya masih belum kelar sampai sekarang," ujarnya.
Tata merinci alokasi anggaran tersebut. Anggaran tersebut nantinya dibagi untuk Kemenhan, TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
"Kemhan Rp 19 triliun. TNI Rp 8 triliun. AD Rp 40 triliun. AL Rp 17 triliun. AU Rp 14 triliun," ujarnya.
Untuk pos pengeluaran, kata Tata, angka pengeluaran terbesar masih soal belanja pegawai yang besarannya hampir 40 persen dari anggaran. Sementara soal alutsista, hal tersebut tetap menjadi satu prioritas dan pos anggarannya selalu dipersiapkan setiap tahun.
"Sejak tahun yang lalu sudah kita rencanakan semua alutsista yang prioritas tadi sudah kita rencanakan semua. Ya ada pesawat, ada kapal, ada tank, ada semuanya," tutur Tata.
Tata juga mengatakan, dalam anggaran tersebut juga dialokasikan anggaran untuk pemberantasan terorisme. Termasuk anggaran pemberantasan terorisme untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) dan Polri.
"Besarannya nanti kita, nanti karena belum sampai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ya. Itu masih indikatif," sebut Tata.
Ilustrasi pasukan TNI AD [def.pk] ●
Indonesia will deploy soldiers to hunt down pro-Islamic State militants for the first time in a joint ground patrol with Malaysia and the Philippines, Defense Minister Ryamizard Ryacudu said Friday.
Ryamizard first divulged the joint ground patrol aimed at curbing the spread of IS in the region during a speech last weekend at the Shangri-La Dialogue, a meeting in Singapore attended by Southeast Asian and other world leaders.
He said the three neighboring nations had already established trilateral air and maritime patrols in the Sulu Sea but would step up and elevate their cooperation through the joint operation of land forces on the southern Philippine island of Mindanao “two months from now.”
“The aim of this joint operation is to locate ISIS in the southern Philippines and stop it from spreading,” he said, using the other acronym for IS.
On Friday, Ryamizard confirmed that the expansion of the existing trilateral patrol mechanism would take place. He said Malaysia and the Philippines had agreed.
“I planned it. The implementation is after Eid,” he told reporters after a ceremony at the Defense Ministry in Jakarta.
At a bilateral meeting with his Malaysian counterpart Mohamad Sabu on June 9 in Singapore, Ryamizard said the training exercise “at a company level” would focus on “anti-guerrilla warfare, urban warfare and how to tackle snipers.”
A company is a military unit that usually consists of 80 to 150 soldiers and often commanded by a major or a captain.
Ryamizard told Mohamad that the militants in southern Philippines were skilled marksmen and it was necessary for the three countries to equip their forces with better rifles.
The three nations began trilateral patrols in June last year after pro-IS militants launched a siege in the southern Philippine city of Marawi. Five months of vicious fighting ended in October and killed at least 1,200 people, mostly militants, including the acknowledged Philippine IS leader Isnilon Hapilon.
The Marawi fighting emboldened other Southeast Asian terror cells aligned with the Syria- and Iraq-based IS, according to analysts.
Among the 31,500 foreign fighters who had joined IS in Syria, about 800 came from Asia, including 400 from Indonesia, the largest Muslim-majority country, Ryamizard said on June 2, citing intelligence data from his government.
Ryamizard talked about the joint plans to curb the spread of IS in the southern Philippines as his own country grappled with a string of terror attack in recent weeks, including bombings that targeted three churches and killed 51 people, including 13 civilians, seven police and 31 suspects.
Indonesia, a nation of 262 million people, faces a resurgence of extremist attacks as security analysts warned that dozens of its citizens would return home after fighting for IS in the Middle East.
“Maritime patrols have been already implemented, the air patrols too, even though mostly through drones, but it is the same. But not the land patrols yet, even though the combined land forces exercise is very important,” Ryamizard said.
Malaysia’s Sabah state is a short boat ride from islands in the Philippines’ Mindanao region, where pro-IS Muslim guerrillas and other armed Muslim groups operate. The waters between the two countries are extremely porous and analysts said the three nations shared coastal borders that have long been used for smuggling routes.
To involve elite forces
Indonesia’s Defense Ministry spokesman, Brig. Gen. Totok Sugiharto, told BenarNews that the exercise would involve the three forces from the Indonesian National Army (TNI).
“This is also a continuation of the collaboration of the intelligence sharing strategy ‘Our Eyes’ which was launched earlier,” he said, referring to sub-regional cooperation with Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand launched earlier this year in Bali, Indonesia.
Khairul Fahmi, a military observer from the International Institute for Strategic Studies (IISS), told BenarNews the joint ground patrol exercises are as the three neighbors face militant groups with similar characteristics.
“There is a need to increase and standardize ability to paralyze these groups,” he said.
[JPNN] ●
