N219 PTDI ☆
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mempercepat pembentukan beberapa holding BUMN. Masuk dalam agenda adalah pembentukan holding industri pertahanan.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, proses pengajuan holding industri strategis ini sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan.
"Sedang berproses, resminya sudah ke Kemenkeu, sudah dibahas dengan pihak terkait dan beberapa FGD," kata Harry kepada Liputan6.com, Kamis (6/6/2019).
Dalam surat yang disampaikan ke Kemenkeu, Harry mengatakan PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan menjadi induk usaha dari industri strategis ini.
Nantinya yang akan menjadi anggota holding adalah BUMN lain yang tergabung dalam klaster National Defence and Hightech Industries (NDHI).
Selain PT DI, klaster ini terdiri dari PT DAHANA (Persero), PT Pindad (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero).
"Itu ada kajiannya mengapa PT DI, baik dari komite eksekutif maupun konsultan independen yaitu PwC. Ada beberapa pertimbangan," tegas Harry.
Hanya saja Harry masih belum bisa memastikan kapan holding BUMN pertahanan ini bisa terealisasi. Yang jelas, Kementerian BUMN terus melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan beberapa pihak terkait.
Untuk diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana jangka panjang terhadap masa depan BUMN, yaitu dengan pembentukan superholding.
Terkait hal ini, ternyata Menteri BUMN Rini Soemarno juga sudah memiliki gambaran dan langkah apa saja yang dilakukan menuju pembentukan superholding tersebut.
Langkah awal, jumlah BUMN yang saat ini 143 perusahaan akan disederhandakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN. Seperti saat ini sudah terbentuk salah satunya holding industri pertambangan.
"Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding. Nanti akan seperti Temasek dan Khasanah," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, pada Senin 15 April 2019.
Secara pengawasan, meski Kementerian BUMN akan hilang, tapi pemerintah tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, pengawasan dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.
"Jadi, nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan Bapak Presiden itu betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," ucap Rini.
1 Syawal 1440 H
♖ Garuda Militer
First steel cutting for two new PC-40 at PT Karimun Anugrah Sejati shipyard, Batam (all photos : BVI) ☆
BV Class had been chosen again by Indonesian NAVY to supervise New Construction Project of PC-40 for the Procurement Program in 2019-2020.
There have been a total of 20-units of NAVY Vessels built under BV-Class since 2015 to 2018, they were in various sizes ranging from 28m to 40m to support fleet availability and fulfill Minimum Essential Force (MEF) as programmed by Ministry Of Defense.
By early 2019, BV Class is trusted again to become partner in assisting the New Construction program of Indonesian NAVY of 2019-2020, for the procurement program of 18-units of Patrol Vessels.
We believe the trust given by the NAVY is referring to BV-Class Technical Competency, Capability, and Professionalism of Surveyor at Yards (SAY) and Technical Experts reviewing the design.
These 2-units will be the 37th & 38th unit of Indonesia NAVY Ships built under BV-Class and constructed by PT. Karimum Anugerah Sejati - Batam, Indonesia.
Pesawat nirawak pengintai ScanEagle Amerika Serikat yang akan dijual kepada negara-negara Asia, termasuk Indonesia. [Foto/REUTERS/Romeo Ranoco]
Pentagon Amerika Serikat (AS) akan menjual 34 pesawat nirawak atau drone pengintai ScanEagle buatan Boeing kepada negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Menurut Pentagon, Indonesia delapan unit.
Penjualan drone pengintai itu gencar dilakukan pemerintahan Donald Trump ketika Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Patrick Shanahan mengatakan Washington tidak akan lagi "berjingkat-jingkat" seputar perilaku China di Asia.
Dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue di Singapura, Shanahan tidak secara langsung menyebut China ketika menuduh "para aktor" membuat destabilisasi di kawasan Laut China Selatan. Namun, dia kemudian mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengabaikan perilaku China.
Selain Indonesia, total 34 pesawat tanpa awak ScanEagle itu juga akan dijual kepada Malaysia, Filipina dan Vietnam. Total nilai penjualan itu sekitar USD 47 juta.
Seperti diketahui, China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang strategis dan sering mengecam Amerika Serikat dan sekutunya atas operasi angkatan laut di dekat pulau-pulau yang sengketa yang diduduki Beijing. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim pulau dan perairan yang saling tumpang tindih di kawasan tersebut.
Indonesia sejatinya tidak ikut bersengketa atas wilayah kepulauan di Laut China Selatan. Namun, Jakarta pernah terlibat perseteruan dengan Beijing karena kapal-kapal China menangkap ikan di perairan Natuna yang merupakan wilayah Indonesia.
Pentagon, seperti dikutip Reuters Selasa (4/6/2019), mengatakan penjualan kepada negara-negara Asia itu termasuk suku cadang dan perbaikan, peralatan pendukung, pelatihan dan layanan teknis. Proses itu diharapkan akan selesai pada Maret 2022.
Pada tahun 2018, pemerintahan Presiden AS Donald Trump meluncurkan perombakan kebijakan ekspor senjata AS yang telah lama ditunggu-tunggu yang bertujuan memperluas penjualan ke sekutu-sekutu Washington. Pemerintah Trump mengatakan akan meningkatkan industri pertahanan Amerika dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Inisiatif itu memudahkan aturan untuk mengekspor beberapa jenis drone buatan AS yang mematikan dan yang tidak mematikan ke negara-negara sekutu dan mitra.
Tidak ada versi bersenjata dari drone ScanEagle, tetapi Insitu, divisi Boeing yang membuat drone, juga membuat RQ-21A Blackjack yang merupakan drone bersenjata pilihan yang digunakan oleh Angkatan Laut dan Korps Marinir AS.
(mas)
✈️ Akhir 2019
✈️ Pesawat jet tempur Su-35 Rusia. [Foto/Marina Lystseva/TASS]
Pemerintah Indonesia berharap pesanan 11 jet tempur Su-35 mulai dipasok oleh Rusia pada akhir 2019. Harapan itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di sela-sela pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura hari Minggu (2/6/2019).
"Saya pikir masalah ini akan diselesaikan tahun ini," katanya kepada kantor berita TASS.
Menteri Ryamizard mengatakan tantangan tertentu dalam menyelesaikan kontrak pembelian 11 jet tempur canggih Rusia itu adalah tiga departemen terlibat dalam prosesnya.
"Kementerian Pertahanan telah menandatangani semua dokumen, sedangkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan masih dalam proses persetujuan," katanya. "Fakta bahwa akan ada berbagai bentuk pembayaran."
Dia menambahkan, diskusi masih dilakukan dan masih berlangsung. "(Namun) secara mendasar masalah ini telah terpecahkan," katanya.
Sebelumnya Menteri Ryamizard mengatakan kepada TASS bahwa Jakarta tidak akan membatalkan kontrak pembelian jet tempur tersebut meskipun ada sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia. Penandatanganan kontrak pembelian 11 jet tempur Su-35 oleh kedua pihak sudah diumumkan pada awal tahun lalu.
Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang membeli pesawat Su-35 dari Rusia. Jet tempur supersonik Su-35S generasi 4++ melakukan penerbangan debutnya pada 19 Februari 2008.
Jet tempur tersebut adalah turunan dari pesawat Su-27. Su-35 berbobot 19 ton, memiliki kemampuan terbang hingga di ketinggian 20.000 meter dan dapat mengembangkan kecepatan maksimum 2.500 km/jam. Pesawat dengan awak satu pilot ini dilengkapi berbagai jenis senjata, termasuk 8 ton muatan senjata misil dan bom dari berbagai jenis di 12 titik bawah sayap. (mas)
N219 PTDI ☆
